Oleh: darmawanachmad | 27 Februari 2010

Good Corporate Governance

Dari Good Corporate Governance menjadi Holistic Good Corporate Governance

A. Pendahuluan
Istilah dan konsepsi Good Corporate Governance dan Good Government Governance muncul dan berkembang di Indonesia pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya Letter of Intents (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (IMF) yang mensyaratkan perbaikan governance (public maupun korporasi)
sebagai syarat bantuan yang diberikan. Dari perspektif Indonesia, persyaratan perbaikan governance menjadi beban yang sangat berat bagi lembaga pemerintah dan korporasi di Indonesia yang sudah dalam kondisi yang sangat terpuruk, bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan, gulung tikar. Dalam waktu sekejap kita menyaksikan banyaknya Perbankan Nasional, satu persatu masuk ke ruang “ICU” BPPN untuk disehatkan kembali.
Rhenald Kasali, Ph.D (2005) menjelaskan beberapa ciri-ciri Perusahaan yang berada dalam krisis, sbb :
Keadaan Fisik, Tak terurus, lampu redup, toilet kotor, seragam petugas lama tak berganti, mobil tua, pabrik bekerja di bawah optimal.
SDM Malas, datang & pulang seenaknya, pemimpin jarang hadir, banyak terlihat tidak bekerja dan kongko-kongko, tenaga yang bagus-bagus sudah keluar
Produk andalan Hampir tidak ada, hanya menyelesaikan yang sudah ada saja, banyak retur dan defect
Konflik, Hampir setiap hari terdengar, perasaan resah dimana-mana
Energi ,Hampir tidak ada
Demo Karyawan, Tinggi, rasa takut kena PHK
Proses Hukum,Meningkat, datang dari mana-mana
Bagian keuangan Hidup dalam suasana stress, dikejar tagihan-tagihan yang tak terbayar dan oleh debt collector
Penting untuk dicatat, walaupun keinginan kuat dari pemerintah Pasca Orde Baru (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawaty Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono) bersama Legislatif dan Yudikatif untuk melakukan revitalisasi Penyelenggaraan Negara dan BUMN dengan membuat berbagai UU dan Peraturan Pemerintah seperti UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; UU no 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara hingga UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN, tapi kemudian semua UU dan Peraturan Pemerintah belum menyentuh persoalan dasar, dan malah isi UU dan Peraturan Pemerintah tersebut membuat ”masalah baru” yang tak pernah dipikirkan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa persoalan perbaikan Governance bukanlah masalah yang mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan dan tak semanis janji-janji dalam kampanye.
Kondisi ini semakin diperparah dengan apa yang menjadi kecenderungan global di awal abad 21 ini. Kritik dan meningkatnya ketidakpercayaan pada birokrasi dan korporasi, sebenarnya tidak saja mewabah di Negara-Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya, tetapi juga terjadi di Negara-Negara Maju. Bahkan, seperti yang ditulis David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam bukunya Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi) bahwa perestroika tidak saja terjadi di Uni Soviet tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Kedua penulis tersebut menjelaskan bahwa di penghujung tahun 1980-an, majalah Time pada sampul mukanya menanyakan :” Sudah matikah pemerintahan”. Di awal tahun 1990-an, jawaban yang muncul bagi kebanyakan orang Amerika adalah ”Ya”.
Yang membedakan Indonesia dengan Negara – Negara ASEAN dan negara-negara lainnya adalah jika Negara – Negara ASEAN dan negara – negara lainnya dapat dengan cepat melakukan revitalisasi Penyelenggaraan Negara dan Korporasi, maka di Indonesia revitalisasi masih merupakan bahasa langit yang sulit untuk dibumikan (down to earth). Bahkan dengan munculnya kelangkaan BBM, krisis listrik dan kenaikan harga hingga melemahnya rupiah terhadap dolar yang menembus level Rp. 10.000 sekarang ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara dan korporasi masih jauh dari harapan.
Adalah sesuatu yang sehat, cerdas, pro aktif, beradab dan menjadi bagian dari pemecah masalah (part of solution) serta menjadi peluang dan kesempatan yang positif, jika umat Islam sebagai jumlah mayoritas di Negeri ini, melalui Muktamar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan International Seminar on Islamic Economics as A Solution ikut memberikan sumbangan pemikiran dan aksi bagaimana Implementasi Good Corporate Governance dan Good Government Governance dapat dilaksanakan melalui ekonomi dan manajemen Islam. Tentu saja, sumbangan pemikiran tersebut tidak saja dalam kerangka wacana dan debat kusir, tetapi harus mengarah pada sesuatu yang nyata, membuahkan hasil (performance) dan meningkatkan daya saing. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan. Seperti yang diingatkan oleh almarhum Prof. DR. H. Nurcholish Madjid (Cak Nur) bahwa perputaran waktu begitu sangat cepatnya, tidak saja dalam hitungan tahun, bulan dan minggu, tetapi sudah dalam hitungan jam, menit dan detik. Kondisi yang tak diperkirakan ini (unpredictable) ”memaksa” semua penyelenggara negara, pengelola korporasi dan bisnis, dan semua orang berlari untuk mengejarnya. Selain perputaran waktu (Time Management), umat Islam juga diminta untuk dapat menggunakan kompas, petah dan arah yang tepat (Compas & Road Map Management).
Bagi umat Islam, hidup ini adalah peluang & kesempatan. Peluang & Kesempatan tersebut tidak saja sesuatu yang bersifat nyata (Tangible) tetapi juga bersifat tidak nyata (Intangible). Dalam konteks Rahman dan Rahim-Nya Allah SWT, peluang dan kesem patan tersebut adalah sesuatu yang tak terbatas (The Unlimited), yang bisa didaur ulang (Recycling), sesuatu yang bisa dikembangkan (Development), sesuatu yang bisa dikemas (Packaging), serta sesuatu yang bisa diperbaharui (Inovasi), sesuatu yang bisa digali (Explore), dan sesuatu yang bisa digabungkan (Inter Connection), dsb. Keberlimpahan rahman dan rahim-Nya Allah SWT akan menjadi keunggulan bersaing (Comparative Advantage) dan Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage) bagi kaum beriman bila kaum beriman mengikuti persyaratan, kaidah dan ketentuan yang diberikan Allah SWT & Rasulnya.

B. Kompleksitas GCG dan GGG di Indonesia
Adalah realitas yang tak bisa dibantah bahwa untuk melaksanakan Good Corporate Governance dan Good Government Governance, Indonesia harus dibenturkan (memperhalus istilah dihancurkan) terlebih dahulu dalam Krisis Multi Dimensi yang berkepanjangan. Boleh jadi, jika tidak didahului oleh Krisis Multi Dimensi yang berkepanjangan, kehendak untuk melaksanakan GCG dan GGG adalah tidak sekuat seperti sekarang ini. Tentu saja, pasti ada hikmah di balik peristiwa, mengapa Indonesia harus dibenturkan terlebih dahulu. Ada kasus nyata (Case Study) yang dapat dijadikan contoh (benchmarking). Bagaimana Jepang dapat menjadi Negara Industri Yang Maju di Asia setelah Hiroshima dan Nagasaki dibomatomkan oleh tentara sekutu pada tahun 1945 menunjukkan bahwa bangsa Jepang ternyata mempunyai Adversity Quotient (Kecerdasan Merubah Musibah Menjadi Nikmat) yang luar biasa. Dalam perspektif Al-Qur’an, Nabi Yunus AS juga harus ditelan ikan Dzun Nun terlebih dahulu untuk kemudian tercerahkan kembali. Hal yang sama, juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang harus hijrah ke Madinah Al-Munawwarah hingga akhirnya menalukkan kota Mekkah dan dunia dengan cerdas. Masih banyak contoh-contoh yang dapat dikemukakan sebagai Benchmarking.
Adalah sesuatu yang sangat logis, jika Krisis Multi Dimensi 1998 mempunyai Rentetan Krisis. Di antara Dampak Krisis Multi Dimensi 1998 itu adalah :
Dimensi Beban Yang Dihadapi
Ekonomi Nilai mata uang rupiah merosot tajam
Utang luar negeri (dalam mata uang asing) menggerogoti
modal sendiri
Puluhan bank ditutup, hutang dialihkan ke BPPN
Tingkat bunga pinjaman & simpanan melambung tinggi
Bahan baku tidak tersedia dan kalau ada mahal
Pabrik-pabrik tutup, perputaran uang macet
Pembangunan infrastruktur terhenti
Kepercayaan dunia hilang, tidak bisa membuka LC di luar negeri
Utilisasi mesin produksi di bawah 50 %
Daya beli dan keinginan membeli hancur
Inflasi tinggi, harga-harga melambung
Tenaga Kerja Pengangguran Besar
Terbentuk serikat-serikat pekerja untuk melindungi diri dari ancaman pemutusan hubungan kerja
Motivasi kerja merosot, gamang
Sosial Ketegangan meningkat, benturan terjadi dimana-mana
Rasa saling percaya hilang
Kecemburuan meningkat
Masyarakat beralih ke hiburan-hiburan ringan (infotainment, dangdut, kafe, seks)
Keamanan Kriminalitas terjadi baik di jalan, di perumahan, perbankan dan perkantoran
Dimensi Beban Yang Dihadapi
Kerusuhan silih berganti
Konflik elite politik dirasakan akibatnya dimana-mana
Sebagian kalangan berpendidikan, profesional, dan usahawan pindah dan memindahkan usahanya ke luar negeri
Pendidikan Kalangan atas yang masih memiliki tabungan meningkatkan investasi pendidikan
Kalangan bawah menarik anak-anaknya dari sekolah
Otonomi Daerah Kekuasaan bergeser, menjadi kekuatan-kekuatan baru di berbagai daerah
Tender beralih dari pusat ke daerah
Retribusi-retribusi baru bermunculan
Pembukaan cabang-cabang baru perusahaan terpaksa dilakukan atas tuntutan daerah
Persaingan Persaingan baru bermunculan. Negara ditekan IMF untuk membuka pintu seluas-luasnya dan produk-produk asing membanjiri pasar domestik
Muncul pemain-pemain kecil sebagai pelaku ekonomi yang kompetitif
Persaingan harga membuat harga jual merosot tajam, diskon atau komisi penjualan yang harus diberikan membesar
Pembayaran Mundur
Banyak yang tak mampu membayar dan diselesaikan melalui pengadilan atau debt collector
Teknologi Berubah, ada tuntutan penerapan IT
Muncul mesin-mesin produksi baru yang lebih efisien untuk kapasitas usaha yang lebih kecil
Dalam perspektif Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), dampak kriris multi dimensi yang berkepanjangan ini berdampak bukan saja terhadap perilaku individu, team dan organisasi, tetapi juga berdampak pada cara pandang (mind setting), permodalan, peraturan, struktur dan proses organisasi maupun lingkungan strategis yang sangat dinamis. Kalau demikian jadinya, walaupun belum tentu seluruhnya benar, tepat dan akurat, telah terjadi berbagai perubahan sebelum dan sesudah reformasi di Indonesia.
Perubahan apa yang terjadi di Indonesia?. Apakah perubahan tersebut sesuatu yang bersifat fundamental ataupun sebatas fenomena. Atau jangan-jangan, perubahan itu sebenarnya tidak pernah ada. Atau yang sangat dan paling berbahaya, perubahan yang ada sekarang ini malah lebih parah kondisinya dibanding masa sebelumnya. Kalau itu yang terjadi, seperti yang disindir Al-Qur’an, kita tidak ubahnya seperti keledai yang membawa buku, yang tidak paham dan mengerti apa yang dibawanya. Kita bukanlah keledai, kita adalah ciptaan Allah SWT yang terbaik, bahkan kita adalah wakil Allah SWT di permukaan bumi ini (Khalifah Fil Ardh). Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi terperosok dalam kurang yang sama.
Terhadap perubahan yang ada, kita perlu mencermatinya secara utuh, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces). Di antara perubahan yang kini sedang berjalan :
Bidang Era Pemerintahan
Era Perubahan Soeharto
Pasca Soeharto
Politik Dikendalikan melalui 3 partai besar dan ada single majority Kehendak rakyat, multi partai, koalisi antar partai
Politik Kekuasaan dikuasai oleh eksekutif Kekuasaaan seimbang eksekutif, legislatif
Pemerintahan Terpusat Pemerintah pusat membagi kekuasaan dengan pemerintah Daerah
Ekonomi Anti persaingan/persaingan diang gap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Persaingan bebas dari dalam dan luar negeri
Pengendalian jumlah para pelaku usaha, cenderung memunculkan usaha-usaha besar (konglomerasi) Pelaku terbuka luas, cenderung berbasiskan UKM (Usaha kecil & menengah)
Integrasi vertikal Outsourcing
Dominan peran pemerintah (makro ekonomi dominan) Dominan peran masyarakat (seimbang makro-mikro ekonomi)
Informasi Dikendalikan negara (informasi assymetry) Bergerak bebas (demokratisasi informasi)
Lembaga sensor pers Tidak ada sensor pers, diselesaikan melalui proses pengadilan
Tidak bisa ditembus secara fisikDap at ditembus melalui teknologi komunikasi (internet)
Sosial Serikat pekerja adalah mitra pemerintah (hanya 1 serikat pekerja). Praktis tidak ada demo buruh, unjuk rasa atau pemogokan. Kebebasan berserikat, bahkan setiap badan usaha bebas memiliki beberapa organisasi serikat pekerja. Bebas melakukan unjuk rasa, mogok
Komunitas-komunitas masyarakat dikendalikan oleh militer Komunitas masyarakat punya pilihan sendiri
Pendidikan dikuasai negara, orientasi pada harga murah (subsidi) Pendidikan persaingan bebas, pengurangan subsidi, transformasi.

Hukum Dominan peran pemerintah Peradilan bebas
Isu-isu penting hukum hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah Isu-isu penting :
– Hak Asasi Manusia
– Jender
– Tanah Rakyat
– Pemutusan Hubungan Kerja
– Pemberantasan korupsi dan
Transparansi
– Lingkungan hidup
Infrastruktur Terbatas, tumbuh bertahap Negara tak punya cukup biaya untuk memelihara dan membangun yang baru
Dominasi transportasi darat dan laut, tarif diatur pemerintah Pemakaian transportasi udara meningkat tajam, tarif bersaing bebas
Tekanan Internasional Terbatas Sangat kuat, karena pemberi pinjaman semakin besar pertaruhannya
Persaingan Global Masih terbatas Sangat dominan dan agresif
C. Holistic Good Corporate Governance dan Holistic Good Government Governance

C. 1. Open System
Bertitik tolak dari kompleksitas GCG dan GGG di Indonesia yang digambarkan di atas , maka seperti yang dijelaskan oleh Prof. DR. H. Akhmad Syahroza, SE, Ak.MAFIS dalam Pidato Pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa konsepsi dan implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Good Goverment Governance (GGG) harus dipandang dari sudut organisasi yang menggunakan open system, bukan close system.
Konsekuensi dari open system ini maka GCG dan GGG tidak bisa dipandang semata-mata sebagai konsep sekuler dan konsep adminitsrasi belaka. Karena jika ini yang terjadi, maka GCG dan GGG telah menjadi Parokialisme dan etnosentris yang dipaksakan Negara-Negara Maju terhadap Negara-Negara Berkembang atau konsep yang dipaksakan oleh Negara kepada BUMNnya tanpa mempertimbangkan kemampuan, potensi, maupun lingkungan strategis dimana perusahaan itu berada.
Sebagai contoh dari lawan dari parokialisme dan etnosentris, seperti yang diuraikan oleh Stephen P. Robbins bahwa “Raksasa elektronik Jepang Matsuhita Electric Company, pembuat Merek Panasonic dan National, mengoperasikan lebih dari 150 pabrik dalam 38 negeri di Asia Tenggara, Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Dalam mengelola jaringan pabrik luar negerinya yang mempekerjakan 99.000 pekerja, Matsushita menyesuaikan praktek-praktek organisasionalnya pada tiap negeri. Pada pabrik-pabriknya di Malaysia, Matsushita mengakomodasikan perbedaan budaya dari karyawan Melayu Muslim, Cina etnis, dan India dengan menawarkan masakan Cina, India dan Melayu dalam Cafetaria perusahaan. Matsushita mengakomodasikan kebiasaan religius muslim dengan memberikan ruang shalat istimewa pada tiap pabrik dan memungkinkan dua pertemuan shalat per giliran”.
Dalam perspektif ilmu Ushul Fiqh, close system dapat dianalogikan dengan konsep tafshili (terperinci) dan open system dapat dianalogikan dengan konsep Mujmal (global). Ada sedikit hal yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an secara tafshili (terperinci), yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah mahdhah (ibadah), dan ada banyak hal yang dijelaskan secara mujmal (global), yaitu yang berkaitan dengan dimensi muamalah, kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi dan perdagangan. Seperti yang diakui oleh Muhammad Iqbal – salah seorang sarjana Islam kontemporer terkemuka dari anak benua India – bahwa “Islam menolak pandangan statis tentang alam semesta ini dan, sebaiknya mendukung pandangan dinamis”.
Open system (Mujmal) memungkinkan ulama, cendekiawan dan pemikir Islam di bidangnya masing-masing untuk melakukan Ijtihad. Banyak hal baru yang terjadi di zaman sekarang ini, yang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau hal-hal tersebut tidak segera mendapat respon positif tentu kehidupan umat Islam hanya akan menjadi objek. Misalnya kewajiban berhaji ke Tanah Suci, di dalam Al-Qur’an , dijelaskan dengan mengendarai unta yang kurus dan berjalan kaki. Apakah ayat ini mengharuskan para haji saat sekarang ini harus mengendarai unta yang kurus dan berjalan kaki?. Faktanya, karena keterlambatan dan kebodohan umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, tekhnologi dan manajemen, umat di luar Islam yang mampu membuat pesawat terbang semisal Boeing, Pesawat Supersonik. Pertanyaan yang menggelitik, bolehkah umat Islam melaksanakan haji dengan naik pesawat buatan umat di luar Islam?.
Kalau demikian jadinya, persoalan GCG dan GGG adalah tepat berada pada wilayah open system (mujmal). Open System yang dimaksud disini bukanlah liberalisasi yang membebaskan segalanya dan menghalalkan semua cara. Sebagaimana panduan yang diberikan ajaran Islam bahwa ada lima komponen hidup, Al-Kulliyah Al-Khams (Lima Dasar), yaitu (1) jiwa, (2) akal pikiran, (3) harta benda, (4) keturunan, (5) keyakinan beragama manusia, yang harus ada dan terpelihara dalam konteks Hablun Minallah (hubungan dengan Allah SWT) apalagi dalam konteks Hablun Minannas (hubungan dengan sesama manusia). Sepanjang Al-Kulliyah Al-Khams ini dapat dijaga dan terjaga, maka open system jutsru menjadi entry point bagi masuknya nilai dan konsepsi Islam dalam GCG dan GGG. Penting dicatat bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam yang bersendikan kepada Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai negara demokrasi yang akan terus melaksanakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, maka penerapan GCG dan GGG yang bersumber dari ekonomi Islam bukanlah sifatnya menggantikan (Substitutif) atau tepatnya mendirikan Negara Islam, tetapi justru memperkaya (Enrichment), memperkuat (Empowerment) dan mencerahkan (Enlightenment).
Oleh karena itu dengan open system (mujmal) ini, penulis seperti judul di atas, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keuniversalan ajaran Islam (Rahmatal Lil ’Alamin), telah melakukan studi mendalam tentang teori Governance. Studi mendalam penulis tuangkan dalam buku Tafsir Manajemen Bisnis Ar-Riva’i, Seri Detak Asma’ul Husna, Meningkatkan Kecerdasan – Kesadaran – Manjaemen Spiritual, Emosional, Intelektual, Merubah Musibah Menjadi Nikmat dan Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT para professional secara holistic, dalam 10 jilid, yang diterbitkan Yayasan Aku Muslim Indonesia, 2003.
Dan untuk konteks Indonesia yang mayoritas pemegang saham, CEO-nya yang beragama Islam, maka penulis mengusulkan teori Holistic Governance, agar dapat menghadirkan Allah SWT dalam aktivitasnya, inklusif, salesable bahkan profitable, bahkan menjadi jalan-jalan mi’raj untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan ungkapan Holistic Good Corporate Governance (HGCG) dan Holistic Good Government Corporate (HGGG) sebagai aplikasi dari Holistic Management dan sebagai perwujudan dari ekonomi dan manajemen Islam yang didukung dengan standard mutu PISO 99 : 1425 sebagai disiplin ilmu yang interdisipliner yang berbasis Detak Asma’ul Husna, guna mengembangkan Keunikan,Keunggulan dan Keberkahan seutuhnya, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces).

C. 2. Teori Governance
Sebelum pembahasan mengenai apa itu Holistic Good Corporate Governance (HGCG) dan Holistic Good Government Corporate (HGGG), maka perlu diajukan pertanyaan, bagaimana sebenarnya teori tentang Governance tsb ?. dan bagian yang mana dari Teori Governance yang dapat menjadi Open System?.
Seperti yang diulas oleh Prof. DR. H. Akhmad Syakhroza, SE, Ak, MAFIS, bahwa ”sejak dimulainya perdebatan yang mengarah pada pentingnya governance dalam era korporasi yang modern, perkembangan teori governance sangat berpengaruh di dalam munculnya berbagai model terapan yang dapat diadopsi oleh berbagai perusahaan. Berbagai perspektif yang berbeda dalam teori pada prinsipnya akan menghasilkan berbagai diagnosa dan solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan penerapan corporate governance di dalam prakteknya. Dengan demikian, pembahasan di dalam teori governance lebih tepat dilakukan dengan memperhatikan berbagai perspektif tsb agar berbagai model terapan yang dihasilkan dapat bersifat aplikatif”.
Secara umum, perspektif di dalam memahami corporate governance dapat dikategorikan menjadi dua paradigma (1) perspektif pemegang saham (shareholding), dan (2) perspektif berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholding).
Perspektif pertama (shareholding)/teori shareholder dapat dianggap sebagai cara memandang korporasi secara ”tradisional” yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dioperasikan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemagang saham per-se sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya.
Perspektif kedua (stakeholding)/teori stakeholder adalah baru marak dibicarakan pada akhir abad ke 20 dengan diperkenalnya konsep stakeholder theory oleh Freeman (1984). Perspektif ini memposisikan sudut pandang yang kontras dengan perspektif tradisional sebagaimana yang dianut oleh shareholding. Dari sudut pandang stakeholding perusahaan di defisinikan sebagai organ (locus) yang berhubungan dengan berbagai ”pihak yang berkepentingan” (stakeholders) lain yang berada, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dibandingkan dengan hanya memperhatikan ”kepentingan” pemegang saham. Secara lebih spesifik, Freeman (1984) di dalam definisi stakeholder ini termasuk ; karyawan, kreditur, supplier, pelanggan dan komunitas local di mana sebuah korporasi berada. Proponen yang menganut perspektif ini memandang bahwa hubungan yang berbasis ”kepercayaan” (trusts relationships) dan etika bisnis (business ethics) merupakan prasyarat utama sebagai acuan di dalam setiap pengambilan keputusan melalui proses stakeholding management.
Bertitik tolak dari 2 perspektif di atas, di dalam di dalam BUMN Directory 2005, maka Corporate Governance didefinisikan sebagai “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka pajang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Dari definisi di atas, Kementerian BUMN tampaknya berusaha menngkomodir 2 paradigma tentang Corporate Governance, yaitu memadukan kepentingan antara shareholding dan stakeholding.
Oleh Kementerian BUMN, maka setiap BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.
Sedangkan Good Government Covernance dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi 11 butir, yaitu :
1. Pemerintahan Katalis : Mengarahkan Ketimbang Mengayuh.
2. Pemerintahan Milik Masyarakat : Memberi wewenang ketimbang melayani.
3. Pemerintahan yang Kompetitif : Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelaya
nan.
4. Pemerintahan yang Berorientasi Hasil : Membiayai hasil, bukan masukan.
5. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan : Memenuhi Kebutuhan Pelanggan, Bukan Bi
Rokrasi.
6. Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan.
7. Pemerintahan Yang Digerakkan oleh Misi : Mengubah Organisasi yang digerakkan oleh Peraturan.
8. Pemerintahan Antisipatif : Mencegah daripada Mengobati
9. Pemerintahan Desentralisasi
10.Pemerintahan Berorientasi Pasar : Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar.
11.Mengumpulkan semua menjadi satu
Untuk kasus Indonesia, penerapan GGG yang paling dominan baru pada Pemerintahan Desentralisasi, seperti yang tertulis dalam butir no. 9. Saat ini, seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 /1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Good Goverment Governance. Kebutuhan akan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Gejala Disintegrasi, konflik horizontal, kesejangan pendapatan antara pusat dan daerah menjadi fakta yang tak bisa ditutup-tutupi. Sedangkan butir 1 s/d 8, 10 s/d 11, walaupun sudah ada good will, belum menemukan maqam yang sebenarnya, bahkan proses dan implementasi GCG semakin terganggu dengan buruknya Kinerja Anggota Kabinet SBY – JK.
Baik GCG maupu GGG memiliki beberapa prinsip, yaitu sbb :
v Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengembalian keputusan dan keterbukaan dalam mengembangkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
v Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
v Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
v Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
v Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak –hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang –undangan.
Penerapan GCG pada BUMN dan GGG pada penyelenggaraan pemerintahan pastilah mempunyai tujuan dan manfaat yang positif. Tujuan penerapan GCG pada BUMN bertujuan antara lain :
v Memaksimalkan nilai BUMN
v Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMN
v Mendorong agar Organ BUMN dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan peraturan
v Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
v Meningkatkan iklim investasi
v Mensukseskan program privatisasi
Sedangkan manfaat penerapan GCG adalah :
v Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
v Mendapatkan cost of capital yang lebih murah (debt/capital)
v Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan
v Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholder terhadap perusahaan
v Melindungi Direksi dan Komisaris / Dewan Pengawas dari tuntutan hukum
C. 3. Teori Holistic Governance
Jika dicermati dengan kritis, objektif, maka teori governance dan pengertian GCG dan GGG yang diterapkan di Indonesia, tidak secara lugas menempatkan Sumber Daya Insani sebagai komponen terpenting dalam pelaksanaannya. Padahal manusia dalam perspektif Islam bukanlah alat produksi, tetapi justru menjadi penentu di dalam kehidupan ini. Insan GCG (Komisaris, Direktur, Karyawan) dan Insan GGG (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Anggota DPR, Yudikatif, dsb) ditakdirkan bukan untuk menyembah BUMN dan Negara tetapi menyembah Allah SWT. Adalah hal yang aneh, jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menjadi komponen penting dalam proses penerapan GCG dan GGG, padahal di dalam sila pertama Pancasila dijelaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan “Keuangan Yang Maha Berkuasa”.
Oleh karena itulah, teori Holistic Governance yang diperkenalkan disini tidaklah bersifat reaktif, atau sekedar memadukan 2 paradigma (Share Holding dan Stake Holding), tetapi teori Holistic Governance ingin menawarkan teori yang seutuhnya, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces) guna mengembangkan keunikan, keunggulan dan keberkahan.
Dari konsepsi pemikiran di atas, maka Holistic Good Corporate Governance ® masing-masing diartikan sebagai suatu (1) pendekatan Kepemimpinan dan Manajemen yang SMART, (2) legal dan (3) berorientasi global, (4) yang memadukan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual/Spiritual Quotient-Awareness-Management (S-QAM), (5) dalam upaya mencontoh dan menauladani sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Asma’ul Husna sehingga menjadi Detak Asma’ul Husna, yang diikuti dengan (6) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Emosional/Emotional Quotient-Awareness-Manage ment (E-QAM), (7) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Intelektual/Intelliqence Quotient – Awareness-Management (I-QAM), (8) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Merubah Musibah Menjadi Nikmat/Adversity Quotient- Awareness – Manajemen (A-QAM) dan (9) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT/Blessing Quotient – Awareness-Management (B-QAM), (10) agar setiap individu dan anggota team yang ada di dalam perusahaan dan organisasi dapat memuaskan kehendak pemegang saham (share holding) karyawan, pihak-pihak yang terkait (stakeholding), dan (11) mampu berkomunikasi secara multi kultural, agar dapat mengelola (12) Keunggulan Bersaing (Comparative Advantage) dan (13) Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage), (14) untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif (15) guna memberikan kepuasan pelanggan sekaligus (16) meraih Kesejahteraaan, Kesehatan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat, (17) secara utuh dan menyatu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan Holistic Government Governance ® diartikan sebagai (1) pendekatan Kepemimpinan dan Manajemen yang SMART, (2) legal dan (3) berorientasi global, (4) yang memadukan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual/Spiritual Quotient-Awareness-Management (S-QAM), (5) dalam upaya mencontoh dan menauladani sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Asma’ul Husna sehingga menjadi Detak Asma’ul Husna, yang diikuti dengan (6) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Emosional/ Emotional Quotient-Awareness-Management (E-QAM), (7) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Intelektual/Intelliqence Quotient – Awareness-Management (I-QAM), (8) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Merubah Musibah Menjadi Nikmat/Adversity Quotient- Awareness – Manajemen (A-QAM) dan (9) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT/Blessing Quotient – Awareness-Management (B-QAM), (10) agar setiap individu dan anggota team yang ada di dalam perusahaan dan organisasi dapat memuaskan kehendak penyelenggara Negara, seluruh rakyat, pihak-pihak yang terkait (stakeholding), dan (11) mampu berkomunikasi secara multi kultural, agar dapat mengelola (12) Keung gulan Bersaing (Comparative Advantage) dan (13) Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage), (14) untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif (15) guna memberikan kepuasan pelanggan sekaligus (16) meraih Kesejahteraaan, Kesehatan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat, (17) secara utuh dan menyatu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Teori Holistic Governance mustahil dapat dijalankan jika tidak diikuti oleh Holistic Standard Mutu. Alhamdulillah, standard Mutu tersebut tidak saja mengaudit administrasi belaka, tetapi juga mengaudit perilaku kompetitif, yang diberi nama, Sertifikat PISO 99 ; 1425.
Penting dicatat untuk dicatat, bahwa standard ISO yang dipakai selama ini sangat bersifat duniawi, sekuler dan continental. Padahal jika dilihat dari kehendak konsumen terhadap produk-produk yang mereka pakai dan konsumsi, maka konsumen tidak lagi semata-mata melihat suatu produk sebagai produk an sich (How To Produce), tetapi perilaku konsumen sudah mengarah kepada logika dan pemahaman bagaimana produk tersebut dapat dipergunakan (How To Use). Tidak berhenti sampai disitu, konsumenpun menuntut bagaimana produk tersebut dapat memuaskannya (How To Satisfy). Lebih jauh dari itu, , semakin banyak konsumen yang mengharapkan bahwa produk-produk yang dipakai dapat mengantarkan dirinya menjadi bermakna (How to Meaningful), langgeng (How To Sustain) sekaligus dapat mengantarkan dirinya mendapatkan keberkahan (How To Bless). Jika semua logika dan perkembangan produk di atas dari How To Produce s/d How Satisfy didasarkan kepada bagaimana konsumen terpuaskan, maka kebutuhan How To Meaningful s/d How To Bless sudah melompat ke dalam wilayah bagaimana Tuhan disenangkan (God Satisfaction).
Sesuai dengan spirit dan ruh ajaran Islam dan agama-agama samawi lainnya, yang memposisikan dan menempatkan perekonomian dan perdagangan tidak semata-mata sebagai aktivitas bisnis murni. Maka konsep perekonomian dan perda gangan tidak saja melarang adanya kecurangan dalam timbangan, namun lebih komprehensif bahwa perekonomian dan perdagangan tidak bisa dipisahkan dari spirit dan ruh ajaran agama.

D. Penutup
Sebagai penutup dari Call Paper ini, penulis ingin mengutip nasehat ayahanda Drs.KH. Riva’i Abdul Manap Nasution untuk terus memotivasi diri agar dapat menyempurnakan Panggilan Jihad, melalui lagu Panggilan Jihad ciptaannya. Syair dan lirik lagu tersebut berbunyi sbb :
Kiranya Allah SWT menjadikan semua ini sebagai pembuka-pembuka pintu-pintu kebaikan, kemaslahatan dan keberkahan. Amin Ya Robbal ’Alamin.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: