Oleh: darmawanachmad | 12 April 2011

Kondisi Daya Dukung dan Obsesi Petani Kopi Jabar

“Kondisi Daya Dukung dan Obsesi Petani Kopi Jabar”

Ketika Pudek I FE Untar menemui salah seorang Guru Besar UNPAD untuk memastikan jadwal kuliah umum di fakultas Ekonomi, secara tak terduga dalam perjalanan pulang dengan kendaraan dinasnya, seorang kepala kelompok tani desa pangalengan menyampaikan keluhannya, tentang nasib para petani kopi jawa barat yang sampai saat ini belum memperoleh kepastian, baik dalam hal legalitas lahan, pola pendanaan dan hasil garapannya. Mereka mengulas bahwa hingga saat ini, ribuan hektare lahan kopi yang telah ditanam, eksistensinya masih belum dalam keadaan “aman”. artinya, area yang telah ditanami kopi terancam oleh dihentikannya MOU dari Perhutani, jika saja pemda Jawa barat mengurangi dukungannya terhadap petani, agar hasil produksi kopi tetap menjadi hak milik mereka ketika tanaman sudah siap panen.
Kelompok petani kopi ini, lebih lanjut menyatakan bahwa persoalan MOU antara petani kopi dengan Perhutani hanya diberikan dalam waktu 5 tahun, apabila suatu saat nanti jumlah panen yang diperoleh makin berlipat seiring bertambahnya usia pohon kopi, maka ketika MOU tahap berikutnya dilakukan, dikhawatirkan PIHAK PERHUTANI akan menuntut bagi hasil lebih besar dari 25%, padahal bibit dan seluruh proses pemeliharaan tanaman ditanggung sendiri oleh masing-masing petani. Kondisi ini terbukti ketika panen yang munurun akibat musim hujan yang berkepanjangan, Oknum perhutani tetap menagih haknya berdasarkan kondisi normal. Oleh sebab itu perlakuan yang merugikan petani kopi ini dibutuhkan perhatian serius dan penanganan secara komprehensif.
Mereka menyadari sepenuhnya bahwa, bahwa keberadaan mereka sangat individualistis, sehingga jika salah satu petani mengalami musibah akibat perilaku buruk dari oknum BUMN, atau ketika memohon dukungan dana untuk memperoleh bibit baru/pupuk dan keperluan lain yang terkait dengan perawatan, maka pemda, perhutani, koperasi bahkan perbankan belum mau membantu mengurangi penderitaan yang menimpa kalangan profesi ini. Sepertinya tak ada lagi tempat bagi petani negeri ini untuk menjadi pemilik hasil pertanian. Tidak ada perhatian terhadap mereka, tak ada perlindungan, bantuan, kecuali hanya sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan tetentu.
Dalam konteks ini posisi petani memang kian terjepit, bukan saja karena situasi alam dengan musim yang tidak bisa diduga karena perubahan iklim. Tapi bibit unggul, pestisida dan bahan pertanian lainnya kini harganya kian kontra produktif, bahkan menjadi langka ketika dibutuhkan. Anehnya, ketika petani bingung mencari perhatian, Pemda, BUMN dan lembaga terkait, selain kurang tetarik untuk mencarikan solusi yang efektif dan produktif, akan tetapi justru membiarkan komoditi asli bangsa ini dipatentkan oleh Negara lain. Singkat kata, petani kopi disamping tidak memperoleh perlindungan serius dari pihak terkait, tetapi juga mereka harus berkompetisi dengan produk impor yang dilindungi oleh Negara asalnya
Atas dasar keluhan, tantangan, kebutuhan dan kurangnya keberpihakan dari kebijakan pemerintah daerah, pada tanggal 7 s/d 10 April 2011, team pengadian masyarakat FE Untar melakukan auduensi dengan para petani kopi jawa barat, dalam rangka baik terkait dengan pencarian bapak asuh guna mensupport kebutuhan dana, mencari cara untuk memperkenalkan hasil produksi maupun pemikiran tentang strategi pemasarannya. Setelah mendapat penjelasan dari mereka, team ini sadar bahwa kopi Jawa Barat memiliki kelemahan, yaitu kualitas dari biji kopi yang masih bervariasi, karena sebagian besar produksinya adalah hasil perkebunan yang dikelola secara tradisional. Dibalik itu terbuka peluang besar untuk mengembangkan industri hilir kopi yang berfungsi untuk mengantisipasi kejenuhan pasar biji kopi local dan import, meningkatkan nilai tambah, mengurangi resiko fluktuasi harga biji kopi dan meningkatkan peran Jawa Barat dalam perkopian Indonesia.
Budidaya dan pengembangan Kopi sejogyanya menjadi prioritas dalam penyusunan program daerah. Keberpihakan angggaran, kebijakan, dan perhatian terhadap sektor unggulan sangat diperlukan terutama untuk mendukung sektor perkebunan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat petani.
Untuk mempercepat tercapainya rencana tersebut dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD setempat untuk mengatur kebijakan penggunaan anggaran baik dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana perimbangan. Selain itu dukungan perbankan sungguh sangat diperlukan. Pelaku perbankan diharapkan dapat mengucurkan dana kepada para petani, bukan hanya menyalurkan kredit konsumtif, tetapi memprioritaskan sektor budidaya kopi yang lebih produktif,”
Dalam konteks ini team PKM fakultas ekonomi berobsesi selain mampu berfungsi untuk menjembatani kebutuhan petani atas pembiayaan yang mudah diakses, memfasilitasi tersedianya subsidi kredit sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan pertanian, peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi kopi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.
Dalam jangka pendek Team FE akan mengupayakan adanya sumber pendanaan dan pembinaan petani yang berasal dari unit usaha swasta, yang berkomitmen untuk mengoptimalkan hasil perkebunan kopi rakyat, mengingat kualitas Kopi jawa barat sangat khas dan berpeluang besar untuk dikenal oleh penikmat kopi pada berbagai belahan dunia, Atas dasar itu team FE akan merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat agar secara bersama sama ikut menumpahkan perhatian dan mendorong pemda jawa barat, perbankan dan instansi terkait lainnya untuk menata kembali kebijakan anggaran maupun regulasi yang mengatur sistem budidaya, pengolahan, hingga pemasaran cenderung berpihak kepada para petani kopi.
Apabila program ini terealisasi dalam waktu dekat, maka sasaran berikutnya adalah membangun hubungan langsung antara para petani dengan eksportir dari satu usaha swasta untuk terlibat dalam pemasaran kopi. Hubungan langsung antara para petani dan perusahaan swasta akan memperpendek rantai pemasaran, sekaligus menjamin para importir dan para pabrikan kopi bahwa mereka akan memperoleh mutu kopi biji yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka harapkan. Dengan demikian usaha swasta akan memperoleh keuntungan dari harga produk yang lebih mahal, yang selanjutnya dapat dinikmati bersama dengan petani kopi binaannya..
Untuk mewujudkan sasaran ini beberapa unsur perlu dipenuhi. Para petani perlu ditata dalam wadah kelompok tani, dan berhubungan langsung dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Perusahaan swasta kudu mampu mengorganisasikan pengumpul hasil panen dari para petani, melaksanakan pengolahan yang sesuai, dan mengelola transaksi keuangan secara transfaran, baik dengan pembeli maupun dengan petani. Kondisi semacam ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas usaha swasta agar dapat berfungsi secara baik sebagai titik penghubung pertama dalam rantai pasok, sekaligus mereduksi praduga tak sehat dari petani yang seolah olah mereka dijadikan sapi perah demi going concern pengusaha swasta (tengkulak) tetentu.

Darmawan Achmad
Team Pemantau Petani Kopi

Oleh: darmawanachmad | 7 November 2010

Contoh Soal Capital Budgetting

1. PT Madu Rasa sedang mempertimbangkan untuk membeli seperangkat Mesin Percetakan guna melayani pesanan konsumen. Saat ini tersedia 2 Jenis mesin Canggih yang sedang Trend di pasar, yaitu Mesin buatan Korea dan Jepang Jika membeli buatan Korea harganya Rp. 3.200 Juta, dapat dipakai selama 6 tahun dengan Nilai Residu Rp. 200 Juta, sebaliknya kalau membeli buatan Jepang harganya Rp. 4.800 Juta, dapat dipakai selama 8 tahun dengan Nilai Residu Rp. 300 Juta. Adapaun perkiraan EBIT yg akan diperoleh dari ke dua jenis Mesin tersebut sbb :

Tahun Buatan Korea
1 EBIT = Rp 600 Juta
2 EBIT Naik 12% dari Tahun Sebelumnya
3 EBIT Naik 15% dari Tahun Sebelumnya
4 EBIT Naik 15% dari Tahun Sebelumnya
5 EBIT Naik 20% dari Tahun Sebelumnya
6 EBIT Turun 5% dari Tahun Sebelumnya

Tahun Buatan Jepang
1 EBIT = Rp 700 Juta
2 EBIT Naik 12% dari Tahun Sebelumnya
3 EBIT Naik 15% dari Tahun Sebelumnya
4 EBIT Naik 15% dari Tahun Sebelumnya
5 EBIT Naik 20% dari Tahun Sebelumnya
6 EBIT Turun 5% dari Tahun Sebelumnya
7 EBIT Turun 25% dari Tahun Sebelumnya
8 EBIT Turun 25% dari Tahun Sebelumnya
9 EBIT Turun 15% dari Tahun Sebelumnya

Jumlah Asset perusahaan saat ini Rp 5.000 Juta, Utang Jangka Panjang 40% dengan beban 10% p.a.Apabila tarif Pajak 25% dan biaya Modal 14%. Jenis Mesin mana sebaliknya dipilih oleh PT Madu Rasa?

Oleh: darmawanachmad | 29 Oktober 2010

Pengertian Analisis Dalam Laporan Keuangan

Menurut Finnerty (1989:4), analisis laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut :
“Financial analysis is the process of collecting and refining financial data and preventing the refined financial information in summary format suitable for effective decision making.”

Sedangkan Bowlin (1990:4) mengatakan: “financial analysist provides a metodh for assessing financial strenghts and weakness of the firm using information found in its financial statements.”

Dengan pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa analisa laporan keuangan merupakan suatu proses untuk menganalisis keadaan keuangan suatu perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangannya sehingga kita dapat menilai keunggulan atau kelemahan kondisi keuangannya dan berdasarkan hasil analisis tersebut akan dapat diambil suatu keputusan keuangan yang efektif.

A. Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk melihat hubungan dari berbagai pos-pos di dalam suatu laporan keuangan yang merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan.
Kebutuhan menganalisis laporan keuangan berbeda-beda seperti diungkapkan oleh Van Horne (1998:691) “the type of analysis varies according to the spesifik interests of the party involved”. Misalnya, trade creditor akan sangat berkepentingan untuk mengetahui apakah perusahaan dinilai cukup dipercaya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang tercermin dalam tingkat llikuiditasnya yang dapat dianalisis melalui laporan keuangannya. Pemegang obligasi, dilain pihak akan berkepentingan terhadap kewajiban jangka panjangnya dan sebagainya.

- Rasio Sebagai Alat Analisis
Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, seorang analisis keuangan memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah “rasio”. Mengenai hal ini Van Horne dalam buku Finacial Management and Policy (1998:691) mengatakan: ” to evaluate the financial condition and performance of a company, the financial analyst needs certain yardsticks. The yardstick frequently used is ratio, or index, relating two pieces of financial data to each other “.

B. Jenis-Jenis Rasio Keuangan
Rasio keuangan yang ada saat ini sangat banyak macamnya karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa.
Demikian pula pengelompokan rasio juga bermacam-macam. Apabila dilihat dari tujuan penganalisis menurut J Fred Weston angka-angka rasio tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
1. Rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo, misalnya current ratio.
2. Rasio leverage, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang, misalnya , debt ratio, debt/equity, time interest earned.
3. Rasio Aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdayanya, misalnya working capital turn over
4. Rasio Profitabilitas, yang mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan, misalnya net profit margin, return on asset, gross profit margin, return on common equity dan sebagainya.
5. Rasio pertumbuhan, yang mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.
6. Rasio Penilaian, yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi, misalnya price to earning, market to book ratio.

C. Manfaat analisis rasio keuangan
Mengadakan interpretasi atau analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.
“rasio keuangan membantu kita mengindentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dan dapat memberikan cara-cara untuk membuat perbandingan dari data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti”.

D. Keterbatasan analisis rasio keuangan
1. Kadang sulit untuk mengidentifikasi kategori industri dengan perusahaan berada jika perusahaan beroperasi dengan beberapa bidang usaha

2. Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan saja dan hanya memberikan panduan umum karena bukan merupakan hasil penelitian ilmiah dari seluruh perusahaan dalam industri maupun sampel yang cocok dari beberapa perusahaan dalam industri

3. Perbedaaan akuntansi tiap-tiap perusahaan dapat menghasilkan perbedaan rasio yang dihitung

4. Rasio keuangan dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah

5. Rata-rata industri mungkin tidak memberikan target rasio atau norma yang diinginklan

6. Banyak perusahaan mengalami situasi musim dalam kegiatan operasinya

Oleh: darmawanachmad | 29 Oktober 2010

Definisi & Proses Investasi

Definisi Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka sejak zaman dulu manusia selalu menggunakan berbagai cara agar kebutuhan hidupnya dapat dicapai, jika pada awalnya manusia cukup bekerja keras dan menabung, maka sesuai dengan perkembangan zaman manusia memerlukan investasi sebagai salah satu usaha tersebut. Khusus di dalam tulisan ini investasi yang dimaksud adalah investasi di pasar modal jangka panjang yang dilakukan oleh investor.
Investor yang melakukan investasi di pasar modal haruslah mengambil keputusan yang paling tepat dalam proses investasinya agar terjadi optimalisasi dari nilai asetnya, keputusan ini meliputi jenis sekuritas apa yang akan dipilih dan berapa banyaknya investasi tersebut akan dilakukan, dan untuk mengambil keputusan yang tepat tersebut maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menentukan kebijakan investasi.Disini pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya, dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan;
2. Analisis Sekuritas. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk mendeteksi sekuritas mana yang nampaknya mispriced. Bisa dilakukan dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal menggunakan data (perubahan) harga pada masa lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga sekuritas di masa yang akan datang. Analisis fundamental berupaya mengidentifikasi prospek perusahaan (lewat analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya) untuk dapat memperkirakan harga saham di masa yang akan datang;
3. Pembentukan Portofolio. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut;
4. Melakukan revisi portofolio. Tahap ini merupakan poengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya, dengan maksud jika perlu melakukan perubahan terhadap portofolio yang telah dimiliki;
5. Evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap ini pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja (performance) dar portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung.
Teori Asset Portofolio Dalam Investasi
Jika kita berbicara tentang portofolio, maka kita tidak terlepas dari yang namanya aset, khususnya dalam hal ini aset finansial. Adapun menurut professor Ekonomi Frederic S. Mishkin dalam bukunya yang berjudul “The Economics of Money, Banking, and Financial Markets”, terdapat empat faktor penting yang menentukan permintaan dari suatu bentuk aset, yaitu:
1. Wealth (kekayaan), merupakan total dari seluruh sumber pendanaan yang dimiliki oleh individu, termasuk seluruh jenis aset. Ketika kekayaan kita meningkat, tu berarti kita memiliki lebih banyak sumber dana yang tersedia untuk membeli aset, sehingga dengan demikian jumlah aset yang diminta pun meningkat. Oleh karena itu, dampak dari perubahan pada kekayaan terhadap permintaan aset adalah positif, yang berarti peningkatan kekayaan meningkatkan jumlah permintaan aset (ceteris paribus).
2. Expected Return (ekspektasi pengembalian), yaitu pengembalian yang diharapkan sepanjang periode berikutnya pada suatu aset relatif terhadap aset lainnya. Sebagai analoginya, jika ekspektasi pengembalian dari suatu saham meningkat dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito, maka secara rasional individu akan lebih memilih untuk menaruh asetnya di saham dibandingkan menaruhnya pada deposito tabungan. Dengan demikian, peningkatan ekspektasi pengembalian pada suatu aset relatif dengan aset lainnya akan meningkatkan jumlah aset yang diminta (ceteris paribus).
3. Resiko, adalah derajat ketidakpastian yang dihubungkan dengan pengembalian pada suatu aset relatif terhadap aset lainnya. Biasanya aset yang beresiko tinggi akan memiliki pengembalian yang tinggi pula. Namun kebanyakan orang bersifat risk averse, sehingga jika suatu resiko pada aset relatif meningkat dibandingkan dengan aset lain maka pemintaan aset tersebut akan menurun (ceteris paribus).
4. Likuiditas, yaitu tingkat kemudahan dan kecepatan dimana aset dapat dirubah ke dalam bentuk uang tunai relatif terhadap aset. Suatu aset dikatakan likuid (cair) jika pasar di mana aset tersebut diperdagangkan memiliki banyak penjual dan pembeli. Sehingga semakin cair suatu aset relatif terhadap aset lain, maka semakin aset tersebut diinginkan, dan jumlah permintaannya pun akan meningkat (ceteris paribus).
INGAT !! Di dalam melakukan suatu investasi, investor yang rasional mempertimbangkan keempat hal di atas. Dan dikarenakan adanya resiko yang dihadapi dalam setiap keputusan investasi membuat para investor berhati-hati dan menganalisis serta mengkalkulasi secara matang aset tersebut sehingga dengan demikian investor dapat mempertimbangkan preferensi investasinya.

Oleh: darmawanachmad | 29 Oktober 2010

Sekilas Pengertian Leasing

Dalam realitasnya, leasing merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Leasing ini ada dua katagori global, yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada masalah.
Adapun financial lease merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan pemilikan ini dengan alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli. Leasing dalam tulisan ini dikhususkan pada pembahasan financial leasing atau sewa-beli ini.

KEUNGGULAN LEASING DARI SEGI EKONOMI

Skousen menuliskan tiga keunggulan utama bagi lessee untuk leasing daripada membeli :
Mahalnya harga mobil dan tingginya ongkos pemeliharaannya, membuat banyak orang berpendapat bahwa menyewa mobil lebih menguntungkan daripada membeli. Pendapat seperti itulah yang membuat bisnis jasa car rental surabaya semakin marak. Walaupun ada orang yang menyewa mobil untuk keperluan pribadi, tetapi jumlahnya tidak signifikan dan biasanya hanya untuk jangka pendek.

1. Tidak ada uang muka;
Perjanjian lease seringkali dibuat sedemikian rupa sehingga 100 % nilai aktiva dibiayai melalui lease. Tentu saja banyak kontrak leasing membutuhkan uang muka – sebagai contoh, perhatikan iklan yang Anda lihat untuk kontrak leasing sebuah mobil.

2. Menghindari risiko kepemilikan;
Ada banyak risiko yang menyertai kepemilikian dari suatu aset. Ini mencakup kerugian karena bencana, keausan, perubahan kondisi ekonomi, dan kerusakan fisik.

3. Fleksibilitas;
Kondisi bisnis dan persyaratan berubah setiap saat. Jika aset dileasekan, perusahaan dapat mengganti aset tersebut dengan mudah sebagai respon terhadap perubahan. Contoh dari kondisi ini adalah industri berteknologi tinggi dengan perubahan yang cepat di bidang komputer, robotik, dan telekomunikasi. Fleksibilitas adalah alasan utama berkembangnya leasing otomotif. sedangkan keuntungan bagi Lessor dengan meleasingkan asetnya daripada menjual adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penjualan.
Dengan menawarkan kepada konsumen potensial pilihan untuk melease produknya, manufaktur atau dealer dapat secara signifikan meningkatkan volume penjualan.

2. Kelangsungan hubungan dengan lessee.
Dalam leasing, lessor dan lessee mempertahankan hubungan selama periode tertentu dan hubungan bisnis jangka panjang sering terbina melalui leasing.

3. Nilai sisa dipertahankan.
Di dalam kontrak lease, hak kepemilikan dari aset yang dilease tidak pernah beralih ke lessee. Keuntungan lessor dari kondisi ekonomi dapat menimbulkan nilai residu yang signifikan pada akhir periode leasing. Lessor dapat meleasekan aset kepada lessee yang lain atau menjual aset dengan mengakui keuntungan penjualan. Dalam ringkasan, kontrak lease sering terdengar sebagai praktek bisnis baik bagi lessee maupun lessor. Sisa dari bab ini akan mendiskusikan kerumitan dan ketertarikan perlakuan akuntansi untuk lease.

Akuntansi leasing dibagi menjadi dua kelompok besar – Capital Lease (Lease Modal) dan Operating Lease (Lease Operasi). Jika kontrak lease mensinyalir adanya perpindahan asset dari lessor ke lessee dianggap sebagai Capital Lease. Dianggap sebagai operating lease apabila perjanjian digolongkan sebagai perjanjian sewa, tidak ada perubahan kepemilikan. Pendapatan sewa lease diakui setiap tahun saat pembayaran lease ditagih.
Pada pembahasan selanjutnya berisi deskripsi yang lebih rinci tentang persyaratan yang ditemukan dalam kontrak lease. Perlakuan akuntansi khusus akan digunakan untuk membedakan operating lease dan capital lease.

III. SIFAT-SIFAT LEASE
Ketentuan kontrak lease berbeda-beda seperti:syarat pembatalan dan denda, opsi pembaruan dan pembelian dengan harga murah, periode lease, umur ekonomis aktiva, nilai residu, pembayaran lease minimum, suku bunga implisit dari kontrak lease, dan tingkat resiko yang ditanggung lessee, termasuk pembayaran biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak.

Syarat-syarat pembatalan
Beberapa leasing tidak dapat dibatalkan, artinya kontrak leasing ini hanya dapat dibatalkan apabila ada ketidakpastian di masa yang akan datang atau syarat-syarat pembatalan dan denda pada leasing ini sangat mahal bagi lessee sehingga pembatalan tidak terjadi. Semua leasing yang dapat dibatalkan termasuk dalam operating lease; beberapa, tidak semua, leasing yang tidak dapat dibatalkan termasuk dalam capital lease.

Opsi pembelian dengan harga murah
Leasing kadang termasuk syarat yang diberikan kepada lessee, hak untuk membeli aset diwaktu yang akan datang. Jika opsi pembelian dengan harga tertentu yang telah dipertimbangkan diharapkan lebih kecil daripada harga pasar saat opsi untuk membeli maka opsi tersebut dapat diterima, kemudian opsi tersebut akan disebut bargain purchase option. Leasing dengan opsi untuk membeli termasuk dalam capital lease.
Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
b. Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya :
– 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I,
– 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III,
– 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan.
c. Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
b. Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa-guna-usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a Sewa-guna-usaha Langsung (Direct Lease).
Dalam transaksi ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang modal tersebut.
b. Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back).
Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut).
Sewa-Guna-Usaha Sindikasi (Syndicated Lease)
Yaitu beberapa perusahaan sewa-guna-usaha secara bersama melakukan transaksi sewa-guna-usaha dengan satu lessee. Dalam hal ini salah satu perusahaan sewa-guna-usaha akan bertindak sebagai koordinator, sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan koordinator ini.
Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha. Plakat atau etiket ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha. Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha.
Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor.
Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa-guna-usaha kepada pihak lain, kecuali Lessee yang memang bergerak di bidang usaha persewaan.
Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.
Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Dalam hal lessee menggunakan hak opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.
PERLAKUAN PERPAJAKAN
1. Finance Lease
a. Perlakuan Pajak bagi Lessor
– Penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran finance lease yaitu berupa imbalan jasa leasing dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal sewa-guna-usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota sindikasi yang bersangkutan.
– Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang di leasing.
– Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor.
– Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease.
– Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang nyata-nyta tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
– Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.
– Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal lessor juga melaksanakan kegiatan operating lease, maka laporan keuangan triwulanan dimaksud adalah laporan keuangan triwulanan gabungan.
b. Perlakuan Pajak bagi Lessee
– selama masa leasing, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.
– Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.
– Pembayaran leasing oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi leasing tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
– Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya leasing.
– Dalam hal terjadi transaksi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa-guna-usaha. Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa.
– Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing.
– Atas penyerahan jasa ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Operating Lease
a. Perlakuan Pajak bagi Lessor
– seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan.
– Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di leasing tersebut.
– Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.
b. Perlakuan Pajak bagi Lessee
– pembayaran operating lease yang dibayar oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
– Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing.
– Lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan kepada lessor.
– Atas penyerahan jasa ini terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Oleh: darmawanachmad | 8 Mei 2010

Merger & Akuisisi

Latar Belakang Merger & Akuisisi.

Tujuan umum perusahaan adalah memaksimum nilai kekayaan pemegang saham, Dalam rangka meraih sasran tersebut perusahan melakukan ekspansi bisnis dengan berbagai cara, salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan dari dalam perusahaan (internal growth), dan pertumbuhan dari luar perusahan (external growt).
Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun unit bisnis baru dari awal ( start-ups business ). Jalur ini memerlukan berbagai pertahapan mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi/ operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar. Sebaliknya pertumbuhan eksternal dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada. Merger dan Akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru produk baru tanpa harus membangun dari awal. Terdapat penghematan waktu yang sangat signifikan antara pertumbuhan internal dan eksternal melalui Merger dan Akuisis. Dari waktu ke waktu perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui Merger dan Akuisisi dibanding pertumbuhan internal.
Aktifitas Merger dan Akuisisi semakin meningkat seiring dengan intensnya perkembangan ekonomi yang mengglobal. Di Indonesia Merger dan Akuisisi menunjukan skala peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 dilakukan oleh bank-bank dengan harapan agar dapat memperkuat struktur modal dan memperoleh keringanan pajak. Sementara di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada dan Eropa Barat, fenomena Merger dan Akuisisi sudah menjadi pemandangan bisnis yang biasa. Dalam konteks keilmuan Akuisisi bisa didekati dari dua perspektif yaitu dari disiplin keuangan perusahaan (corporate finance) dan dari menajemen strategi (strategic menagement) dari kedua sisi keuangan perusahaan, Akuisisi adalah salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang ( penganggaran modal / capital budgeting) yang harus diinvestigasi dan dianalisis dari aspek kelayakan bisnisnya. Sementara itu dari perspektif menajemen strategi Merger dan akuisisi adalah salah satu alternatif strategi pertumbuhan melalui jalur eksternal untuk mencapai tujuan perusahan. Dilihat dari kedua perspektif ini maka tujuan Akuisisi tidak lain adalah keunggulan kompetitif perusaha jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Namun jika strategi ini tidak mampu mewujudkan tujuan normatif tersebut berarti Merger dan Akuisisi akan menjadi Counter-productive. Dengan kata lain Merger dan Akuisisi bukan berdampak positif pada peningkatan kemakmuran pemilik perusahaan, tetapi yang terjadi justru membawa perusahaan ketepi kehancuran. Dengan demikian tujuan normatif ini dikorbankan justru oleh keputusan Merger dan akuisisi itu sendiri. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat masih tingginya angka kegagalan Merger dan Akuisisi sehingga diperlukan rencana dan langkah-langkah yang strategis dan matang agar terhindar dari kegagalan.
Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan ada pertimbangan hukum,perpajakan, atau alasan lainnya. Di Indonesia didorong oleh semakin besarnya pasar modal, transaksi Merger dan Akuisisi semakin banyak dikakukan. Bentuk-bentuk penggabungan usaha antara lain melalui Merger dan Akuisisi selain kedua bentuk tersebut masih ada bentuk- bentuk penggabungan usaha lainnya yaitu konsolidasi. Dari ketiga kelompok tersebut yang banyak berkembang di Indonesia adalah Merger dan Akuisis. Di Indonesia praktek Akuisisi umumnya dilakukan oleh satu grup (Internal Acquition) khusus pada perusahaan yang Go Publik. Merger dan Akuisisi ini telah berkembang menjadi tren beberapa perusahaan.
Alasan perusahaan melakukan Merger dan Akuisisi adalah untuk memperoleh sinergi, strategic opportunities, meningkatkan efektifitas dan mengeksploitasi mis-pricing di pasar modal (foster 1994). Pada umumnya tujuan dilakukannya Merger dan Akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Keputusan untuk Merger dan Akuisisi bukan sekedar menjadikan dua ditambah dua menjadi empat tetapi Merger dan Akuisisi harus menjadikan dua ditambah dua menjadi lima dan seterusnya.
Akuisisi (acquisition) adalah suatu bentuk penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (acquiree) dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.
Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasya atau bubar.
Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahan melakukan Akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan finansial perubahan yang praktis membesar dan meningkat pada laporan konsolidasi pasca Akuisisi kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan Merger dan Akuisisi. Seperti diuraikan diatas perusahaan melakukan Akuisisi perusahaan didasari pada motivasi mencapai sinergi. dimana manfaat ekstra sinergi ini tidak bisa diperoleh seandainya perusahaan tersebut bekerja secara terpisah, dan untuk ekspansi bisnis dimana nantinya diharapkan akan mampu menaikan nilai perusahaan terutama bagi perusahan yang listed di Bursa Saham.
Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan Merger dan Akuisisi yaitu motif ekonomi dan motif non ekonomi. motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Termasuk motif ekonomi adalah motif untuk mencapai sinergi dan motif untuk mencapai posisi strategi. Motif strategi dimaksudkan untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang perusahaan yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan nilai perusahaan atau peningkatan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain motif non ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau menajemen perusahaan. Hanya alasan yang bersifat ekonomis dan rasional yang bisa diterima sehingga aktivitas Merger dan Akuisisi bisa di pertanggung jawabkan. Mark L. Sirower dalam bukunya Synergy Trap sinergi harus dipahami bahwa hasil riil atau manfaat ekstra tersebut harus jelas dan terukur.
Dasar logika dari pengukuran berdasar akuntansi adalah bahwa jika ”size” bertambah besar ditambah dengan sinergi yang dihasilkan dari gabungan aktivitas-aktivitas yang simultan, maka laba perusahaan juga semakin meningkat. Oleh karena itu kinerja perusahaan pasca Merger seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum Merger dan Akuisisi.
Jakarta, 17 Februari 2009

Oleh: darmawanachmad | 8 Mei 2010

Sekilas Tentang Merger

Merger & Akuisisi

Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang di-merger dengan begitu perusahaan yang me-merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru (Brealey, Myers, & Marcus). Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi

Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada. (Brealey, Myers, & Marcus).

Jenis-jenis Merger dan Akusisi
Suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu :
a. Merger
Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target firm dan bidding firm. Pada akhirnya target firm akan menghilang (dengan atau tanpa proses likuidasi) dan menjadi bagian dari bidding firm.
b. Konsolidasi
Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini.
c. Tender offer
Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm, dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol target firm.
d. Acquisistion of assets
Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target firm..
Pembagian akuisisi tersebut berbeda menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe 2002. Menurut mereka hanya ada tiga cara untuk melakukan akuisisi, yaitu :

a. Merger atau konsolidasi
Merger adalah bergabungnya perusahaan dengan perusahaan lain. Bidding firm tetap berdiri dengan identitas dan namanya, dan memperoleh semua aset dan kewajiban milik target firm. Setelah merger target firm berhenti untuk menjadi bagian dari bidding firm. Konsolidasi sama dengan merger kecuali terbentuknya perusahaan baru. Kedua perusahaan sama-sama menghilangkan keberadaan perusahaan secara hukum dan menjadi bagian dari perusahaan baru itu, dan antara perusahaan yang di-merger atau yang me-merger tidak dibedakan.
b. Acquisition of stock
Akuisisi dapat juga dilakukan dengan cara membeli voting stock perusahaan, dapat dengan cara membeli sacara tunai, saham, atau surat berharga lain. Acquisition of stock dapat dilakukan dengan mengajukan penawaran dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, dan pada beberapa kasus, penawaran diberikan langsung kepada pemilik perusahaan yang menjual. Hal ini dapat disesuaikan dengan melakukan tender offer. Tender offer adalah penawaran kepada publik untuk membeli saham target firm, diajukan dari sebuah perusahaan langsung kepada pemilik perusahaan lain.
c. Acquisition of assets
Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli semua asetnya. Pada jenis ini, dibutuhkan suara pemegang saham target firm sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas, seperti yang terdapat pada acquisition of stock.

Sedangkan berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger atau akuisisi dapat dibedakan :
a. Horizontal merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung.
b. Vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya.
c. Congeneric merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama.
d. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi resiko. (Gitman).

Alasan-alasan Melakukan Merger dan Akuisisi
Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu :
a. Pertumbuhan atau diversifikasi
Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.
b. Sinergi
Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (economies of scale). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

c. Meningkatkan dana
Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.
d. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi
Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli.
e. Pertimbangan pajak
Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik.
f. Meningkatkan likuiditas pemilik
Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.
g. Melindungi diri dari pengambilalihan
Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat (Gitman,).

Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi
Kelebihan Merger
Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilalihan yang lain
Kekurangan Merger
Dibandingkan akuisisi merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan,sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama.

Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi
Kelebihan Akuisisi
Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut:
a. Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran Bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak Bidding firm.
b. Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.
c. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile takeover).
d. Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi.

Kekurangan Akuisisi
Kerugian-kerugian akuisisi saham dan akuisisi aset sebagai berikut :
a. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi.
b. Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger.
c. Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.

Oleh: darmawanachmad | 11 April 2010

Capital Flight Dan Utang Luar Negeri

Hal utama dan pertama yang perlu dilakukan oleh tim ekonomi nasional Indonesia adalah memulihkan ekonomi (economic recovery) secara menyeluruh. Dengan demikian, faktor-faktor yang dapat menggerakan roda ekonomi, seperti ekspor-impor, penanaman modal asing, penguatan sektor indutri dan perdagangan serta membuka lapangan usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya, perlu mendapat prioritas. Kondisi ini akan berjalan dengan lancar apabila dalam pemerintahan yang baru ini keadaan keamanan dan politik stabil. Stabilitas dan keamanan inilah yang menjadi pokok pangkal berjalannya roda perekonomian tersebut.
Pemulihan ekonomi Indonesia yang sudah babak-belur ini sesungguhnya sudah merupakan suatu keniscayaan. Dengan kuatnya sektor perekonomian, secara otomatis akan mendukung kuatnya sektor-sektor lain. Sebaliknya, lemahnya sektor perekonomian akan berakibat melemahnya sektor-sektor non ekonomi. Aksioma ini berlaku bagi seluruh wilayah atau negara di jagat ini. Oleh karena itu, setiap pemerintahan berganti faktor perekonomian selalu menjadi kunci utama yang menjadi ukuran sukses tidaknya kepemimpinan suatu pemerintahan.
Dalam rangka pemulihan ekonomi ini, tampaknya pemerintah harus mengembalikan kepercayaan kepada para investor yang selama ini telah melakukan relokasi usahanya ke berbagai tempat di luar Indonesia. Bahkan, para pengusaha Indonesia yang selama ini banyak memarkirkan dananya alias melarikan modalnya (capital flight) ke laur negeri, diimbau agar segera menariknya kembali demi kelangsungan economic recovery yang akan dijalankan secara all out.
Catatan terakhir yang banyak diekspos media, telah terjadi pelarian modal sebesar 40 miliar dolar AS sejak krisis tahun 1997. Rinciannya, per tahunnya telah terjadi capital flight sebesar 10 miliar dollar AS. Sebuah angka yang sangat fantastis bagi negara yang sedang membutuhkan banyak asupan dana dari berbagai sumber.
Dalam hal pelarian modal, sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam sistem perekonomian yang terbuka seperti Indonesia ini, sehingga sebenarnya tidak perlu dipersoalkan atau dibesar-besarkan. Alasannya, pada akhirnya pelarian modal ini akan menguntungkan ekonomi nasional kita dalam bentuk repatriasi keuntungan ke dalam negeri. Investasi yang terkait dengan produk ekspor kita akan meningkatkan volume ekspor, dengan adanya investasi di negara asing yang selama ini mengimpor produk-produk dari Indonesia.
Pada sisi lain sesungguhnya pelarian modal dari negara yang kekurangan modal (capital defisit country) seperti Indonesia, akan memperparah posisi neraca pembayaran. Pelarian modal memperbesar pos kredit dalam perkiraan modal neraca pembayaran, yang jika tidak diimbangi oleh aliran masuk modal yang mengimbangi tambahan nilai pos kredit, akan menyebabkan makin terakumulasinya volume utang luar negeri. Akumulasi volume utang luar negeri ini akan bertambah intensif, jika penarikan modal terjadi dalam situasi adanya defisit yang relatif tinggi dalam transaksi berjalan (current trasaction). Sehingga pada akhirnya, utang luar negeri yang masuk bukan hanya digunakan untuk membiayai defisit dalam transaksi berjalan, tetapi juga digunakan untuk membiayai pelarian modal.
Studi Empiris
Beberapa penemuan dari hasil studi empiris membuktikan bahwa naiknya akumulasi utang luar negeri di banyak negara berkembang, secara signifikan disebabkan oleh adanya pelarian modal. Coba saja simak hasil studi yang dilakukan oleh Morgan Guaranty Company (1986) terhadap 18 negara berkembang — Indonesia termasuk di dalamnya — menunjukkan bahwa selama periode penelitian (1975-1986) telah teradi pelarian modal dari negara-negara ini sebesar 198 miliar dolar AS, yang diiringi dengan peningkatan utang luar negeri negara-negara ini sebesar 451 miliar dolar AS.
Menurut hasil penelitian Manual Pastor (1990), kondisi capital flight di Amerika Latin telah mengakibatkan penambahan sebesar 40 persen utang luar negeri, guna membiayai pelarian modal sebesar 151 miliar dolar AS.
Penelitian yang dilakukan James K Boyce (1992) terhadap pelarian modal di Pilipina, menemukan bahwa pada periode tahun 1962-1986, ada pengaruh yang sangat signifikan antara pelarian modal dengan peningkatan utang luar negeri. Nilai riil modal yang lari dari Pilipina waktu itu adalah 13,5 miliar dolar AS atau sekitar 48 persen dari nilai utang luar negeri Pilipina tahun 1986.
Bagaimana dengan Indonesia? Hal yang sama tampaknya juga dialami oleh Indonesia. Berdasarkan hasil riset Mubarik Ahmad (1992) dari PAU bidang ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, ternyata pada periode 1970-1980 secara akumulatif telah terjadi pertambahan utang luar megeri Indonesia sebesar 18,46 miliar dolar AS, di mana 9,4 miliar di antaranya digunakan untuk pelarian modal. Selama periode 1988-1991, dari 26,6 miliar dolar AS utang luar negeri Indonesia, sebesar 11,17 miliar dolar AS atau sekitar 42 persen dari pertambahan nilai utang luar negeri itu digunakan untuk membiayai pelarian modal.
Sayangnya, data terbaru dampak pelarian modal bagi perekonomian Indonesia yang nyaris bangkrut ini belum tersedia. Sungguh pun demikian, dari 40 miliar dolar AS capital flight yang dilakukan selama peride 1997-2001 – berdasarka asumsi penelitian yang lalu — tampaknya tak kurang dari 10-12 miliar dolar AS atau sekitar 43-45 persen dari pertambahan nilai utang luar negeri itu digunakan untuk membiayai pelarian modal. Bahkan mungkin bias lebih besar lagi.
Penggembosan Ekonomi

Berdasarkan penentuan studi empiris di atas, sulit untuk mengatakan bahwa pelarian modal itu akan menguntungkan perekonomian Indonesia. Pelarian modal, apalagi bagi negara Indonesia yang utang luar negerinya terus membengkak, sehingga negara terus-menerus mengalami defisit bahkan nyaris bangkrut, sangat bersifat destruktif bagi perekonomian nasional.
Destruktif karena pelarian modal akan membatasi potensi pertumbuhan (growth cost) ekonomi nasional. Modal yang dilarikan ke luar negeri tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap investasi domestik, yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi repatriasi keuntungan investasi yang dilakukan di luar negeri ke dalam negara-negara berkembang, yang mengalami pelarian modal. Modal yang dilarikan ke luar negeri, menimbulkan dampak negatif terhadap tersedianya devisa yang dibutuhkan untuk mengimpor input-input yang diperlukan untuk menopang produksi domestik. Dalam hal itu termasuk produksi domestik yang menghasilkan barang-barang ekspor, untuk memperoleh devisa yang pada perkembangan selanjutnya digunakan untuk membiayai impor yang diperlukan.
Dalam pelarian modal ini terjadi pengurangan stok kekayaan (stock of wealth) dan sumber pendapatan dalam sistem ekonomi. Hal ini berarti bahwa pelarian modal menimbulkan erosi dalam basis pajak (erosion of tax base). Kondisi ini terutama dihadapi oleh negara-negara berkembang yang menganut origin sistem bukan prinsip residence system dalam perpajakannya. Akibat menyusutnya basis perpajakan langsung, maka banyak negara berkembang terpaksa mengandalkan apa yang disebut inflation tax atau pajak-pajak yang mudah dihimpun seperti value-added tax. Ironisnya, beban kedua jenis pajak ini sebagian besar menimpa golongan pendudk yang berpenghasilan rendah.
Pelarian modal dapat mengakibatkan kontribusi pendapatan yang tidak adil. Jelas hal ini akan menimbulkan konsekuensi negatif terhadap distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh akibat pelarian modal yang dibiayai utang luar negeri yang bertambah. Alhasil, rakyat menjadi penanggung beban utang, sementara pihak-pihak yang melarikan modal dan mempertahankan asetnya di luar negeri terbebas dari kewajiban pembayaran beban utang tidak wajar, dengan rakyat banyak sebagai pemikul beban utama. Proses sosialisasi beban utang luar negeri ini dibarengi dengan proses privatisasi pemupukan aset di luar negeri.

Kreatif
Indikasi telah terjadinya pelarian modal hendaknya disikapi, bukan hanya sebagai wacana saja. Perlu dicarikan solusi agar pelarian modal yang terjadi itu tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi ekonomi yang memang sudah payah untuk terus-menerus disokong oleh berbagai bantuan luar negeri. Badan moneter internasional semacam IMF sudah cukup sadar akan pelarian modal yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, IMF merekomendasikan paket kebijaksanaan yang terdiri dari devaluasi, pengurangan subsidi, penetapan tingkat suku bunga yang tinggi, penekanan tingkat upah, sampai mempertahankan rejim devisa bebas.
Ironisnya, paket devaluasi yang ditawarkan ternyata mendorong pelarian modal secara besar-besaran karena pemilik aset di dalam negeri ingin mempertahankan atau yang lebih ekstrim lagi mempertinggi nilai aset yang dimiliki.
Pengurangan subsidi yang dimasksudkan untuk mengurangi atau mencegah laju inflasi, justru mendorong terjadinya laju inflasi. Tingkat suku bunga yang tinggi ternyata mengganggu iklim investasi domestik. Dan paket rejim devisa bebas malah mendorong terjadinya pelarian modal secara besar-besaran.
Apakah kita sebagai bangsa yang berdaulat akan terus-menerus menjadi “tawanan” IMF? Kita dapat melihat betapa kebijaksanaan yang ditawarkan IMF ternyata tidak bijaksana. Untuk menghadapi hal ini, sangat diperlukan pemikiran yang kreatif agar dapat keluar dari kemelut yang berkepanjangan ini. Dan sekaligus membebaskan diri dari “tawanan” IMF.
Tugas ini merupakan “PR” bagi pemerintah baru beserta kabinet “Gotong Royong” yang mendukungnya. Tanpa adanya kreativitas yang cerdas, Indonesia akan terus berada dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan. Kreativitas yang didukung dengan pemikiran yang cemerlang akan membawa bangsa Indonesia keluar dari kemelut ekonomi yang berkepanjangan ini. Pintar saja belum cukup, bila tidak kreatif dalam menggunakan kepintaran yang dimiliki. Kita tunggu hasilnya. ***

Penulis : Drs Nurhanafiansyah

Oleh: darmawanachmad | 21 Maret 2010

Kasus Inflasi Dalam Kenyataan

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang. Defenisi diatas memberikan makna bahwa, kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena panen yang gagal misalnya, tidak termasuk inflasi.
Ukuran inflasi yang paling banyak adalah digunakan adalah: Consumer price indeks” atau “ cost of living indeks”. Indeks ini berdasarkan pada harga dari satu paket barang yang dipilih dan mewakili pola pengeluaran konsumen. Barang-barang dalam paket itu dibobot sesuai dengan kepentingan relatifnya bagi konsumen. Dan data harga diperoleh dalam bentuk indeksasi. Indeks yang lain juga dapat diperoleh dari “deflatoir GNP pada harga konstan”. Kelebihan indeks ini bukan hanya memperhitungkan harga barang konsumen tetapi juga harga barang kapital dan barang ekspor.
Inflasi adalah masalah seluruh dunia. Namun berdasarkan data negara yang sedang berkembang, yang lebih banyak pengalamannya dalam hal ini inflasi dibanding dengan negara industri. Penyebaran inflasi keseluruh dunia terjadi oleh karena adanya mekanisme perdagangan keuangan yang saling berkaitan antara negara dunia.
Inflasi merembes keseluruh dunia dengan bebas. Kenaikan harga minyak empat setengah kali pada tahun 1973 – 1974 telah meningkatkan laju inflasi dunia dengan cepat pada tahun 1974 – 1975. Demikian juga perluasan “money supply” dunia pada tahun 1970 an telah mendorong inflasi. Kenyataan ini adalah akibat kekakuan “exchange rate”. Bila exchange rate (nilai tukar), fleksibel sempurna maka inflasi dapat dihindari. Sebaliknya kebanyakan negara dunia memiliki tingkat penukaran mata uang asing (exchange rate) yang tidak fleksibel, sehingga inflasi tak dapat dihindari.
Generalisasi seperti ini tentu ada kecualinya, yaitu negara yang mempunyai sistem perencanaan sentral di Eropa Timur atau Uni Soviet (tempo dulu). Pada negara-negara ini harga ditetapkan oleh pemerintah pusat (secara administratif). Jadi bukan karena permainan permintaan dan penawaran. Ini tidak berarti bahwa permintaan tidak pernah melebihi penawaran. Bila kenyataan ini juga terjadi maka penjatahan atau antri dapat diberlakukan terhadap produksi, sebelum penawaran ditingkatkan.
Bahkan kadang-kadang dengan memberikan subsidi. Keadaan seperti ini disebut “represed inflation”. Kelebihan permintaan diatas jumlah barang yang ditawarkan dikontrol oleh negara dan kenaikan harga dapat ditekan.
Inflasi dinegara-negara berkembang belahan barat didominasi oleh Amerika Latin (terutama Argentina, Chili, dan Uruguay). Salah satu negara di Asia yang telah mengalami inflasi hebat atau “hyperyinflation” adalah Indonesia yaitu tahun 1963 – 1971 dimana indeks harga telah naik dari 1000 menjadi 71797.
Berhubung kebanyakan negara yang menganut sistem ekonomi campuran, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau interaksi “supply” dan “demand” maka penyebab inflasi dapat diketahui dari dua hal atau dua sisi yaitu sisi demand dan sisi supply. Bila inflasi disebabkan oleh demand yang berlebihan disebut “demand pull inflation” sebaliknya bila yang ditekankan dari segi supply disebut ”cost push inflation”.
Inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan tersebut tergantung pula pada elastisitas supply. Bila elastisitas supply besar maka kenaikan harga itu akan diimbangi dengan kenaikan produksi sehingga kenaikan harga hanya terasa sedikit sekali. Dalam jangka pendek bila terdapat kapasitas menganggur (produksi bekerja dibawah kapasitas yang tersedia) dan devisa cukup banyak, maka kenaikan permintaan akan mendorong kenaikan produksi dan mendorong pula kenaikan barang impor. Dengan kata lain pengaruh kenaikan permintaan lebih besar pengaruhnya terhadap kenaikan produksi dibanding dengan jenaikan harga. Jadi “demand pulled inflation” akan lebih berbahaya bila terdapat “constrain” dalam hal devisa dan ekonomi telah berada pada posisi yang hampir “ full employment”.
Kesimpulan dari uraian diatas bahwa:
1. Pengaruh kenaikan demand pada situasi deflasi akan mendorong kenaikan produksi, employmen dan pendapatan.
2. Pengaruh kenaikan demand pada situasi ekonomi yang hampir full kapasitas akan mendorong kenaikan harga.
Dilain pihak ahli moneter menganggap bahwa inflasi adalah gejala jumlah uang yang diminta akan mendorong kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa. Dan didalam ekonomi yang beroperasi pada tingkat hampir “full employmen” hasilnya adalah demand pulled inflation”
Pada tingkat harga dan institusi tertentu permintaan uang adalah fungsi dari variabel berikut:
1. Tingkat pendapatan real
2. Perluasan moneterisasi terhadap aktivitas ekonomi (ditunjukkan oleh rasio monetary GNP dengan non monetary atau subsistence GNP).
3. Kegunaan memegang uang (the net utility of holding money)
Adapun fungsi permintaan uang adalah sebagai berikut:
MD = f(Y, Z, U) dimana; MD = demand for money
Y = GNP real
Z = ratio of monetary to non monetary activity
U = net utility of holding money
Karena pemahaman U adalah lebih kompleks maka disini perlu diperluas dengan fungsi berikut :
U = f(V, R, X) dimana;
V = convenience value of holding money balance
R = tingkat bunga bank
X = tingkat inflasi yang diperkirakan
Makin besar “convenience of holding money” makin tinggi net unility of holding money”. Demikian pula makin tinggi tingkat bunga makin tinggi net utility of holding money. Sebaliknya karena inflasi adalah ”cost dari holding money” maka makin tinggi tingkat inflasi yang diharapkan makin rendah utility of holding money. dIsini hubungan antara U dan R merupakan fungsi negatif. Jadi ”net utility of money” terdiri dari “convenience value” (tambah tingkat bunga yang dibayar dikurangi “the expected rate of inplation” (tingkat inflasi yang diperkirakan).
1) Pandangan struktural
Perubahan sturuktural tak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Peningkatan pendapatan membawa perubahan pada komposisi dan struktur output. Ketidak seimbangan antara demand dan supply tak dapat dihindari. Demikian juga halnya bila terdapat kelangkaan devisa disektor perdagangan luar negeri. Keperluan impor tak dapat dipenuhi dengan devisa yang langka hal ini mendorong kenaikannya harga-harga.
Ilustrasi khusus keadaan seperti ini adalah ketidakseimbangan yang terjadi pada produksi bahan makanan. Karena produksi disektor pertanian sering tidak elastis maka kenaikan demand menyebabkan kenaikan harga yang lebih besar sebelum terjadi respond output. Padahal harga bahan makanan ini cenderung mempengaruhi harga secara umum. Harga barang disektor industri terdorong naik karenanya, sebagai keberhasilan tuntutan “trade unions” untuk melindungi para pekerja dari kenaikan harga bahan makanan. Demikian pula biaya dimana inputnya berasal dari sektor pertanian mengalami kenaikan
Satu pemecahan dari keadaan seperti ini ialah dengan mengimpor barang-barang, namun kebanyakan negara berkembang kekurangan devisa.
Anggota aliran strukturalis menekankan pada pendapatan ekspor yang tertinggal dibelakang keperluan impor, karena lambatnya ekspansi permintaan dunia terhadap barang-barang primer yang dihasilkan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Hambatan tambahan yang memperburuk keadaan ialah sikap negara industri yang tidak menginginkan ekspor hasil industri dari negara berkembang.
Kesimpulan teori ini menyatakan sebuah postulat bahwa inflasi akan menemani pembangunan ekonomi oleh karena adanya ketidakseimbangan yang diciptakan oleh perubahan struktural.
2) Dinamika Inflasi
Didalam perekonomian terdapat kekuatan-kekuatan mekanisme yang menopang inflasi. Fakta menyatakan bahwa inflasi itu mempengaruhi distribusi pendapatan real. Upah mungkin menjadi tertinggal dibanding harga. Keuntungan pengusaha tertekan kebawah karena kenaikan biaya. Hal ini menurunkan pendapatan real pemilik modal. Tuan tanah menerima lebih sedikit. Anggaran pemerintah menderita karena pajak yang diterima menurun. Dalam menghadapi kenyataan ini semua kelompok-kelompok tertentu mencoba melindungi kepentingannya. “Trade unions” mencoba mempertahankan upah real dengan keras. Pemilik modal berupaya untuk meningkatkan profitnya. Pemerintah mencoba mengatasi pengeluarannya dengan meminjam dari bank. Secara keseluruhan tindakan ini telah turut memompa jumlah uang yang lebih besar lagi di dalam perekonomian. Hasil yang sama dapat juga terjadi karena menurunnya disiplin keuangan yang mempersukar kontrol terhadap anggaran. Interaksi antara kelompok-kelompok untuk mempertahankan kepentingannya telah membawa kepada “the dinamic of inflation”. Tindakan setiap kelompok dengan respondnya masing-masing telah membawa kenaikan harga lebih jauh. Salah satu contoh adalah “anggregate spiral”.
Contoh ini lebih relevan dengan negara industri dibanding negara berkembang. Diasumsikan upah harga naik karena suatu alasan, misalnya karena kenaikan harga barang. Jika trade unions mengorganisir tenaga kerja maka mereka dapat menuntut upah yang lebih tinggi. Akibat dari tindakan ini harga naik lagi karena biaya yang meningkat, yang selanjutnya mendorong lagi tuntutan baru terhadap upah dan demikian seterusnya, upah dan harga saling mengejar antara satu dengan yang lain.
Kekuatan lain yang berasal dari sistem moneter. Seperti diketahui perkiraan terhadap inflasi menurunkan net utility dari pemegang uang. Akibat menurunkan permintaan terhadap uang dan mendorong kembali kenaikan harga dan mempercepat laju inflasi. Demikian seterusnya orang-orang selalu berusaha untuk meminimalkan jumlah uang yang dipegangnya dan terus akan meningkatkan harga.
Kesimpulan “Money flight” terjadi ketika inflasi demikian cepatnya menurunkan daya beli uang, sehingga orang-orang mengurangi uang yang dipegangnya sedapat mungkin dan memilih untuk memiliki barang. Permintaan uang menurun dan permintaan barang meningkat. Sementara supply barang menurun. Kenyataan ini dapat menimbulkan spiral inflasi kumulatif. Sejak tahun 50-an beberapa negara berkembang mempunyai pengalaman dengan hyperiflation.

Mengapa Pemerintah Memperkenankan Inflasi.
Sejak money supply sebagian dikontrol oleh pemerintah, maka sering timbul pertanyaan mengapa pemerintah membiarkan money supply cepat meluas, sementara kestabilan harga dapat terganggu karenannya. Sesungguhnya pengeluaran pemerintah sendirilah yang kerapkali menjadi sumber ekspansi moneter. Padahal inflasi tidak disukai dan mereka sering berkata bahwa kestabilan harga adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai.
Bagaimana menjelaskan seperti ini.
Jawaban pertanyaan diatas barangkali terletak pada ukuran inflasi mana yang dianggap moderat walaupun tidak populer. Keberadaan tingkat pengangguran yang tinggi adalah salah satu alasan untuk maksud ini. Pada pertengahan tahun 70-an di negara industri Barat mengalami stagflasi dimana tingkat inflasi tinggi terjadi secara bersama-sama dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ini adalah salah satu situasi dimana pemerintah mengalami kesulitan untuk mengontrol karena harga naik bersamaan dengan kurangnya pekerjaan. Memilih salah satunya cenderung memperburuk keadaan keduanya. Namun untuk negara-negara yang sedang berkembang kombinasi antara tingkat pengangguran yang tinggi dengan inflasi merupakan kondisi yang seakan permanen. Inflasi dengan kurangnya kesempatan kerja merupakan karakteristik dari negara yang sedang berkembang.
Adapun peralatan yang digunakan untuk mengatasi inflasi adalah sebagai berikut :
– Berupaya menurunkan total demand dengan menurunkan anggaran pemerintah.
– Membatasi kredit.
– Meningkatkan pajak yang sering memperburuk tingkat pengangguran.

Oleh: darmawanachmad | 21 Maret 2010

Ekonomi Indonesia Menggali Lobang Kuburan

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China. Begitu pula sebaliknya, dikatakan Indonesia mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut.
Pembukaan pasar ini merupakan realisasi perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) dengan China atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Pro Kontra Pasar Bebas ASEAN-China
Dengan dimulainya perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN plus China tahun ini, maka berbagai konsekwensi pun harus ditanggung Indonesia. Pihak yang pro ACFTA menyatakan ACFTA tidak berarti hanya ancaman invasi produk-produk China tetapi juga peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke China dan negara-negara ASEAN.
Purbaya Yudi Sadewa dari Danareksa Research Institute menyimpulkan meski ada dampak negatif terhadap sektor tertentu, secara keseluruhan dampak positif lebih besar. Karena itu Purbaya menyarankan Indonesia tidak perlu menarik diri dari liberalisasi ini (Kompas, 4/1/2010).
Kekhawatiran akan dampak negatif perdagangan bebas ASEAN-China juga ditepis pemerintah melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu. Menurut Abimanyu, proporsi perdagangan antara Indonesia dengan ASEAN dan China hanya 20% saja.
Sementara itu Ernovian G Ismy, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan kekhawatirannya atas pemberlakukan perdagangan bebas ASEAN-China. Ernovian mengkhawatirkan berubahnya pola usaha yang ada dari pengusaha menjadi pedagang. Sebab jika berdagang lebih menguntungkan karena faktor harga barang-barang impor yang lebih murah, akan banyak industri nasional dan lokal yang gulung tikar hingga akhirnya berpindah menjadi pedagang saja (Republika, 4/1/2010).
Ernovian mencontohkan jumlah industri tekstil dari kelas industri kecil hingga besar bisa mencapai 2.000. Jika setiap industri tekstil mampu menyerap 12-50 orang tenaga kerja, maka bisa dibayangkan hancurnya mereka karena akan banyak pengusaha yang beralih dari produsen tekstil menjadi pedagang yang juga berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia, Djimanto menilai ada tujuh sektor yang paling terpengaruh dengan serbuan produk-produk China, antara lain industri tekstil, alas kaki, pertanian, dan baja. Sedangkan mantan Dirjen Bea Cukai, Anwar Surijadi mempertanyakan manfaat pemberlakukan perdagangan bebas ini bagi masyarakat. Anwar merisaukan hal ini karena industri Indonesia akan terganggu (Republika, 4/1/2010).
Hal yang sangat dikhawatirkan mengenai dominasi China terhadap Indonesia disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Menurut Hidayat dalam kerangka ACFTA yang berlatarbelakang semangat bisnis, China bisa berbuat apa pun untuk mempengaruhi Indonesia mengingat kekuatan ekonominya jauh di atas Indonesia (Bisnis Indonesia, 9/1/2010).

Membunuh Ekonomi Nasional
Sebelum realisasi perjanjian perdagangan bebas dengan China, Rakyat Indonesia sudah mendapatkan hampir segala lini produk yang dipergunakan di rumah dan perkantoran saja bertuliskan made in China. Bahkan tidak sedikit produk dari negara maju yang masuk ke Indonesia pun mengikutsertakan produk China sebagai perlengkapannya. Seorang ekonom yang juga pejabat menteri ekonomi di kabinet pemerintahan sekarang mengomentari serbuan produk China ke Indonesia dengan dimulainya perdagangan bebas Indonesia-China “seperti air bah”.
Karena itu pemberlakuan pasar bebas ASEAN-China sudah pasti menimbulkan implikasi yang sangat negatif. Pertama, invasi produk asing terutama dari China di tengah lemahnya infrastruktur ekonomi, modal, daya saing, dan dukungan pemerintah, dapat menyebabkan hancurnya sektor-sektor ekonomi yang diserbu.
Sektor industri pengolahan (manufaktur) dan industri kecil menengah (IKM) merupakan sektor ekonomi yang paling terkena dampak realisasi perjanjian perdagangan bebas ini. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi.
Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Begitupula diproyeksikan 5 tahun ke depan investasi di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM.
Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% di antaranya dikatagorikan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari China (Bisnis Indonesia, 9/1/2010).
Kedua, pasar lokal dan nasional yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja.
Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) China lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan apalagi perbedaannya besar (Bisnis Indonesia, 9/1/2010). Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah pilihan pragmatis dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil China atau setidaknya pedagang tekstil. Sederhananya, “buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing, lebih baik impor saja murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri”.
Inilah fenomena yang mulai nampak sebagaimana yang akhir-akhir ini ditayangkan televisi nasional sejak awal tahun 2010. Misalnya para pedagang jamu sangat senang dengan membanjirnya produk jamu China secara legal yang harganya murah dan dianggap lebih manjur dibandingkan jamu lokal. Akibatnya produsen jamu lokal terancam gulung tikar.
Ketiga, kondisi ini akan membuat karakter perekomian nasional semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing, bahkan produk “tetek bengek” seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor sedangkan sektor-sektor vital ekonomi nasional juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi nasional Indonesia?
Keempat, jika di dalam negeri saja kalah bersaing bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan China? Data menunjukkan tren pertumbuhan ekspor non migas Indonesia ke China sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%. Ini lebih kecil dengan tren pertumbuhan ekspor China ke Indonesia yang mencapai 35,09%.
Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat memungkinkan berkembang justru ekspor bahan mentah bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh China yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.
Secara umum, neraca perdagangan Indonesia dengan China dan negara-negara anggota ASEAN semakin defisit sebagaimana data ekspor-impor Indonesia yang baru dirilis BPS. Ekspor Indonesia ke China selama Januari-November 2009 mencapai US$ 7,71 miliar sedangkan impornya US$ 12,01 miliar. Dengan Singapura, ekspor Indonesia tahun 2008 US$ 12,86 miliar dan impor US$ 21,79 miliar. Indonesia juga mengalami defisit neraca dagang dengan Thailand sebesar US$ 2,67 sedangkan dengan Malaysia defisit US$ 2,49 miliar (Kompas, 5/1/2010). Ini sangat mengkhawatirkan di tengah arus liberalisasi perdagangan yang dijalankan Indonesia.
Kelima, terpangkasnya peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional karena perannya digantikan impor dampaknya juga menimpa penyediaan lapangan kerja. Tentu ini sangat memberatkan para pekerja dan pendatang baru dunia kerja. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang sedangkan pada periode Agustus 2009 jumlah pengangguran terbuka mencapai 8,96 juta orang.
Pada prinsipnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi adalah proses untuk menghilangkan peran pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menyerahkannya pada peranan pasar (baca: kaum pemilik modal).
Dalam Islam, peran pemerintah di tengah masyarakat adalah paten sebagaimana hadist Rasulullah SAW yg berbunyi: “Seorang imam adalah pemelihara & pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” Artinya negara tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya terhadap segala urusan rakyat sebagaimana spirit dan aplikasi liberalisasi ekonomi yang justru mengharuskan diamputasinya peran negara.
Kita menyaksikan pemerintah telah melakukan “keteledoran luar biasa” dengan melakukan perjanjian ACFTA sebagaimana perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah dilakukan pemerintah. Seakan-akan pemerintah tidak berpikir dulu apa baik dan buruknya dalam setiap perjanjian internasional yang mereka teken. Yang kita lihat justru pemerintah sangat berbangga di hadapan asing dalam setiap keikutsertaannya menandatangani perjanjian liberalisasi ekonomi. Sementara yang kita saksikan dan rasakan kehidupan ekonomi rakyat semakin terhimpit sedangkan kemandirian negara semakin lemah. Perjanjian perdagangan bebas seperti ACFTA merupakan bentuk penghianatan pemerintah terhadap rakyatnya yang seharusnya dilindungi dari ketidakberdayaan ekonomi.
Jakarta, 17 Januari 2010

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.