Oleh: darmawanachmad | 28 Februari 2010

Teori Motivasi

Teori Motivasi
Pada umumnya para ahli teori perilaku beropini bahwa dalam setiap perilakunya manusia mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Keberadaan tujuan tersebut, menjadi tumpuan sinergi dengan para ahli teori motivasi yang berusaha berfikir dan mencari cara agar manusia dapat didorong berkontribusi memenuhi kebutuhan dan keinginan organisasi. Tenaga kerja penting dimotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa motivasi mereka bekerja dalam keadaan sakit hati yang menjurus pada ketiadaan kontribusi bahkan terbuka peluang kontribusi yang merugikan.
Teori hierarkhi kebutuhan Maslow menyiratkan manusia bekerja dimotivasi oleh kebutuhan yang sesuai dengan waktu, keadaan serta pengalamannya. Tenaga kerja termotivasi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi dimana tingkat kebutuhan yang lebih tinggi muncul setelah tingkatan sebelumnya. Masing-masing tingkatan kebutuhan tersebut, tidak lain : kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, perwujudan diri. Dari fisiologis bergerak ke tingkat kebutuhan tertinggi, yaitu, perwujudan diri secara bertahap. Terlepas menerima atau tidak kebutuhan berhierarkhi, mengetahui jenis-jenisnya adalah memberikan kontribusi silang saling memenuhi. Seperti seseorang berusaha keras mencari pekerjaan yang tidak lain mengimplementasikan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Lantas bagaimana dengan fakta bayi yang baru dilahirkan adalah bukan langsung makan tetapi dia menangis yang tidak lain kebutuhan sosial. Juga masih tentang bayi, beberapa penelitian membuktikan bayi menangis jika ingin disusui oleh ibunya. Yang paling tidak lucu tampak kejadian banyak perusahaan merekrut tenaga penjualan langsung dengan syarat memiliki kendaraan beroda empat (Mobil).
Secara umum diketahui Frederick Herbertg berteori dua situasi yang mempengaruhi tenaga kerja saat bekerja. Situasi pertama,yaitu, pemuasan yang berarti sumber kepuasan kerja seperti:prestasi, pengukuhan hasil kerja, daya tarik pekerjaan, dan tanggung jawab serta kemajuan. Situasi kedua tidak lain ketidak puasan yang bersumber dari: kebijakan, supervisi, uang, status, rasa aman, hubungan antar manusia, dan kondisi kerja. Dalam hal ini, jika situasi pertama tidak ada tidak menimbulkan ketidak puasan berlebihan. Karena ketidakpuasan muncul dari tidak memperhatikan situasi kedua. Perhatian terhadap indikator situasi pertama menjadi motivasi tenaga kerja dalam bekerja. Tampak berbasis teori ini jika ingin tenaga kerja termotivasi maka mesti memberikan situasi pertama.
Kemudian Mc Gregor terkenal dengan teori X dan teori Y. Teori X memberikan petuah manajer harus memberikan pengawasan yang ketat, tugas-tugas yang jelas, dan menetapkan imbalan atau hukuman. Hal tersebut, karena manusia lebih suka diawasi daripada bebas, segan bertanggung jawab, malas dan ingin aman saja, motivasi utamanya memperoleh uang dan takut sanksi. Sebaliknya teori Y mengarahkan manajer mesti terbuka dan mendorong inisiatif kompetensi tenaga kerja. Teori Y berasumsi manusia suka kerja, sebab bekerja tidak lain aktifitas alami. Pengawasan sendiri bersifat esensial. Dengan demikian, teori X kurang baik dan teori Y adalah baik. Tidak ..tidak demikian melainkan secara bijak teori X dan Y digunakan sesuai keadaan. Terkadang mesti egois, dan terkadang juga demokratis.
Intensitas motif seseorang melakukan sesuatu adalah fungsi nilai setiap hasil yang mungkin dicapai dengan persepsi kegunaannya. Motivasi sama dengan hasil dikali nilai terus hasil perhitungannya dikalikan kembali dengan ekspektasi. Akan tetapi hal tersebut, bersyarat manusia meletakkan nilai kepada sesuatu yang diharapkannya dan mempertimbangkan keyakinan memberi sumbangan terhadap tujuan. Lantas kemampuan bekerja dan persepsi yang akurat tentang peranannya dalam organisasi diperlukan. Demikian itu, merupakan teori motivasi harapan dimana Vroom ialah orang yang menelurkannya.
Sedangkan Porter dan Lawler memberikan peringatan persepsi usahayang dilatarbelakangi kemampuan dan peranan kerjanya menghasilkan cara kerja yang efektif untuk mencapai prestasi baik inisiatif sendiri maupun bukan inisiatif sendiri sehingga memperoleh imbalan yang layak dan kepuasan.
Teori motivasi prestasi menegaskan manusia bekerja didorong oleh kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan seseorang mengambil tugas secara konsisten bertanggung jawab dimana untuk mencapai tujuannya ia berani mengahdapi risiko serta memperhatikan feedback. Kebutuhan afiliasi ditunjukan oleh keinginan bersahabat, memperhatikan aspek antar pribadi, bekerja sama, empati, dan efektif dalam bekerja. Sedangkan kebutuhan kekuasaan tampak pada seseorang yang mau untuk berpengaruh terhadap orang lain, cepat tanggap terhadap masalah, aktif menjalankan kebijakan organisasi, senang membantu orang ldengan mengesankan dan selalu menjaga prestasi, reputasi serta posisinya.
Sekarang kita coba integrasikan teori-teori yang telah dikemukakan dengan basis pendekatan integratif. Kombinasi dari dua arah gejala harapan dan kebutuhan sebagai usaha memotivasi. Berbasis pendekatan demikian, maka kita kenal tiga hal tentang motivasi kerja. Pertama, kebutuhan individu yang terpenting adalah pencapaian, kekuasaan, afiliasi, perhitungan, ketergantungan, perluasan. Kedua, motivasi kerja berkembang pada kekuatan yang diubah dalam pola kebutuhan dan kepercayaan untuk bekerja dalam organisasi. Ketiga, hasil akhir psikologis orang bekerja tidak lain kepuasan yang diperoleh dari kerja dan peranannya. Pendek kata memotivasi dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan dan kepuasan tenaga kerja dimana organisasi dapat menetukan sendiri pola kebutuhan dan kepuasannya tanpa mengabaikan tenaga kerja.
Jakarta, 01 Maret 2008

Oleh: darmawanachmad | 28 Februari 2010

Krisis Ekonomi dari Perspektif Politik

Krisis Finansial 2008-2009
Menurut Kacamata Ekonomi Politik Klasik

Secara resmi, pada akhir 2008 National Bureau of Economic Research (NBER) mengumukan bahwa AS sedang dalam kondisi resesi. Dalam berbagai analisis, banyak pengamat yang mengatakan bahwa krisis finansial yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008-2009 ini merupakan guncangan yang terparah setelah Great Depresion pada tahun 1930. Krisis yang juga melanda negara-negara Eropa dan Asia ini oleh IMF bahkan digolongkan sebagai kiris terparah sepanjang sejarah ekonomi AS. Krisis ini memang sanga menguncang negara yang mengagungkan kebebasan pasar itu. Kebebasan yang sangat kebablakan dan tidak sehat.

Secara makro, krisis finansial ini telah menggerus pertumbuhan ekonomi dunia hingga ke angka 3% pada tahun 2009 ( 0,9% poin lebih rendah dari proyeksi World Economic Oulook pada Juli 2009). Bank sentral AS bahkan sempa menurunkan suku bunganya hingga ke level terendah sepanjang sejarah yaitu 0,25%. Kondisi makro ini juga menerpa sektor rill hingga kita dapat melihat angka pengangguran di AS pada desember 2008 mencapai 7,2% dan merupakan angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Kondisi keuangan yang anjlok ini juga turut dirasakan oleh nergara-negara yang bergantung pada ekonomi AS. Padahal hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki ketergantungan dengan negera super power itu. Pada akhir tahun 2008, tiga negara yaitu Ukraina, Pakistan, dan Aslandia menerima bantuan finansial dari IMF, dan disusul oleh Hongaria dan Belarusia. Negara dengan ekonomi sekuat Cina dan Inggris pun merasakan dmpak krisis ini. Inggris secara resmi dinyatakan resesi pada januari 2008 sedangkan Cina harus mengalami penurunan ekspornya hingga ke titik paling rendah dalam satu dekade terakhir.

Sebab Ekonomi-Politik Krisis Finansial
Terpaan krisis atau dalam bahasa resminya ‘resesi’ ini tentu tidak jatuh begitu saja dari langit. Praktik-praktik ekonomi yang dilakoni AS dalam periode belakangan, khususnya selama pemerintahan presiden Bush, telah membuat beberapa kesalahan fatal. Dari segi politik, banyak sekali uang negara AS yang dihabiskan untuk membunuh orang dan menghacurkan infrastruktur atas nama perang di Irak dan di Afganistan. Pemborosan dan pengalokasian dana yang terlalu besar untuk memburu musuh yang dibuat-buat. Perang melawan teror ini menghabiskan anggaran perang AS terbesar dalam dua dekade terakhir.

Jika dirunut ke belakang, secara ekonomi kondisi ini bermula pada 2003/2004, ketika harga minyak mentah dunia mulai merangkak naik akibat imbalansi supply-demand di pasar internasional. Boleh jadi, gejolak politik di Timur Tengah akibat agresi militer Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu menjadi salah satu pemicu terganggunya mekanisme pasar minyak. Selanjutnya, lonjakan harga minyak menciptakan tekanan inflasi global dari sisi penawaran (supply side).

Di AS, The Fed merespons tekanan inflasi ini dengan menaikkan suku bunga. Tercatat, dalam periode Juni 2003 hingga Juni 2006, Fed Fund Rate (FFR) secara gradual telah mengalami peningkatan sebesar 425 bps dari 1% menjadi 5,25%. FFR sebesar 5,25% ini dipertahankan hingga Agustus 2007. Dampaknya, memicu kenaikan suku bunga kredit di AS, termasuk suku bunga kredit properti. Akibatnya, debitor yang secara profil pembayaran memang sudah rendah, kian lemah dan terjadilah kredit macet (credit crunch) pada sektor properti. Selanjutnya,aset perumahan mengalami penurunan nilai (real estate deflations).

Mengenai kredit macet, penurunan nilai real istate, dan pengaruhnya dalam krisis finansial ini akan coba penulis jelaskan dengan meminjam sebuah penjelasan dari Dahlah Iskandar (Jawa Pos, 280908) yang menganalisis penyebab krisis ini.
Sebuah perusahaan yang go public dituntut untuk meningkatkan laba hingga 20 persen tiap tahunnya. Tentang bagaimana caranya, CEO dan direktur yang akan mengaturnya. Pemilik perusahaan atau pemegang saham tidak mau tau yang penting harga saham naik dan laba terus meningkat.
Mengapa harga saham harus selalu naik, alasannya adalah jika saham dijual maka harga saham harus lebih tinggi dari harga saham saat membeli. Dan mengapa laba harus naik? alasannya jika saham tidak dijual maka setiap tahunnya mereka bisa mendapat pembagian laba atau deviden yang bertambah banyak.

Sehingga CEO selalu mencari cara untuk melakukan 2 hal di atas tadi. Alasannya agar tetap dapat mempertahankan jabatan dan gaji dan bonus yang selalu meningkat. CEO perusahaan besar di AS bisa 100 kali gaji Presiden Bush. Sehingga antara pemegang saham dan CEO menemukan sumbu temu untuk mendapatkan 2 hal di atas.

Berbagai cara dilakukan hingga melibatkan pelaku politik, banyak kebijakan yang memungkinkan perubahaan aturan dan undang-undang untuk memungkinkan segala cara para CEO tersebut. Bagi pelaku politik keuntungannya adalah mendapatkan dana kampanye dan dukungan.
Dengan cara ini ekonomi AS berkembang pesat, semua orang mampu membeli kebutuhan hidup. Sehingga AS memerlukan banyak barang. Jika tidak bisa dibuat di dalam negeri maka pesan dari negara lain. Maka tak heran China memiliki cadangan devisa terbesar yaitu 2 triliun USD karena memasok banyak barang ke AS.
Sudah 60 tahun AS membesarkan perusahaan seperti itu, yang merupakan bagian dari ekonomi kapitalis sehingga AS menjadi penguasa dunia. Tapi itu belum cukup, segala hal harus yang terbaik, terkomputerisasi, bonus yang sudah besar harus dibuat lebih besar lagi. Disinilah ketamakan AS terlihat.
Ketika semua orang sudah membeli rumah, seharusnya tidak ada lagi perusahaan penjual rumah bukan. Namun kenyataannya perusahaan harus meningkatkan penjualan untuk mendapatkan pertumbuhan laba. Maka dicarilah jalan agar rumah terjual lebih banyak. Jika orang sudah memiliki rumah maka diciptakan agar kucing dan anjing juga memiliki rumah.

Namun ketika kucing dan anjing sudah memiliki rumah, siapa lagi yang harus membeli? Maka di tahun 1980, Pemerintah AS mengeluarkan keputusan ‘Deregulasi Kontrol Moneter’, intinya dalam kredit rumah, perusahaan real estate diperbolehkan menggunakan variable bunga. Artinya boleh mengenakan bunga tambahan dari bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan peluang besar bagi perusahaan real estate, broker, asuransi dan keuangan.

Krisis dan Kacamata-Kacamata Klasik
Tentunya, apa yang terjadi di AS dan negera-negara di dunia ini tidak lepas dari paradigma dan mazhab ekonomi yang selama ini digaung-gaungkan oleh negara-negara besar sebagai sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan dunia. Gelembung ekonomi yang tercipta karena membengkaknya sektor jasa, masar modal, pasar uang, dan tidak diimbangi oleh peningkatan di sektor rill menyebakan perekonomian begitu rapuh dan tak berisi.

Pandangan liberal yang sekarang menjadi pandangan hampir sebagian besar negara-negara dunia telah menempatkan ekonomi pada basis yang tak berpondasi. Produksi yang tidakl lagi sesuai permintaan, investasi yang semakin mendewakan para investor, hingga perekonomian menjadi semakin ribawi (rentenir). Tapi dari sudut pandang ekonomi liberal, hal ini merupakan hal yang wajar unuk terjadi dalam rangka menciptakan kesimbangan ekonomi dan negara yang sejahtera.

Kebebasan individu, dalam hal ini perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan, mutlak diperlukan untuk mengelola dan menjadi pelaku utama dalam aktivitas pasar. Logika ekonomi yang dipercaya akan berjalan secara alamiah sesuai dengan hukum-hukum penawaran dan permintaan lah yang akan menentukan ke arah mana perekonomian akan berjalan.

Kasus kiris finansial 2008-2009 ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kebebasan swasta yang terlalu besar dapat menjadi boomerang bagi negara itu sendiri. ‘Tangan gaib’ yang diharapkan dapat menggiring perekonomian ke arah equilibrium malah raib. Negara tidak memiliki kontrol dan kewenangan besar dalam aktivitas pasar seolah tak bisa apa-apa ketika modal dan arus uang malah terus mengalir pada segelintir orang.

Dalam teorinya, Milton Friedman (1912 – …) yang menyatakan bahwa kontrol pemerintah selalu menimbulkan ketimpangan dan inefisiensi karenanya intervensi negara dalam kehidupan privat harus diminimalisir. Kebebasan politik berkaitan erat dengan kebebasan ekonomi, dan yang paling mampu menjamin keduanya adalah pasar bebas dan bukan tindakan negara. Oleh karenanya dari sudut pandang kaum liberalis, kesalahan yang menyebabakan terjadinya krisis finansial ini terletak pada kegagalan negara dalam menjaga sistem hukum khususnya dalam regulasi moneter. Dengan dikeluarkannya kebijakan deregulasi sistem moneter, maka pihak swasta (dalam hal ini perusahaan real estate, broker, asuransi dan keuangan) boleh mengenakan bunga tambahan dari bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kebebasan swasta akhirnya tidak bisa dibendung dan membuat krisis finasial seperti di atas tidak dapat dihindari. Prediksi-prediksi dan keyakinan Adam Smith, David Ricardo, atau John Stuart Mill yang percaya bahwa kebebasan pasar dapat memaksimalisasi kedejahteraan global tidak berjalan sebagaimana adanya.

Begitupun peranan sekunder yang dimiliki negara harus selalu dijaga. Artinya, negara hanya menjadi penjamin prasarana pendukung pasar. Ketika krisis seperti ini terjadi, negara tidak sepantasnya turun tangan. Apalagi sampai memberikan dana talangan (bailout) kepada lembaga-lembaga keuangan yang hampir collaps. Negara hanya memiliki kewenangan dan tugas yang tidak dapat dijalankan sendiri oleh individu-individu seperti pembentukan regulasi atau sistem hukum, menyediakan jaminan keamanan nasional, dan mencetak uang.

Walaupun pada akhirnya prinsip dasar yang dipegang erat oleh kaum liberalis ini harus dilanggar sendiri oleh sang penggaungnya, AS, dengan mengeluarkan dana talangan untuk menstimulasi kembali perekonomian dunia yang sudah sangat lesu (resesi). Negara pada akhirnya campur tangan juga.

Keadaan ini oleh kaum merkantilis akan dilihat sebagai kegagalan negara dalam melindungi industri nasional, menciptakan surplus perdagangan, maupun proteksi ekonomi. Dalam pandangan ini, kekuasaan negara lebih kuat dan otoritarian. Kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah menyokong industri nasional dan menekankan produksi nasionalnya pada keunggulan komparatif yang dimiliki. Dalam pemahaman sempit, pandangan ekonomi merkantilime mengharuskan negara untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan membatasi impor sehingga tercipta surplus perdagangan yang penting bagi penciptaan kekayaan dan kekuasaaan negara tersebut.

Dalam kasus ini, AS (yang memang sangat liberalis) telah menempatkan posisi negara ke titik yang hanya mendukung pihak-pihak non-negara, dalam hal ini para pemodal. Bagaimana selama satu dekade terakhir pasar AS begitu dipenuhi oleh produk-produk impor khususnya produk dari Cina. Ketidakseimbangan expor-impor, sirkulasi produk, arus modal, investasi, dan arus uang terus terjadi karena negara-negara semakin membuka kran ekonomi dan memperlemah proteksinya (seperti dalam teorinya Friederich List). Sehingga bahkan pada negara-negara yang kuat sekalipun aktivitas ekonomi makro dan mikro menjadi tak terkontrol.

Pada akhirnya, dalam konteks krisis finansial ini, kaum merkantilis percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa menyelesaikannya adalah memperkuat peran negara dalam rangka memaksimalkan kepentingan nasional. Hal ini mutlak dilakukan untuk mengembalikan kembali kejayaan dan kekuatan negara agar bisa keluar dari krisis finansial ini.

Lain halnya ketika kita melihat permasalah krisis ini dari pendekatan Marxis atau strukturalis maka krisis finansial 2008-2009 ini banyak disebabkan oleh ketidakmerataanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Struktur-sturktur inheren dalam kapitalisme global juga menjadi kajian kritis atas apa yang terjadi. Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada individu ataupun pihak swasta mengakibatkan akomodasi modal, pendapatan, dan kekayaan tidak merata dan hanya bertumpu pada kelas-kelas pemodal dalam masyarakat.

Jika kita tarik pada konteks yang lebih besar, maka krisis ini juga merupakan kesalahan global akan sistem perekonomian dunia yang tidak seimbang. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kapitalisme global dengan sendirinya mengistimewakan posisi negara-negara dominan, sehingga menciptakan suatu jaringan dependensi yang, dalam beberapa hal, menghidupkan kembali hubungan kolonial antara negara penjajah dengan tanah jajahannya di
abad 19 lalu . Dalam istilah Wallerstein, sistem ini membuat negara-negara inti menjadi lebih kaya dan negara-negara pinggiran dan semi pinggiran menjadi semakin miskin karena adanya proses ekploitasi ekonomi. Ketika ketergantungan pada negara yang mengusai modal semakin besar, maka ketika sebuah negara terkena krisis negara yang lainpun akan terguncang.

Bisakah Kita Keluar?
Jawabanya adalah bisa! Asalkan kita mau melakukan perubahan-perubahan yang radikal. Tidak hanya sekedar mengeluarkan kucuran dana untuk menstimulasi perekonomian. Untuk keluar dari gelembung krisis ini, saya lebih setuju pada merubah prinsip, paradigma, dan sistem yang kita anut.

Kita harus keluar dari tiga paradigma klasik yang sudah terbukti gagal namun tetap berusaha untuk dipertahankan kebobrokannya. Untuk itu, Satu-satunya jalan untuk keluar dari krisis yang diakibatkan oleh sistem moneter adalah dengan kembali ke sistem moneter berbasis emas. Pasalnya, sistem ini telah terbukti mampu menstabilkan moneter dunia dalam kurun waktu yang sangat lama. Lebih dari itu, sistem ini kebal dari inflasi. Oleh karena itu, ketika dunia dilanda krisis ekonomi paling parah, tahun 1926, banyak orang menyerukan untuk kembali ke sistem emas. Sistem ini bersifat universal dan fixed. Ketika Anda memiliki 100 gram emas, maka ia dapat Anda tukarkan dengan mata uang apapun di dunia ini, tanpa mengurangi sedikitpun nilainya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh sekat bangsa, negara, maupun kekacauan politik.

Selain itu, kewajiban untuk menggunakan emas dan perak sebagai standar moneter telah digariskan oleh nash-nash syariah. Untuk itu, kembali ke standar moneter berbasis emas merupakan kewajiban syariah bagi kaum Muslim. Dalam sebuah tulisannya, Syakih ‘Atha’ Abu Rasytah mengatakan bahwa untuk kembali ke sistem ini harus disepakati syarat-syarat berikut ini. Pertama: adanya kebebasan dalam ekspor dan impor emas. Dengan kata lain, keluar-masuknya emas di seluruh dunia tidak boleh dibatasi dengan batasan atau syarat tertentu. Ini ditujukan agar nilai tukarnya bisa stabil dan terus terjaga. Kedua: adanya kebebasan untuk menukarkan mata uang apapun yang di-back-up dengan emas, dengan emas, kapan pun dan di mana pun, sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Ketiga: adanya kebebasan dalam hal mencetak dan melebur mata uang emas.

Adapun untuk mengatasi krisis ekonomi akibat neraca pembayaran, sesungguhnya ini disebabkan oleh neraca pemasukan (kredit) tidak lagi mampu meng-cover pengeluaran-pengeluaran suatu negara. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran tersebut. Hanya saja, langkah yang selama ini diambil oleh negara-negara berkembang adalah dengan mengandalkan pinjaman ribawi dari luar negeri, penarikan pajak, penjualan aset negara (privatisasi), dan lain sebagainya. Ironisnya, langkah-langkah tersebut di kemudian hari justru semakin menambah beban berat bagi neraca pembayaran.

Memang perlu bagi kita untuk menyusun kembali tata ekonomi dan sistem perekonomian negara maupun global yang kita jalani sekarang. Memang terdengar sangat sulit, namun hal ini bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Keluar!

Oleh: darmawanachmad | 28 Februari 2010

Kumpulan Teori Tentang Suku Bunga

Suku Bunga

Menurut Karl dan Fair suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.
Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.
Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004:81) adalah :
a. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
b. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
c. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.
Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu : penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya.
Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat.
Menurut Lipsey, Ragan, dan Courant (1997 : 471) suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu.
Menurut Lipsey, Ragan, dan Courant (1997 : 99-100) suku bunga dapat dibedakan menjadi dua yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil. Dimana suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedang suku bunga riil lebih menekankan pada rasio daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam. Suku bunga riil adalah selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998) suku bunga adalah pembayaran yang dilakukan atas penggunaan sejumlah uang.

Menurut Nopirin (1992:176) fungsi tingkat bunga dalam perekonomian yaitu alokasi faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipakai sekarang dan di kemudian hari.
Menurut Ramirez dan Khan (1999) ada dua jenis faktor yang menentukan nilai suku bunga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan inflasi. Sedang faktor eksternal merupakan suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai valuta asing yang diduga.
Menurut Prasetiantono (2000) mengenai suku bunga adalah : jika suku bunga tinggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan dananya di bank karena ia dapat mengharapkan pengembalian yang menguntungkan. Dan pada posisi ini, permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena mereka sibuk mengalokasikannya ke dalam bentuk portfolio perbankan (deposito dan tabungan). Seiring dengan berkurangnya jumlah uang beredar, gairah belanja pun menurun. Selanjutnya harga barang dan jasa umum akan cenderung stagnan, atau tidak terjadi dorongan inflasi. Sebaliknya jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank.
Beberapa aspek yang dapat menjelaskan fenomena tingginya suku bunga di Indonesia adalah tingginya suku bunga terkait dengan kinerja sektor perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (perantara), kebiasaan masyarakat untuk bergaul dan memanfaatkan berbagai jasa bank secara relatif masih belum cukup tinggi, dan sulit untuk menurunkan suku bunga perbankan bila laju inflasi selau tinggi ( Prasetiantono, 2000 : 99-101)

Inflasi
Menurut Bodie dan Marcus (2001:331) inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya yang
memungkinkan gejala ini muncul menurut Teori Kuantitas mengenai uang pada mazhab klasik adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang di masyarakat.
Menurut Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money, dinyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh gap antara kemampuan ekonomi masyarakat terhadap keinginan-keinginannya terhadap barang-barang (Shapiro, 2002). Yang dimaksud dengan gap disini adalah permintaan masyarakat terhadap barang-barang lebih besar daripada jumlah yang tersedia sehingga terjadi kenaikan harga, yang kemudian dikenal dengan istilah inflationary gap.
Menurut Winardi (1995 : 235) pengertian inflasi adalah suatu kenaikan relatif dalam tingkat harga umum (Sarwoko, 2005). Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang.

Ada berbagai macam inflasi, seperti :
Menurut Kusnadi (1997 : 227) jenis inflasi berdasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut dibedakan menjadi empat macam (Sarwoko, 2005), yaitu
• Inflasi tingkat ringan yaitu jika tingkat inflasi dibawah 10 persen setahun
• Inflasi tingkat sedang yaitu jika tingkat inflasi diatas 10 persen sampai 30 persen setahun
• Inflasi tingkat berat yaitu jika tingkat inflasi diatas 30 persen akan tetapi masih dibawah 100 persen.
• Inflasi tingkat sangat parah, inflasi yang terakhir ini dikenal pula dengan nama hiperinflasi, yaitu jika tingkat inflasi diatas 100 persen.
Jenis inflasi atas dasar perbedaan kualitatif, yaitu penggolongan yang didasarkan pada perbedaan keadaan. Dalam hal ini inflasi dibagi dalam tiga tahap (Samuelson dan Nordhaus, 1998 : 299), yaitu :

• Inflasi moderat
Bentuk inflasi ini terjadi ketika harga-harga meningkat dengan perlahan-lahan.
Kita dapat mengatakan inflasi ini bersifat moderat apabila angkanya masih di bawah 10 persen setahun atau inflasi satu angka atau satu digit. Dalam situasi inflasi moderat harga barang-barang relatif tidak akan bergerak jauh menyimpang. Orang tidak akan terlalu banyak berpikir dalam menggunakan uangnya, karena tingkat suku bunga riil tidak terlalu rendah. Apabila laju inflasi rendah, maka uang yang biasanya berbunga nominal hampir mendekati nol, maksimal menghasilkan suku bunga riil sedikit negatif. Selain itu harapan yang timbul dari masyarakat relatif stabil. Orang tidak khawatir dalam membuat transaksi dengan nilai nominal.

• Inflasi menengah (Galloping Inflation)
Bentuk inflasi ini terjadi jika harga-harga mulai melonjak 20, 100 atau 200 persen setahun artinya inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau triple digit), inflasi ini sering disebut dengan inflasi dua / tiga angka / digit. Begitu inflasi ganas mulai mengakar, maka gangguan ekonomi yang gawat mulai bermunculan. Pada umumnya sebagian besar kontrak-kontrak transaksi dikaitkan dengan indeks harga atau mata uang asing, dolar misalnya, uang kehilangan nilainya begitu cepat, dimana uang memperoleh suku bunga riilnya sebesar negatif 50 atau 100 persen setahun, karena itu orang tidak mau lagi meyimpan uang lebih dari jumlah minimum yang dibutuhkannya. Pasar uang akan semakin buruk dana dana biasanya dialokasikan lebih dengan cara penjatahan daripada perhitungan suku bunga. Orang-orang
berlomba-lomba dalam menimbun barang, membeli rumah, tanah, dan tidak akan
pernah meminjamkan uang dengan suku bunga yang biasa.

• Hiperinflasi
Bentuk inflasi ketiga yang sangat mematikan disebut dengan hiperinflasi.
Adapun ciri-ciri dari hiperinflasi adalah : adanya kecepatan perputaran uang (yaitu
betapa cepat uang dibelanjakan begitu diterima ) meningkat sangat besar,
misalnya uang akan berputar lebih dari 30 kali lebih cepat dari awal periode. Dan
harga-harga relatif sangat tidak stabil, biasanya upah riil seseorang hanya berubah
satu persen atau bahkan kurang dari bulan ke bulan.
Jenis inflasi menurut sebabnya :
• Demand pull inflation
Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total. Kenaikan permintan total akan menaikkan harga dan hasil produksi.
• Cost push inflation
Biasanya ditandai dengan kenaikan harga dan penurunan produksi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Kalau proses ini berjalan terus-menerus timbullah cost push inflation.
Inflasi dan suku bunga mempunyai hubungan timbal balik. Suku bunga tinggi akan mengakibatkan kenaikan bunga pinjaman kredit bank yang dibutuhkan oleh peminjam dana meningkat sehingga ongkos produksi akan meningkat dan berujung pada harga jual produk yang meningkat pula. Inflasi yang meningkat mengakibatkan suku bunga juga meningkat, sebab jika terjadi inflasi maka setiap investor akan meminta imbal hasil minimum yang telah mampu mengganti besarnya inflasi.
Enam Langkah Turunkan Suku Bunga
Perbankan nasional tengah menjadi sorotan publik karena tetap tak bergeming menginjeksi sektor riil melalui penurunan suku bunga kreditnya. Pemerintah, BI, dan dunia usaha perlu mengambil beberapa strategi yang dapat mendorong langkah perbankan menurunkan suku bunga kreditnya.
Di tengah ancaman pingsannya perekonomian domestik karena kekurangan darah akibat terserempet krisis keuangan global, perbankan nasional tetap belum menurunkan suku bunga kreditnya.
Tengoklah hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) terhadap 2.479 perusahaan di seantero Nusantara. Survey tersebut menunjukkan, 44,08% dari mereka kesulitan memperoleh kredit utamanya karena suku bunga kredit yang tinggi, jauh di atas isu ketersediaan jaminan (16,45%), kerumitan persyaratan memperoleh kredit (15,13%), atau kebijakan bank (14,47%).
Secara teori, penurunan suku bunga acuan (BI rate) menjadi 7,75% – terendah sepanjang sejarah pemberlakuan BI rate di tahun 2005, seharusnya diikuti penurunan suku bunga kredit untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menggerakkan sektor riil. Sayangnya, tanda-tanda pemangkasan suku bunga kredit oleh perbankan tetap tak kunjung terlihat.
Berbagai alasan dikemukakan oleh para bankir. Pertama, biaya dana pihak ketiga dalam bentuk deposito jangka menengah saat ini masih mahal. Kalaupun harus menurunkan suku bunga kreditnya, setidaknya dibutuhkan sekitar, 1-4 bulan lagi sampai jatuh temponya deposito berjangka enam bulan.
Kedua, pelaku usaha dinilai belum siap menyerap seluruh likuiditas system perbankan nasional karena lesunya permintaan produk dan jasa mereka oleh konsumen di dalam dan luar negeri. Indikasi ini terlihat dengan semakin membengkaknya dana perbankan yang diparkir dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mencapai Rp 200 triliun.
Ketiga kekhawatiran bankir akan risiko menjadi pioneer dalam menurunkan suku bunga tanpa diikuti oleh bankir lain, justru akan membuat bank tersebut kesulitan likuiditas karena ditinggal nasabahnya yang masih menginginkan tingginya bunga simpanan mereka. Hal ini dialami dua bank BUMN yang menurunkan suku bunga depositonya sebanyak 0,5% bulan lalu tapi tidak serta-merta diikuti oleh bank swasta.
Pemerintah dan Dunia Usaha
Menyadari akar permasalahan mengapa perbankan nasional enggan menurunkan suku bunga kreditnya, maka beberapa strategi perlu ditempuh pemerintah dan BI guna mendorong perbankan menurunkan suku bunga kreditnya.
Pertama, suku bunga penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu diturunkan maksimum sama dengan BI-rate dari posisi wajarnya saat ini yang sebesar 8,25% untuk bank umum dan 12% untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Kebijakan tersebut akan berpengaruh tidak saja bagi penurunan bunga simpanan namun juga mendorong perbankan nasional untuk menyalurkan likuiditasnya dalam bentuk kredit ketimbang menempatkan dananya pada SBI. Berbagai strategi untuk menghilangkan kemanjaan perbankan menempatkan dananya di instrument bebas risiko berbunga tinggi seperti SBI sudah saatnya ditempuh.
Kedua, perbankan nasional didorong untuk melakukan bisnisnya secara efisien, menekan over head cost, dan mengembangkan kreativitas melalui penciptaan produk-produk perbankan yang tidak melulu mengandalkan pendapatan dari bunga, namun lebih kepada fee based income.
Ketiga, perlunya kampanye dan sosialisasi yang intensif mengenai risiko yang dihadapi masyarakat apabila tergiur bonus atau bunga yang lebih tinggi dari bunga penjaminan LPS. Boleh jadi, gencarnya bank yang menawarkan bunga di atas penjaminan LPS mengindikasikan bahwa pengelolaan bank tersebut sedang tidak begitu baik akibat keringnya likuiditas.
Keempat, pelaku usaha diimbau untuk membuat rencana bisnisnya apada 2009 secara baik dan akurat untuk mengantisipasi agar penurunan bunga kredit secara cepat diserap oleh dunia usaha. Pelaku usaha didorong untuk meningkatkan good governance-nya dengan terus melaporkan kegiatan usahanya kepada perbankan demi mengantisipasi kemungkinan kredit macet.
Kelima, perlunya pemerintah segera merealisasikan stimulus fiscal sebesar Rp 71,3 triliun dalam berbagai proyek dan kegiatan, sehingga semakin cepat pula dana tersbut kembali ke dalam sistem perbankan guna dimanfaatkan bagi kegiatan di sektor lainnya. Penyerapan anggaran pemeritah tersebut pada akhirnya akan menambah suplai likuiditas di pasar, sehingga sesuai teori permintaan dan penawaran dengan sendirinya suku bunga dana dan kredit akan terkerek turun secara alamiah, bertahap, dan terukur.
Mengetatkan Aturan
Saat negara adidaya mengkampanyekan Buy American atau negara tetangga Malaysia berhasil menerapkan capital control saat krisis keuangan Asia 1997/8, saatnya pula kita mengetatkan aturan bagi para pemodal demi menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.
Meskipun demikian, melihat suku bunga acuan domestik yang masih jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Korea (2%), Thailand (1,75%), Filipina (4,5%), India (5%), Tiongkok (5,31%), atau negara maju seperti Inggris (0,5%), Eropa (1,5%), dan AS (0,75%), maka ketakutan terjadinya pelarian modal tersebut masih tidaklah mengkhawatirkan.
Teori Bunga Uang
Sejak ambruknya bursa perekonomian Wall Street di tahun 1929 yang disusul oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan di tahun 1930-an, kedudukan ekonomi Kapitalis menjadi guncang. Krisis ini menenggelamkan harapan berpuluh-puluh negara-negara yang baru saja menarik nafas lega setelah mempertaruhkan hidup dan mati mereka dalam gelanggang Perang Dunia I. Juga, kasus tersebut menyebabkan timbulnya keraguan di an¬tara para pakar okonomi Barat tentang kemapanan struktur ekonomi Kapi¬talis yang mereka bangga-banggakan. Apalagi aktifitas ekono¬mi saat ini teramat kompleks dimensinya untuk dijelaskan secara gamblang yang membuat berbagai perhitungan ekonomi memerlukan ke¬cermatan bagi para pembuat kebijakan ekonomi maupun poli¬tik. Bayang-bayang depresi tahun 30-an kembali menjadi trauma menakut¬kan, terutama bagi negara-negara miskin di dunia yang tetap tidak akan bisa melepaskan ketergantungannya terhadap negara-negara Barat yang maju.
Hal ini menujukkan struktur ekonomi Kapitalis memerlukan autopsi (bedah masalah) secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada tahun 1944 dalam pertemuan Bretton Woods di New Hampshire, para pakar ekonomi membenahi struktur perekonomian mereka, dengan tetap menaruh strategi ketergantungan Selatan (negara-negara mayoritas muslim yang miskin) terhadap Utara (negara-negara Eropa dan Amerika yang maju) dan membentuk dua piagam pokok tentang kerja sama internasional di bidang keu¬angan dan moneter yang diatur oleh bank Dunia dan Dana Moneter Internasional[1]. Akan tetapi di tahun 70-an persetujuan di Bret¬ton Woods tidak mampu menanggulangi resesi yang melanda dunia.
Persoalan yang telah membingungkan para pakar selama bertahun-tahun sebenarnya adalah masalah lingkaran perdagangan (trade cycle). Teori-teori yang telah ada mengenai gejala ini belum sanggup memberikan jalan keluar yang baik. Bongkar pasang kebijakan ekonomi di setiap negara di dunia ternyata hanya menimbulkan semacam vicious cycle (lingkaran setan, yang tak berujung pangkal). Dalam menerangkan perdagangan ini teori bunga uang telah semakin menarik perhatian banyak ekonom. Padahal teori mengenai bunga uang telah lama merupakan titik kelemahan dalam ilmu ekonomi dan keterangan serta rumusan mengenai suku bunga uang lebih banyak menimbulkan pertentangnan di antara para ekonom dibandingkan topik-topik lainnya dalam teori ekonomi umum.
Beberapa Teori tentang Pembungaan Uang
Dari manuskript sejarah yang masih tersisa diperoleh ke¬te¬rangan bahwa praktek pembungaan uang telah lama dikenal. Plato dalam bukunya yang terkenal The Law of Plato, telah melarang agar orang-orang jangan meminjamkan uang dengan memungut rente. Sedang¬kan muridnya yaitu Aristoteles secara tegas mengutuk sistem pem¬bunga¬an uang. Dia menyebut buang uang dengan istilah “ayam betina yang man¬dul dan tidak bisa bertelur”.
Sebenarnya apa fungsi uang dalam kehidupan ini? Aris¬toteles menyebutkan bahwa fungsi uang yang utama adalah untuk memudahkan jalannya perdagangan dan memudah manu¬sia memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya mengapa Aristoteles mengutuk penggunaan uang sebagai alat untuk menimbun keka¬yaan apalagi memperanakkannya. Sekeping uang tidak boleh membuat /menciptakan kepingan uang lainnya, kata Aris¬toteles.
A. Teori Ekonomi Klasik tentang Bunga Uang
Menjelang revolusi Industri di Eropa, aktifitas perdagangan dan keuangan meningkat pesat. Pada kurun ini muncul para pakar ekonomi semisal Adam Smith, D Ricardo, John Stuart Mill, Edgeworth, Marshal, dan lain-lain.
Menurut Adam Smith dan Ricardo, bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh si peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperolehnya dari pemakaian uang terse¬but. Pada hakekatnya penumpukan barang atau modal dapat beraki¬bat ditundanya pemenuhan kebutuha lain, dan orang tidak akan berbuat demikian kalau mereka tidak mengharapkan suatu hasil yang lebih baik dari pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, bunga uang adalah hadiah atau balas jasa yang diberikan kepada seseo¬rang karena dia telah bersedia menunda peme¬nuhan kebutuhannya.
Sedangkan menurut Marshall, bunga uang dilihat dari segi pena¬waran merupakan balas jasa terhadap pengorbanan bagi kesediaan seseorang untuk menyimpan sebagian penda¬patannya ataupun “jerih payah”nya melaku¬kan penungguan.
Besarnya tingkat suku bunga uang menurut aliran eko¬nomi klasik digambarkan sebagai berikut; jika hasil yang diperoleh dari perputaran uang jumlahnya besar, maka bunga uang yang lebih besar dapat diberikan atas imbalan pema¬kaian uang tersebut. Namun, suku bunga uang tidak memiliki hubungan apapun dengan jumlah uang yang beredar. Sebab, akibat meningkatnya jumlah uang, maka hal tersebut tidak lain adalah akibat naiknya harga, bukan mendongkrak ting¬kat suku bunga uang. Mengenai ting¬kat suku bunga uang yang riil (nyata), Marshal beranggapan bahwa besarnya suku bunga uang terletak pada titik potong anta¬ra grafik per¬mintaan dan persedia¬an jumlah tabungan. Jika jumlah ta¬bungan uang lebih besar dari permintaan akan uang yang hendak ditanamkan, maka tingkat suku bunga uang akan tu¬run, dan jumlah penanaman modal akan bertambah besar hing¬ga tercapai titik keseimbangan baru antara tabungan dan pena¬waran modal. Begitu pula sebaliknya, akan terjadi bila permintaan akan modal lebih besar dari penawarannya, maka tingkat suku bunga uang akan naik dan penanaman modal akan berkurang. Dengan demikian, berarti anggapan dasar teori Klasik tentang tabungan adalah jumlah tabungan selalu diten¬tukan oleh besarnya suku bunga uang.
Teori Klasik mengenai bunga uang ini pada akhirnya dikritik habis-habisan oleh para pakar ekonomi modern semacam Lord Keynes. Ia mengungkapkan bahwasanya bunga uang bukanlah merupakan hadiah atas kesediaan seseorang untuk menyimpan uangnya. Sebab, setiap orang bisa saja menabung tanpa meminjamkan uangnya untuk tujuan memungut bunga uang, sedangkan selama ini telah dimaklumi bahwa setiap orang hanya dapat mem¬peroleh bunga uang dengan meminjamkan lagi uang tabungannya itu. Begitu pula kalau kita melihat adanya pertambahan jumlah tabungan masyara¬kat, maka fenomena bertambahnya penanaman modal dalam jumlah yang sama dengan tabungan masyarakat adalah anggap¬an tidak benar, terutama pada masa-masa resesi ekonomi atau pada saat terjadinya economic boom (keadaan aktifi¬tas eko¬nomi yang mencapai puncaknya). Pada dua keadaan seperti di atas, yaitu pada masa resesei ataupun pada waktu aktifitas ekonomi memuncak, maka naik¬nya tingkat suku bunga uang tidaklah meningkatkan jumlah penanaman modal sebagaiman yang diyakini para ekonom aliran klasik.
Tentang munculnya fluktuasi tingkat suku bunga uang, yang menurut teori klasik ditentukan oleh kurva permintaan dan persediaan jumlah tabungan, maka Keynes menangkisnya dengan mengatakan bahwa inisiatif seluruhnya terletak pada para enterpreneur (pihak swas¬ta yang memanfaatkan pinjaman /uang ), bukan tergantung kepada para penabung. Sebab, para penabung secara keseluruhan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan peran para enterpreneur dalam memutar modal, walaupun kita ketahui bahwa setiap orang bebas menabung berapa saja yang dikehendakinya.
Dari uraian di atas, maka kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa tingkat suku bunga uang yang tinggi mau¬pun yang rendah, keduanya tidak mampu mendorong kegiatan ekonomi /usaha yang produktif, apalagi mendorong kegiatan ekonomi terutama pada saat terjadi resesi. Lagi pula jum¬lah uang yang dita¬bung oleh perorangaan pada suatu tingkat penghasilan tertentu, tidaklah memiliki pengaruh terhadap perubahan besarnya suku bunga uang. Oleh karena itu, per¬nyataan Henderson yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga uang meru¬pakan alat penyelidik tentang mengapa modal dapat berpindah-pindah, melalaui apa dan pada sektor kehidupan apa saja modal bisa ditanamkan, serta apa saja yang pada masa datang dapat memberikan hasil yang paling tinggi, adalah tidak benar sela¬ma-lamanya. Sebab pada tingkat suku bunga uang 0 (yaitu tidak ada bunga uang), transaksi atau aktifitas ekonomi malahan meningkat pesat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mempercepat peredaran uang di masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dorongan orang maupun lembaga yang akan berusaha dalam berbagai aspek ekonomi tidak ditentukan oleh jumlah tabungan, dan tidak pula ditentukan oleh suku bunga uang. Sebab, pada keadaan ekonomi lesu, walaupun tingkat suku bunga uang dinaikkan, tetap saja ia tidak akan mampu mendongkrak kena¬ikan akti¬fitas ekonomi. Kalaupun tingkat suku bunga uang naik, ia hanya mendorong sebatas memperbanyak jumlah tabungan belaka.
B. Teory Ekonomi Modern Tentang Bunga Uang
Teori modern yang kini masih dijadikan rujukan berba¬gai penentu kebijakan ekonomi di belahan bumi utara mau¬pun selatan yang paling populer adalah teori Lord Keynes tentang ekonomi. Dalam bukunya yang terkenal dengan the Genereal Theory of Employ¬ment, Interest and Money, ia menyinggung masalah suku bunga uang (Inte¬rest) secara panjang lebar. Di samping teori-teori tentang suku bunga uang yang di kemukakan oleh Keynes, sebenarnya masih ba¬nyak teori lain seperti teori Agio, teori suku bunga uang moneter dan lain-lain. Akan tetapi teori-teori ini tengge¬lam oleh teori Keynes tentang ekonomi, termasuk di dalam¬nya pembahasan mengenai suku bunga uang.
Walaupun teori modern tentang suku bunga uang mencela habis-habisan teori klasik, akan tetapi aliran modern tetap menjadikan bunga uang sebagai suatu “kewajiban eko¬nomi” yang kalau tidak, akan mengakibatkan kemacetan akti¬fitas ekonomi, dan ini berarti kemun¬duran besar dalam peradaban manusia yang tidak bisa melepaskan dirinya dari aspek ekonomi.
Bagaimana mereka memandang tentang bunga uang? Teori ekonomi klasik menyebutkan bahwa bunga uang adalah hadiah yang didapat atas pinjaman uang tunai dan dengan perjanji¬an pembayaran sesudah jangka waktu tertentu di masa da¬tang. Jadi bunga uang menurut teori tersebut bukanlah harga atau hadiah karena seseorang telah mena¬bung dan atau tidak membelanjakan uangnya. Bunga uang dapat disebut hadiah adalah karena seseorang “tidak menyimpan begitu saja” uangnya, atau ia disebut hadiah karena orang terse¬but telah melepaskan likuiditasnya sendiri untuk suatu jangka waktu tertentu. Keinginan untuk tetap liquid tidak lain adalah karena adanya permintaan “pasar” akan uang. Menurut Keynes, besarnya suku bunga uang ditentukan oleh perte¬muan antara apakah masyarakat ingin lebih liquid atau tidak, dengan apakah bank bersedia untukmenjadi liquid atau tidak.
Dalam penbahasan suku bunga uang, Keynes sampai pada suatu kesim¬pulan bahwasanya suku bunga uang hanyalah pe¬ngaruh angan-angan manusia saja (highly konvensional), dan setiap tingkat suku bunga uang terpaksa diterima masyara¬kat yang dalam pandangan orang-orang kelihatan senantiasa menyenangkan. Kemudian, dalam pemba¬hasan lanjutan tentang suku bunga uang, ia menghubungkannya dengan permodalan yang ada. Keynes mengatakan bahwa suku bunga uang di dalam suatu masyarakata yang berjalan normal akan sama dengan nol (tidak ada bunga uang), dan ia meyakini bahwa manusia bisa mendapatkan uang dengan jalan ber¬usaha.
“Suatu masyarakat yang berjalan normal dengan sarana tehnik modern dan perkembangan penduduk stabil, harus sanggup menu¬runkan keseimbangan pemakaian tambahan modal secara efisien sampai titik nol dalam satu generasi saja, sehingga kita bisa mencapai suatu keadaan masyarakat yang teratur yang perubahan dan kemajuannya hanya disebabkan oleh kemajuan tehnik, selera masyarakat, perkembangan penduduk dan lembaga-lembaganya”.
Suku bunga uang, terlepas dari maksud untuk memperbe¬sar modal sebagaimana yang dianggap oleh masyarakat saat ini, adalah merupakan suatu panghalang kemajuan. Penyeli¬dikan Keynes dalam hal ini sangat menarik; karena ia ber¬anggapan bahwa perkembangan modal tertahan oleh karena adanya suku bunga uang. Jika saja hambatan ini dihilang¬kan, lanjut Keynes, maka pertumbuhan modal di dunia modern akan berkem-bang cepat, sehingga pasti memerlukan akan diadakan peraturan yang mengatur agar suku bunga uang harus sama dengan nol[. Ia telah menun-jukkan ketidakbe¬naran pendapat yang mengatakan bahwa pertambahan jumlah tabungan (yang penyebabnya adalah naiknya suku bunga) akan berakibat bertambahnya jumlah penanaman modal. Sebab, seseorang yang menambah jumlah tabungannya, kata Keynes, pada dasarnya akan mangurangi jumlah tabungan orang lain jika hal tersebut ditinjau dari segi masyarakat secara keseluruhan. Pengalaman selama PD II, di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa masyarakat negeri itu berhasil menabung lebih banyak dengan bunga uang rendah (cuma l%) diban¬dingkan dengan apa yang diperoleh sebelumnya dengan bunga uang yang jauh lebih ting¬gi. Hal ini membuktikan bahwa teori ekonomi modern berhasil menunjukkan bahwa jumlah tabungan tidak ditentukan oleh besarnya suku bunga uang, tetapi ditentukan oleh tingkat penanaman modal
Di sinilah ajaran Islam yang agung memberikan peme¬cahan dengan menghapuskan sama sekali pembungaan uang, dan hal ini akan mendorong penanaman modal dalam jumlah yang tidak terbatas. Apa yang dikemukakan oleh teori tentang suku bunga uang (terutama yang diungkapkan Keynes) menun¬jukkan bahwa bunga uang hanyalah hasil angan-angan manusia saja, dan suku bunga uang yang tinggi merupakan penghalang bagi kemajuaan serta kesejahteraan dunia. Syariat Islam yang mulia juga menetapkan hukum zakat, fai’, waris terha¬dap harta dengan jumlah dan timbangan tertentu, serta melarang menimbun uang untuk menghindari penimbunan sumber-sumber uang/mo¬dal yang menganggur, yang tidak digu¬nakan untuk usaha-usaha pro¬duktif lewat jalan-jalan yang ditentukan oleh syara’. Mahabenar Allah dengan firmanNya:
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS Al Hasyr 7).
Ayat ini menunjukkan bahwa harta /modal harus beredar di antara manusia, sekaligus mendorong manusia agar senan¬tiasa berusaha dengan usaha-usaha produktif yang tujuannya untuk mempercepat pertum¬buhan modal.
Perbedaan Perdagangan dengan Riba
Sejak lama manusia senantiasa berkelit terhadap se¬tiap upaya yang menghambat segala aktifitasnya, tidak terkecuali dalam per¬dagangan. Dalam prakteknya, aspek ini sepanjang sejarah manusia dipenuhi oleh perangkap-perang¬kap riba yang dengan licinnya sela¬lu berhasil menghindari larangan berbagai agama, terutama orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan mengemukakan dalih yang dibuat-buat.
Di Eropa sendiri, khususnya Inggris, larangan riba dikeluarkan pada tahun 1545 oleh pemerintahan Raja Henry VIII. Pada saat itulah istilah riba (usury) diganti dengan istilah bunga uang (interest). Istilah bunga uang dike¬luarkan untuk memperlunak sekaligus upaya untuk menghindar lewat jalan belakang terhadap larangan riba yang waktu itu gencar didengung¬kan oleh para ahli filosof, pemikir maupun pihak gereja. Tetapi mereka sepakat bahwa riba (usury) terlarang, sedangkan bunga uang (interest) dibolehkan dengan dalih demi perdagangan (bisnis) dan untuk usaha yang produktif.
Memang pada saat itu beredar anggapan bahwa bunga uang (in¬terest money) sebenarnya sama dengan perdagangan. Dalam hal ini mereka mengemukakan beberapa alasa seba¬gai berikut:
Misalkan jika seseorang membeli celana dengan harga Rp.5000,- dan menjualnya dengan harga Rp.5100,- lalu dibo¬lehkan oleh agama, maka itu toh sama saja bila seseorang bersedia menukar Rp.5000,- dengan Rp.5100,- di masa yang akan datang (dalam pro¬ses pinjam meminjam dengan tempo). Mengapa hal seperti ini harus dilarang, apalagi kedua belah pihak sudah saling ridha. Bahkan, dua peristiwa (keadaan) tadi dengan kelebihan uang Rp 100,- sesungguhnya tidak ada perbedaanya dengan yang lain. Sebab, dua keadaan tersebut berjalan dengan saling meridlai dari semua pihak yang beraqad. Oleh karena itu, jika pengambilan keuntungan Rp100.- pada aktifitas perdagangan dibolehkan, maka mengu¬tip uang sebesar Rp 100,- pada kasus keduapun harus pula dibolehkan.
Anggapan seperti ini adalah anggapan jahiliyah, yang menya¬makan aktifitas riba dengan perdagangan. Pada saat ini anggapan seperti itu bergaung lagi. Untuk menjawab pemahaman-pemahaman yang menyamakan riba dengan perdagang¬an, maka Allah SWT menurunkan penjelasanNya:
“…Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebab¬kan mereka mengatakan: jual-beli itu sama de¬ngan riba’. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharam¬kan riba” (QS Al Baqarah 275).
Pada ayat ini dengan tegas Allah SWT membedakan akti¬fitas riba dengan perdagangan /jual beli. Allah SWT meng¬halalkan jual-beli yang di dalamnya tidak mengandung riba dan mengharamkan jual-beli yang di dalamnya mengandung riba[. Dengan demikian Al Quran telah menghapuskan kesa¬lahan yang menyamaratakan riba dengan jual-beli dengan satu kalimat yang singkat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: “Riba dilarang, sedangkan jual beli dibolehkan”.
Dalam menjelaskan perbedaan mendasar antara perda¬gangan dan riba, Maulana Abul A’la Al-Maududi mengungkap¬kannya sebagai beri¬kut:
1. Dalam perdagangan, antara pembeli dengan penjual (pemilik barang), saling mendapatkan pertukaran atas dasar persamaan. Si pembeli men-dapatkan keuntungan dari benda-benda yang telah dibelinya dari Si pen¬jual, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan kare¬na tenaga, pikiran, dan waktu yang dibutuhkannya untuk mendapat¬kan barang tersebut demi kepentingan pembeli. Sedangkan dalam aktifitas riba tidak akan didapatkan pembagian keuntungan atas dasar persamaan tersebut. Si pemilik pemilik modal pasti memperoleh suatu jumlah tertentu karena meminjamkan modalnya, akan teta¬pi si peminjam hanya memperoleh “jangka waktu” untuk menggunakan modal tersebut. Sedangkan “waktu” saja pasti tidak akan membawa keun¬tungan baginya. Bahkan jika ia gunakan untuk keperluan kon¬sumtif sudah dapat dipastikan ia tidak mungkin mem¬peroleh keuntungan sepeserpun. Jika dalam tempo yang diberikan tersebut kemungkinan untuk mendapatkan laba sama besarnya dengan kemungkinan mendapatkan kerugi¬an, maka akibatnya salah satu pihak dalam aqad riba akan mendapatkan laba, sedangkan pihak lainnya belum tentu memperoleh keuntungan.
2. Di dalam perdagangan, bagaimanapun besarnya keuntung¬an yang di peroleh si pemilik modal /barang, ia akan memperolehnya sekali saja, itupun jika kedua belah pihak menyetujuinya. Tetapi dalam praktek riba, si pemilik modal /barang senantiasa akan memperoleh bunga uang selama pinjaman pokoknya belum dilu¬nasi. Bahkan, dengan bergesernya waktu, maka hutang yang tidak dapat dilunasi itu akan semakin berlipat ganda dan dapat meng¬habiskan seluruh harta kekayaan si peminjam.
3. Dalam perdagangan, pekerjaan dan hasil jerih payah seseorang baru akan mendapatkan penghasilan berupa keuntungan setelah mengeluarkan tenaga dan pikiran. Sedangkan di dalam praktek riba, seseorang hanya meminjamkan sejumlah uang kelebihan yang tidak dipa¬kainya, kemudian semakin lama semakin berkembang tanpa mengeluarkan pikiran maupun tenaga. Ia tidak peduli terhadap keadaan si peminjam. Ia merupakan sekutu yang tidak mempunyai kepentingan sedikitpun terhadap rugi ataupun keuntungan yang mungkin diper¬oleh pihak lainnya. Juga, ia tidak pula bisa beru¬paya untuk membawa suatu kerugian ataupun keuntungan yang terjadi dalam transaksi itu. Ia hanya bisa menghasil¬kan bunga uang yang dibentuknya selama waktu pemin¬jaman itu berakhir.
Mencari Jalan Keluar dari Lingkaran Setan
Sebagaimana dimaklumi bahwa aktifitas ekonomi senan¬tiasa berputar di sekitar kebutuhan-kebutuhan manusia, sarana-sarana pemenuhannya dan bagaimana memanfaatkan sarana-sarana itu. Ber¬dasarkan hal ini, maka persoalan ekonomi bermula dari masalah perolehan manfaat. Dari sini¬lah manusia dengan fitrahnya selalu berusaha untuk menda¬patkan, menguasai harta dan memilikinya. Usaha manusia dan hartanya, keduanya merupakan sarana yang dipergunakan untuk memenuhui kebutuhan manusia, baik kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti makan, minum, membeli pakaian dan lain-lain, maupun yang bersifat produktif guna meng¬hasilkan tambahan nilai yang diperoleh¬nya dari harta atau modal /barang tersebut, seperti untuk membeli mesin-mesin produksi, toko, mobil (untuk angkutan) dan lain-lain.
Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, manusia terka¬dang harus mendapatkannya melalui aktifitas jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan mungkin pula melalui akti¬fitas yang di dalamnya tidak ada unsur imbalan, seper¬ti waris, hibah, pinjaman (yang tidak riba) dan lain-lain.
Berdasarkan hal ini, maka permasalahan ekonomi bukan¬lah “men¬dapatkan harta /modal /jasa”, bukan pula “mempro¬duksi harta /barang’. Akan tetapi problema ekonomi muncul dari pandangan ‘bagaimana caranya” memperoleh dan memiliki harta (baik berupa barang, modal maupun jasa) guna men¬dapatkan manfaat yang dihasilkan harta tersebut, serta ‘bagaimana penggunaannya” bagi manusia terhadap harta ataupun jasa tersebut.
Di sinilah Syariat Islam meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk kepentingan manusia, khususnya untuk memeliha¬ra lingkaran setan dalam masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian, usaha yang menjamin terpenuhi¬nya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, tentu saja dapat dengan mudah diperolehnya. Mendorong manusia agar senan¬tiasa berusaha dan berpedoman kepada Syariat Islam, telah menjamin memudahan seseorang. Dalam hal ini, apabila ter¬dapat sekelom¬pok manusia yang tidak mampu mencukupi kebu¬tuhan diri maupun orang-orang yang berada di bawah tang¬gungannya, maka persoalannya diserahkan kepada negara, di samping terdapat dorongan bagi yang lain (yang mampu) untuk bersedekah.
Menghapuskan praktek riba di dalam Islam adalah salah satu sendi penting untuk memelihara peradaban manusia, memelihara terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia, serta mendorong manusia berusaha dan bekerja dengan mudah. Apa¬bila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka ia dibolehkan meminjam harta /barang kepada pihak lain yang memiliki kelebihan harta /barang tanpa ada ‘imbalan’ apa-pun. Hal tersebut telah diatur dalam masalah al Qardl (pinjaman). Begitu pula jika seseorang menghendaki adanya suatu usaha guna mendapatkan keuntungan, ia dapat melaku¬kannya dengan jalan Mudharabah (kalau ia tidak memiliki modal, tetapi mampu berusaha) dengan jalan mencari mitra dagang yang mempunyai kelebihan modal, atau dengan jalan syirkah (kalau ia mempunyai harta dan hendak berusaha dalam omzet yang lebih besar) dengan mencari mitra dagang.
Pada aqad mudlarabah /qiradl, keuntungan dibagi ber¬dasarkan perhitungan pecahan (1/2, 1/3 dan 1/4) dan bukan ditentukan ber¬dasarkan nilai pasti, misalnya mendapatkan $ 100 dari jumlah keuntungan. Sebab dalam aktifitas usaha, terdapat resiko merugi di dalamnya yang mungkin saja un¬tungnya tidak sebanyak itu. Jika usaha itu mengalami keru¬gian, maka keadaan seperti itu ditanggung oleh si pemilik modal saja, sedangkan mudlarib tidak dibebani kerugian modal, melainkan usaha mudlarib sia-sia belaka. Kemudian persyaratan lain adalah bahwa modal harus berbentuk tunai, seperti emas, perak atau mata uang tertentu yang berlaku, bukan berbentuk barang (komoditi). Pemilik modal tidak diperkenankan campur-tangan dalam penggunaan modal yang telah diserahkan kepada mudla¬rib.
Pada aqad syirkah, masing-masing pihak yang beraqad menyer¬takan modalnya untuk ditanamkan dalam suatu usaha. Mengenai pembagian keuntungan, maka wewenang dan perban¬dingan permodalan maupun ketentuan lain dari pihak yang beraqad dapat masing-masing memi¬lihnya apakah dalam aturan tersebut dipakai syirkah ‘inan, atau syirkah mufawwadhah. Syariat Islam yang sempurna telah memberikan kepada manusia rambu-rambu agar tidak tersesat dan terjerumus ke dalam malapetaka. Oleh karena itu, Syariat Islam telah menyediakan seperangkat peraturan dan ketentuan yang mema¬gari manusia dari tindak tanduk yang menyimpang yang jus¬tru dapat meng¬hancurkan sendi-sendi peradaban dan melemah-kan unsur-unsur ekono¬mi.
Semua masalah tersebut sesungguhnya telah terpendam dalam kitab-kitab fiqh yang memuat berbagai permasalahan dan pembahasan mengenai ekonomi. Kita mengenal bab-bab tentang jual beli (al bai’), pilihan (al khi¬yar), menarik diri dari aqad (al iqalah), perwakilan (al waka¬lah), pin-jaman (al qardl), pinjaman manfaat (al ‘ariyah), peni¬tipan (al wadi’ah), barang temuan (al luqathah), penggarap (al musaqah), bagi hasil tanpa modal (mudlarabah), bagi hasil dengan disertai modal dan usaha (syirkah) dan masih banyak jenis-jenis aqad lain yang memenuhi kitab-kitab fiqh Islam dan telah dijabarkan secara terperinci di sana.
P e n u t u p
Daya tarik yang menyilaukan dari kemajuan peradaban Barat di masa ini talah mempengaruhi pemikiran sebagian besar kaum mus¬limin, sehingga mereka tidak mampu berfikir dengan jernih lagi dan menganggap setiap tindak tanduk orang-orang Barat adalah ukuran dan standart terhadap baik-buruknya sesuatu, tidak terke¬cuali persoalan ekonomi.
Dengan lumpuhnya Komunisme /Sosialisme, sistem Kapi¬talisme yang telah lama dipraktekkan di negara Barat men¬jadi alternatif satu-satunya bagi dunia. Padahal para pakar ekonomi dari kalang¬an mereka sendiri pun mengakui kelemahan yang mendasar pada sistem ekonomi kapitalis. Lord Keynes yang dianggap sebagai “pembaharu ekonomi Ba¬rat’ mengakui bahwasanya perkembangan modal (yang mem¬pengaruhi perputaran ekonomi masyarakat) dihambat oleh adanya suku bunga uang. Adanya suku bunga uang akan meng¬hambat aktivitas ekonomi, khu¬susnya bagi orang-orang yang mampu berusaha tetapi tidak memiliki modal atau orang-orang yang memiliki modal kecil. Dengan mengha¬puskan bunga uang, maka hambatan yang ditemui dalam perputaran ekonomi dapat dihilangkan sama sekali, sekaligus tersedia dana murah tanpa ada “imbalan” bagi orang-orang yang ingin berusaha.
Upaya untuk menghilangkan dengan tuntas pemeo tentang “tak ada aktivi¬tas ekonomi saat ini tanpa riba” atau “tan¬pa riba, perdagangan tidak akan berjalan” adalah merupakan upaya yang sia-sia apabila Syariat Islam masih dipandang sebelah mata. Memang satu-satu jalan pemecahan yang ter¬baik adalah dengan menegakkan Daulah Islam yang menerap¬kan secara sempurna Syariat Islam, yang akan menerapkan dan mengatur sistem ekonomi manusia, yang mampu melepaskan diri dari sistem ekonomi Kapitalis yang telah mendunia, yang akan membasmi riba sampai ke akar-akarnya karena riba dan segala persoalan ekonomi yang melanda dunia interna¬sional dewasa ini merupakan produk rusak dari sistem Kapi¬talis, serta produk rusak dari masyarakat yang berbu¬daya Kapitalis.
Inilah satu-satunya jalan keluar yang sempurna untuk memecahkan berbagai macam krisis ekonomi yang menghantui negeri-negeri Islam khususnya, dan dunia pada umumnya. Dengan tegaknya Daulah Islam, maka eksistensi riba pasti runtuh dan sebaliknya dengan tiadanya Daulah, maka riba semakin berkibar-kibar.
Suku bunga, Inflasi & ketidakadilan Ekonomi
Uang bekerja secara alami ketika ia membiayai kegiatan produksi dan membuahkan keuntungan dari produksi tersebut. Karenanya, jumlah uang akan bertambah sesuai dengan pertambahan hasil produksi. Dengan kata lain, penambahan kesejahteraan haruslah berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan. Penambahan jumlah uang yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah produksi barang dan jasa akan mengakibatkan nilai uang menurun terhadap barang dan jasa. Kita menyebutnya inflasi.
Inflasi Vs. Suku Bunga
Pandangan umum yang berlaku saat ini, suku bunga memiliki hubungan negatif dengan inflasi, menaikkan suku bunga berarti menurunkan inflasi. Ketika suku bunga dinaikkan, maka orang akan tertarik untuk menyimpan uang di bank, sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar, akibatnya saat itu inflasi turun. Tetapi konsekuensi dari penerapan suku bunga ialah adanya besaran tertentu yang nilainya sudah ditentukan di awal. Nilai itu harus dibayar bank kepada nasabah pada saat bunga tersebut jatuh tempo.
Misal, pada awal proses ekonomi terdapat uang beredar sebanyak Rp 3.000 triliun, lalu dengan bunga sebesar 10%, sektor perbankan berhasil menyerap sepertiga dari dana tersebut atau setara dengan Rp 1.000 triliun. Maka terjadi deflasi, jumlah uang beredar dalam perekonomian tersebut turun menjadi duapertiganya atau Rp 2.000 triliun. Tapi, setahun kemudian, ketika bunga telah jatuh tempo, perbankan harus membayar sejumlah 10% dari Rp 1.000 triliun atau Rp 100 triliun kepada perekonomian. Maka, total uang dalam perekonomian dan perbankan menjadi Rp 3.100 triliun. Jadi, alih-alih untuk mengurangi inflasi, penerapan suku bunga justru berpotensi mendatangkan inflasi yang lebih besar di kemudian hari.
Melanjutkan contoh tadi, sebetulnya tidak menjadi masalah ketika jumlah uang dalam perekonomian tersebut bertambah Rp 100 triliun, asalkan perekonomian itu juga mampu menghasilkan tambahan produksi barang dan jasa senilai Rp 100 triliun dalam tempo yang sama. Jika hal itu dilakukan, maka tidak akan terjadi inflasi karena penambahan jumlah uang diikuti dengan penambahan jumlah barang dan jasa. Tapi yang jadi masalah saat ini, tidak adanya keterkaitan antara sektor riil dengan sektor finansial.
Dalam contoh di atas, melalui suku bunga sebesar 10%, sektor finansial menentukan bahwa dalam setahun ke depan jumlah uang akan bertambah sebanyak Rp 100 triliun, sedangkan yang menentukan bertambahnya jumlah barang dan jasa adalah sektor riil, yang belum tentu mampu memproduksi barang dan jasa senilai Rp 100 triliun dalam setahun. Ketika sektor riil tidak mampu menandingi ‘kinerja’ sektor finansial, maka yang terjadi adalah inflasi. Karena itu, perlu dikoreksi pendapat yang menyebutkan tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan tingkat inflasi.
Ketidakadilan Suku Bunga
Dalam buku pengantar ilmu ekonomi selalu disebutkan ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, maka yang terjadi adalah inflasi. Tapi seringkali kita lupa, bank juga dapat ‘mencetak’ uang dengan cara menyalurkan kredit dan mengenakan bunga atasnya, money creation by the bank, dan itupun dapat menyebabkan inflasi. Inflasi akan merugikan orang yang berpenghasilan tetap, yakni naiknya nominal harga tidak diikuti naiknya nominal pendapatan kita. Tetapi akan menguntungkan mereka yang memiliki deposito dalam jumlah besar di bank konvensional.
Penerapan suku bunga akan menambah jumlah uang ke dalam suatu perekonomian, tetapi yang jadi masalah adalah uang yang baru masuk ke dalam perekonomian tersebut tidak terdistribusikan secara merata kepada seluruh pelaku ekonomi, melainkan ke tangan segelintir pemilik modal saja, yaitu mereka yang memiliki sejumlah besar uang di bank. Akibatnya, biaya inflasi sebagian besar ditimpakan kepada orang yang tidak menerima uang baru tersebut, yaitu orang-orang miskin yang tidak memiliki uang di bank.
Kita mengenal inflation tax sebagai pajak yang diambil pemerintah dari orang yang memegang uang dengan cara pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk membiayai kebijakan ekspansi ekonomi. Tapi ternyata inflation tax bisa juga bermakna sebagai ‘pajak’ yang diambil pemilik modal dari masyarakat umum, ketika perbankan ‘mencetak’ uang dengan cara menyalurkan kredit dan mengenakan sejumlah bunga atasnya. Bahkan, kita harus lebih mewaspadai efek inflasi akibat penciptaan uang oleh bank daripada penciptaan uang oleh pemerintah, karena bank selalu menciptakan uang, sedangkan pemerintah lebih jarang.
Menarik untuk diteliti tentang kemunculan para milyuner dunia pada abad ke-20. Apakah hal ini terkait dengan terjadinya industrialisasi ataukah lebih terkait dengan berubahnya sistem finansial dunia, dimana praktik pembungaan uang dan lepasnya nilai uang dari nilai emas sudah disahkan? Pasalnya, industrialisasi sendiri sudah dimulai beberapa abad sebelumnya, tapi mengapa para milyuner itu baru muncul sekarang? Ditambah lagi kemunculan mereka diikuti dengan meluasnya kemiskinan di seluruh dunia. Apakah sekarang sedang terjadi penambahan kesejahteraan akibat industrialisasi ataukah sedang terjadi eksploitasi kesejahteraan alias konsentrasi kekayaan akibat praktik pembungaan uang?
Back It to It’s Nature
Dunia perbankan yang menjalankan fungsi intermediasinya dengan benar seharusnya memiliki tingkat suku bunga yang kompetitif terhadap return investasi di sektor riil. Karena menurut cara kerja alamiahnya, sektor riil-lah yang ‘memberi makan’ sektor finansial, sektor riil-lah yang menentukan penghasilan sektor finansial, bukan sektor finansial yang menentukan berapa harga yang harus dibayar oleh sektor riil kepadanya.
Jika suku bunga terlalu tinggi, sektor riil yang bekerja dan menanggung risiko usaha justru hanya mendapat sedikit dari hasil usahanya, sebagian besar habis untuk membayar bunga yang tinggi. Sedangkan sektor finansial yang tidak bekerja dan tidak menanggung risiko justru mencetak laba yang tinggi. Seperti dikatakan Willem Hoogendijk, sektor perbankan saat ini disebut mesin transfer yang memindahkan uang secara otomatis dari tempat yang kekurangan uang (debitor) ke tempat yang kelebihan uang (kreditor).
Tidak ada cara lain, untuk menyelamatkan perekonomian, kita harus membenahi dulu sistem perbankan dengan mengembalikan logika bahwa sektor riil-lah yang menentukan pendapatan sektor finansial, bukan sektor finansial yang menetapkan berapa harga yang harus dibayar oleh sektor riil atas dana yang dipinjamnya. Perbankan harus mengubah pola interaksinya terhadap sektor riil, dari yang selama ini menetapkan keuntungan di awal menjadi menetapkan keuntungan di akhir, dari sistem suku bunga menjadi sistem bagi hasil.
“Hubungan Kausalitas Tingkat Sku Bunga SBI Dengan Kurs Di Indonesia Tahun.

A. Latar Belakang Masalah
Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalaml krisis ekonomi yang terus berkelanjutan. Pada diakhir 1997, suku bunga untuk jangka waktu bulanan di Bank umum tercatat 23%, nilai ini naik sekitar 36% dibandingkan tahun sebelumnya, kelangkaan dana yang dimiliki dunia perbankan memicu terjadinya “Perang” suku bunga antar bank, untuk mengatasi hal itu perbanas, organisasi bank-bank nasional, mengajukan tiga usul kepada Bank Indonesia. Pertama: Suku bunga di biarkan bebas berdasakan mekanisme pasar, Kedua: mengacu pada jibor, Ketiga berdasarkan patokan suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI), usulan terakhir yang akhirnya disetujui Bank Indonesia. Pada tahun 1998 suku bunga SBI mencapai puncaknya 70,7% namun masa keemasan buat para deposan berakhir berangsur-angsur, sejalan dengan penurunan SBI oleh Bank Indonesia (Jullanery, 2002). Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hasil lelang pada awal Januari tahun 2004 sudah berada pada tingkat 7,48% untuk SBI yang berjangka satu bulan diperkirakan baliwa angka 7% untuk rata-rata tertimbang tingkat diskonto (suku bunga) pun bisa pecah tahun ini. Pada akhir bulan Januari 2004, lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memunculkan suatu kejutan baru. Suku bunga SBI mengalami penurunan yang cukup tajam, sebesar 20 basis poln, yaitu dari 8,06% menjadi 7,86%. Penurunan yang tajam tersebut memang merupakan hasil interaksi antara, likuiditas pasar yang berlebih dengan arah penetapan terlihat nyata. dari persentase permintaan lelang yang diambil, yaitu hanya 77%. Ini berarti, jika persentase yang diambil Bank Indonesia lebih besar, penurunan bunganya pun juga akan lebih besar. Karena, itu pencapaian suku bunga SBI sebesar 7,86% tersebut tampaknya sudah merupakan hasil yang cukup optimal. Namun dalam jangka yang lebih panjang suku. bunga SBI tetap akan banyak dipengaruhi oleh persepsi pemilik dana, baik yang berasal dalam negeri maupun luar negeri. Bagi pemilik dana, dalam negeri tingkat suku bunga tersebut akan mereka bandingkan dengan tingkat inflasi. Jika suku bunga nominal bersih lebih rendah dan tingkat inflasi, mereka akan menenima suku bunga riil yang negatif Sementara itu, bagi pemilik dana dari luar negeri, penerimaan tersebut akan mereka ukur dalani mata uang asal dan inflasi dinegara mereka. Dari kedua sumber dana tersebut, yang tampak mendekati titik kritis adalah sumber dana dari dalam negeri (Harinowo, 2004).
Masa kritis 100 hari kabinet Indonesia bersatu telah berlalu, tak ada prestasi signifikan yang bisa dibanggakan. Namun, harapan terbentuknya Indonesia baru yang bersatu dan maju, tetap bertumpu di pundak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rupiah membenikan sambutan positif saat presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung itu dilantik. Kurs rupiah menguat sehingga di bawah Rp. 9.000,-/US$, tapi apreslasi itu bersifat sementara. Im kurs rupiah susah sepertinya berangsur dari kisaran Rp. 9.300,/US$ dalam situasi seperti itu sudah seharusnya mulai pasang kuda-kuda bila trend itu terus berlanjut, atau malah menjurus pada depresiasi, apabila Bank Central Amerika Federal Reserve (The Fed) yang pada Februari lalu yang telah menaikkan suku bunganya menjadi 2,5%, memberl isyarat akan menaikkan bunganya lagi hingga 3,5 -4%. Kenaikkan ini akan berdampak pada suku bunga di banyak negara termasuk Indonesia. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan melonjak untuk menahan kelemahan kurs rupiah lebih lanjut. Kebijakan BI bertujuan untuk mengerem peredaran rupiah, sehingga tidak dipermainkan speiculan. Kalau kita certnati lagi masih ada satu alternatif kebijakan lagi untuk menguatkan kurs rupiah. Yaitu meningkatkan suku bunga SBI sehingga rupiah kemball diburu dan kernudian mengalami apresiasi, namun kebijakan itu kurang popular karena bisa melumpuhkan sektor riil. Kebijakan ini baru akan efektif bila. ada koordinasi dengan kebijakan fiskal (Media Indonesia, 2005). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian tentang “ANALISIS KAUSALITAS TINGKAT SUKU BUNGA SBI DENGAN KURS DI INDONESIA TAHUN 2000 – 2005)

B. Perumusan Masalah
Bagaimana pola kausalitas antara suku bunga SBI dengan kurs maka diangkat permasalahan apakah suku bunga SBI mempengaruhi kurs atau kurs mempengaruhi suku bunga SBI ataukah suku bunga SBI dan kurs saling mempengaruhi.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pola kausalitas antara tingkat suku bunga SBI dengan kurs selama periode 1998.1 sampai 2003.12.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang kausalitas antara tingkat suku bunga SBI dengan kurs.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan perbandingan untuk penelitian sejenis.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi data-data bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Alat analisis
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas Error Correction Model (ECM). Kausalitas Error Correction Model (ECM) digunakan untuk menguji arah hubungan timbal-balik antara dua variabel secara empirik. Dalam hal ini variabel-van’abel yang digunakan adalah tingkat suku bunga SBI dengan kurs. Kausalitas Error Correction Model (ECM) menggunakan data urut waktu (time series), antara lain tingkat suku bunga SBI
dan kurs mulai tahun 1998.1 sampai 2003.12 yang diterbitkan oleh biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia.
Uji kausalitas Error Correction Model pada penelitian ini diformulasikan dengan persarnaan regresi sebagai berikut:

DVA = o SBIt-1 + 1 DSBIt-1 + 2 ECT1
DSBI = o VAt-1 + 1 DVAt-1 + 2 ECT2

Dimana :
D (X) = Xt – Xt-1
SBI = Suku Bunga SBI
VA = Valas
,  = Koefisien masing-masing variabel

(1) ECT1 = SBIt-1 – VAt-1 (Nilai kesalahan perubahan lag variabel model 1)
(2) ECT2 = VAt-1 – SBIt-1 (Nilai kesalahan perubahan lag variabel model 2)
Diasumsikan bahwa gangguan Vt1 dan Vt2 tidak berkorelasi
2. Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah sekunder, yang meliputi suku. Bunga SBI dan kurs, dalani kurun waktu (time series) dari tahun 1998.1-2003.12. Adapun sumber data diperoleh dari Kantor Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia serta buku-buku. atau literature lain yang relevan dengan penelitian.

LANDASAN TEORI
A. PERMINTAAN VALUTA ASING
Permintaan dalam ilmu ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut, sebab apabila harga barang naik sedangkan pendapatan tidak berubah maka permintaan akan barang tersebut turun atau berkurang, demikian pula sebaliknya harga barang turun, sedangkan jika pendapatan tidak berubah maka permintaan barang akan mengalami kenaikan atau bertambah (Soekirno, 1985). Valuta asing disebut juga foreign exchange (forex) atau foreign currency adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional berdasarkan kurs resmi yang ditetapkan oleh bank sentral (Khalwaty, 2000). Menurut Salvatore (1997) valuta asing merupakan arti penting uang secara eksplisit yang dimasukan ke dalam perhitungan, sehingga harga-harga komoditi dinyatakan dalam satuan mata uang domestik dan mata uang luar negeri. Mata uang dalam valuta asing dibedakan menjadi dua kelompok mata uang, yaitu:
1. Hard currency adalah mata uang yang mempunyai nilai relatif stabil, tidak sering mengalami apresiasi (kenaikkan nilai) atau depresiasi (penurunan nilai) jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Hard currency merupakan mata uang yang dipilih dan digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Yang termasuk hard currency adalah mata uang dari negara-negara industri maju seperti Dollar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GPB).
2. Soft currency adalah mata uang lemah yang kurang laku atau jarang digunakan sebagai alat pembayaran atau satuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional karena nilainya relatif kurang stabil serta sering terdeprisiasi jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Soft currency umumnya terdiri dari mata uang negara-negara yang sedang berkembang yang sifatnya sangat sensitif terhadap gejolak politik, perubahan kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah negara bersangkutan termasuk terhadap perubahan-perubahan sosial ekonomi internasional. Nilai tukar valuta asing (kurs) adalah harga uang asing dalam satuan mata uang domestik (Samoelson, 1995: 450). Perdagangan antara negara dimana masing-masing mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut nilai tukar valuta asing (Boediono, 1981).
Disamping berperan dalam perdagangan internasional, kurs juga berperan dalam perdagangan valuta asing pada suatu negara atau antar negara sebab valuta asing juga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan. Bagi negara yang kurang kuat nilai mata uangnya maka valuta asing merupakan alternatif investasi bagi masyarakat di negara tersebut Permintaan dan penawaran valuta asing terjadi karena ada transaksi ekspor dan impor baik modal, barang maupun jasa. Semakin besar volume ekspor dan impor akan semakin besar pula jumlah valuta asing yang dibutuhkan serta akan semakin banyak pula jenis valuta asing yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya negara yang menjadi mitra transaksi.
Permintaan suatu negara terhadap valuta asing bersumber pada impor barang atau jasa dan terjadinya ekspor modal (capital export) dan transfer valuta asing untuk berbagai kepentingan lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. Untuk pembayaran barang dan jasa yang impor, importir memerlukan valuta asing. Semakin banyak barang atau jasa yang diimpor akan semakin banyak pula suatu negara membutuhkan valuta asing. Akibatnya, kurs valuta asing akan meningkat jika dibandingkan dengan uang lokal. Sebaliknya, semakin banyak suatu negara melakukan ekspor modal dan transfer valuta asing untuk be rbagai kepentingan di luar negeri, ini akan meningkatkan kurs valuta asing jika dibandingkan dengan uang lokal atau domestik (Khalwaty, 2000).
Sumber-sumber permintaan valuta asing dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Para importir barang dan jasa
2. Para investor yang memerlukan valuta asing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya yang timbul dari transaksi-transaksi pembelian surat-surat berharga dari penduduk negara lain atau transaksi pemberian pinjaman kepada penduduk negara lain.
3. Para debitur dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk melunasi kewajiban-kewajiban luar negerinya yang telah jatuh tempo atau untuk membayar bunga pinjaman luar negerinya.
4. Wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri.
5. Perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. 6. Rumah-rumah tangga keluarga yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai studi anggota keluarganya yang belajar di luar negeri.
7. Pemerintah yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai perwakilan-perwakilannya di luar negeri, untuk menyelesaikan hutang-hutang luar negerinya yang telah jatuh tempo.
8. Para spekulan yang misalnya saja meramalkan akan adanya tindakan kebijakan devaluasi, mempunyai tendensi untuk berlomba -lomba membeli valuta asing.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang merupakan sumber permintaan valuta asing adalah semua transaksi luar negeri otonom debit. Sedangkan semua transaksi luar negeri otonom kredit merupakan sumber penawaran valuta asing (Soediyono, 1991).

B. SUKU BUNGA DAN PERMINTAAN VALUTA ASING
Pemahaman tentang teori dan teknik pengujian tentang pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap perubahan permintaan valuta asing sangat penting bagi para pelaku di bursa valas agar dapat menghasilkan proyeksi kurs yang akurat, tidak menyimpang jauh dari kenyataan. Teori dan studi empiris yang menjelaskan tentang bagaimana permintaan valas bereaksi terhadap perubahan tingkat inflasi dan suku bunga, terdapat tiga macam teori paritas (teori keseimbangan), yaitu Teori Paritas Suku Bunga (Interest Rate Pariety Theory = IRP Theory), Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Pariety Theory = PPP Theory), Teori Efek Fisher Internasional (International Fisher Efect Theory). Ketiga macam teori tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berbeda tentang perubahan tingkat inflasi dan suku bunga terhadap reaksi perubahan permintaan valas. Dengan adanya hubungan yang berbeda tersebut, terlihat adanya pertentangan antara ketiga teori tersebut yang dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing teori mempunyai keunggulan dan kelemahan yang apabila digunakan secara bersama-sama akan memperluas wawasan dalam mengkombinasikannya dari segi positif. Dengan melihat keunggulannya akan dapat menghasilkan suatu proyeksi yang paling cermat dengan tingkat resiko yang paling kecil (Khalwaty, 2000).
1. Interest Rate Pariety Theory
Dengan menggunakan teori paritas suku bunga dapat diketahui hubungan antara bursa valas dan pasar uang internasional Interest Rate Pariety Theory (IRPT) paling banyak digunakan dalam literatur keuangan internasional yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat suku bunga pada pasar keuangan internasional mempunyai kecenderungan yang sama dengan forward rate premium atau forward rate discount. IRPT menekankan pada perbedaan antara kurs forward dan kurs spot yang tercermin dari perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara. Kurs forward mata uang suatu negara yang mengandung premi ditentukan oleh perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Akibatnya arbitrase suku bunga yang ditutup akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan suku bunga domestik. Variabel yang digunakan pada IRPT adalah premi forward dan perbedaan suku bunga antar dua negara (Khalwaty, 2000). Untuk mengetahui hubungan antara foreign country premium (fr premium) dan forward rate discount dari suatu valas dan tingkat suku bunga di pasar uang dapat digunakan rumus :
An=Ah/SR(1+if)FR
Keterangan :
An = Amount, yaitu jumlah uang dalam negeri yang akan diterima pada akhir suatu periode investasi.
Ah = Amount, yaitu jumlah uang dalam negeri yang diinvestasikan dalam periode tertentu.
If = Interest Rate, yaitu tingkat suku bunga deposito di luar negeri.
Sr = Spot Rate.
FR = Forward Rate.

2. Purchasing Power Parity Theory
Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity Theory = PPPT) digunakan untuk menganalisa pengaruh inflasi antara dua negara terhadap kurs valas. PPPT disebut juga Teori Paritas Daya Beli, Teori Keseimbangan Daya Beli atau Teori Kesamaan Daya Beli yang di ciptakan oleh Gustav Cassel setelah Perang Dunia II. Variable-variabe yang digunakan dalam PPPT adalah perubahan kurs spot dalam persentase dan perbedaan laju inflasi antar dua -negara. Menurut PPPT, kurs spot suatu valas akan berubah sebagai reaksi terhadap inflasi antara dua negara yang mengakibatkan daya beli seseorang ketika dia belanja di negara sendiri akan sama dengan mereka belanja di luar negeri. Kurs valas cenderung mengalami perubahan kearah rasio daya beli antara dua mata uang dalam jangka panjang (Khalwaty, 2000).
3. International Fisher Effect Theory
IRPT memfokuskan pembahasannya pada penyebab terjadinya perbedaan antara kurs forward dengan kurs spot yang dapat mencerminkan perbedaan antara tingkat suku bunga antara dua negara dalam suatu periode tertentu. Sedangkan pada PPPT dan International Fisher Effect Theory (IFET) memfokuskan pembahasannya pada bagian kurs spot berubah sepanjang waktu. International Fisher Effect Theory memprediksikan bahwa kurs spot bergerak mengikuti perbedaan suku bunga antar negara. Dengan demikian terdapat hubungan antara International Fisher Effect Theory dengan PPPT, karena perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara dipengaruhi oleh perbedaan tingkat inflasi antar negara (Khalwaty, 2000).
a. Effect Theory
Analisis IFET menggunakan variable -variabel dasar persentase perubahan kurs spot dan perubahan suku bunga antar dua negara. IFET berdasar pada teori Irving Fisher yang menyatakan bahwa tingkat bunga mominal (i) di setiap negara akan sama dengan Real Rate Return (r) di tambah dengan tingkat inflasi yang diharapkan (I). Secara formulatif, teori Irving Fisher adalah :

i = r + Inflasi
Teori Effek Fisher menjelaskan bahwa tingkat suku bunga pada dua negara yang berbeda akan terjadi akibat adanya perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan. IFET didasarkan pada teori effek Fisher yang pada prinsipnya mirip dengan IRPT, karena menggunakan perbedaan tingkat suku bunga dalam menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan kurs valas. Jadi perbedaan tingkat suku bunga yang terjadi antara beberapa negara baik menurut PPPT maupun International Fisher Effect Theory antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat inflasi (Khalwaty, 2000).
b. Kelemahan IFET
IFET sebenarnya memliki beberapa kalemahan yang harus dicermati saat kita memprediksikan fluktuasi kurs yang disebabkan pengaruh inflasi dan suku bunga antar-dua negara. Kelemahan IFET antara lain (Khalwaty, 2000) :
1) Hasil perhitungan kurs valas tidak selalu tepat dan validitasnya tidak selalu dapat dibuktikan karena inflasi mempengaruhi perubahan valas. Akibatnya perubahan kurs tidak selalu sama dengan perubahan tingkat inflasi.
2) Selain pengaruh inflasi yang dominan terhadap fluktuasi kurs valas, harus dicermati pula pengaruh dari kontrol otoritas moneter, posisi neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, produk domestik bruto, permintaan dan penawaran valas serta sentimen bursa valas yang tidak masuk dalam variabel perhitungan pada IFET.
3) Berdasarkan hasil uji empirik, perbedaan tingkat inflasi antara dua negara yang dijadikan variabel dalam memprediksi fluktuasi kurs valas pada IFET tidak selalu memberi hasil yang akurat. Penyebabnya tidak dimasukkannya variabel-valiabel lain yang turut berpengaruh seperti perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara dan kebijakan ekonomi makro.
4. International Parity Condition
Menyadari kelemahan-kelemahan mendasar dari IRPT, PPPT dan IFET yang digunakan dalam memprediksi kurs valas sejak digunakan sistem kurs mengambang, para pakar terus berusaha mengatasi dari kelemahan teori tersebut.
Dengan menganalisis Parity Condition, investor yang menginginkan keuntungan jangka pendek harus melakukan investasi atau piutang dalam valas dengan tingkat bunga yang relatif tinggi dengan kecenderungan berapresiasi. Sebaliknya, jika ia meminjam atau berhutang valas hendaklah ia memilih tingkat bunga yang relatif rendah serta mempunyai kecemderungan akan terdepresiasi. Dengan Parity Condition Analisys akan diketahui sebab-sebab terjadinya kenaikan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan tingkat suku bunga pemerintah dapat mengurangi JUB. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi dapat digunakan untuk membayar biaya bunga. Tingkat inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong investasi dan selanjutnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara proposional (Khalwaty, 2000).
C. PERMINTAAN UANG KEYNESIAN
Keynes memiliki pandangan bahwa permintaan uang ditentukan oleh tiga tujuan yaitu (i) Untuk membiayai transaksi, (ii) untuk berjaga-jaga, dan (iii) untuk spekulasi. Dua tujuan yang utama ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan tujuan yang ketiga ditentukan oleh tingkat suku bunga, yang merupakan pendapatan yang diperoleh apabila uang yang tersedia untuk spekulasi dengan membungkan di bank atau membeli obligasi.
1. Permintaan Uang Untuk Transaksi
Baumol (1952) dan Tobin (1956) menjelaskan tendensi seseorang dalam menggunakan uang untuk tujuan transaksi dalam teorinya yang dikenal dengan An Inventory Theoretic Approach. Teori ini pada dasarnya menerangkan bahwa seseorang tidak akan mengunakan uang dalam bentuk tunai dan disimpan dirumah. Dia akan menyimpan uang di bank dan mengharapkan bunga dari simpanannya. Seringnya seseorang untuk pergi ke bank mengambil uangnya untuk membiayai transaksinya tergantung pada dua faktor yaitu : biaya untuk pergi ke bank dan bunga yang diperoleh dari menyimpan uang di bank.
2. Permintaan Uang Untuk Berjaga-jaga
Dalam jangka pendek dan jangka panjang seseorang perlu menyisihkan dana untuk berjaga -jaga. Dalam jangka panjang uang digunakan untuk membiayai hari tua dan biaya anak tidak akan disimpan dalam bentuk uang giral. Biasanya dana tersebut dalam bentuk investasi misalkan saham atau obligasi atau harta benda yang memiliki nilai lebih tinggi dimasa depan. Hal itu akan dilakukan untuk berjaga-jaga dalam jangka panjang.
Dalam jangka pendek fungsi uang untuk berjaga -jaga digunakan seseoarang dalam kondisi diluar biasanya. Misal seseorang yang naik berpergian dengan naik bis, dia akan membawa uang yang lebih tidak sekedar untuk perjalanan dan makan. Tetapi dia akan membawa uang yang lebih untuk berjaga-jaga jika ia kecopetan. Seperti halnya dalam mengunakan uang untuk transaksi, dana yang digunakan untuk berjaga-jaga ini akan selalu gigunakan secara efisien. Artinya orang akan rasional untuk mendapatan bunga dari uang yang tidak digunakan. Dengan demikian analisis An Inventory Theoretic Approach bisa diaplikasikan kepada cara pengunaan untuk kebutuhan berjaga-jaga.
3. Permintaan Uang Untuk Spekulasi
Seseorang akan selalu memikirkan memperoleh pendapatan dari kelebihan uang yang dimiliki. Hal tersebut memungkinkan seseorang untuk melakukan spekulasi. Dalam pandangan Keynes menjelaskan bahwa hubungan antara suku bunga dan permintaan uang akan bersifat negatif. Yaitu pada saat suku bunga tinggi permintaan uang semakin kecil dan pada saat suku bunga rendah permintaan uang semakin meningkat. Sifat yang demikian disebabkan oleh sifat permintaan uang untuk spekulasi yang sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Keynes dalam analisisnya memisalkan perekonomian hanya terdiri dari dua bentuk asset keuangan yaitu uang tunai dan obligasi. Karena orang memiliki persepsi yang berbeda tentang suku bunga normal, maka individu akan menentukan suku bunga yang relatif. Dengan demikian setiap individu akan menggantikan uang yang dispekulasikan dengan obligasi. Atau sebaliknya. Namun secara umum dapat dikatakan semakin tinggi suku bunga semakin banyak investor yang membeli obligasi dengan mengunakan uang yang disisihkan untuk spekulasi. Seseorang akan membeli obligasi apabila suku bunga yang berlaku sama dengan suku bunga normal. Apabila suku bunga normal berbeda dengan suku bunga yang berlaku individu tersebut akan melihat jika lebih tinggi ia akan tetap memegang obligasi. Dengan anggapan pada saat suku bunga kembali normal harga obligasi akan naik. Dan sebaliknya jika lebih rendah ia akan segera menjual obligasinya karena ia akan mendapat keuntungan yang lebih cepat.

D. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VALUTA ASING
1. Supply Foreign Currency
Valas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau forex market. Sumber-sumber penawaran atau supply valas tersebut terdiri atas: (a) Ekspor barang dan jasa yang menghasilkan valas atau forex.(b) Impor modal atau capital import dan transfer valas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan sumber-sumber permintaan atau demand valas tersebut terdiri atas:
(a) Ekspor modal atau capital export dan transfer valas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri.
(b) Impor barang dan jasa menggunakan valas atau forex Sesuai dengan teori mekanisme pasar, setiap perubahan permintaan dan penawaran valas yang terjadi di bursa valas tentu akan mengubah harga atau nilai valas atau forex ratenya.
2. Posisi Balance of Payment (BOP)
Balance of Payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasioanal yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan peduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

3. Tingkat Bunga
Pengaruh tingkat bunga dapat dijelaskan berikut ini. Dengan adanya reunifikasi Jerman, pemerintah Jerman memerlukan dana yang cukup besar untuk membangun wilayah eks Jerman Timur. Karena permintaan dana yang besar tersebut, pemerintah Jerman menaikan tingkat bunganya untuk menarik modal luar negeri ke Jerman, terutama dari USA. Banyaknya valas dalam bentuk USD akan masuk ke Jerman akan menyebabkan peningkatan permintaan DEM dan penawaran USD sehingga kurs valas atau forex rateDEM/USDberubah dari DEM2.00/USD menjadi DEM1.90/USD.
4. Ekspektasi dan Spekulasi
Pada dasarnya, ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs valas atau forex rate. Demikian pula halnya dengan isu dan rumor, misalnya sakitnya Presiden atau Menteri Keuangan dapat mempengaruhi sentimen dan ekspektasi masyarakat sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akan berakibat pada fluktuasi kurs valas. Salah satu contoh
kongkret adalah naiknya kurs USD, hingga mencapai sekitar Rp6.000/USD, karena adanya isu/rumor sekitar kesehatan Presiden pada bulan November/Desember 1997.

E. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA
1. Hidayati (2003) dalam penelitiannya tentang pengaruh suku bunga terhadap perubahan kurs selama krisis ekonomi 1997 di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series antara tahun 1997 – 2001 dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) perhitungan regresi OLS menyebutkan bahwa selama penelitian perubahan suku bunga tidak mempengaruhi perubahan kurs hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih cenderung konsumtif terhadap suatu bara ng sehingga tidak begitu memperhitungkan tingkat suku bunga.
2. Jalu (2004) dalam penelitiannya mengenai analisis penagruh faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing di Indonesia Pasca krisis ekonomi 1999 – 2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ECM (Error Correction Model), hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan valuta asing di Indonesia. Pasca krisis ekonomi banyak dipengaruhi oleh besarnya tingkat impor barang baik perubahannya maupun periode sebelumnya. Ebsarnya koefisien pengaruh secara berurutan 0,348 dan 0,571 selain itu perubahan suku bunga deposito juga mempengaruhi permintaan valuta asing dengan nilai koefisien sebesar –024. bersadarkan pengujian asumsi klasik model tidak terdapat heteroskedastisitas dan autokorelasi serta modelnya normal.

F. HIPOTESIS
Dalam suatu penelitian, hipotesis atau jawaban sementara merupakan sarana penelitian yang penting dan tidak dapat ditinggalkan. Dari hipotesis tersebut nantinya akan melewati uji kebenaran untuk mempertegas atau menolak hipotesis tersebut secara empiris. Adapun hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah : Diduga terjadi hubungan kausalitas dua arah antara tingkat suku bunga SBI dan kurs rupiah per dolar.
Hubungan Inflasi dan Suku Bunga
A. Dalam aktivitas ekonomi; rumah tangga, perusahaan dan pemerintah akan selalu membeli barang-barang baru atau barang investasi untuk meningkatkan persediaan modalnya atau mengganti barang yang ada yang telah habis masa pakainya. Pembelain barang-barang baru atau barang investasi di AS rata-rata mencapai 15% dari GDP (Mankiw. 2007). Dalam teori ekonomi konvensional, jumlah barang-barang modal yang diminta (investasi) sangat tergantung pada tingkat bunga (interest) sebagai ukuran biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Itulah sebabnya jika suku bunga tinggi, maka investasi atau proyek-proyek lebih sedikit dibandingkan dengan pada saat suku bunga rendah.
B. Dalam hal tabungan atau deposito, maka tingkat bunga selalu menjadi acuan bagi penambung maupun deposan. Seandainya seseorang mendepositokan uangnya sebesar Rp 500 juta dengan suku bunga 10%, apakah penabung dan deposan tersebut akan lebih kaya pada tahun berikutnya?. Jawabnya belum tentu, dalam konsep ekonomi konvensional nilai uang saat ini tidak akan sama dengan nilai uang di masa datang. Hal itu disebabkan karena adanya tingkat inflasi.
C. Berdasarkan data empiris, tingkat inflasi selalu lebih tinggi dari suku bunga, akibatnya daya beli dari uang penabung atau deposan mengalami penurunan meskipun secara absolut jumlah uangnya sudah bertambah dengan adanya tambahan dari bunga yang diterimanya. Berdasarkan fakta ini, maka jelas bunga tidak membuat orang lebih kaya jika uangnya ditabungkan atau didepositokan, tetapi malah sebaliknya.
B. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa inflasi atau suku bunga membuat orang lebih miskin? Jawabnya yaitu bahwa, inflasi menimbulkan biaya. Jika inflasi menimbulkan biaya, maka bunga juga menimbulkan biaya. Biaya uang yaitu suku bunga (interest) yang ditimbulkan oleh inflasi (Mankiw. 2007) yaitu;
A. 1). Biaya pulang pergi ke bank untuk mengambil uang (shoeleather cost),
B. 2). Biaya perusahaan untuk merubah harga karena inflasi (menu cost),
C. 3). Biaya ketidak nyamanan hidup dengan selalu berubahnya harga,
D. 4). Pajak yang dibebankan pada keuntungan (sebab pajak selalu menenetukan besarnya pajak dari keuntungan nominal bukan dari keuntungan riil, padahal dengan adanya inflasi, maka keuntungang riil lebih kecil sedangkan pajak yang dibayarkan lebih besar).
E. Dalam teori klasik, bahwa “bunga” merupakan harga kapital (price of capital), dimana apabila permintaan modal (uang) naik maka bunga akan naik pula, tetapi orang meminta uang atau meminjam uang bukan semata-mata untuk investasi tetapi juga untuk transaksi (konsumsi) dan spekulasi. Meskipun demikian peminjam tetap dikenakan bunga. Itulah sebabnya dalam ekonomi kapitalis, kegiatan transaksi ekonomi lebih banyak di sektor keuangan ini dibandingkan dengan sektor riil.
F. Selanjutnya diketahui pula bahwa, tingkat bunga mempunyai hubungan dengan tingkat inflasi. Hubungan tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil dengan inflasi dapat ditulis sebagai berikut:
G. i = r + π
H. Persamaan di atas merupakan persamaan Irving Fisher (Fisher equation). Dari persamaan tersebut ditunjukkan bahwa, tingkat bunga bisa berubah karena dua alasan (Makiw. 2007) yaitu;
I. 1). Karena tingkat bunga riil berubah dan
J. 2). Karena tingkat inflasi berubah
K. Menurut teori kuantitas, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan tingkat inflasi sebesar 1 persen, selanjutnya dari persamaan Fisher dapat dinyatakan pula bahwa kenaikan 1 persen tingkat inflasi akan menaikkan suku bunga nominal sebesar 1 persen. Dari fakta ini jelas bahwa suku bunga dan inflasi mempunyai hubungan yang positif. Hubungan positif antara suku bunga dan tingkat inflasi ditunjukkan dari data empiris berikut ini;
L. Gambar. 1 Hubungan Tingkat Inflasi dan Sukubunga di Kanada 1960 – 1995
M.
N. Sumber : Michael Parkin (September 1997)
O. Dari data empiris pada Gambar 1 di atas terlihat bahwa tingkat suku bunga nominal dan inflasi mempunyai hubungan yang positif. Di Negara-negara dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka tingkat bunga nominal cenderung tinggi pula. Meskipun data di atas menunjukkan hubungan yang positif antara suku bunga dan inflasi, tetapi pada data abad ke sembilan belas dan abad kedua puluh, tingkat bunga yang tinggi tidak berhubungan dengan tingkat inflasi yang tinggi. Namun demikian dari hasil penelitian Robert Shiler tahun 1997 (Mankiw. 2007) bahwa 77 persen dari masyarakat yang di survey menyatakan bahwa inflasi mengganggu daya beli mereka dan membuat mereka lebih miskin. Jika inflasi membuat orang lebih miskin dan kita ketahui bahwa inflasi mempunyai hubungan yang positif terhadap inflasi, maka ini berarti bahwa “suku bunga membuat orang lebih miskin”. Dengan kata lain suku bunga merusak daya beli dan memiskinkan orang yang meminjam uang maupun yang tidak meminjam uang serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain “Inflasi = bunga” yaitu sama-sama menurunkan daya beli masyarakaat dan menjadikan masyarakat lebih miskin.
P. 2. Bunga, Inflasi dan Krisis Global
Q. Teori likuiditas atas bunga menjelaskan bahwa, bunga adalah harga uang, dan harga uang (bunga) ditentukan oleh jumlah uang (money supply). Dengan demikian, jika uang yang tersedia (money supply) rendah maka tingkat bunga akan naik dan tinggi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang tersedia (money supply) amat rendah, maka akan terjadi kesulitan likuiditas yang pada akhirnya membuat perekonomian macet alias kriris. Krisis global yang terjadi saat ini diantaranya disebabkan karena rendah jumlah uang yang tersedia terutama di Amerika Serikat akibat kredit macet (subprime mortgage) yang berdampak kebanyak negara dan akhirnya menimbulkan krisis keuangan global. Kredit macet yang terjadi di Amerika Serikat tersebut disebabkan karena naiknya suku bunga kredit dari 1 persen menjadi sekitar 5% untuk subprime mortgage tersebut. Karena adanya kenaikan suku bunga kredit tersebut, maka banyak nasabah yang tidak mampu membayar kreditnya. Kredit macet ini mencapai 1,2 triliun US $ yang mengakibatkan macetnya sistem keuangan AS dan akhirnya kebanyak negara di dunia. Dari fakta ini jelas bahwa penyebab krisis keuangan dan krisis ekonomi global di picu oleh harga uang alias bunga (interest) yang tinggi atau naik. Dan krisis tahun 2007 – 2008 ini barulah awal (Smick. 2008), akan menyusul krisis-krisis lain bila sistem keuangan yang berlaku tetap seperti ini.
R. Gambar 2. Data Inflasi dan Pertumbuhan Uang Beredar Internasional 1996 – 2004
S. Inflasi (%, skala logaritma)
T.
U. Pertumbuhan jumlah uang beredar (%, Skala logaritma)
V. Sumber : Mankiw. 2007
W. Dengan sistem keuangan seperti saat ini, transaksi di pasar uang (financial market) lebih besar dibandingkan dengan transaksi di sektor riil. Volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation dan derivative market) dunia dalam sehari berjumlah US$ 1.5 trillion, sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor real hanya US$ 6 trillion setiap tahun (BI. 2009).
X. Diwany (2005) menyatakan bahwa sistem keuangan yang diterapkan di dunia saat ini bertentangan dengan konsep “entropi”. Entropi menggambarkan tingkat ketidak teraturan dalam suatu sistem fisika, dan secara alamiah laju peningkatan level ketidak teraturan atau entropi akan menurun dari waktu ke waktu. Sistem keuangan saat ini yang menerapkan bunga (interest) menurut Diwany menyebabkan laju penurunan ketidak teraturan yang semakin tingi dari waktu kewaktu. Diwany menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat pembukaan lahan pertanian dengan dana pinjaman yang didasarkan bunga. Berdasarkan analisis Michael Lipton tahun 1992 (dalam Diwany. 2005) menyimpulkan bahwa, semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah insentif untuk menerapkan teknik pertanian yang memperhatikan konservasi lingkungan. Selanjutnya Lipton menjelaskan bahwa peningkatan suku bunga secara dramatis pada tahun 1977 – 1979 dan bertahan sampai sekarang, telah meningkatkan insentif dalam kalangan rumah tangga, lingkungan bisnis dan pemerintah untuk menghabiskan sumber-sumber daya alam sekarang serta mengabaikan akibat yang ditimbulkannya di masa yang akan datang. Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi suku bunga maka makin besar kemungkinan rusaknya lingkungan dan akan semakin besar sumber daya yang dikuras, akibatnya akan semakin cepat bumi ini hancur.
Y. Selanjutnya Murphy, Shleifer dan Vishny tahun 1993 (Hermanto. 2001) mengemukakan bahwa dengan mengutamakan bunga/ mencari bunga (rent-seeking) dalam aktivitas ekonomi menghambat pertumbuhan ekonomi. Ada dua alasan mengapa rent-seeking dan korupsi terlalu mahal bagi pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) aktivitas rent-seeking meningkatkan returns. Dengan demikian peningkatan aktivitas rent-seeking akan membuat lebih menarik daripada aktivitas produktif. Kondisi ini dapat memacu pada keseimbangan dalam perekonomian, dengan tingkat rent-seeking yang sangat tinggi dan output yang rendah. 2).Rent-seeking, terutama public rent-seeking oleh pejabat pemerintah sangat memperparah aktivitas yang inovatif daripada aktivitas produksi tiap hari.
Z. Fakta lain dari bunga (interest) atau “riba” (dalam ekonomi Islam) menunjukkan bahwa tidak saja membuat orang miskin tetapi juga membuat banyak negara (berkembang) makin miskin dan makin besar hutangnya. Hutang negara berkembang lebih dari tiga trillion US dollars dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita, anak-anak di negara berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang $ 600, dimana pendapatan rata-rata masyarakat pada negara yang paling miskin kurang dari satu dollar per hari.
AA. Selain itu, sistim bunga dalam sektor keuangan telah menimbulkan krisis ekonomi. Sepanjang abad 20, (Roy Davies dan Glyn Davies. 1996) dalam buku mereka a history of money from ancient times to the present day, menyatakan bahwa telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Pasar finansial menjadikan dunia ini melengkung, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada dibalik kaki langit. Pasar finansial selalu dipenuhi oleh informasi yang tidak pasti dan tidak lengkap, tidak transfaran (Smick. 2008). Itulah sebabnya menurut Smick, krisis keuangan yang terjadi pata tahun 2007 – 2008 measih merupakan krisis awal. Ini berarti bahwa krisis- krisis lain akan terus bermunculan dan waktu terjadinya dari krisis satu ke krisis lain semakin singkat.
BB. Gambar 3. Perkembangan Total Hutang Negara-Negara Berkembang 1972 – 2000
CC.
DD. Sumber: Bank Indonesia (2009).
EE. 3. Kesimpulan
FF. Berdasarkan fakta yang ada, ternyata negara yang ekonominya tidak terpengaruh secara signifikan terhadap krisis ekonomi global yang terjadi akhir 2008 adalah negara-negara yang tidak berhubungan dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang ada di Amerika Serikat. Dan dari perkiraan ternyata juga bahwa, negara yang berbasis komoditi (bukan keuangan/financial seperti AS) telah mengalami pemulihan ekonomi dari krisis global lebih dulu dibandingkan dengan negara-negara yang berbasis pada sektor keuangan (bunga). Hal ini diungkapkan oleh Norbert Walter (Rini, 2009) bahwa, menurut Norbert Walter, Indonesia akan keluar dari kriris ekonomi lebih awal karena, ekonomi Indonesia berbasis pada komoditi yang secara pasti tidak tergantung pada tingkat bunga (interest)
GG. Fakta lain menunjukkan bahwa sektor keuangan yang menggunakan sistim non riba ternyata lebih mampu bertahan dari krisis keuangan. Lihat saja bank-bank Islam di Malaaysia, Indonesia, Arab Saudi, ternyata tidak terpengaruh dengan krisis keuangan yang terjadi akhir-akhir ini. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang didasarkan riba atau bunga sudah pasti sudah tidak bisa diandalkan di masa datang.

Oleh: darmawanachmad | 28 Februari 2010

Analisa Fundamental

Analisa Fundamental Untuk Pasar Modal

Analisa Fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisa fundamental menitikberatkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah di apresiasi secara akurat.
Secara umum untuk menganalisa perusahaan dengan menggunakan analisa fundamental terdiri dari 4 langkah yaitu:
1. Menghitung kondisi ekonomi secara keseluruhan
Kondisi ekonomi dipelajari untuk memperhitungkan jika kondisi ekonomi secara keseluruhan baik untuk pasar saham. Apakah tingkat inflasi tinggi atau rendah? Apakah suku bunga naik atau turun? Apakah konsumen yakin atau ragu-ragu dalam mengeluarkan uang? Apakah neraca perdagangan untung atau rugi? Apakah supply uang naik atau turun? Ini adalah sebagian pertanyaan seorang fundamental analis menanyakan untuk memperhitungkan jika kondisi ekonomi secara keseluruhan baik untuk pasar saham.

2. Menghitung kondisi industri secara keseluruhan
Industri di mana perusahaan berada secara langsung mempengaruhi masa depan perusahaan tersebut. Bahkan saham yang paling baik pun dapat menghasilkan pengembalian yang pas-pasan jika mereka berada dalam industri yang sedang payah . Biasanya saham yang lemah dalam industri yang kuat lebih disukai daripada saham yang kuat dalam industri yang lemah

3. Menghitung kondisi perusahaan
Setelah melihat dari sisi ekonomi dan industri kita perlu memperhitungkan kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan yang telah kita analisa secara ekonomi dan industri itu baik tapi kita tidak menghitung kondisi perusahaan tersebut maka akan sia-sia lah semua analisa fundamental yang kita lakukan. Karena pasar saham adalah pasar ekspektasi dimana semua pemegang saham mengharapkan perusahaannya selalu menghasilkan laba yang pada akhirnya laba ini akan di bagikan kepada pemegang saham yang kita kenal dengan istilah deviden. Walaupun tidak semua pemegang saham tidak mengharapkan pembagian deviden ini karena pada dasarnya keuntungan yang diperoleh dari permainan saham ini bukan hanya deviden, tetapi ada juga yang di sebut dengan capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi harga saham yang biasanya diharapkan oleh investor yang memiliki time horizon yang pendek.

Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
Rasio secara garis besar di bagi dalam 5 kategori utama antara lain, yaitu : profitability (keuntungan), price (harga), liquidity (likuiditas), leverage (dukungan), dan efficiensi (efisiensi). Berikut penjelasan penggunaan ratio dan cara menghitungnya :
a. Net Profit Margin
Net profit margin adalah rasio profitability yang dihitung dengan membagi keuntungan bersih dengan total penjualan.
Net Profit Margin = Net Profit / Total sales
Rasio ini menunjukan keuntungan bersih dengan total penjualan yang dapat di peroleh dari setiap rupiah penjualan. Sebagai ilustrasi, apabila profit margin sebuah perusahaan adalah 30% jumlah keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap Rp 1000 adalah Rp 300
b. Price Earning Ratio / PER
Price earning ratio /PER adalah rasio price yang dihitung dengan membagi harga saham saat ini dengan Earning Per Share( EPS), EPS sendiri merupakan rasio yang menunjukan berapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham.
Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham.

EPS = Net Profit / Jumlah Saham
PER = Harga Saham / EPS
PER menggambarkan apresiasi pasar tehadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER dihitung dalam satuan kali. Bagi para investor semakin kecil PER suatu saham semakin bagus karena saham tersebut termasuk murah.
c. Book Value / Nilai Buku
Nilai Buku adalah rasio price yang dihitung dengan membagi total aset bersih ( Aset – Hutang ) dengan total saham yang beredar
Book Value = Total Equitas (Aset – Hutang) / Jumlah saham yang beredar

Book Value digunakan untuk melihat harga suatu securitas apakah overpriced atau underprice
d. Price to Book Value (PBV)
Price to book value atau PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin Tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut.
PVB = Harga Saham / Book Value
e. Current Ratio
Current Ratio adalah rasio likuiditas yang dihitung dengan membagi aset saat ini dengan hutang saat ini.
Current Ratio = Aktiva Lancar / Hutang Lancar
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab hutang saat ini. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi likuiditas perusahaan tersebut. Sebagai contoh, rasio 3.0 mempunyai arti bahwa aset saat ini jika dilikuidasi, akan cukup membayar 3 kali dari hutang saat ini.
f. Debt Ratio
Debt rasio adalah rasio leverage yang dihitung dengan membagi total hutang dengan total aset.
Debt Ratio = Total Hutang / Total Aset
Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Sebagai contoh, debt ratio 40% menunjukkan bahwa 40% dari aset dibiayai oleh hutang. Hutang bisa berarti buruk bisa juga berarti bagus.
Selama ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, perusahaan yang memiliki debt rasio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, sebaliknya juga selama ekonomi baik dan suku bunga rendah hutang dapat meningkatkan keuntungan
g. Inventory Turnover
Inventory turnover adalah rasio efficiency yang dihitung dengan membagi biaya barang yang terjual dengan inventaris.
Inventory Turnover = Biaya Barang Yg Terjual / Inventory
Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengatur inventarisnya, yaitu dengan menunjukkan berapa kali turn over inventaris selama satu tahun. Jenis rasio ini sangat bergantung pada jenis industri di mana perusahaan berada.
Sebagai contoh, toko penjual makanan akan mempunyai tingakt turn over yang jauh lebih tinggi daripada pabrik pembuat pesawat terbang. Sama seperi rasio-rasio yang lain, adalah penting untuk membandingkan rasio ini dengan rasio dari perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri yang sama

h. Menghitung nilai saham perusahaan
Setelah memperhitungkan kondisi ekonomi, industri, dan perusahaan. Seorang fundamental analis dapat mulai memperhitungkan apakah saham suatu perusahaan overvalued, undervalued, atau pas harganya. Beberapa model penilaian telah disusun untuk membantu kita menghitung nilai saham. Ini menyertakan model deviden yang menitikberatkan pada nilai saat ini dari pendapatan yang diharapkan, dan model aset yang menitikberatkan pada nilai saat ini dari aset perusahaan.

PASAR UANG
Mengenal Valuta Asing
Valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain seperti valas, foreign exchange, forex atau juga fx adalah mata uang yang di keluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.

Uang selain di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah, juga mempunyai fungsi lain sebagai tolak ukur kekayaan sesorang, tingkat daya beli seseorang, danjuga sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang.

Dalam perkembangannya uang berkembang menjadi komoditas yang bisa di perdagangkan. Pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal decade 70’an.

Adapun yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat antara lain adalah:
1. Pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing.

2. Bisnis yang semakin mengglobal. Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah, dan tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu.

Pergerakan nilai valuta asing yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu karena hukum demand dan supply selalu melibatkan berbagai pelaku pasar yang mempunyai berbagai kepentingan.

Pelaku pasar tersebut antara lain adalah :
1. Perusahaan.
Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Bisanya kita menyebut kegiatan ini dengan kegiatan impor. Dan perusahaan juga akan selalu melakukan kegiatan eksplorasi market untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa yang telah di produksi oleh perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan timbul pendapatan dalam mata uang lain. Biasanya kita menyebut kegitatan tersebut dengan ekspor. Karena ada kegiatan impor dan ekspor inilah perusahaan kadang memerlukan mata uang negara lain dengan jumlah yang cukup besar.

2. Masyarakat atau perorangan.
Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing di sebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Contoh saja ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan keluar negeri sebut saja negara Amerika. Pada saat mereka akan melakukan kegiatan konsumsi di Amerika maka mereka tidak bisa membayarnya dengan rupiah karena mata uang yang berlaku di Amerika adalah dolar Amerika, sehingga mereka mau tidak mau harus menukarkan uangnya terlebih dahulu ke dalam dolar Amerika. Contoh lainnya adalah seorang ayah yang akan membiayai sekolah anaknya di Australia maka sang ayah harus menukarkan uangnya kedalam bentuk Australian dolar terlebih dahulu.

3. Bank Umum.
Bank umum melakukan transaksi jual beli valas untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya kedalam bentuk mata uang lain. Untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing.

4. Broker.
Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu kita untuk mencarikan pembeli ataupun penjual.

5. Pemerintah.
Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus di tukarkan lagi kedalam mata uang local.

6. Bank Sentral.
Di banyak negara bank sentral adalah lembaga independent yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi.

Mata Uang Dunia Yang di Perdagangkan
Ada tujuh mata uang dunia yang biasanya di perdagangkan. ketujuh mata uang dunia tersebut adalah
1. Dolar Amerika / USD
2. Poundsterling Inggris / GBP
3. Euro Dolar / EUR
4. Swiss Franc / CHF
5. Japanese Yen / JPY
6. Australian Dolar / AUD
7. Canadian Dolar / CAD

Broker Valas
Broker valas biasanya merupakan broker online dimana semua transaksi baik beli maupun jual selalu dilakukan secara online. Salah satu broker online di Indonesia adalah asiafxonline. Silahkan klik banner di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai broker asiafxonline

Analisa Fundamental untuk Pasar Uang
Analisa Fundamental adalah studi tentang ekonomi, politik, keuangan, untuk memperhitungkan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai tukar mata uang negara lain.

Setiap berita baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dapat merupakan suatu faktor fundamental yang penting untuk dicermati. Berita-berita itu dapat berupa berita yang menyangkut perubahan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, pemilihan presiden, pemberontakan dalam suatu pemerintahan negara, bencana alam, dan lain-lain. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu :
• Faktor ekonomi
Dalam menganaisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam analisa fundamental, yaitu :
• Gross National Product
Gross National Product adalah total produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk negara tersebut baik yang bertempat tinggal/ berdomisili di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dalam suatu periode tertentu
• Gross Domestic Product
Gross Domestic Product adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu/ periode tertentu
• Inflasi
Seorang trader akan selau memperhatikan dengan seksama perkembangan tingkat inflasi. Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi adalah untuk mencerminkan tingkat GDP dan GNP ke dalam nilai sebenarnya. Nilai GDP dan GNP riil merupakan indikator yang sangat penting bagi seorang trader dalam membandingkan peluang dan resiko investasinya di mancanegara. Berikut ini adalah indikator-indikator inflasi yang biasanya digunakan oleh para trader :
• Producer Price Index (PPI)
PPI adalah index yang mengukur rata-rata perubahan harga yang di terima oleh produsen domestic untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Data PPI dikumpulkan dari berbagai sektor ekonomi terutama dari sektor manufaktur, pertambangan, dan pertanian.
• Consumer Price Index (CPI)
CPI digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga eceran dari sekelompok barang dan jasa tertentu. Index CPI dan PPI digunakan oleh seorang Trader sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi.
• Balance of Payment
Balance of Payment adalah suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun finansial, dengan negara lain pada suatu periode tertentu. Balance of Payment ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah, dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri, seperti transaksi expor dan impor, investasi portofolio, transaksi antar Bank Sentral, da lain-lain. Dengan adanya Balance of Payment ini kita mengetahui kapan suatu negara mengalami surplus maupun defisit. Secara garis besar Balance of Payment dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
• Current Account
Neraca perdagangan dapat diartikan aliran sebagai aliran bersih dari total expor dan impor barang dan jasa merupakan penerimaan atau penghasilan. Dengan adanya expor maka kita akan menerima sejumlah uang yang nantinya akan menambah permintaan terhadap mata uang negara pengexpor. Begitu juga sebaliknya pada impor barang dan jasa. Dengan adanya impor kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar barang dan jasa yang kita impor. Hal ini akan menambah penawaran akan mata uang negara pengimpor.
• Aliran Modal
Aliran modal ini dapat dibagi menjadi2 bagian yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Pada investasi langsung, investor dari luar negeri melakukan penanaman uang dalam aset riil misalnya saja membangun pabrik, gedung perkantoran dll.Investasi ini biasanya bersifat jangka panjang. Sedangkan investasi tidak langsung dapat kita temui didalam investasi instrument keuangan. Misalnya seorang investor melakukan pembelian saham atau obligasi di bursa Indonesia. Maka investor tersebut harus menukarkan mata uangnya ke rupiah supaya dapat membeli saham ataupun obligasi di Indonesia.
• Employment
Employment adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi rill berbagai sektor ekonomi. Indikator ini dapet dijadikan alat untuk menganalisa sehat/tidaknya perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian berada dalam keadaan full capacity/kapasitas penuh, akan tercapai full employment. Namun , jika perekonomian dalam keadaan lesu, tingkat pengangguran pun meningkat. Tingkat Employment ini adalah indikator ekonomi yang sangat penting bagi psar keuangan pada umumnya dan pasar valuta asing khususnya.
• Faktor politik
Faktor politik, sebagai salah satu alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing/waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apa pun terhadap pergerakan nilai tukar.
• Faktor keuangan
Faktor keuangan sangat penting dalam melakukan Analisa Fundamental. Adanya perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Perubahan kebijakan ini juga mempengaruhi nilai mata uang. Tingkat suku bunga adalah penentu untama nilai tukar suatu mata uang selain indikator lainnya seperti jumlah uang yang beredar. Aturan umum mengenai kebijakan tingkat suku bunga tingkat suku bunga ini adalah semakin tinggi tingkat suku bunga semakin kuat nilai tukar mata uang. Namun, kadang kala terdapat salah pegertian bahwa kenaikan tingkat uku bunga secara otomatis akan memicu menguatnya nilai tukar maa uang domentik. Perhatian terhadap suku bunga ini terutama harus dipusatkan pada tingkat suku bunga riil, bukan pada tingkat suku bunga nominal. Ini karena perhitungan tingkat suku bunga riil telah menyertakan variabel tingkat inflasi di dalamnya.
• Faktor Eksternal
Faktor eksternal dapat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubaha ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak (regional effect) bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Dalam era global asset allocation, arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. para fund manager, investor, dan hedge funds yang melakukan investasi secara global, sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan/regional tertentu.

Oleh: darmawanachmad | 27 Februari 2010

Good Corporate Governance

Dari Good Corporate Governance menjadi Holistic Good Corporate Governance

A. Pendahuluan
Istilah dan konsepsi Good Corporate Governance dan Good Government Governance muncul dan berkembang di Indonesia pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya Letter of Intents (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (IMF) yang mensyaratkan perbaikan governance (public maupun korporasi)
sebagai syarat bantuan yang diberikan. Dari perspektif Indonesia, persyaratan perbaikan governance menjadi beban yang sangat berat bagi lembaga pemerintah dan korporasi di Indonesia yang sudah dalam kondisi yang sangat terpuruk, bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan, gulung tikar. Dalam waktu sekejap kita menyaksikan banyaknya Perbankan Nasional, satu persatu masuk ke ruang “ICU” BPPN untuk disehatkan kembali.
Rhenald Kasali, Ph.D (2005) menjelaskan beberapa ciri-ciri Perusahaan yang berada dalam krisis, sbb :
Keadaan Fisik, Tak terurus, lampu redup, toilet kotor, seragam petugas lama tak berganti, mobil tua, pabrik bekerja di bawah optimal.
SDM Malas, datang & pulang seenaknya, pemimpin jarang hadir, banyak terlihat tidak bekerja dan kongko-kongko, tenaga yang bagus-bagus sudah keluar
Produk andalan Hampir tidak ada, hanya menyelesaikan yang sudah ada saja, banyak retur dan defect
Konflik, Hampir setiap hari terdengar, perasaan resah dimana-mana
Energi ,Hampir tidak ada
Demo Karyawan, Tinggi, rasa takut kena PHK
Proses Hukum,Meningkat, datang dari mana-mana
Bagian keuangan Hidup dalam suasana stress, dikejar tagihan-tagihan yang tak terbayar dan oleh debt collector
Penting untuk dicatat, walaupun keinginan kuat dari pemerintah Pasca Orde Baru (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawaty Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono) bersama Legislatif dan Yudikatif untuk melakukan revitalisasi Penyelenggaraan Negara dan BUMN dengan membuat berbagai UU dan Peraturan Pemerintah seperti UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; UU no 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara hingga UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN, tapi kemudian semua UU dan Peraturan Pemerintah belum menyentuh persoalan dasar, dan malah isi UU dan Peraturan Pemerintah tersebut membuat ”masalah baru” yang tak pernah dipikirkan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa persoalan perbaikan Governance bukanlah masalah yang mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan dan tak semanis janji-janji dalam kampanye.
Kondisi ini semakin diperparah dengan apa yang menjadi kecenderungan global di awal abad 21 ini. Kritik dan meningkatnya ketidakpercayaan pada birokrasi dan korporasi, sebenarnya tidak saja mewabah di Negara-Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya, tetapi juga terjadi di Negara-Negara Maju. Bahkan, seperti yang ditulis David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam bukunya Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi) bahwa perestroika tidak saja terjadi di Uni Soviet tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Kedua penulis tersebut menjelaskan bahwa di penghujung tahun 1980-an, majalah Time pada sampul mukanya menanyakan :” Sudah matikah pemerintahan”. Di awal tahun 1990-an, jawaban yang muncul bagi kebanyakan orang Amerika adalah ”Ya”.
Yang membedakan Indonesia dengan Negara – Negara ASEAN dan negara-negara lainnya adalah jika Negara – Negara ASEAN dan negara – negara lainnya dapat dengan cepat melakukan revitalisasi Penyelenggaraan Negara dan Korporasi, maka di Indonesia revitalisasi masih merupakan bahasa langit yang sulit untuk dibumikan (down to earth). Bahkan dengan munculnya kelangkaan BBM, krisis listrik dan kenaikan harga hingga melemahnya rupiah terhadap dolar yang menembus level Rp. 10.000 sekarang ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara dan korporasi masih jauh dari harapan.
Adalah sesuatu yang sehat, cerdas, pro aktif, beradab dan menjadi bagian dari pemecah masalah (part of solution) serta menjadi peluang dan kesempatan yang positif, jika umat Islam sebagai jumlah mayoritas di Negeri ini, melalui Muktamar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan International Seminar on Islamic Economics as A Solution ikut memberikan sumbangan pemikiran dan aksi bagaimana Implementasi Good Corporate Governance dan Good Government Governance dapat dilaksanakan melalui ekonomi dan manajemen Islam. Tentu saja, sumbangan pemikiran tersebut tidak saja dalam kerangka wacana dan debat kusir, tetapi harus mengarah pada sesuatu yang nyata, membuahkan hasil (performance) dan meningkatkan daya saing. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan. Seperti yang diingatkan oleh almarhum Prof. DR. H. Nurcholish Madjid (Cak Nur) bahwa perputaran waktu begitu sangat cepatnya, tidak saja dalam hitungan tahun, bulan dan minggu, tetapi sudah dalam hitungan jam, menit dan detik. Kondisi yang tak diperkirakan ini (unpredictable) ”memaksa” semua penyelenggara negara, pengelola korporasi dan bisnis, dan semua orang berlari untuk mengejarnya. Selain perputaran waktu (Time Management), umat Islam juga diminta untuk dapat menggunakan kompas, petah dan arah yang tepat (Compas & Road Map Management).
Bagi umat Islam, hidup ini adalah peluang & kesempatan. Peluang & Kesempatan tersebut tidak saja sesuatu yang bersifat nyata (Tangible) tetapi juga bersifat tidak nyata (Intangible). Dalam konteks Rahman dan Rahim-Nya Allah SWT, peluang dan kesem patan tersebut adalah sesuatu yang tak terbatas (The Unlimited), yang bisa didaur ulang (Recycling), sesuatu yang bisa dikembangkan (Development), sesuatu yang bisa dikemas (Packaging), serta sesuatu yang bisa diperbaharui (Inovasi), sesuatu yang bisa digali (Explore), dan sesuatu yang bisa digabungkan (Inter Connection), dsb. Keberlimpahan rahman dan rahim-Nya Allah SWT akan menjadi keunggulan bersaing (Comparative Advantage) dan Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage) bagi kaum beriman bila kaum beriman mengikuti persyaratan, kaidah dan ketentuan yang diberikan Allah SWT & Rasulnya.

B. Kompleksitas GCG dan GGG di Indonesia
Adalah realitas yang tak bisa dibantah bahwa untuk melaksanakan Good Corporate Governance dan Good Government Governance, Indonesia harus dibenturkan (memperhalus istilah dihancurkan) terlebih dahulu dalam Krisis Multi Dimensi yang berkepanjangan. Boleh jadi, jika tidak didahului oleh Krisis Multi Dimensi yang berkepanjangan, kehendak untuk melaksanakan GCG dan GGG adalah tidak sekuat seperti sekarang ini. Tentu saja, pasti ada hikmah di balik peristiwa, mengapa Indonesia harus dibenturkan terlebih dahulu. Ada kasus nyata (Case Study) yang dapat dijadikan contoh (benchmarking). Bagaimana Jepang dapat menjadi Negara Industri Yang Maju di Asia setelah Hiroshima dan Nagasaki dibomatomkan oleh tentara sekutu pada tahun 1945 menunjukkan bahwa bangsa Jepang ternyata mempunyai Adversity Quotient (Kecerdasan Merubah Musibah Menjadi Nikmat) yang luar biasa. Dalam perspektif Al-Qur’an, Nabi Yunus AS juga harus ditelan ikan Dzun Nun terlebih dahulu untuk kemudian tercerahkan kembali. Hal yang sama, juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang harus hijrah ke Madinah Al-Munawwarah hingga akhirnya menalukkan kota Mekkah dan dunia dengan cerdas. Masih banyak contoh-contoh yang dapat dikemukakan sebagai Benchmarking.
Adalah sesuatu yang sangat logis, jika Krisis Multi Dimensi 1998 mempunyai Rentetan Krisis. Di antara Dampak Krisis Multi Dimensi 1998 itu adalah :
Dimensi Beban Yang Dihadapi
Ekonomi Nilai mata uang rupiah merosot tajam
Utang luar negeri (dalam mata uang asing) menggerogoti
modal sendiri
Puluhan bank ditutup, hutang dialihkan ke BPPN
Tingkat bunga pinjaman & simpanan melambung tinggi
Bahan baku tidak tersedia dan kalau ada mahal
Pabrik-pabrik tutup, perputaran uang macet
Pembangunan infrastruktur terhenti
Kepercayaan dunia hilang, tidak bisa membuka LC di luar negeri
Utilisasi mesin produksi di bawah 50 %
Daya beli dan keinginan membeli hancur
Inflasi tinggi, harga-harga melambung
Tenaga Kerja Pengangguran Besar
Terbentuk serikat-serikat pekerja untuk melindungi diri dari ancaman pemutusan hubungan kerja
Motivasi kerja merosot, gamang
Sosial Ketegangan meningkat, benturan terjadi dimana-mana
Rasa saling percaya hilang
Kecemburuan meningkat
Masyarakat beralih ke hiburan-hiburan ringan (infotainment, dangdut, kafe, seks)
Keamanan Kriminalitas terjadi baik di jalan, di perumahan, perbankan dan perkantoran
Dimensi Beban Yang Dihadapi
Kerusuhan silih berganti
Konflik elite politik dirasakan akibatnya dimana-mana
Sebagian kalangan berpendidikan, profesional, dan usahawan pindah dan memindahkan usahanya ke luar negeri
Pendidikan Kalangan atas yang masih memiliki tabungan meningkatkan investasi pendidikan
Kalangan bawah menarik anak-anaknya dari sekolah
Otonomi Daerah Kekuasaan bergeser, menjadi kekuatan-kekuatan baru di berbagai daerah
Tender beralih dari pusat ke daerah
Retribusi-retribusi baru bermunculan
Pembukaan cabang-cabang baru perusahaan terpaksa dilakukan atas tuntutan daerah
Persaingan Persaingan baru bermunculan. Negara ditekan IMF untuk membuka pintu seluas-luasnya dan produk-produk asing membanjiri pasar domestik
Muncul pemain-pemain kecil sebagai pelaku ekonomi yang kompetitif
Persaingan harga membuat harga jual merosot tajam, diskon atau komisi penjualan yang harus diberikan membesar
Pembayaran Mundur
Banyak yang tak mampu membayar dan diselesaikan melalui pengadilan atau debt collector
Teknologi Berubah, ada tuntutan penerapan IT
Muncul mesin-mesin produksi baru yang lebih efisien untuk kapasitas usaha yang lebih kecil
Dalam perspektif Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), dampak kriris multi dimensi yang berkepanjangan ini berdampak bukan saja terhadap perilaku individu, team dan organisasi, tetapi juga berdampak pada cara pandang (mind setting), permodalan, peraturan, struktur dan proses organisasi maupun lingkungan strategis yang sangat dinamis. Kalau demikian jadinya, walaupun belum tentu seluruhnya benar, tepat dan akurat, telah terjadi berbagai perubahan sebelum dan sesudah reformasi di Indonesia.
Perubahan apa yang terjadi di Indonesia?. Apakah perubahan tersebut sesuatu yang bersifat fundamental ataupun sebatas fenomena. Atau jangan-jangan, perubahan itu sebenarnya tidak pernah ada. Atau yang sangat dan paling berbahaya, perubahan yang ada sekarang ini malah lebih parah kondisinya dibanding masa sebelumnya. Kalau itu yang terjadi, seperti yang disindir Al-Qur’an, kita tidak ubahnya seperti keledai yang membawa buku, yang tidak paham dan mengerti apa yang dibawanya. Kita bukanlah keledai, kita adalah ciptaan Allah SWT yang terbaik, bahkan kita adalah wakil Allah SWT di permukaan bumi ini (Khalifah Fil Ardh). Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi terperosok dalam kurang yang sama.
Terhadap perubahan yang ada, kita perlu mencermatinya secara utuh, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces). Di antara perubahan yang kini sedang berjalan :
Bidang Era Pemerintahan
Era Perubahan Soeharto
Pasca Soeharto
Politik Dikendalikan melalui 3 partai besar dan ada single majority Kehendak rakyat, multi partai, koalisi antar partai
Politik Kekuasaan dikuasai oleh eksekutif Kekuasaaan seimbang eksekutif, legislatif
Pemerintahan Terpusat Pemerintah pusat membagi kekuasaan dengan pemerintah Daerah
Ekonomi Anti persaingan/persaingan diang gap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Persaingan bebas dari dalam dan luar negeri
Pengendalian jumlah para pelaku usaha, cenderung memunculkan usaha-usaha besar (konglomerasi) Pelaku terbuka luas, cenderung berbasiskan UKM (Usaha kecil & menengah)
Integrasi vertikal Outsourcing
Dominan peran pemerintah (makro ekonomi dominan) Dominan peran masyarakat (seimbang makro-mikro ekonomi)
Informasi Dikendalikan negara (informasi assymetry) Bergerak bebas (demokratisasi informasi)
Lembaga sensor pers Tidak ada sensor pers, diselesaikan melalui proses pengadilan
Tidak bisa ditembus secara fisikDap at ditembus melalui teknologi komunikasi (internet)
Sosial Serikat pekerja adalah mitra pemerintah (hanya 1 serikat pekerja). Praktis tidak ada demo buruh, unjuk rasa atau pemogokan. Kebebasan berserikat, bahkan setiap badan usaha bebas memiliki beberapa organisasi serikat pekerja. Bebas melakukan unjuk rasa, mogok
Komunitas-komunitas masyarakat dikendalikan oleh militer Komunitas masyarakat punya pilihan sendiri
Pendidikan dikuasai negara, orientasi pada harga murah (subsidi) Pendidikan persaingan bebas, pengurangan subsidi, transformasi.

Hukum Dominan peran pemerintah Peradilan bebas
Isu-isu penting hukum hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah Isu-isu penting :
– Hak Asasi Manusia
– Jender
– Tanah Rakyat
– Pemutusan Hubungan Kerja
– Pemberantasan korupsi dan
Transparansi
– Lingkungan hidup
Infrastruktur Terbatas, tumbuh bertahap Negara tak punya cukup biaya untuk memelihara dan membangun yang baru
Dominasi transportasi darat dan laut, tarif diatur pemerintah Pemakaian transportasi udara meningkat tajam, tarif bersaing bebas
Tekanan Internasional Terbatas Sangat kuat, karena pemberi pinjaman semakin besar pertaruhannya
Persaingan Global Masih terbatas Sangat dominan dan agresif
C. Holistic Good Corporate Governance dan Holistic Good Government Governance

C. 1. Open System
Bertitik tolak dari kompleksitas GCG dan GGG di Indonesia yang digambarkan di atas , maka seperti yang dijelaskan oleh Prof. DR. H. Akhmad Syahroza, SE, Ak.MAFIS dalam Pidato Pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa konsepsi dan implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Good Goverment Governance (GGG) harus dipandang dari sudut organisasi yang menggunakan open system, bukan close system.
Konsekuensi dari open system ini maka GCG dan GGG tidak bisa dipandang semata-mata sebagai konsep sekuler dan konsep adminitsrasi belaka. Karena jika ini yang terjadi, maka GCG dan GGG telah menjadi Parokialisme dan etnosentris yang dipaksakan Negara-Negara Maju terhadap Negara-Negara Berkembang atau konsep yang dipaksakan oleh Negara kepada BUMNnya tanpa mempertimbangkan kemampuan, potensi, maupun lingkungan strategis dimana perusahaan itu berada.
Sebagai contoh dari lawan dari parokialisme dan etnosentris, seperti yang diuraikan oleh Stephen P. Robbins bahwa “Raksasa elektronik Jepang Matsuhita Electric Company, pembuat Merek Panasonic dan National, mengoperasikan lebih dari 150 pabrik dalam 38 negeri di Asia Tenggara, Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Dalam mengelola jaringan pabrik luar negerinya yang mempekerjakan 99.000 pekerja, Matsushita menyesuaikan praktek-praktek organisasionalnya pada tiap negeri. Pada pabrik-pabriknya di Malaysia, Matsushita mengakomodasikan perbedaan budaya dari karyawan Melayu Muslim, Cina etnis, dan India dengan menawarkan masakan Cina, India dan Melayu dalam Cafetaria perusahaan. Matsushita mengakomodasikan kebiasaan religius muslim dengan memberikan ruang shalat istimewa pada tiap pabrik dan memungkinkan dua pertemuan shalat per giliran”.
Dalam perspektif ilmu Ushul Fiqh, close system dapat dianalogikan dengan konsep tafshili (terperinci) dan open system dapat dianalogikan dengan konsep Mujmal (global). Ada sedikit hal yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an secara tafshili (terperinci), yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah mahdhah (ibadah), dan ada banyak hal yang dijelaskan secara mujmal (global), yaitu yang berkaitan dengan dimensi muamalah, kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi dan perdagangan. Seperti yang diakui oleh Muhammad Iqbal – salah seorang sarjana Islam kontemporer terkemuka dari anak benua India – bahwa “Islam menolak pandangan statis tentang alam semesta ini dan, sebaiknya mendukung pandangan dinamis”.
Open system (Mujmal) memungkinkan ulama, cendekiawan dan pemikir Islam di bidangnya masing-masing untuk melakukan Ijtihad. Banyak hal baru yang terjadi di zaman sekarang ini, yang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau hal-hal tersebut tidak segera mendapat respon positif tentu kehidupan umat Islam hanya akan menjadi objek. Misalnya kewajiban berhaji ke Tanah Suci, di dalam Al-Qur’an , dijelaskan dengan mengendarai unta yang kurus dan berjalan kaki. Apakah ayat ini mengharuskan para haji saat sekarang ini harus mengendarai unta yang kurus dan berjalan kaki?. Faktanya, karena keterlambatan dan kebodohan umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, tekhnologi dan manajemen, umat di luar Islam yang mampu membuat pesawat terbang semisal Boeing, Pesawat Supersonik. Pertanyaan yang menggelitik, bolehkah umat Islam melaksanakan haji dengan naik pesawat buatan umat di luar Islam?.
Kalau demikian jadinya, persoalan GCG dan GGG adalah tepat berada pada wilayah open system (mujmal). Open System yang dimaksud disini bukanlah liberalisasi yang membebaskan segalanya dan menghalalkan semua cara. Sebagaimana panduan yang diberikan ajaran Islam bahwa ada lima komponen hidup, Al-Kulliyah Al-Khams (Lima Dasar), yaitu (1) jiwa, (2) akal pikiran, (3) harta benda, (4) keturunan, (5) keyakinan beragama manusia, yang harus ada dan terpelihara dalam konteks Hablun Minallah (hubungan dengan Allah SWT) apalagi dalam konteks Hablun Minannas (hubungan dengan sesama manusia). Sepanjang Al-Kulliyah Al-Khams ini dapat dijaga dan terjaga, maka open system jutsru menjadi entry point bagi masuknya nilai dan konsepsi Islam dalam GCG dan GGG. Penting dicatat bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam yang bersendikan kepada Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai negara demokrasi yang akan terus melaksanakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, maka penerapan GCG dan GGG yang bersumber dari ekonomi Islam bukanlah sifatnya menggantikan (Substitutif) atau tepatnya mendirikan Negara Islam, tetapi justru memperkaya (Enrichment), memperkuat (Empowerment) dan mencerahkan (Enlightenment).
Oleh karena itu dengan open system (mujmal) ini, penulis seperti judul di atas, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keuniversalan ajaran Islam (Rahmatal Lil ’Alamin), telah melakukan studi mendalam tentang teori Governance. Studi mendalam penulis tuangkan dalam buku Tafsir Manajemen Bisnis Ar-Riva’i, Seri Detak Asma’ul Husna, Meningkatkan Kecerdasan – Kesadaran – Manjaemen Spiritual, Emosional, Intelektual, Merubah Musibah Menjadi Nikmat dan Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT para professional secara holistic, dalam 10 jilid, yang diterbitkan Yayasan Aku Muslim Indonesia, 2003.
Dan untuk konteks Indonesia yang mayoritas pemegang saham, CEO-nya yang beragama Islam, maka penulis mengusulkan teori Holistic Governance, agar dapat menghadirkan Allah SWT dalam aktivitasnya, inklusif, salesable bahkan profitable, bahkan menjadi jalan-jalan mi’raj untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan ungkapan Holistic Good Corporate Governance (HGCG) dan Holistic Good Government Corporate (HGGG) sebagai aplikasi dari Holistic Management dan sebagai perwujudan dari ekonomi dan manajemen Islam yang didukung dengan standard mutu PISO 99 : 1425 sebagai disiplin ilmu yang interdisipliner yang berbasis Detak Asma’ul Husna, guna mengembangkan Keunikan,Keunggulan dan Keberkahan seutuhnya, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces).

C. 2. Teori Governance
Sebelum pembahasan mengenai apa itu Holistic Good Corporate Governance (HGCG) dan Holistic Good Government Corporate (HGGG), maka perlu diajukan pertanyaan, bagaimana sebenarnya teori tentang Governance tsb ?. dan bagian yang mana dari Teori Governance yang dapat menjadi Open System?.
Seperti yang diulas oleh Prof. DR. H. Akhmad Syakhroza, SE, Ak, MAFIS, bahwa ”sejak dimulainya perdebatan yang mengarah pada pentingnya governance dalam era korporasi yang modern, perkembangan teori governance sangat berpengaruh di dalam munculnya berbagai model terapan yang dapat diadopsi oleh berbagai perusahaan. Berbagai perspektif yang berbeda dalam teori pada prinsipnya akan menghasilkan berbagai diagnosa dan solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan penerapan corporate governance di dalam prakteknya. Dengan demikian, pembahasan di dalam teori governance lebih tepat dilakukan dengan memperhatikan berbagai perspektif tsb agar berbagai model terapan yang dihasilkan dapat bersifat aplikatif”.
Secara umum, perspektif di dalam memahami corporate governance dapat dikategorikan menjadi dua paradigma (1) perspektif pemegang saham (shareholding), dan (2) perspektif berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholding).
Perspektif pertama (shareholding)/teori shareholder dapat dianggap sebagai cara memandang korporasi secara ”tradisional” yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dioperasikan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemagang saham per-se sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya.
Perspektif kedua (stakeholding)/teori stakeholder adalah baru marak dibicarakan pada akhir abad ke 20 dengan diperkenalnya konsep stakeholder theory oleh Freeman (1984). Perspektif ini memposisikan sudut pandang yang kontras dengan perspektif tradisional sebagaimana yang dianut oleh shareholding. Dari sudut pandang stakeholding perusahaan di defisinikan sebagai organ (locus) yang berhubungan dengan berbagai ”pihak yang berkepentingan” (stakeholders) lain yang berada, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dibandingkan dengan hanya memperhatikan ”kepentingan” pemegang saham. Secara lebih spesifik, Freeman (1984) di dalam definisi stakeholder ini termasuk ; karyawan, kreditur, supplier, pelanggan dan komunitas local di mana sebuah korporasi berada. Proponen yang menganut perspektif ini memandang bahwa hubungan yang berbasis ”kepercayaan” (trusts relationships) dan etika bisnis (business ethics) merupakan prasyarat utama sebagai acuan di dalam setiap pengambilan keputusan melalui proses stakeholding management.
Bertitik tolak dari 2 perspektif di atas, di dalam di dalam BUMN Directory 2005, maka Corporate Governance didefinisikan sebagai “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka pajang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Dari definisi di atas, Kementerian BUMN tampaknya berusaha menngkomodir 2 paradigma tentang Corporate Governance, yaitu memadukan kepentingan antara shareholding dan stakeholding.
Oleh Kementerian BUMN, maka setiap BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.
Sedangkan Good Government Covernance dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi 11 butir, yaitu :
1. Pemerintahan Katalis : Mengarahkan Ketimbang Mengayuh.
2. Pemerintahan Milik Masyarakat : Memberi wewenang ketimbang melayani.
3. Pemerintahan yang Kompetitif : Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelaya
nan.
4. Pemerintahan yang Berorientasi Hasil : Membiayai hasil, bukan masukan.
5. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan : Memenuhi Kebutuhan Pelanggan, Bukan Bi
Rokrasi.
6. Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan.
7. Pemerintahan Yang Digerakkan oleh Misi : Mengubah Organisasi yang digerakkan oleh Peraturan.
8. Pemerintahan Antisipatif : Mencegah daripada Mengobati
9. Pemerintahan Desentralisasi
10.Pemerintahan Berorientasi Pasar : Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar.
11.Mengumpulkan semua menjadi satu
Untuk kasus Indonesia, penerapan GGG yang paling dominan baru pada Pemerintahan Desentralisasi, seperti yang tertulis dalam butir no. 9. Saat ini, seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 /1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Good Goverment Governance. Kebutuhan akan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Gejala Disintegrasi, konflik horizontal, kesejangan pendapatan antara pusat dan daerah menjadi fakta yang tak bisa ditutup-tutupi. Sedangkan butir 1 s/d 8, 10 s/d 11, walaupun sudah ada good will, belum menemukan maqam yang sebenarnya, bahkan proses dan implementasi GCG semakin terganggu dengan buruknya Kinerja Anggota Kabinet SBY – JK.
Baik GCG maupu GGG memiliki beberapa prinsip, yaitu sbb :
v Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengembalian keputusan dan keterbukaan dalam mengembangkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
v Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
v Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
v Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
v Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak –hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang –undangan.
Penerapan GCG pada BUMN dan GGG pada penyelenggaraan pemerintahan pastilah mempunyai tujuan dan manfaat yang positif. Tujuan penerapan GCG pada BUMN bertujuan antara lain :
v Memaksimalkan nilai BUMN
v Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMN
v Mendorong agar Organ BUMN dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan peraturan
v Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
v Meningkatkan iklim investasi
v Mensukseskan program privatisasi
Sedangkan manfaat penerapan GCG adalah :
v Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
v Mendapatkan cost of capital yang lebih murah (debt/capital)
v Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan
v Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholder terhadap perusahaan
v Melindungi Direksi dan Komisaris / Dewan Pengawas dari tuntutan hukum
C. 3. Teori Holistic Governance
Jika dicermati dengan kritis, objektif, maka teori governance dan pengertian GCG dan GGG yang diterapkan di Indonesia, tidak secara lugas menempatkan Sumber Daya Insani sebagai komponen terpenting dalam pelaksanaannya. Padahal manusia dalam perspektif Islam bukanlah alat produksi, tetapi justru menjadi penentu di dalam kehidupan ini. Insan GCG (Komisaris, Direktur, Karyawan) dan Insan GGG (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Anggota DPR, Yudikatif, dsb) ditakdirkan bukan untuk menyembah BUMN dan Negara tetapi menyembah Allah SWT. Adalah hal yang aneh, jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menjadi komponen penting dalam proses penerapan GCG dan GGG, padahal di dalam sila pertama Pancasila dijelaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan “Keuangan Yang Maha Berkuasa”.
Oleh karena itulah, teori Holistic Governance yang diperkenalkan disini tidaklah bersifat reaktif, atau sekedar memadukan 2 paradigma (Share Holding dan Stake Holding), tetapi teori Holistic Governance ingin menawarkan teori yang seutuhnya, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces) guna mengembangkan keunikan, keunggulan dan keberkahan.
Dari konsepsi pemikiran di atas, maka Holistic Good Corporate Governance ® masing-masing diartikan sebagai suatu (1) pendekatan Kepemimpinan dan Manajemen yang SMART, (2) legal dan (3) berorientasi global, (4) yang memadukan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual/Spiritual Quotient-Awareness-Management (S-QAM), (5) dalam upaya mencontoh dan menauladani sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Asma’ul Husna sehingga menjadi Detak Asma’ul Husna, yang diikuti dengan (6) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Emosional/Emotional Quotient-Awareness-Manage ment (E-QAM), (7) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Intelektual/Intelliqence Quotient – Awareness-Management (I-QAM), (8) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Merubah Musibah Menjadi Nikmat/Adversity Quotient- Awareness – Manajemen (A-QAM) dan (9) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT/Blessing Quotient – Awareness-Management (B-QAM), (10) agar setiap individu dan anggota team yang ada di dalam perusahaan dan organisasi dapat memuaskan kehendak pemegang saham (share holding) karyawan, pihak-pihak yang terkait (stakeholding), dan (11) mampu berkomunikasi secara multi kultural, agar dapat mengelola (12) Keunggulan Bersaing (Comparative Advantage) dan (13) Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage), (14) untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif (15) guna memberikan kepuasan pelanggan sekaligus (16) meraih Kesejahteraaan, Kesehatan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat, (17) secara utuh dan menyatu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan Holistic Government Governance ® diartikan sebagai (1) pendekatan Kepemimpinan dan Manajemen yang SMART, (2) legal dan (3) berorientasi global, (4) yang memadukan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual/Spiritual Quotient-Awareness-Management (S-QAM), (5) dalam upaya mencontoh dan menauladani sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Asma’ul Husna sehingga menjadi Detak Asma’ul Husna, yang diikuti dengan (6) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Emosional/ Emotional Quotient-Awareness-Management (E-QAM), (7) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Intelektual/Intelliqence Quotient – Awareness-Management (I-QAM), (8) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Merubah Musibah Menjadi Nikmat/Adversity Quotient- Awareness – Manajemen (A-QAM) dan (9) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT/Blessing Quotient – Awareness-Management (B-QAM), (10) agar setiap individu dan anggota team yang ada di dalam perusahaan dan organisasi dapat memuaskan kehendak penyelenggara Negara, seluruh rakyat, pihak-pihak yang terkait (stakeholding), dan (11) mampu berkomunikasi secara multi kultural, agar dapat mengelola (12) Keung gulan Bersaing (Comparative Advantage) dan (13) Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage), (14) untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif (15) guna memberikan kepuasan pelanggan sekaligus (16) meraih Kesejahteraaan, Kesehatan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat, (17) secara utuh dan menyatu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Teori Holistic Governance mustahil dapat dijalankan jika tidak diikuti oleh Holistic Standard Mutu. Alhamdulillah, standard Mutu tersebut tidak saja mengaudit administrasi belaka, tetapi juga mengaudit perilaku kompetitif, yang diberi nama, Sertifikat PISO 99 ; 1425.
Penting dicatat untuk dicatat, bahwa standard ISO yang dipakai selama ini sangat bersifat duniawi, sekuler dan continental. Padahal jika dilihat dari kehendak konsumen terhadap produk-produk yang mereka pakai dan konsumsi, maka konsumen tidak lagi semata-mata melihat suatu produk sebagai produk an sich (How To Produce), tetapi perilaku konsumen sudah mengarah kepada logika dan pemahaman bagaimana produk tersebut dapat dipergunakan (How To Use). Tidak berhenti sampai disitu, konsumenpun menuntut bagaimana produk tersebut dapat memuaskannya (How To Satisfy). Lebih jauh dari itu, , semakin banyak konsumen yang mengharapkan bahwa produk-produk yang dipakai dapat mengantarkan dirinya menjadi bermakna (How to Meaningful), langgeng (How To Sustain) sekaligus dapat mengantarkan dirinya mendapatkan keberkahan (How To Bless). Jika semua logika dan perkembangan produk di atas dari How To Produce s/d How Satisfy didasarkan kepada bagaimana konsumen terpuaskan, maka kebutuhan How To Meaningful s/d How To Bless sudah melompat ke dalam wilayah bagaimana Tuhan disenangkan (God Satisfaction).
Sesuai dengan spirit dan ruh ajaran Islam dan agama-agama samawi lainnya, yang memposisikan dan menempatkan perekonomian dan perdagangan tidak semata-mata sebagai aktivitas bisnis murni. Maka konsep perekonomian dan perda gangan tidak saja melarang adanya kecurangan dalam timbangan, namun lebih komprehensif bahwa perekonomian dan perdagangan tidak bisa dipisahkan dari spirit dan ruh ajaran agama.

D. Penutup
Sebagai penutup dari Call Paper ini, penulis ingin mengutip nasehat ayahanda Drs.KH. Riva’i Abdul Manap Nasution untuk terus memotivasi diri agar dapat menyempurnakan Panggilan Jihad, melalui lagu Panggilan Jihad ciptaannya. Syair dan lirik lagu tersebut berbunyi sbb :
Kiranya Allah SWT menjadikan semua ini sebagai pembuka-pembuka pintu-pintu kebaikan, kemaslahatan dan keberkahan. Amin Ya Robbal ’Alamin.

Oleh: darmawanachmad | 27 Februari 2010

Dunia Pasar Modal

MENGENAL DUNIA PASAR MODAL

Pasar Modal
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) atau modal sendiri (saham).

Manfaat Pasar Modal
• Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha.
• Sebagai wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
• Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
• Penyebaran kepemilikan, keterbukaan & profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
• Menciptakan lapangan kerja profesi yang menarik.
• Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan informasi, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
• Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.
• Pengelolaan perusahaan yang profesional.
• Sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan (emiten).

Jenis-jenis Pasar Modal
1. Pasar Perdana. Adalah pasar pertama kali sekuritas dijual ke publik)
Kegiatan Pasar Perdana:
• Initial Public Offering (IPO). Penawaran umum awal yang dilakukan oleh penjamin emisi.
• Minta persetujuan dari BAPEPAM.
• Public offering (penawaran sekuritas perusahaan ke masyarakat).
• Right Offering (penawaran sebagian saham pemegang saham atas dasar pro rata basis).
• Private Placement (penjualan sekuritas baru secara langsung dengan memilih kelompok investor tanpa melalui registrasi BAPEPAM).
• Underwriting (penjamin emisi).
• Underwriting Syndicate (sindikat penjamin emisi).
• Investment Banker (intermediasi keuangan yang membeli sekuritas baru dari
emiten dan menjualnya kembali ke publik).
• Selling Group (kelompok penjualan).

2. Pasar Sekunder (reguler). Adalah pasar di mana perdagangan efek dilakukan oleh Anggota Bursa yang ingin menjual atau membeli efek yang penyelesaiannya dilakukan pada hari T+4.

Karakteristik Pasar Sekunder:
• Sistem tawar menawar secara terus menerus (continuous auction).
• Satuan perdagangan minimal 500 saham ( 1 lot) khusus emiten perbankan 5.000 saham (1 lot).
• Fraksi harga atau tawar menawar dilakukan dengan pergerakan harga ke atas ke bawah.
• Transaksi yang terjadi berdasarkan prioritas harga dan waktu.
• Memiliki tempat perdagangan saham yang terorganisir (organized securities exchanges).

3. Pasar Non Reguler (transaksi OTC yang dibuat oleh anggota bursa yang terdaftar di bursa efek atau organisasi bursa lainnya)
Karakteristik Pasar OTC:
• Sistem perdagangan dilakukan dengan negosiasi antara pembeli dengan penjual.
• Perdagangan dilakukan dalam jumlah besar atau blok (block sale) dengan volume perdagangan minimal 400 lot (200.000 saham).
• Perdagangan odd lot dengan volume perdagangan kurang dari 1 lot (500 lembar)
• Perdagangan tutup sendiri (crossing) yaitu transaksi jual/beli yang dilakukan satu pialang dalam jumlah dan harga yang sama.

4. Pasar Tunai (sistem negosiasi berdasarkan pembayaran tunai dan diciptakan untuk pialang yang gagal memenuhi kewajiban menyelesaikan transaksi pada pasar reguler atau non-reguler.

5. Pasar Segera: Merupakan pasar perdagangan efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli efek yang penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa berikutnya setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+1).

Saham (Stock)
Saham adalah surat tanda kepemilikan suatu perusahaan.

Klasifikasi Saham
1. Saham Biasa (Common Stock)
Adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen, dan hak atas aktiva perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi.

2. Saham Preferen (Preffered Stocks)
Saham yang memberikan keistimewaan kepada pemegangnya seperti hak:
a. Menerima dividen terlebih dahulu dari pada pemegang saham biasa.
b. Menerima hak distribusi aktiva terlebih dahulu ketika perusahaan dilikuidasi.

Hak Pemegang Saham
1. Hak suara dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan korporasi.
2. Hak mendapatkan bagian dari distribusi laba.
3. Hak membeli saham lebih dahulu ketika perusahaan menawarkan saham baru (preemptive right).
4. Hak mendapatkan bagian ketika perusahaan dilikuidasi.

Jenis-jenis Saham
1. Ditinjau dari hak tagih
– Saham biasa (common stocks). Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak pembagian kekayaan pada waktu likuidasi
– Saham preferen (preferred stocks). Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dengan obligasi, karena bisa menghasilkan dividen secara tetap seperti halnya pendapatan bunga obligasi.

2. Ditinjau dari cara peralihannya
– Saham atas unjuk (bearer stocks). Merupakan saham tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.
– Saham atas nama (registered stocks). Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya, harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangan
– Saham dengan reputasi tinggi (blue-chips stock).
– Saham pendapatan (income stock).
– Saham pertumbuhan (growth stock).
– Saham spekulatif (speculative stock).
– Saham musiman (cyclical stock).

Saham Biasa (Common Stock)
Karakteristik hak pemegang saham biasa:
1. Mendapatkan dividen.
2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham.
3. Memiliki hak residual dalam pembagian aktiva ketika perusahan dilikuidasi.
4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sesuai dengan porsi
yang dimilikinya.
5. Hak mengalihkan kepemilikan saham.

Keuntungan membeli saham biasa
1. Mendapatkan dividen.
2. Mendapatkan capital gain.
3. Mendapat saham bonus (jika ada).

Risiko membeli saham biasa
1. Tidak mendapatkan dividen.
2. Harga jual saham di bawah harga beli (capital loss).
3. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi.
4. Saham di-delist (dihapus) dari Bursa (delisting).
5. Saham di-suspend (ditangguhkan perdagangannya) dari Bursa.

Saham Preferen (Preffered Stock)
Saham preferen merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Artinya selain memiliki karakteristik seperti obligasi, saham preferen juga memiliki karakteristik saham biasa. Sama dengan obligasi, saham preferen memberikan hasil yang tetap kepada pemegangnya.

1. Prioritas saham preferen
• Prioritas pembayaran (didahulukan dalam penerimaan dividen).
• Pemodal mendapatkan dividen tetap setiap tahunnya.
• Mendapatkan hak kumulatif untuk menerima dividen yang belum dibayar tahun-tahun sebelumnya.
• Convertible preferred stock; pemodal berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa.
• Adjustable dividend: pemodal mendapat prioritas pembayaran dividennya menyesuaikan dengan saham biasa.

2. Risiko saham preferen
• Dalam situasi di mana emiten bangkrut (pailit) dan harus melakukan likuidasi, maka hak pemegang saham preferen dalam pembayaran hasil likuidasi urutannya berada di bawah pemegang obligasi.
• Saham preferen yang memberikan dividen tetap, biasanya harganya tidak berubah. Sekalipun perusahaan penerbitnya bisa mencetak laba yang besar. Dengan demikian, pemegang saham preferen yang memberikan dividen tetap tidak akan mendapat penghasilan dari capital gain.

3. Macam saham-saham preferen
a. Nonparticipating preferred stocks; Preferensi atau keistimewaan dividen pemegang saham preferen dibatasi untuk sejumlah tertentu.
b. Participating preferred stocks; Saham preferen mungkin menerima tambahan dividen jika kondisi tertentu dimungkinkan.
c. Cummulative preferred stocks; Saham preferen mungkin berisi provisi tertentu jika dividen preferen reguler tidak dijanjikan (telah berlalu) oleh pemegang saham. Provisi ini umumnya melarang pembayaran jumlah tertentu dividen saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Saham preferen seperti ini disebut saham preferen kumulatif dalam in arrears.
d. Noncummulative preferred stocks. Saham preferen yang tidak memiliki kumulatif disebut dengan saham preferen nonkumulatif.
e. Callable preferred stocks; Saham preferen dalam kondisi tertentu dapat ditebus.

Sertifikat Saham (Certified of Stock)
Saham yang dikeluarkan korporasi biasanya dalam bentuk sertifikat saham yang berisi:
1. Nilai par dari saham.
2. Nama pemegang saham.
3. Jumlah saham yang dimiliki.

Saham Beredar (Outstanding stock)
Adalah sisa saham yang masih berada ditangan pemegang saham.

Saham Treasuri (Treasury Stock)
Adalah saham beredar yang dibeli kembali oleh perusahaan.(penjelasan lebih jauh lihat Treasury Stock).

Saham Tanpa Nilai Pari (No-par stock)
Saham dikeluarkan tanpa pari disebut dengan saham tanpa nilai pari.

Saham Diskon (Discount on Stock)
Saham dikeluarkan dengan diskon apabila harga jual saham lebih rendah daripada harga pari.

Saham Premium (Premium on Stock)
Saham dikeluarkan dengan premiun apabila harga jual saham lebih tinggi daripada harga pari.

Dividen Saham (Stock Dividend)
Adalah distribusi secara pro rata sebagian saham perusahaan kepada pemegang saham. Dividen saham berbeda dengan dividen kas yaitu tidak ada distribusi kas kepada pemegang saham.

Saham, Split (Stock Split)
Perusahaan kadang-kadang membutuhkan penambahan saham untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Salah satu cara peningkatan jumlah saham adalah dengan cara memecah saham (stock split). Pemecahan saham ini tidak mengurangi nilai buku saham, satu-satunya perubahan adalah pertambahan jumlah lembar saham. Misalnya PT Faizah Irliati mengumumkan pemecahan saham di mana tiap satu lembar saham dipecah menjadi dua lembar. Dengan pemecahan ini, pemegang saham akan menerima 2 lembar saham untuk setiap 1 lembar saham yang dimiliki. Karena jumlah lembar sahamnya bertambah dua kali lipat maka harga pokok per saham turun menjadi setengah harga pokok mula-mual
Pemegang Saham (Stockholder’s)
Adalah pemilik perusahaan dengan beberapa hak seperti, hak suara, hak mendapat dividen, hak mendapat bagian ketika likuidasi, dan lain sebagainya.

Pasar Saham (Capital Market)
Suatu tempat bisnis yang diorganisir dengan tujuan untuk menyediakan order dan pasar yang efisien untuk perdagangan saham dan sekuritas lain.

Ekuitas Pemegang Saham (Stockholder’s Equity)
Klaim residual di mana pemegang saham memiliki hak terhadap asset perusahaan, dihitung dengan mengurangkan nilai total aktiva dengan total kewajiban, juga dikenal dengan net worth.

Simbol Saham (Stock Symbol)
Sistem identifikasi khusus yang diberikan kepada saham untuk memudahkan saham diperdagangkan di bursa efek dan untuk tujuan pelaporan. Beberapa simbol seperti Telkom simbolnya TLKM, Miwon Indonesia simbolnya MWON dan Hero supermarket simbolnya HERO.

Analisis Investasi Saham (Analysis on Invesment Stock)
Analisis rasio yang sering digunakan dalam menganalisis saham adalah, PE Ratio, Dividend Yield, dan Book Value Per Share of Common Stock.

Nilai Buku Saham (Book Value)
Adalah jumlah ekuitas pemilik atas buku perusahaan untuk masing-masing klasifikasi saham. Jika perusahaan memiliki saham beredar, maka nilai buku perusahaan dihitung dengan membagi total ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham beredar. Contoh, suatu perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham (tanpa saham preferen) Rp 180.000.000 dan 5.000 saham biasa beredar memiliki nilai buku Rp 36.000 per saham atau Rp 180.000.000 / 5.000 lembar.

Initial Public Offering (IPO) Saham
Adalah sebagian saham biasa perusahaan yang dijual pertama kali ke publik.

Nilai Likuidasi Saham (Liquidation Value)
Adalah jumlah saham yang disetujui oleh perusahaan untuk dibayarkan kepada pemegang saham preferen per lembar saham ketika perusahaan dilikuidasi. Jika terdapat dividend in arrear maka jumlahnya ditambahkan ke nilai likuidasi untuk menentukan pembayaran ke pemegang saham preferen ketika perusahaan dilikuidasi.

Nilai Pasar Saham (Stock Market Value)
Nilai pasar atau harga pasar saham adalah harga sekarang dari suatu saham yang dapat dibeli atau dijual oleh seseorang/investor. Harga pasar suatu saham dipengaruhi berbagai faktor antara lain laba bersih, posisi keuangan perusahaan dan prospek ke depan dan kondisi ekonomi keseluruhan.

Penghentian Saham (Retired Stock)
Suatu perusahaan ada kemungkinan membeli kembali sahamnya (treasury stock) dan menghentikan peredarannya dengan menghapus sertifikat sahamnya. Penghentian saham preferen lebih sering daripada penghentian saham biasa, karena perusahaan ingin menghindari pembayaran dividen saham preferen. Suatu saham yang telah dihentikan peredarannya tidak diijinkan diterbitkan lagi.

Security tergantung kepada kegunaannya:
a. Suatu jaminan bahwa obligasi akan dipenuhi atau dilunasi;
b. Mempertahankan diri dari kegagalan keuangan; independensi keuangan;
c. Kekayaaan yang kreditor dapat klaim karena gagal bayar (default)-nya obligasi; atau suatu janji formal untuk menerima bunga atas dividen atau dividen dari obligasi dan saham.
Security Stock sama dengan Safety Stock.
Segment Revenue
Adalah pendapatan segmen, termasuk pendapatan intersegment yang secara langsung dialokasikan ke segmen. Termasuk pendapatan bunga dan pendapatan dividen yang terkait dengan gain.

Sekuritas (Security)
Sekuritas adalah surat berharga seperti saham dan obligasi yang boleh diperdagangkan di pasar modal atau di luar pasar modal.

Sekuritas Tersedia untuk Dijual (Available for Sale Security)
Sekuritas ini bisa berbentuk utang atau berbentuk ekuitas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dipegang sampai jatuh tempo atau ekuitas yang diperdagangkan di pasar modal. Sekuritas ini termasuk investasi jangka pendek yang diharapkan dapat dijual dalam waktu satu tahun atau kurang. Sekuritas ini dilaporkan dengan nilai pasarnya di neraca. Perbedaan antara harga pasar dengan harga pokoknya disebut dengan unrealized holding gain or loss.

Sekuritas Dipegang Sampai Jatuh Tempo (Held to Maturities Securities)
Adalah sekuritas utang yang dipegang oleh pembeli sampai jatuh tempo. Sekuritas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dicatat dengan harga perolehannya dan dilaporkan sebagai investasi jangka pendek pada neraca.

Sekuritas Utang (Debt Security)
Adalah utang jangka pendek yang memperlihatkan keterkaitan antara kreditor dengan entitas yang mengeluarkan sekuritas dan individu atau entitas yang memegang sekuritas. Sekuritas utang yang dikeluarkan perusahaan adalah obligasi dan sekuritas utang yang dikeluarkan pemerintah adalah surat utang negara.

Sekuritas Modal (Equity Security)
Sekuritas modal adalah wakil kepemilikan dalam suatu bisnis. Contoh paling umum dari sekuritas ini adalah saham biasa perusahaan.

Sekuritas Perdagangan (Trading Security)
Sekuritas ini bisa dalam bentuk utang (debt) atau modal (equity) yang mana manajemen bermaksud memperdagangkannya untuk mencari keuntungan.

OBLIGASI
Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Jenis Obligasi
Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu :
1) Dilihat dari sisi penerbit :
a) Corporate Bonds : obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta.
b) Government Bonds : obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
c) Municipal Bond : obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (public utility).
2) Dilihat dari sistem pembayaran bunga :
a) Zero Coupon Bonds : obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.
b) Coupon Bonds : obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.
c) Fixed Coupon Bonds : obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.
d) Floating Coupon Bonds : obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.

3) Dilihat dari hak penukaran / opsi :
a) Convertible Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.
b) Exchangeable Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.
c) Callable Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
d) Putable Bonds : obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
4) Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya
a) Secured Bonds : obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini, termasuk didalamnya adalah:
– Guaranteed Bonds : Obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin denan penangguangan dari pihak ketiga
– Mortgage Bonds : obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap.
– Collateral Trust Bonds : obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.
b) Unsecured Bonds : obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.
5) Dilihat dari segi nilai nominal
a. Konvensional Bonds : obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot.
b. Retail Bonds : obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.
6) Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil :
a. Konvensional Bonds : obligasi yang diperhitungan dengan menggunakan sistem kupon bunga.
b. Syariah Bonds : obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu:
– Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.
– Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan

Karakteristik Obligasi :
• Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.

• Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.

• Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi Kupon / bunga nya.

• Penerbit / Emiten (Issuer) Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia.

Harga Obligasi :
Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai nominal.
Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu:
• Par (nilai Pari) : Harga Obligasi sama dengan nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 juta = Rp 50 juta.
• at premium (dengan Premi) : Harga Obligasi lebih besar dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta
• at discount (dengan Discount) : Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta.
Yield Obligasi :
Pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi, sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima.

Ada 2 (dua) istilah dalam penentuan yield yaitu current yield dan yield to maturity.
• Currrent yield adalah yield yang dihitung berdasrkan jumlah kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga obligasi tersebut.
Current yield = bunga tahunan/harga obligasi

Contoh:
Jika obligasi PT XYZ memberikan kupon kepada pemegangnya sebesar 17% per tahun sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98% untuk nilai nominal Rp 1.000.000.000, maka:

Current Yield = Rp 170.000.000 atau 17%
Rp 980.000.000 98%

= 17.34%

Sementara itu yiled to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Formula YTM yang seringkali digunakan oleh para pelaku adalah YTM approximation atau pendekatan nilai YTM, sebagai berikut:

YTM approximation = C + R – P
n x 100%
R + P
2
Keterangan:
C = kupon
n = periode waktu yang tersisa (tahun)
R = redemption value (Nilai Tebusan)
P = harga pembelian (purchase value)

Contoh:
Obligasi XYZ dibeli pada 5 September 2003 dengan harga 94.25% memiliki kupon sebesar 16% dibayar setiap 3 bulan sekali dan jatuh tempo pada 12 juli 2007. Berapakah besar YTM approximationnya ?
C = 16%
n = 3 tahun 10 bulan 7 hari = 3.853 tahun
P = 94.25%
R = 100%

YTM approximation = 16 + 100 – 94.25
3.853
= 100 + 94.25
2
= 18.01 %

DERIVATIF & KETENTUAN PRAKTEK DI PASAR MODAL INDONESIA
I. MENGENAL PASAR MODAL
1. Pengertian Pasar Modal
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Lembaga Penunjang Pasar Modal
a. Bursa Efek
DBursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Pengertian ini mencakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak mencakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan Efek.
b. Biro Administrasi Efek.
Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
c. Kustodian.
Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kegiatan usaha sebagai Kustodian tersebut dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam.
d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. Saat ini dilakukan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
e. Bank Kustodian
Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa Penitipan Kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan Efek. Penitipan Kolektif yang dimaksud disini adalah jasa penitipan atas Efek yang dimilki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
f. Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, yaitu kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek, yaitu Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan system dan atau sarana Bursa Efek menurut peraturan Bursa Efek, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek. Saat ini dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
g. Wali Amanat.
Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Efek bersifat utang. Bank Umum yang akan bertindak sebagi Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat.
h. Pemeringkat Efek.
Perusahaan Pemeringkat Efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi surat utang (debt securities), seperti obligasi dan commercial paper. Sampai saat ini, Bapepam telah memberikan izin usaha kepada dua Perusahaan Pemeringkat Efek yaitu PT Pefindo dan PT Kasnic Duff & Phelps Credit Rating Indonesia.
3. Profesi Penunjang Pasar Modal
a. Akuntan Publik
Akuntan Publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Akuntan.
b. Konsultan Hukum.
Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Konsultan Hukum.
c. Penilai.
Penilai adalah Pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan. Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Penilai.
d. Penasihat Investasi.
Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
e. Notaris.
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Anggaran dasar dan Akta Perubahan Anggaran Dasar termasuk pembuatan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Agen Penjual dan perjanjian lain yang diperlukan. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Notaris.
4. Pelaku Pasar Modal
a. Perusahaan Efek.
Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
1) Penjamin Emisi Efek.
Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
2) Perantara Pedagang Efek.
Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
3) Manajer Investasi.
Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Emiten.
Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. Sedangkan Penawaran Umum yang dimaksud disini adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
c. Perusahaan Publik.
Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
d. Investor atau Pemodal
Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkam modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor perorangan dan kelembagaan.
II. INSTRUMEN ATAU PRODUK PASAR MODAL
Instrumen atau produk yang diperdagangkan di Pasar Modal disebut dengan Efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Yang dimaksud dengan “derivatif dari Efek” adalah turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran.
Yang dimaksud dengan “opsi” dalam penjelasan angka ini adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
Yang dimaksud dengan “waran” dalam penjelasan angka ini adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.
Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek
1. Saham (Stocks)
Saham pada dasarnya adalah bukti pemilikan atas suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Setiap unit usaha berbentuk PT wajib memiliki saham. Anggaran dasar sebuah PT menetapkan modal dasar (authorized capital) perusahaan dengan ketentuan tidak boleh lebih kecil dari Rp 20 juta. Pada saat pengesahan pendirian PT, sekurang-kurangya 25% dari modal dasar, yang ditetapkan dalam anggaran dasar tersebut, telah disetor penuh. Bukti penyetoran itulah yang disebut saham. Umumnya, saham-saham itu memiliki nilai nominal yang berfungsi antara lain sebagai nilai minimum penyetoran dan porsi pemilikan terhadap perusahaan. Jadi, kalau PT A memiliki 10 juta saham yang telah disetor penuh, dan Anda memiliki 10.000 di antaranya, artinya Anda memiliki klaim sebesar satu per mil terhadap aktiva dan utang perusahaan. Karakteristik yuridis pemegang saham, bisa digambarkan dengan tiga kata berikut:
 limited risk, berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkannya ke dalam perusahaan.
 ultimate control, bermakna pemegang sahamlah yang (secara kolektif) menetapkan tujuan dan arah perusahaan, dan
 residual claim, menunjukkan posisi para pemegang saham sebagai orang terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk dividen) dan sisa aset dalam likuidasi, yaitu setelah hak-hak para kreditur terpenuhi semuanya.
Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengharuskan semua saham memiliki hak suara, apalagi pada Perusahaan Publik. Namun, dalam praktek, karena pemegang saham publik itu jumlahnya bisa ratusan ribu, pelaksanaan hak suara ini sering dilaksanakan dengan mekanisme proxy. Anda tentu bisa membayangkan bagaimana jadinya bila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebuah perusahaan publik dihadiri ratusan ribu pemegang saham. Di Amerika Serikat, saham preferen (preferred stock) biasanya tidak memiliki hak suara. Karena itu, saham preferen di sana umumnya bersifat kumulatif. Sedangkan untuk yang disebut belakangan, Anda bisa meminta bantuan pialang atau agen untuk membantu menghitung yield-nya.
a. Saham Biasa (Common Stocks)
Di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa (common stock) adalah yang paling dikenal masyarakat. Di antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik, baik bagi pemodal maupun bagi emiten. Apakah Saham itu? Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah, selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapat slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Bila kita membeli saham, maka kita akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa kita memiliki perusahaan penerbit saham tersebut.
b. Saham Preferen (Preferred Stocks)
Saham Preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu: mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar dividen. Sedangkan persamaan antara saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga hal: ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya; dividennya tetap selama masa berlaku (hidup) dari saham; memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa. Oleh karena saham preferen diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu akan bersaing dengan obligasi di pasar. Walaupun demikian, obligasi perusahaan menduduki tempat yang lebih senior dibanding dengan saham preferen.
Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh pemodal dengan membeli atau memiliki saham:
1) Dividend
Yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Umumnya, dividen merupakan salah satu daya tarik bagi pemegang saham dengan orientasi jangka panjang seperti misalnya pemodal institusi atau dana pensiun dan lain-lain. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai (cash devidend) dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham – atau dapat pula berupa dividen saham (stock devidend) yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
2) Capital Gain.
Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya seorang pemodal membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga per saham Rp 3.500 yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui capital gain. Misalnya seorang pemodal membeli saham pada pagi hari dan kemudian menjualnya lagi pada siang hari jika saham mengalami kenaikan. Saham dikenal dengan karakteristik high risk – high return. Artinya saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi. Saham memungkinkan pemodal untuk mendapatkan return atau keuntungan (capital gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, seiring dengan berfluktuasinya harga saham, maka saham juga dapat membuat pemodal mengalami kerugian besar dalam waktu singkat.
Risiko-risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan sahamnya:
(a) Tidak Mendapat Dividen.
Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dengan demikian potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut.
(b) Capital Loss.
Dalam aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan capital gain alias keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. Dengan demikian seorang pemodal mengalami capital loss. Misalnya seorang pemodal memiliki saham Indosat (ISAT) dengan harga beli Rp 9.000 namun beberapa waktu kemudian dijual dengan harga per saham Rp 8.000,- yang berarti pemodal tersebut mengalami capital loss Rp 1.000 untuk setiap saham yang dijual. Dalam jual beli saham, terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang makin besar seiring dengan terus menurunnya harga saham, maka seorang investor rela menjual saham dengan harga rendah. Istilah ini dikenal dengan istilah cut loss. Disamping risiko diatas, seorang pemegang saham juga masih dihadapkan dengan potensi risiko lainnya yaitu:
(c) Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi
Jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan berdampak secara langsung kepada saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, maka jika suatu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari Bursa atau di-delist. Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah dibanding kreditur atau pemegang obligasi, artinya setelah semua aset perusahaan tersebut dijual, terlebih dahulu dibagikan kepada para kreditur atau pemegang obligasi, dan jika masih terdapat sisa, baru dibagikan kepada para pemegang saham.
(d) Saham dihapuscatatkan dari Bursa Efek (Delisting)
Risiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan di Bursa Efek alias di-delist. Suatu saham perusahaan di-delist dari Bursa umumnya karena kinerja yang buruk misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek di Bursa (akan dijelaskan lebih detail pada bagian lain). Saham yang telah didelist tentu saja tidak lagi diperdagangkan di Bursa, namun tetap dapat diperdagangkan di Luar Bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual biasanya dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya.
2. Obligasi (Bond)
Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yg telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yg terutang. Pada umumnya, instrumen ini memberikan bunga yang tetap secara periodik. Bila bunga dalam sistem ekonomi menurun, nilai obligasi naik;dan sebaliknya jika bunga meningkat, nilai obligasi turun.
Banyak sekali perbedaan antara saham dan obligasi. Yang satu bukti pemilikan, dan yang lainnya merupakan bukti utang. Salah satu perbedaan itu adalah aspek jatuh temponya: obligasi walaupun jangka panjang, tetap ada jatuh temponya (kecuali perpectual bonds yang kini hampir musnah), sedangkan saham tidak memiliki jatuh tempo.
Varian jenis-jenis obligasi nyaris tak terbatas. Rumpun aktiva keuangan yang bernama obligasi bisa dikelompokkan berdasar tipe emiten, berdasar maturity atau masa jatuh temponya, berdasar agunan, berdasar ada atau tidaknya indeksasi pelunasan, berdasarkan variasi penetapan tingkat bunga, berdasarkan ada atau tidaknya hak penukaran atau konversi, dan seterusnya. Di pasar modal Indonesia, saat ini, diperdagangkan dua jenis obligasi, yaitu: obligasi biasa dan konversi. Tapi, dalam kelompok obligasi biasa terdapat variasi yang cukup kaya, yaitu: obligasi yang diterbitkan oleh BUMN dan perusahaan swasta; obligasi yang memiliki tingkat bunga tetap dan mengambang; obligasi yang memiliki agunan atau penanggung dan yang tidak; dan seterusnya.
Bagi pemodal, dua hal saja yang penting diperhatikan, yaitu tingkat risiko dan potensi keuntungan. Untuk yang pertama bisa digunakan peringkat obligasi tersebut sebagai acuan.
Berkaitan dengan perdagangan obligasi, dikenal istilah-istilah berikut:
• Face value atau nilai pari, menunjukkan besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan.
• Jatuh tempo, merupakan tanggal ditetapkannya emiten obligasi harus membayar kembali uang yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli obligasi. Jumlah uang yang harus dibayar sama besarnya dengan nilai pari obligasi. Tanggal jatuh tempo tersebut tercantum dalam sertifikat obligasi.
• Bunga atau kupon, merupakan pendapatan (yield) yang diperoleh pemegang obligasi, yang mana periode waktu pembayarannya dapat berbeda-beda misalnya ada yang membayar sekali dalam tiga bulan, enam bulan atau sekali dalam setahun.
Dalam melakukan investasi dengan membeli obligasi, investor wajib mengerti dan menyadari benar mengenai manfaat dan risiko yang terkandung dalam instrumen obligasi.
a. Manfaat Obligasi
Obligasi dikenal sebagai Fixed Income Securities atau surat berharga yang memberikan pendapatan tetap, yaitu berupa bunga atau kupon yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap (misalnya sebesar 16% per tahun) pada waktu yang telah ditetapkan, misalnya setiap 3 bulan, 6 bulan atau satu tahun sekali. Obligasi juga mengenal penghasilan dari capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.
b. Risiko Obligasi
Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi adalah sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian karena harga obligasi akan turun. Di samping risiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, pemegang obligasi juga menghadapi risiko callability, pelunasan sebelum jatuh tempo. Betapa menguntungkannya bila kita memiliki obligasi yang membayar bunga tetap di saat suku bunga menurun. Namun sayangnya keuntungan seperti ini tidak selamanya bisa dinikmati. Banyak obligasi yang telah dikeluarkan oleh emiten, bisa ditarik kembali sebelum tiba saat jatuh tempo.
3. Obligasi Konversi (Convertible Bond)
Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya, memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki nilai pari. Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa setelah 1 Januari 2006. Persyaratan ini tidak sama diantara obligasi konversi yang satu dengan yang lainnya. Obligasi konversi (convertible bond), sudah dikenal di pasar modal Indonesia. Untuk kalangan emiten swasta, sebenarnya obligasi konversi lebih dulu populer daripada obligasi. Kecenderungan melakukan emisi obligasi baru menunjukkan aktivitas yang meningkat sejak tahun 1992, sedang obligasi konversi sudah memasuki pasar menjelang akhir tahun 1990.
4. Reksa Dana (Mutual Funds)
Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dilihat dari asal kata-nya, Reksa Dana berasal dari kosa kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti kumpulan uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai “kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan”. Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksa Dana, antara lain:
a. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam Efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portfolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak tidak memiliki dana besar. Dengan Reksa Dana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi.
b. Reksa Dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut.
c. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksa Dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.
Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:
a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.
Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut.
b. Risiko Likuiditas
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.
c. Risiko Wanprestasi
Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.
Dilihat dari bentuknya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:
a. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (Corporate Type)
Dalam bentuk Reksa Dana ini, perusahaan penerbit Reksa Dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut di investasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Reksa Dana bentuk Perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi Reksa Dana Perseroan yang tertutup dan Reksa Dana Perseroan yang terbuka. Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1) Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT).
2) Pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk.
3) Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.
b. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Contractual Type)
Reksa Dana bentuk ini, merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan Reksa Dana yang berbentuk Perseroan. Bentuk ini bercirikan:
1) Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif.
2) Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.
5. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt)
Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Bapepam telah mengeluarkan peraturan tentang SPEI ini, namun sampai saat ini belum ada perusahaan yang menerbitkan Efek jenis ini di Indonesia.

DERIVATIF
Pengertian Derivatif
Derivatif adalah sebuah istilah portofolio yang mengaitkan suatu kenaikan jumlah produk dan jenis-jenis produk dengan seperangkat penggunaan yang semakin membingungkan. Kelompok-kelompok orisinil dari produk yang dianggap sebagai derivatif telah diperluas untuk mencakup: jenis produk baru, klasifikasi produk baru, pasar-pasar baru, para pengguna baru, dan bentuk risiko baru. Dua klasifikasi terbesar dari derivatif adalah derivatif berbasis forward (forward-based derivatives) dan derivatif berbasis option (options-based derivatives). Sebenarnya masih banyak klasifikasi lainnya, yang mencakup strip dan mortgage-backed securities, tetapi yang terkenal adalah dua klasifikasi utama tersebut di atas.
Pengertian Transaksi Derivatif
Suatu transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties (pihak-pihak yang saling berhubungan). Dalam istilah umum, transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada – diturunkan dari – nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Saat ini, transaksi derivatif terdiri dari sejumlah acuan pokok (underlying) yaitu suku bunga (interest rate), kurs tukar (currency), komoditas (commodity), ekuitas (equity) dan indeks (index) lainnya. Mayoritas transaksi derivatif adalah produk-produk Over the Counter (OTC) yaitu kontrak-kontrak yang dapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan langsung kepada pengguna akhir, sebagai lawan dari kontrak-kontrak yang telah distandarisasi (futures) dan diperjualbelikan di bursa. Menurut para dealer dan pengguna akhir (end user) fungsi dari suatu transaksi derivatif adalah untuk melindungi nilai (hedging) beberapa jenis risiko tertentu.
Alasan penggunaan derivatif, antara lain:
Peralatan untuk mengelola risiko;
Pencarian untuk hasil yang lebih besar;
Biaya pendanaan yang lebih rendah;
Kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah dan sangat bervariasi dari sekelompok pengguna;
Hedging risiko-risiko saat ini dan masa datang;
Mengambil posisi-posisi risiko pasar;
Memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar.
Pelaku Transaksi Derivatif:
Pengguna Akhir (End Users)
Berdasarkan Laporan G-30 tahun 1993, sebagian besar pengguna akhir derivatif yaitu sekitar 80% adalah perusahaan-perusahaan, disamping badan-badan pemerintah dan sektor publik. Alasan-alasan yang mendorong pengguna akhir menggunakan instrumen derivatif adalah:
Untuk sarana lindung nilai (hedging);
Memperoleh biaya dana yang lebih rendah;
Mempertinggi keuntungan;
Untuk mendiversifikasikan sumber-sumber dana;
Untuk mencerminkan pandangan-pandangan pasar melalui posisi yang diambil.
Pialang (Dealer)
Terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang bertindak sebagai pialang. Fungsi dari dealer antara lain:
Menjaga likuiditas dan terus menerus tersedianya transaksi;
Memenuhi permintaan pengguna akhir dengan segera;
Memberikan kemampuan untuk mempertinggi likuiditas pasar dan efisiensi harga.
Sejarah Perkembangan Derivatif di Dunia
Pasar Derivatif dimulai sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat. Pada masa itu bursa financial futures dunia seluruhnya berbasis di Amerika Serikat dimana pada awalnya semua produk derivatif diperdagangkan di bursa. Chicago Board of Trade (CBOT) dan Chicago Mercantile Exchange (CME) adalah bursa financial futures yang pertama dan sampai sekarang tetap merupakan pusat perdagangan derivatif tunggal terbesar. Bila digabung dengan New York Mercantile Exchange (NYME), CBOT dan CME sampai beberapa tahun terakhir ini telah menguasai sekitar 90% dari semua produk derivatif yang diperdagangkan. Namun saat ini hanya setengahnya yang diperjualbelikan di Amerika Serikat. Perkembangan London Internasional Futures and Options Exchange (LIFFE) dan bursa-bursa di Eropa lainnya seperti Matif di Paris dan Deutsche Terminborse (DTB) di Frankfurt ditambah dengan ekspansi di Tokyo, Hong Kong dan Singapura telah menyebarluaskan pengaruh derivatif ke seluruh dunia. Pangsa pasar derivatif dunia yang meningkat dengan pesat telah dicapai oleh produk derivatif ini dengan fakta bahwa volume yang diperdagangkan terus-menerus membesar di Amerika Serikat.
Sementara itu, transaksi perdagangan derivatif di bursa Euronext per September 2003 meningkat 26% dibandingkan dengan volume transaksi pada bulan September 2002. Bursa Euronext merupakan gabungan dari bursa-bursa derivatif di Eropa yang beranggotakan bursa derivatif Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris dan London. Berdasarkan data LIFFE, Euronext mencatatkan volume perdagangan derivatif sebanyak 73,8 juta kontrak futures maupun options pada bulan September 2003. Sedangkan sepanjang bulan Januari-September 2003, Euronext membukukan transaksi perdagangan derivatif sebanyak 532 juta kontrak futures dan options dengan rata-rata sekitar 2,7 juta kontrak per hari.

INSTRUMEN DERIVATIF DI PASAR MODAL
Derivatif terdiri dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lain yang disebut “underlying”. Ada beberapa macam instrument derivatif di Indonesia, seperti Bukti Right, Waran, dan Kontrak Berjangka. Derivatif merupakan instrumen yang sangat berisiko jika tidak dipergunakan secara hati-hati.
1. Bukti Right
a. Definisi
Sesuai dengan undang-undang Pasar Modal, Bukti Right didefinisikan sebagai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas (Right Issue), dimana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti Right juga dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder selama periode tertentu. Apabila pemegang saham tidak menukar Bukti Right tersebut maka akan terjadi dilusi pada kepemilikan atau jumlah saham yang dimiliki akan berkurang secara proporsional terhadap jumlah total saham yang diterbitkan perusahaan.
b. Manfaat Bukti Right:
Investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menukarkan Bukti Right yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dengan membeli saham baru dengan harga yang lebih murah.
Contoh: Jika seorang investor membeli Bukti Right di Pasar Sekunder pada harga Rp 200, dengan harga pelaksanaan (exercise price) Rp 1.500. Pada tanggal pelaksanaan harga saham perusahaan X diasumsikan melonjak hingga Rp 2.000 per lembar. Ia dapat membeli saham PT. X hanya dengan membayar Rp 1.700, yaitu Rp 1.500 (harga pelaksanaan) + Rp 200 (harga Right). Kemudian investor tersebut akan memperoleh keuntungan Rp 300 yang berasal dari Rp 2.000 – Rp 1.700.
Bukti Right dapat diperdagangkan pada Pasar Sekunder, sehingga investor dapat menikmati capital gain, ketika harga jual dari Bukti Right tersebut lebih besar dari harga belinya.
c. Risiko memiliki Bukti Right:
Jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaan, maka investor tidak akan mengkonversikan Bukti Right tersebut, sementara itu investor akan mengalami kerugian atas harga beli Bukti Right.
Contoh: Seorang investor membeli Bukti Right di Pasar Sekunder pada harga Rp 200 dengan harga pelaksanaan Rp 1.500. Kemudian pada periode pelaksanaan, harga saham turun menjadi Rp. 1,200 per saham. Investor tersebut tentunya tidak akan menukarkan Bukti Right yang dimilikinya, karena jika ia melakukannya, maka ia harus membayar Rp 1.700 (Rp 1.500 harga pelaksanaan + Rp 200 harga right). Sementara itu jika ia tidak menukarkan Bukti Right yang dimilikinya, maka ia mengalami kerugian Rp 200 atas harga Right tersebut.
Bukti Right dapat diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor dapat mengalami kerugian (capital loss), ketika harga jual dari Bukti Right tersebut lebih rendah dari harga belinya.
2. Waran (Warrant)
a. Definisi
Waran biasanya melekat pada saham sebagai daya tarik (sweetener) pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Periode perdagangan waran lebih lama dari pada bukti right, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan (option), dimana pemilik waran mepunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan.
b. Manfaat dari Waran:
Pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di Pasar Sekunder dengan menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan.
Contoh: Jika seorang investor membeli waran pada harga Rp 200 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp 1.500, dan pada tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan meningkat menjadi Rp 1.800 per saham, maka ia akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya Rp 1.700 (Rp 1.500 + Rp 200). Jika ia langsung membeli saham perusahaan tersebut di pasar sekunder, ia harus mengeluarkan Rp 1.800 per saham.
Apabila waran diperdagangkan di Bursa, maka pemilik waran mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan (capital gain) yaitu apabila harga jual waran tersebut lebih besar dari harga beli.
c. Risiko memiliki Waran:
Jika harga saham pada periode pelaksanaan (exercise period) jatuh dan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, investor tidak akan menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham perusahaan, sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut.
Contoh: Jika seorang investor membeli waran di Pasar Sekunder dengan harga Rp 200, serta harga pelaksanaan Rp. 1.500. Pada tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan yang bersangkutan turun menjadi Rp 1.200. Jika hal tersebut terjadi, maka investor tidak akan menukarkan waran yang dimilikinya, karena ia harus mengeluarkan Rp 1.700 (Rp 1.500 harga pelaksanaan + Rp 200 harga Waran). Jika ia tidak menukarkan Waran yang dimilikinya maka kerugian yang ditanggung hanya Rp 200, yaitu harga beli waran tersebut.
Karena sifat waran hampir sama dengan saham dan dapat diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran juga dapat mengalami kerugian (capital loss) jika harga beli waran lebih tinggi daripada harga jualnya.

4. Kontrak Berjangka atas Indeks Efek (Index Futures)
a. Definisi:
Adalah kontrak atau perjanjian antara 2 pihak yang mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Obyek yang dipertukarkan disebut “Underlying Asset”.
Setiap pihak sebelum membuka kontrak harus menyetorkan margin awal, dan karena kontrak tersebut memiliki waktu yang terbatas, maka pada saat jatuh tempo posisi kontrak harus ditutup pada berapapun harga yang terjadi bursa. Margin itu sendiri harus berada pada suatu level harga tertentu dan jika margin tersebut turun di bawah level tersebut, yang biasanya diakibatkan kerugian yang sangat besar, lembaga kliring akan meminta investor untuk menambah dananya kembali.
Bagaimanapun, harus diperhatikan bahwa seluruh transaksi pada kontrak berjangka dilakukan di Bursa Efek.
Di Indonesia, saat ini bentuk kontrak berjangka yang tersedia adalah LQ45 Kontrak Berjangka Indeks Efek yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Surabaya.
b. Manfaat Kontrak Berjangka Indeks
1) Instrumen Hedging
Hedging dimaksudkan untuk melindungi nilai investasi sehingga dapat meminimalkan risiko.
Contoh: seorang investor yang memiliki portofolio berencana untuk menjual salah satu sahamnya di masa yang akan datang, tapi dia ingin menentukan pendapatan yang diperolehnya dengan menetapkan harga jual sahamnya saat ini.
Pilihan apa yang tersedia bagi investor? Dia dapat membuka kontrak jual di masa yang akan datang, sehingga berapapun harga yang terbentuk pada saat jatuh tempo, investor tetap akan menjual saham tersebut dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya.
2) Spekulasi
Investor dapat berspekulasi dengan melakukan perdagangan indeks berjangka daripada melakukan transaksi untuk masing-masing saham. Hal ini dimungkinkan karena adanya “leverage”. Dengan “leverage” investor dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga dengan modal yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan jika melakukan transaksi perdagangan masing-masing saham di atas.
3) Arbitrase
Dengan arbitrase, investor dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan antara harga di pasar spot dan pasar berjangka.
c. Risiko Kontrak Berjangka Indeks Efek
Pada saat jatuh tempo, investor harus menutup atau menyelesaikan posisinya, walaupun harga yang terjadi berbeda dengan harapannya, sehingga investor dapat mengalami kerugian yang sangat besar jika dibandingkan dengan modal awalnya.
Apabila investor mengalami kerugian yang besar, maka ia diharuskan untuk menyetor tambahan dana ke lembaga kliring.
5. Opsi (Options)
Opsi adalah suatu kontrak berupa hak tapi bukan suatu kewajiban bagi pembeli kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu kepada penjual kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Sebagai salah satu instrumen turunan atau derivatif di pasar modal, ada beberapa aset yang dapat melandasi opsi tersebut, yaitu saham, obligasi, mata uang, dan juga komoditi.
6. Opsi Saham (Stock Options)
Opsi saham adalah suatu kontrak yang menggunakan saham sebagai aset landasan (underlying). Opsi saham merupakan instrumen turunan atau derivatif karena nilainya diturunkan dari nilai dan karakteristik aset yang melandasinya.
Opsi saham mulai diperdagangkan di Inggris pada abad ke 18 dan di Amerika Serikat pada abad ke 14, walaupun ketika itu belum ada standar dan bentuk opsi, serta belum diatur secara organisasi seperti bursa efek yang dikenal dewasa ini. Pada tahun 1973, Chicago of Options Exchange (CBOE) mulai dengan 16 jenis saham sebagai dasar perdagangan opsi dengan seperangkat ketentuan dalam melakukan perdagangan. Walaupun ada beberapa modifikasi penyesuaian terhadap dimensi teknologi, namun konsep opsi CBOE dipandang sebagai acuan dasar pengembangan perdagangan di beberapa bursa efek sejak dekade 1980-an sampai sekarang.
Perbedaan antara opsi saham dan saham biasa terletak pada kontrak antara pembeli dan penjual. Pembeli akan membayar dalam suatu harga untuk memenuhi hak-hak tertentu dan penjual akan memberikan haknya sebagai imbalan dari harga tersebut. Tidak seperti saham biasa, jumlah opsi yang beredar tergantung pada jumlah pembeli dan penjual yang tertarik untuk menerima dan mengkonversikan haknya.
7. Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)
Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement)/Arus Kas (Cash Flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
8. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
IV. MEKANISME PERDAGANGAN
1. Umum
Melakukan transaksi di pasar modal tidak ada bedanya dengan bertransaksi di pasar-pasar komoditas lainnya. Transaksi akan terjadi apabila ada penjual dan pembeli yang menemukan titik temu dari harga yang diminta dan yang ditawarkan. Misalnya saja, anda ingin memiliki saham A. Tahun ini perusahaan A mengalami penjualan yang cukup tinggi dan membukukan laba yang cukup mengesankan. Yang anda perlu lakukan adalah pergi menghubungi perusahaan investasi dan meminta layanan broker perusahaan tersebut untuk membantu anda. Berikut ini adalah urutan-urutan yang bisa anda ikuti:
a. Anda sebagai klien membuka opening account di perusahaan efek yang dipercaya untuk mengelola dana.
b. Perusahaan efek mencatat nama anda dalam file customer perusahaan dan menyimpannya sebagai data perusahaan.
c. Jika anda ingin melakukan transaksi (beli atau jual), anda tinggal menghubungi broker anda dan beritahukan saham yang anda inginkan, jumlah, beserta harganya.
d. Broker anda, yang selanjutnya akan bertindak sebagai sales person, akan meneruskan order yang anda lakukan (baik beli maupun jual) pada dealer di perusahaan investasi tersebut.
e. Dealer akan menghubungi floor trader atau petugas di bursa untuk memasukkan order yang diinginkan.
f. Saat order (misalnya order beli) yang anda berikan cocok dengan order jual yang ada, maka transaksi berhasil terjadi (done).
g. Floor trader akan mengkonfirmasi transaksi yang telah terjadi kepada dealer perusahaan investasi yang selanjutnya akan meneruskannya kepada broker. Broker akan memberitahukan informasi tersebut kepada anda.
h. Perusahaan investasi anda akan mengirimkan konfirmasi kepada anda yang berisikan detail dari transaksi yang telah terjadi beserta komisi yang harus anda berikan atas jasa broker.
i. Uang yang harus anda berikan apabila melakukan transaksi beli biasanya empat hari setelah transaksi (T+4) dan uang yang akan anda terima jika melakukan transaksi jual adalah dalam kurun waktu T + 6 atau enam hari setelah transaksi.
2. Derivatif
a. Bukti Right
Hampir semua peraturan perdagangan Bukti Right mengikuti prosedur perdagangan Saham.
Pada tanggal pelaksanaan, investor membayarkan sejumlah dana ke emiten melalui Perusahaan Efek, dan sebagai imbalannya, mereka akan menerima sejumlah Saham baru.
b. Waran
Pemegang Waran dapat menukarkan Waran yang dimilikinya menjadi saham biasa dengan membayarkan sejumlah dana ke emiten melalui Perusahaan Efek. Seperti halnya perdagangan Bukti Right, hampir semua peraturan perdagangan Waran, mengikuti prosedur perdagangan Saham.
c. Kontrak Berjangka Indeks Saham (KBIE-LQ 45)
1) Fasilitas Perdagangan
(a) Periode perdagangan di BES sama dengan periode perdagangan saham di BEJ, yang berdasarkan system “tawar menawar” secara elektronik yang beroperasi secara terus menerus selama jam perdagangan.
(b) Perdagangan didukung oleh sistem yang disebut “Futures Automated Trading System (FATS)”, dan dapat dilakukan dari kantor masing-masing Perusahaan Efek, serta didukung oleh sistem Risk Monitoring On Line (RMOL). RMOL ini adalah sistem pelaporan secara langsung, yang memungkinkan investor memonitor posisi kontrak yang masih terbuka serta saldo akhir dari modal investor.

2) Jenis Kontrak:
(a) Kontrak Bulanan, adalah tipe kontrak yang jatuh tempo pada hari Bursa terakhir bulan bersangkutan
(b) Kontrak Dua Bulanan, adalah tipe kontrak yang jatuh tempo pada hari Bursa terakhir bulan berikutnya setelah kontrak bulanan
(c) Kontrak Kuartal, adalah tipe kontrak yang jatuh tempo pada kuartal terdekat setelah kontrak dua bulanan Seperti juga halnya dengan investasi di Saham, investor juga harus membuka rekening di Perusahaan Efek. Untuk setiap kontrak, investor harus menempatkan setoran (margin) awal sejumlah Rp. 3 juta per kontrak. Order dari investor kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem FATS oleh “trader” untuk diproses lebih lanjut. Yang membedakan adalah penyelesaian dalam T+1, bukan T+3 seperti yang berlaku di perdagangan saham di BEJ.
3) Spesifikasi Kontrak Berjangka Indeks LQ45:
(a) Indeks LQ45 dijadikan sebagai dasar atau “underlying” yang dihitung dan diterbitkan oleh Bursa Efek Jakarta.
(b) Setiap indeks poin dikonversikan ke dalam mata uang dengan menggunakan “multiplier”, yang saat ini besarnya Rp. 500,000 untuk setiap poinnya.
(c) Penyelesaian secara tunai (cash settlement)
(d) Penyelesaian T+1
(e) Mekanisme “matching” yang digunakan untuk mempertemukan order adalah berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu.
(f) Hari perdagangan terakhir adalah hari bursa terakhir pada bulan kontrak.
(g) Marjin awal adalah Rp. 3 juta per kontrak terbuka.
(h) Biaya per kontrak saat ini adalah Rp. 50,000 belum termasuk PPN.

V. PERATURAN TENTANG DERIVATIF DI PASAR MODAL
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
4. Peraturan Bapepam No. IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
5. Peraturan Bapepam No. IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
6. Peraturan Bapepam No. IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
7. Peraturan Bapepam No. IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
8. Peraturan Bapepam No. IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
9. Peraturan Bapepam No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Peraturan Bapepam No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
11. Peraturan Bapepam No. IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).
12. Peraturan Bapepam No. IX.C.10 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).
13. Peraturan Bapepam No. V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).
14. Peraturan Bapepam No. IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).
15. Peraturan Perdagangan Bursa Efek.

Jakarta, 21 November 2009

Oleh: darmawanachmad | 27 Februari 2010

Pedoman praktis Tentang Perpajakan

Oleh: darmawanachmad | 27 Februari 2010

PPRODUCT DERIVATIVE

MENSIASATI “KERUGIAN INVESTASI MELALUI PASAR DERIVATIVE”
Darmawan Achmad

Abstract
The deregulation of financial markets has created new investment opportunity, which in turn require the development of new instrument to deal with the increased risk. Institutional investors who are actively engaged in emerging market need to hedge their risks from these cross-border transactions. Agent economic in liberal market who are exposed to change commodity price and interest rate changes require appropriate hedging product to protecting the financial risk them. The instruments that allow market participants to manage risk are known as derivatives product, because they represent contracts whose the end value determined by the price of underlying asset. such as currency, an interest rate, a commodity or a stock. Derivative product traded in organized exchanges or over the counter by derivative dealers.
Keywords: : Derivative Exchange, Forward, Futures, Option and Swap.

Latar belakang.
Kelumpuhan system moneter Bretton Woods awal tahun 70 an telah memacu pergerakan nilai tukar, suku bunga dan harga komiditas yang sangat dramatis. Seba gian besar nilai tukar, baik secara nominal maupun riel mengalami fluktuasi tak karuan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan fundamental ekonomi negara industri maju.
Difisit dalam neraca pembayaran Amerika Serikat mendorong merebaknya spekulasi terhadap US dollar, dan mengalirnya arus kas keluar dalam jumlah besar telah mengatrol tingkat inflasi di belahan negara lain (Salvatore; 1996). Ketidakstabilan yang dipicu oleh volitaliti kurs mata uang domestik terhadap uang asing mengacaukan fleksibilitas dan mekanisme perdagangan internasional yang berimplikasi langsung terhadap perubahan dalam harga komoditas.
Terlepasnya system kurs valas yang dikaitkan dengan standars emas justru memperparah gejolak kurs mata uang di belbagai negara, yang pada akhirnya amat sangat dirasakan oleh kalangan usahawan, pemerintah dan masyarakat. Perubahan dalam suku bunga dan harga komoditas tersebut ternyata tidak serta merta mampu dikendalikan oleh penerapan kebijakan moneter yang bersifat kontraksioner.
Tekanan biaya keuangan ini tidak hanya berdampak terhadap beban sector swasta, tetapi juga ikut mempengaruhi kemampuan meraih laba usaha sekaligus memperberat kelangsungan hidup perusahaan (Bodie; 1996). Perubahan dalam kurs mata uang akan mempersulit daya kompetisi dengan negara-negara lain, kenaikan dalam harga komoditas mengakibatkan perubahan pada biaya input dan perubahan pada tingkat suku bunga akan menambah kesulitan keuangan perusahaan sebagai dampak dari peningkatan beban biaya utang. Kondisi penerimaan pemerintah juga tidak luput dari pengaruh perubahan tersebut, terutama bagi negara berkembang, dimana penurunan dalam nilai ekspor akan memperburuk pendapatan yang diperoleh pihak swasta yang pada akhirnya ikut mempengaruhi tingkat penerimaan negara yang berasal dari pajak. Lebih dari itu, lembaga atau perusahaan yang terikat dengan hutang pihak luar negeri akan menuntut tingkat bunga yang lebih berat karena komposisi jumlah pinjaman tidak sebanding dengan barang yang mereka ekspor.
Sejak akhir tahun 80an dan awal 90an pasar uang menjawab kondisi turbulen ini melalui instrumen pengelolaan resiko perubahan harga dengan pasar derivative, yaitu suatu kontrak dimana penilaian atas investasi dalam suatu asset induknya akan diperhitungkan pada saat jatuh tempo (mata uang, tingkat bunga, komoditas, dan indeks pasar bursa). Bentuk derivative yang paling populer saat itu adalah pengaturan tukar menukar divisa (Swap arrangement). Kendati demikian kontrak derivative pasar futures untuk gandum yang ditangani oleh Dewan Perniagaan Chicago (CBOT) telah pernah terjadi pada tahun 1859, derivative Emas pada tahun 1878 di bursa logam London. kontrak mata uang pada akhir 1968, derivative suku bunga tahun 1971. dan kontrak index bursa saham tahun 1978.(Tsetsekos, 2000)
Konon petani memiliki kepentingan dengan harga yang akan mereka terima dari hasil penjualan gandum dimusim gugur, dan para pemilik penggilingan memiliki kepentingan dengan harga yang harus mereka bayarkan (Brigham 2004). Resiko yang mereka hadapi dapat dikurangi manakala telah menyepakati suatu harga pada awal periode kontrak. Pemilik penggilingan akan memantau ke ladang gandum dan menyepakati kontrak dengan para petani yang mewajibkan mereka mengirimkan butir gandum pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Transaksi model ini membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan karena terkendalinya risiko yang mereka hadapi. Disatu sisi para petani dapat lebih berkonsentrasi dalam perawatan tanamannya tanpa harus mengkhawatirkan tentang harga dimasa depan. Sebaliknya para pemilik penggilingan akan lebih fokus pada operasi pabriknya, dengan demikian kedua belah pihak dapat meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menurunkan biaya operasi melalui proses lindung nilai. Dengan kata lain lindung nilai melalui kontrak futures mampu menurunkan risiko agregat dalam perekonomian.
Rangkaian peristiwa ini telah merabak munculnya pihak perantara, dealer & spekulan guna membantu menstabilisasi pasar dalammenangani perdagangan transaksi futures. Perlu diingat bahwa dalam kontrak futures perubahan sekecil apapun pada nilai aktiva yang menjadi induk investasi, akan mengakibatkan terjadinya perubahan besar pada harga kontrak derivative itu sendiri. Perubahan yang demikian bukan serta merta akibat dari kehadiran lembaga spekulan dan para hedgers, karena kenyataannya tidak menunjukkan hal seperti itu. Spekulan justru mendatangkan tambahan aliran modal dari pemain baru kedalam pasar, sehingga akan cendrung menstabilkan harga. Pada umumnya pasar derivative secara inheren adalah pasar yang tidak stabil, akan tetapi karena terlibatnya para spekulan yang ikut menanggung risiko cukup tinggi telah mendorong pasar derivative menjadi lebih stabil bagi pelaku lindung nilai.
Lindung nilai alami (Natural hedges) merupakan suatu situasi dimana risiko agregat akan dapat dikurangi oleh transaksi derivative terhadap harga komoditas, kurs valas dan suku bunga dengan waktu jatuh tempo yang berbeda. Lindung nilai alami acapkali terjadi ketika futures diperdagangkan antara petani kapas dengan pabrik pemintal benang. penambang tembaga dengan pabrik tembaga, importir dengan perusahaan manufaktur luar negeri dalam konteks kurs valas, perusahaan listrik dan penambang batubara, produsen minyak dengan pengguna minyak. Dengan demikian lindung nilai mampu menurunkan risiko agregat yang implikasinya akan memberikan manfaat pada perkembangan ekonomi (Keown; 1996).
Lindung risiko dapat juga dilakukan terhadap situasi dimana tidak terdapat lindung nilai alami. Lembaga yang menangani kondisi demikian ketika satu pihak ingin mengurangi suatu jenis risiko, dan pihak lain setuju untuk menjual suatu kontrak yang melindungi pihak pertama dari situasi tertentu. Namun perlu dicatat bahwa dalam lindung nilai non simetris ini, risiko pada dasarnya hanya dipindahkan bukan dihilangkan. Pendekatan model ini merupakan ladang usaha perusahaan asuransi dengan menanggulangi jenis risiko tersebut melalui strategi diversifikasi.
Sejak akhir 1980an pasar derivative telah berkembang lebih cepat dibandingkan pasar primer lainnya. Pelopornya antara lain karena perkembangan teknik analisis Model Penetapan Harga Opsi Black-Scholes, komunikasi elektronik yang menjadikan kedua belah pihak lebih mudah melakukan transaksi, serta dampak globalisasi aliran dana antar negara. Variable tersebut dengan sangat dominan telah menempatkan posisi bursa derivatif untuk kepentingan mengurangi risiko nilai tukar yang terbawa oleh arus perdagangan global semakin penting peranannya. Tren perkembangan ini sudah dapat dipastikan akan terus berlanjut, kendati jumlah pemain dalam bursa derivatif belum mengalami peningkatan yang signifikan, paling tidak minat menggunakan instrumen ini untuk kepentingan manajemen risiko akan terus bertambah.
Hal lain yang perlu diketahui bahwa derivative memiliki potensi untuk merugi, karena kesalahan perhitungan kecil sekalipun dapat menyebabkan terjadinya kerugian yang besar.Perhitungannya memang agak sedikit rumit sehingga tidak mudah dipahami oleh kebanyakan investor, konsekwensinya dapat menyebabkan terjadinya kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi dalam intrumen yang tidak begitu kompleks seperti Obligasi dan Reksadana.
Apabila investasi dalam Reksadana beroperasi melalui bantuan bank kustodian, maka transaksi derivative ditangani oleh pialang bursa terorganisir dan diluar bursa, (over the counter) dimana pola operasional dilakukan dengan menghubungkan investor dengan suatu pasar bursa melalui sistem perdagangan elektronik. Masing masing pihak yang memiliki minat untuk membeli/menjual produk yang fluktuatif dalam harga, disediakan forum untuk mengalihkan resiko perubahan harga kepada pihak lain melalui suatu kesepakatan.Jadi peran utama bursa derivative selain akan memudahkan perpindahan resiko antar agen ekonomi melalui mekanisme penawaran, menjaga tingkat kestabilan likwiditas juga menciptakan proses pembentukan harga wajar.
Likwiditas mengacu pada kemampuan membeli/menjual volume besar dari suatu kontrak dalam jangka waktu relatif pendek, tanpa harus merubah kesepakatan harga. Dalam transaksi ini ikut terjadi transfer risiko secara efisien, karena tersedia sejumlah agen yang siap untuk membeli/menjual aktiva tertentu pada tingkat harga berapapun dimasa datang. (tersedia agen yang mau mengalihkan resiko dan agen yang ingin menerima resiko).
Fobozzi (1995) menyimpulkan bahwa pemindahan resiko yang efisien antar pelaku pasar terjadi karena :
a) adanya dukungan arus informasi yang efisien,
b) pengaturan sistem perdagangan yang transparan,
c) alokasi sumber daya yang kompeten dan efisien,
d) prosedur penyelesaian yang dijamin oleh lembaga kliring,
e) teknologi informasi elektronik.
Sedangkan proses pembentukan harga mengacu pada prosedur terciptanya nilai wajar dari suatu asset tertentu baik melalui sistem penawaran dan permintaan maupun atas dasar informasi media yang beredar di bursa berjangka, sehingga jika pada saat yang sama,ada pihak lain diluar bursa yang ingin bertransaksi terhadap suatu aktiva, refleksi pergulatan harga penawaran dan permintaan pasar berjangka dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga wajar dari asset yang mereka miliki. Fenomena ini tentu saja akan mengundang investor lain untuk ikut terlibat, yang pada akhirnya akan medongkrak volume transaksi dan mendukung tercipta pasar yang efisien.
Bursa derivative yang telah berfungsi secara baik, memiliki tugas mempertemukan pihak hedger yang ingin melindungi nilai aktivanya dari resiko kerugian dengan pihak speculator yang bersedia menanggung resiko kemesotan nilai aktiva, sebab untuk tugas itu mereka dibayar. Pembayarannya dapat dalam bentuk premi maupun dalam jenis keuntungan lainnya.
Mengacu pada definisi, bahwa kontrak derivative merupakan suatu pertukaran yang telah terstandardisasi; sehingga tercipta jaminan keamanan dalam transaksi antar pelaku pasar. Dalam aktivitas harian biasanya Investor bertindak sebagai pembeli dari semua penjual dan penjual akan berperan sebagai pelayan dari semua pembeli. Dengan ketentuan bahwa para pembeli & penjual harus mendepositokan dana dalam jumlah tertentu (margin) sebagai jaminan keamanan transaksi, dan nilainya akan terus disesuaikan mengikuti pergerakan harga pasar secara harian. artinya bahwa margin dalam bentuk deposito tersebut senatiasa akan dihitung ulang guna menetapkan besarnya kewajiban tambahan apabila terjadi fluktuasi harga pasar. Margin ini tidak sama dengan uang muka (downpayment) dalam pembelian aktiva tertentu yang kelak diserahkan pada saat jatuh tempo kontrak (Siahaan, 2006).
Dalam negara yang ekonominya baru berkembang, harga pasar suatu aktiva acapkali sulit ditentukan.Namun bursa derivative memegang peran penting dalam pembentukan harga yang efisien pada pasar tunai melalui penyediaan informasi yang transparan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa akan datang. Sebagai contoh, pada umumnya harga pasar suatu komoditas diproyeksikan untuk kepentingan masa depan, alasannya bahwa pasar telah menyiapkan prosedur penetapan harga melalui informasi yang sempurna untuk produk tertentu. Harga yang terljadi mencerminkan perilaku permintaan dan penawaran yang wajar, sehingga perannya akan dapat meningkatkan kemampuan pelaku pasar untuk membuat keputusan masa depan tentang produksi, pengolahan dan perdagangan.
Meningkatnya penggunaan instrument derivative dalam mengendalikan resiko pada dasarnya dipicu oleh globalisasi ekonomi, terintegrasinya pasar keuangan dunia dan meningkatnya volatility indeks pasar modal. Sedangkan Fabozzi (1995) mensinyalir bahwa maraknya perdagangan asset turunan dalam bursa terorganisir maupun diluar bursa (Bank) karena rendahnya biaya transaksi. pengawasan pasar yang ketat; transparansi pasar;jaminan keamanan terhadap dana investor; prosedur perdagangan yang wajar; terlindungi dari penipuan, manipulasi pasar dan penyalahgunaan sistim perdagangan. Disamping itu, bursa derivative memiliki kemampuan untuk mengatur & memonitor aktifitas perdagangan;adanya kepastian dalam pelaksanaan kontrak; cepat menyelesaikan perselisihan; adanya kepastian hukum dalam bentuk sanksi; dan promosi tenaga profesional yang mengacu pada peningkatan kepercayaan investor. (John C Hull 1996).

Bentuk Bursa Derivative.
Secara tradisional sekuritas diklasifikasi atas saham dan obligasi. Kedua surat beharga ini merupakan intrumen baku yang lazim digunakan perusahaan untuk mendapatkan dana atau untuk menghimpun modal investasi. Saham merupakan bukti kepemilikan investasi dimana pembelinya berhak mendapatkan dividen, berhak mendapat capital gain (loss) sekaligus berhak memperoleh atas harta perusahaan yang menerbitkan saham bersangkutan apabila mengalami kebangkrutan dan dilikuidasi.
Obligasi sebagai surat utang yang dikeluarkan oleh emiten, dimana si pembeli atau pemegang obligasi berhak mendapatkan bunga secara berkala, berhak memperoleh capital gain/loss dan berhak menerima kembali nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo, sesuai dengan yang dijanjikan emiten dalam akte penerbitan obligasi. Kondisi ini berbeda dengan intrumen keuangan derivative. Derivative merupakan sejenis piranti keuangan yang diturunkan dari aktiva induknya, apakah induknya itu berupa aktiva keuangan dari saham, obligasi, valas, komoditi atau berbagai jenis indek bursa saham. Oleh sebab itu derivatif dikelompokkan dalam bentuk kontrak forward, futures, option dan swap dimana semua pihak baik pembeli maupun penjual harus menanda tanganii suatu perjanjian pada awal membuat kesepakatan.
Keberhasilan pasar derivatif sangat tergantung pada jenis aktiva yang diperdagangkan, katagori utama yang menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap perubahan harga komoditi, mata uang, tingkat bunga dan indeks bursa saham. Oleh sebab itu bentuk umum dari derivative untuk komoditi ialah futures dan options, kendati transaksi kontrak swap semakin marak pada sejumlah bursa. Ketentuan lain dari produk yang diperdagangkan pada pasar derivative harus memiliki karakteristik berikut, antara lain : berpeluang terjadi perubahan harga dalam kadar yang cukup signifikan sehingga mampu menarik hedger atau spekulator; jumlah peredaran dana yang beresiko cukup signifikan; memilik jumlah pelaku pasar yang signifikan (termasuk investor luar negeri), adanya sejumlah produsen dan bank yang tertarik menggunakan kontrak derivative. Dalam kasus komoditi, juga ditetapkan ketentuan tentang kesetaraan dalam spesifikasi produk dan tingkatan kualitas. Sedangkan untuk produk keuangan (suku bunga, mata uang, indeks bursa saham). Kontrak derivative yang cocok adalah forward, futures, options, bahkan transaksi dalam bentuk swap semakin populer pada sejumlah bank international. Kendati demikian pertanyaan kritisnya adalah haruskah negara yang ekonominya baru berkembang perlu mendirikan bursa derivative?

Mengoperasikan Bursa Derivatif
Karena alasan ekonomi dan kebangaan nasional, acapkali memotivasi negara tersebut untuk mengoperasikan bursa derivative. Manfaat kunci pembentukan bursa derivative domestik adalah :
1) Adanya kepastian dalam penentuan harga suatu aktiva bahkan memiliki korelasi kuat antara harga aktiva derivative dengan harga tunai dan kondisi pasar uang..
2) Bahwa infrastruktur keuangan suatu negara akan meningkat apabila jaringan antara hedger, spekulator dan pasar tunai dapat terhubungi.
3) Mampu meningkatkan alokasi sumber daya, menyediakan arus informasi yang efisien, sekaligus menjadi mediator dalam memindahkan resiko keuangan dari suatu negara ke negara lain.
4) Menyediakan informasi untuk publik, menciptakan pasar lebih responsif, regulasi pembayarannya terjamin, pengawasan pasar menjadi efisien, biaya transaksi lebih rendah, harga untuk pasar futures lebih akurat, dan sumberdaya teralokasi secara lebih baik.
5) Pelaku derivatif berpeluang meminimalisasi resiko antara mereka dengan cara menutup resiko atau memindahkan ke pelaku lain yang ingin menerima rasio risk-return.
6) Dalam proses berikutnya pasar derivative mampu menarik pemain tambahan yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah transaksi sehingga sangat membatu terciptanya pasar yang liquid.
Dalam tahapan berikutnya bursa harus mencatat spesifikasi kontrak derivatif yang diperdagangkan, mengatur standar kualitas aktiva, menetapkan metode transfer, waktu pengantaran dan kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Standarisasi dalam kontrak dijamin oleh lembaga perdagangan bursa. Transaksi mudah dilaksanakan, baik posisi terbuka atau tertutup telah mendorong terjadinya perdagangan dalam jumlah besar dibandingkan pengunaan dipasar spot. Kondisi Ini memudahkan pelaksanaan kegiatan bursa ke hampir semua orang yang menjadi pelaku, baik yang terlibat di pasar spot atau bukan, tapi memiliki kontribusi dalam mengurangi biaya transaksi.
Namun demikian untuk mengoperasikan bursa derivative di negara berkembang memerlukan prakondisi tertentu, seperti kondisi uang pasar sudah harus berfungsi dengan baik, memiliki investor dan speculator dalam jumlah besar, kontrak yang tidak dapat dipaksakan, memperoleh dukungan pemerintah dan pembuat kebijakan, sumber keuangan yang cukup (khususnya untuk lembaga kliring), dan tidak akan terjadinya persaingan antar produk dalam bursa tersebut (Tsetsekos 2000).
Kontrak Berjangka Tidak Baku (Forward).
Kontrak forward adalah kesepakatan antar dua pihak untuk membeli dan menjual aktiva yang dilakukan pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang dengan harga tertentu yang telah disepakti pada saat kontrak ditandatangani. Dalam perjanjian ini salah satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aktiva tertentu pada tanggal tertentu dimasa mendatang dan pihak lainpun harus membayar sejumlah dana sesuai dengan jumlah yang disebut dalam invoice amount yang dikenakan atas aktiva pada tanggal penyerahan. (Siahaan, 2006) Tujuan kontrak ini untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi nilai aktiva yang mungkin terjadi selama kurun waktu tertentu yaitu sejak kontrak ditandatangani hingga penyerahan atau pembayaran aktiva dilakukan.
Kontrak forward bukan investasi,melainkan hanya suatu perjanjian untuk melakukan transaksi terhadap suatu aktiva keuangan (Valas, Saham, Komiditi) dengan harga dan pada tanggal tertentu dimasa mendatang. Oleh karenanya tidak perlu mengeluarkan biaya besar pada saat menandatangani kontrak, (kecuali hanya sekedar komisi kepada broker yang mempertemukan kedua belah pihak) dan tidak ada penyerahan/pertukaran aktiva antar kedua pihak pada saat kontrak disepakati. Jual beli baru akan terjadi pada tanggal jatuh tempo kontrak.artinya sebelum jatuh tempo, yang terjadi hanya perjanjian bahwa salah satu pihak wajib menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dan pihak lain harus membayar sejumlah uang untuk menggantikan aktiva yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
Sebagai kesepakatan individual antar dua pihak, kontrak forward biasanya diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu sifatnya disebut private (bergantung pada pribadi kedua belah pihak)
Kontrak berjangka tidak baku ini biasanya diimplementasikan dengan menggunakan nilai mata uang forward yang mewakili kurs penukaran aktiva pada masa mendatang. Jika sebuah perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan atau penerimaan suatu valuta asing dimasa mendatang, perusahaan diatas dapat melakukan kontrak forward guna mengunci kurs pembelian atau penjualan terhadap valuta yang diinginkan.
Misalkan PT X pada Juni 2007 mengexport barang ke Amerika senilai $1.000.000 dan akan menerima pembayaran dalam waktu 90 hari. Jika kurs $1 pada saat (Juni) Rp. 9.100/$ berarti PT X akan memperoleh dana Rp. 9,1 Milyar. Akan tetapi kalau kurs US$1 tiga bulan kedepan (Sept) Rp. 9.000 maka PT X mengalami kerugian Rp. 100 juta. Untuk menghindari exposure loss ini, PT X akan lebih aman jika membuat kontrak currency forward dengan sebuah Bank yang menjadi korespondennya. Dengan kontrak berjangka ini berarti Perusahaan telah “mengunci” kurs untuk 90 hari dari sekarang, kendati USDollarnya belum dia miliki. Apablia ekspektasi exportir menjadi kenyataan dimana US$1 = Rp. 9.000 sementara bank koresponden telah menjamin pembelian US$1 pada harga Rp 9.080/USD pada bulan September, berarti Perusahaan ini dapat menghemat kerugian sebesar Rp. 80 juta {$1.000.000 x (9.080 – 9.000)} akibat terjadi appresiasi dalam mata uang rupiah.
Perlu diingat bahwa kontrak berjangka ini tidak bebas dari risiko, bahkan seringkali salah satu pihak akan mangkir dari perjanjian, karena tidak memiliki kekuatan dahsyat secara financial, apalagi kalau harga komoditas yang menjadi dasar kesepakatan telah
mengalami perubahan signifikan setelah perjanjian disepakati.

Kontrak Berjangka Baku (Futures)
Kontrak futures mirip dengan kontrak forward, akan tetapi terdapat lima perbedaan mendasar yaitu :
1) Kontrak futures mekanisme perdagangan sudah baku, transaksi dilakukan oleh bursa resmi yang difasilitasi oleh system lembaga kliring
2) Kontrak futures disesuaikan dengan kondisi pasar secara harian, artinya ada perhitungan untung-rugi, disertai dengan keharusan menyerahkan sejumlah dana dalam jumlah tertentu sebagai jaminan untuk menutup kerugian akibat perubahan harga. Hal ini akan mengurangi risiko gagal bayar seperti yang terjadi dalam kontrak forwad.
3) Kontrak futures pada umumnya merupakan instrumen yang telah distandarisasi, diperdagangkan pada bursa telah terorganisir dengan baik, dapat dipindahkan tangankan kepada pihak lain, sedangkan kontrak forward biasanya bersifat kontrak khusus yang merupakan hasil negosiasi dari kedua belah pihak dan tidak diperdagangkan lagi setelah kesepakatan ditanda tangani.
4) Dalam kontrak futures penyerahan secara fisik atas aktiva keuangan yang menjadi dasar perjanjian hampir tidak pernah terjadi, kedua pihak hanya memberikan penggantian secara tunai untuk menutup setiap perbedaan yang terjadi antara harga menurut kontrak dengan harga actual ketika jatuh tempo
5) Dalam kontrak futures penyerahan aktiva keuangan diselesaikan sepanjang masa kontrak, sedangkan kontrak forward penyerahan aktiva pada saat jatuh tempo,

LEMBAGA KLIRING
Untuk menggerakkan roda pasar derivatif lembaga kliring bekerja sama dengan bursa efek, salah satu fungsinya adalah untuk menjamin mereka yang bertransaksi untuk saling patuh dalam melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani. Dengan adanya lembaga kliring kedua belah pihak tidak perlu khawatir mengenai kekuatan keuangan dan integritas pihak lain dalam kontrak, karena hubungan antara pembeli dan penjual akan berakhir setelah kontrak ditandatangani. Selanjutnya Lembaga kliring memposisikan diri sebagai pembeli untuk setiap penjual dan akan bertindak selaku penjual untuk setiap pembeli. Dengan demikian kedua belah pihak bebas melikuidasi posisi mereka tanpa perlu takut bahwa pihak lain akan ingkar janji dan clearing house bukan saja bertindak sebagai fasilisator dalam mempertemukan pelaku kontrak, tetapi juga menjaga dan mempertahankan agar kondisi pasar futures tetap menjadi likuid.
Untuk memahami pola operasional lembaga kliring dapat diilustrasikan dalam pasar futures kopi, katakanlah Exportir A setuju membeli 100 ton kopi pada PT M dengan harga $1.500/ton dengan masa penyerahan 3 bulan kedepan. Exportir A memprediksikan bahwa harga kopi akan naik menjadi $1.600,- sedangkan PT M mmperkirakan harga kopi akan turun menjadi $1.400/ton. Apabila setelah 3 bulan kemudian harga kopi menjadi $1.560/ton berarti exporter A akan meraih laba $ 6.000. (100 ton x $ 60)

Margin Requirement
Factor lain yang membedakannya dengan kontrak forward adalah bahwa pada saat kontrak Futures ditandatangani, kedua belah pihak harus menyetor sejumlah dana minimum (margin) kepada lembaga kliring yang besarnya ditetapkan oleh bursa. Setoran ini harus dipisahkan dengan rekening lain dengan maksud untuk menjamin bahwa mereka akan memenuhi kewajibannya. Secara harian besarnya margin tersebut disesuaikan dengan kondisi pasar (marking to the market) sehingga lembaga kliring dapat melaksanakan kontrak jual beli aktiva yang telah disepakati. Oleh sebab itu bursa menetapkan cadangan margin minimum yang harus ditaati kedua pihak untuk menjamin kontraknya dipatuhi. Apabila rekening mereka berada dibawah batas margin minimum, pembeli atau penjual wajib menambah setorannya ketika aktiva induknya mengalami perubahan harga. Andaikan ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka para pelaku kontrak akan segera menerima margin call dari bursa dengan maksud meminta tambahan tabungan supaya ekuitasnya meningkat sama dengan margin awal. Untuk mendalami prosedur penentuan margin yang dibutuhkan dan margin maintainance dalam kontrak futures, mari ikuti ilustrasi berikut.
Menyetujui kontrak jual beli terhadap 10 Ton Kopi pada harga $ 1.500 per ton
Setoran wajib awal (Margin Requirement) $ 120 perton
Setoran yang wajib dipertahankan (Margin Maintainance) $ 80 perton, maka
Hasil Perhitungan
Rekening Laba (Rugi) 10 Ton Kontrak berjangka secara mingguan
Minggu Harga Gain/Loss Gain/Loss Saldo Margin Call
Transaksi Futures ($) US$ Komulatif Margin US$
10 Ton $1,500.00 – – – $1,500.00
1 $1,450.00 $500.00 $500.00 $1,000.00
2 $1,440.00 $100.00 $600.00 $900.00
3 $1,420.00 $200.00 $800.00 $700.00 $800.00
4 $1,400.00 $200.00 $1,000.00 $1,300.00
5 $1,430.00 $300.00 $700.00 $1,600.00 – $100.00
6 $1,470.00 $400.00 $300.00 $2,000.00 – $400.00

Catatan :
Harga Kopi pada Minggu I, II, III dan Minggu ke IV mengalami penurunan mulai dari $ 1.500 menjadi $ 1.400, sedangkan untuk Minggu ke V dan ke VI harganya mulai naik kembali menjadi $ 1.470/ton

Kontrak Berjangka Mata Uang (Currency Futures)
Dari semua jenis futures keuangan, kontrak mata uang asing menjadi yang paling banyak diminati, kesamaan kontrak ini dengan model lain terletak pada alasan dasar yang tidak berbeda, yaitu untuk mengurangi risiko perubahan kurs valas. Katakanlah seorang importir memperkirakan bahwa US Dollar akan mengalami appresiasi dimasa depan, atas dasar dugaan tersebut, mereka membuat kontrak futures US Dollar guna mengunci harga US Dollar untuk membayar nilai impor ketika jatuh tempo. Dengan demikian importir nantinya dapat membeli US Dollar pada kurs yang telah disepakati dalam kontrak saat ini. Apabila kurs spot tersebut mengalami appresiasi sesuai dengan ekspektasi, berarti importir dapat menghemat jumlah pembayaran yang harus dilunasi kepada pihak penjual.
Misalkan PT M pada Juli 2007 mengimport barang dari Amerika senilai $1.000.000 dan harus membayar dalam waktu 90 hari. Jika kurs $1 perjuli Rp. 9.150 berarti PT M perlu menyiapkan dana Rp. 9,15 Milyar untuk membayar tagihan import. Akan tetapi kalau kurs 1 US$ 3 bulan kedepan (Okt) Rp. 9.400 maka PT M harus membayar Rp. 250 juta lebih tinggi dari nilai import awal. Untuk menghindari lebih bayar diatas PT M sebaiknya membeli USDollar saat ini dengan meminjam uang pada pihak lain, sehingga tidak perl menanggung kerugian ketika tagihan importnya jatuh tempo. Sebaliknya alangkah gembiranya Perusahaan ini jika mampu “mengunci” kurs untuk 90 hari dari sekarang tanpa harus menukarkan rupiah dengan US Dollar saat ini, tetapi cukup dengan suatu pengaturan transaksi US Dollar secara berjangka dengan seorang pialang di bursa. Melalui perjanjian kontrak futures US Dollar pada tarif Rp. 9.200/USD hari ini dan akan ditebus bulan Oktober, berarti lembaga kliring bursa telah menjamin bahwa PT M akan menerima US$ 1.000.000 sebagai hasil dari posisi long dari currency futures.

Marking to Market
Peranan marking to market bersifat memantau perubahan harga aktiva induk secara harian sekaligus memperhitungkan laba-rugi kedalam rekening kedua belah pihak terhadap jumlah cadangan wajib minimum yang telah mereka setorkan. Setoran wajib minimum menjadi bukti kuat bahwa pihak pembeli dan penjual yang telah menyepakati kontrak, mereka memiliki dana yang cukup dalam bentuk deposito pada lembaga kliring untuk menutupi kekurangan jika terjadi perubahan harga dalam aktiva induknya. Jadi fluktuasi harga spot dengan forward menjamin integritas kontrak futures. Sebagai ilustrasi peranan yang dimainkan marking to market dapat disimak dari contoh sederhana berikut, katakanlah Tn Badu setuju membeli 10 ton kopi dengan harga $ 1.500/ton untuk penyerahan 3 bulan mendatang, seandainya setelah sebulan kontak, harga kopi naik menjadi $ 1.600/ton berarti pembeli memperoleh untung $ 1.000, sebab nilai kontrak beli mereka $ 15.000/ton (10 x $1.500) sedangkan harga setelah satu bulan harga 10 x $ 1.600 = $ 16.000. Sebaliknya kalau harga komoditi tersebut turun menjadi $ 1.400/ton, maka rekening penjual bertambah $ 1.000. dan pembeli akan berkurang dalam jumlah yang sama. Adanya ketentuan mark to market memaksa kedua pihak untuk mengakui terjadinya keuntungan dan kerugian sebagai dampak dari fluktuasi harga aktiva induk. Dengan demikan keuntungan yang diraih satu pihak selalu diimbangi dengan kerugian pada pihak lain dalam jumlah yang sama. Atas dasar itulah maka perdagangan pasar futures merupakan zero sum game.

Limit Harga
Transaksi dalam futures pada umumnya berlangsung melalui persetujuan Comoditi Futures Trading Commision (CFTF). Lembaga ini dapat menentukan batas maximum perubahan harga komoditas yang diperkenankan secara harian. Misalnya batas tertinggi fluktuasii harga kopi $100/ton sementara harga di pasar spot $ 1.500/ton, maka harga yang di perkenankan berubah pada hari berikutnya harus pada kisaran $1.400 s/d $1.600/ton. Seandainya harganya menjadi $1.630, berarti spekulator dapat melakukan transaksi di luar bursa, karena bursa hanya melayani pada harga $1.600/ton. Jadi ketika harga mencapai $1.630/ton pada hari itu kemungkinan tidak terjadi transaksi, sebab tidak satupun penjual berselera melepaskan barangnya dibawah harga tersebut. Untuk itu pembeli harus menunggu pada esok hari manakala toleransi perubahan harga telah mencapai kisaran $1.500 s/d $1.700/ton.
Secara logika ketentuan batas pergerakan harga ini sangat penting bagi keamanan investor, Disatu sisi dapat dipahami bahwa setoran wajib minimum yang mereka miliki misalnya hanya $1.200 untuk kontrak pembelian kopi 10 ton, sementara kenaikan harga mencapai $1.300, berarti kondisi salah satu pihak dalam kontrak tersebut berada dalam posisi pailit karena rekeningnya di lembagakliring telah minus. Dengan demikian untuk kedepan investor seperti ini tidak layak lagi didaftarkan sebagai pemain pasar futures.
Mata Uang Asing yang
Diperdagangkan di IMM
No. Currency Unit Per IMM Contract
1 AUD 100,000.00
2 GBP 62,500.00
3 CAD 100,000.00
4 FRF 250,000.00
5 DEM 125,000.00
6 JPY 12,500,000.00
7 CHF 125,000.00

Kontrak Options.
Sementara kalangan menganggap bahwa kontrak futures tidak beda dengan kontrak opsi, padahal dalam kontrak opsi terbuka peluang bagi kedua belah pihak untuk tidak melaksanakan kesepakatan pada saat jatuh tempo, terutama untuk opsi calll yang out the money, sehingga kontrak opsi tidak bernilai bahkan diabaikan oleh pihak tertentu. Sebaliknya dalam kontrak futures pihak yang terlibat dalam perjanjian dituntut untuk menepati kesepakatannya pada akhir periode kontrak.
Perlu dingat bahwa kontrak opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli (bukan kewajiban untuk membeli) atau menjual aktiva tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebalik penjual opsi wajib menjual atau membeli aktiva keuangan tersebut sesuai dengan keinginan pemilik opsi. (Salvatore, 1996)
Jika dalam kontrak futures tersedia lembaga kliring, marking to the market dan ketentuan setoran wajib minimum ( margin requirement) maka dalam option terdapat juga lembaga option clearing corporation, margin dan market maker.

Option Clearing Corportion.
Lembaga yang memfasilitasi transaksi opsi ini berfungsi seperti lembaga kliring dalam futures, teknik operasionalnya menggunakan system computer, agar dapat mengikuti seluruh transaksi dilantai bursa dan mencatat posisi investor pada setiap transaksi. Meskipun mekanismenya agak rumit, prinsip dasarnya sangat sederhana. Dalam arti bahwa apabila pihak pembeli dan penjual aktiva setuju menandatangani kontrak serta siap sedia membayar premi opsi, maka OCC akan bertindak untuk dan atas nama penandatangan kontrak dalam rangka menjamin penyerahan aktiva tertentu jika salah satu pihak gagal menyediakannya.
Dengan adanya OCC memungkinkan pembeli dan penjual dapat keluar dari posisi mereka setiap saat, jika pembeli bertindak sebagai penjual, artinya pembeli opsi kemudian menjual kontraknya kepada pihak lain,OCC akan mencatat keseimbangan rekening investor dan membatalkan kedua transaksi. Andaikata investor A membeli kontrak pada hari senin dan menjual pada hari selasa, OCC akan mencatat posisi netto investor A sebesar nol.

Margin
Setiap pembeli opsi menginginkan suatu kepastian, dalam arti bahwa penjual dapat menyerahkan aktivanya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. Khusus opsi call akan lebih menyukai suatu kepastian bahwa penjual mampu memberikan aktiva sebagaimana yang dijanjikan, sedangkan opsi put akan sangat senang apabila pembeli telah menyediakan dana tunai yang diperlukan. Mengingat semua kontrak opsi berhubungan dengan OCC , maka OCC dapat menetapkan margin requirement yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketetapan bursa. Besarnya biaya netto untuk penjual opsi adalah perbedaan absolute antara harga kontrak ketika ditandatangani dengan nilai pasar aktiva pada saat jatuh tempo.

Market maker
Pasar opsi biasanya tidak menyediakan tenaga spesialis, akan tetapi mereka sering menggunakan market maker yang bertindak sebagai dealer atau pegawai pencatat order (order book officials) yang tugasnya mencatat limit order. Market maker berada di lantai bursa untuk mencatat pesanan dari masyarakat investor. Dalam melaksanakan tugas tersebut market maker memiliki persediaan opsi yang disertai dengan harga penawaran bid-ask, namun mereka tidak dibenarkan berhubungan dengan transaksi selain opsi. Posisi mereka berdiri di pos perdagangan (trading post) untuk opsi tertentu yang menjadi tanggungannya, semua order yang diterima biasanya dilakukan secara lelang pada trading post dengan berteriak (Open out cry) lelang dilakukan secara oral.
Tidak seperti pihak yang terlibat dalam kontrak futures, pembeli opsi memiliki hak, (bukan kewajiban untuk bertransaksi), karena membayar penjual sebesar premi opsi. sedang penjual mempunyai kewajiban untuk melaksanakan transaksi. Oleh sebab itu karakteristik risiko dari kedua jenis kontrak ini juga berbeda. Dalam kontrak futures pembeli kontrak memperoleh keuntungan apabila harga aktiva yang mendasarinya mengalami kenaikan. sedangkan Opsi tidak memiliki hubungan risiko simetris seperti futures, kerugian maksimal yang dialami pembeli opsi adalah sebesar harga premi opsi itu sendiri. Perbedaan ini amat penting diketahui, karena investor dapat menggunakan futures untuk melindungi diri dari risiko simetris dan mengambil kontrak opsi untuk mengamankan diri dari risiko yang tidak simetris.

Opsi Call Saham
Jenis opsi yang paling mendominasi perdagangan di bursa adalah opsi call dan opsi put. Dalam opsi call para investor amat perlu memperhatikan tentang perusahaan yang aktivanya akan dibeli, jumlah kuantitas yang akan dibeli, harga pembelian dan batas akhir hak untuk membeli.
Katakanlah investor D setuju membayar premi opsi call untuk membeli 1500 lembar salah satu saham syariah dalam waktu 3 bulan kedepan dengan harga Rp. 10.000,-/lembar, kendati harga transaksi dibursa hari ini Rp. 9.600/lbr. Keseriusan pembelian ini dibuktikan dengan membayar premi opsi Rp. 200/lembar kepada lembaga OCC. Tuan D sangat yakin (atas dasar hasil prediksinya) bahwa saham tersebut akan segera meningkat harganya. Sedangkan salah seorang pedagang saham (R) dibursa, yang memiliki banyak pengalaman memperkirakan bahwa saham yang diminati investor D tidak akan melampau di atas harga Rp. 10.000,- dalam periode tersebut, sehingga R bersedia menerima opsi call dari D. Apabila setelah tiga bulan harga pasar saham tersebut naik menjadi Rp. 11.000,- berarti tuan D akan meraih laba Rp 1.200.000,- (1.500 x 1.000) – (1.500 x 200) sementara Tn R harus menjual sahamnya kendati menderita rugi dalam jumlah yang sama. Sebaliknya kalau harga turun menjadi Rp 9.000, maka investor D tidak akan dikenakan sanksi apapun meskipun membatalkan penebusan opsi tersebut.

Opsi Put Saham
Selanjutnya dalam opsi put, dimana pemegang opsi memiliki hak untuk menjual aktiva tertentu pada harga tertentu dimasa mendatang. Dalam opsi put penjual harus mempertimbangkan tentang ivestor yang akan membeli aktivanya, jumlah aktiva yang akan dibeli, harga jual dan batas akhir hak menjual.
Di asumsikan bahwa pemegang saham Z setuju membeli premi opsi put untuk menjual 2500 lembar salahsatu saham LQ-45 dalam waktu 6 bulan kedepan dengan harga Rp. 6.000,-/lembar, padahal hari ini harga transaksi dibursa Rp. 6.400/lbr. Tekat penjualan ini atas dasar perkiraan bahwa salah satu saham LQ-45 akan turun dalam semester depan, dengan demkian Tn Z membayar premi opsi put sebesar Rp. 150/lembar kepada calon pembeli saham tersebut (Tn S) yang dicatat oleh OCC. Persetujuan tuan S ini atas dasar keyakinan bahwa saham LQ 45 akan semakin meningkat harganya. Seandainya setelah 6 bulan ternyata harga pasar salah satu saham tersebut menjadi Rp. 5.000,- tuan S tetap harus membeli saham diatas pada harga Rp. 6.000,- kendati dalam kondisi harga yang sangat mahal, yang menjadikan tuan Z memperoleh laba Rp 2.125.000,- (2.500 x 1.000) – (2.500 x 150), Sebaliknya apabila harga pasarnya meningkat menjadi Rp. 7,500/lembar, pemegang saham LQ-45 dibenarkan untuk membatalkan kontrak jual, kendati harus menanggung kerugian sebesar harga premi opsi yang telanjur dibayar (2.500 x Rp150) = Rp. 375.000,-

Opsi Mata Uang Asing
Currency option adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para investor/spekulan untuk melindungi diri dari pergerakan harga pada masa mendatang. Opsi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan dimana semua ketentuan umum mengenai jumlah unit, strike price dan tanggal jatuh tempo harus dijelaskan secara rinci sejak awal, agar para klien memahami prosedural operasional sekaligus mampu memenuhi kesepakatan dalam setiap kontrak (Jeff Madura, 1997)
Jenis valas yang paling lazim diperdagangkan pada bursa/International Money Market mencakup Pound Inggris, Dollar Kanada, Mark Jerman, Yen Jepang, Franc Prancis dan Dollar Australia. Apabila transaksinya melibatkan lebih dari satu mata uang, para pialang akan meminta investor untuk menempatkan deposito margin dalam jumlah tertentu guna melidungi diri mereka dari kerugian jika pihak tertentu tidak memenuhi kewajibannya.

Currency Call Option
Bagi setiap importir opsi call dapat dimanfaatkan untuk mengunci harga yang harus di bayarkan terhadap suatu valas tertentu dimasa depan. Apabila kurs spot dari suatu valuta asing naik melampaui strike price (kesepakatan kurs valas yang akan ditebus pada akhir periode perjanjian) pemilik opsi call dapat menggunakan haknya untuk membeli mata uang tersebut pada strike price, karena harga tebusannya lebih rendah dari harga pasar saat itu (spot price). Perlu diingat bahwa suatu currency opsi call diklasifikasi sebagai in the money (apabila harga pasar valas pada akhir kontrak lebih tinggi dari harga yang telah disepakati). at the money (harga pasar valas pada akhir kontrak sama dengan harga kesepakatan). dan out the money (kurs valas pada akhir periode kontrak lebih rendah dari harga kesepakatan). Penjelasan teoritis ini perlu diungkapkan mengingat banyak pihak yang membutuhkan suatu valas dimasa mendatang tetapi kurang mendalamii istilah dan prosedur operasionalnya. Sebagai ilustrasi anggaplah bahwa PT Q memenangkan tender dalam suatu proyek di Australia yang memerlukan dana AU$ 3 juta untuk membeli semua keperluan proyek, akan tetapi perusahaan ini tidak yakin apakah dia akan mampu menyiapkan dana tersebut dalam waktu 6 bulan kedepan. Untuk menutupi exposure kurs yang akan muncul, PT Q dapat membeli 30 opsi call yang memiliki jatuh tempo 6 bulan dari sekarang.
Diasumsikan bahwa strike price/exercise price AU$ 1 = Rp. 6.100,- dengan premium call Rp. 150,- sehingga perusahaan harus membayar biaya per opsi Rp 15.000.000,- (150 x 100.000) Dengan membeli opsi tersebut jumlah maksimum pengeluaran rupiah untuk membeli AUD adalah Rp. 18,3 milyar atau akan lebih rendah jika kurs spot AUD dengan rupiah dibawah exercise price ketika AUD dibeli. Seminggu menjelang tanggal jatuh tempo kurs Dollar Australia telah mencapai Rp. 6.300. Karena menguntungkan PT Q segera menggunakan opsinya dan langsung menjual AU$ ke pasar spot kepada sebuah bank. Kejadian ini jika dikalkulasikan dalam laporan laba rugi yang diperoleh PT Q dari transaksi opsi call diatas adalah :
Perhitungan Laba Rugi Pemegang Opsi Call
Per Unit Per Kontrak
Harga Pasar AU$ 6,300 6.300 x 3.000.000,- 18,900,000,000
Harga Pembelian AU$ 6,100 6.100 x 3.000.000,- (18,300,000,000)
Premium Pembelian Opsi 150 150 x 3.000.000,- (450,000,000)
Laba Bersih 50 150,000,000

Perhitungan Laba Rugi Penerima Premium Opsi Call
Per Unit Per Kontrak
Harga Penjualan AU$ 6,100 6.100 x 3.000.000,- 18,300,000,000
Harga Pasar AU$ (6,300) 6.300 x 3.000.000,- (18,900,000,000)
Premium Yang Diterima 150 150 x 3.000.000,- 450,000,000
Laba (Rugi) bersih (50) (150,000,000)

Currency Put Option.
Pemilik currency put option diberikan hak untuk menjual suatu valuta dengan harga tertentu (strike price) sepanjang periode waktu tertentu, tetapi tidak ada kewajiban untuk mengeksekusi opsi tersebut apabila akan menderita kerugian. Currency opsi put juga diklasifikasi dalam in the money (apabila harga pasar valas pada akhir kontrak lebih rendah dari harga yang telah disepakati). at the money (harga pasar valas pada akhir kontrak sama dengan harga kesepakatan). dan out the money (kurs valas pada akhir kontrak lebih tinggi dari harga kesepakatan). Faktor utama yang mempengaruhi premium opsi put antara lain disebabkan :
a) Makin rendah kurs spot dibandingkan strike price, semakin tinggi premium opsi put, karena semakin besar kemungkinan opsi put digunakan.
b) Semakin panjang waktu jatuh tempo, semakin besar biaya premium opsinya, alasannya periode yang lebih lama menciptakan probabilitas gejolak valuta yang lebih besar sehingga sangat besar kemungkinan opsi put dieksekusi.
c) Semakin besar variabilitas suatu valuta, semakin besar biaya premiumnya, sebab probabilitas akan digunakan opsi put semakin tinggi.
Perlu diingat bahwa opsi put akan sangat diminati apabila keberadaan mata uang tertentu mengalami appresiasi sangat signifikan. Sebagai ilustrasi untuk menentukan besarnya laba-rugi dalam transaksi opsi put, dapat dicontohkan melalui kondisi berikut. Katakanlah PT ABC baru saja selesai mengirimkan exportnya ke Amerika senilai US$ 2.000.000,- yang akan dibayar dalam waktu 4 bulan kedepan, karena kondisi ekonomi Amerika masih dalam stagnan dan suku bunga FED semakin tinggi, dikhawatirkan US Dollar akan mengalami depresiasi, untuk melindungi kerugian besar akibat depresiasi ini, PT ABC memutuskan untuk membeli opsi put USDollar pada sebuah bank di Singapore.
Diasumsikan bahwa strike price US$ 1 = Rp. 9.100,- dengan premium put Rp. 200,- sehingga perusahaan harus membayar biaya sebesar Rp 2.000.000,-/opsi. Dengan membeli opsi put ini jumlah maksimum pendapatan yang diperoleh adalah Rp. 18,2 milyar atau akan lebih tinggi jika kurs spot US Dollar-Rupiah diatas exercise price ketika USDollar yang dimilikinya dijual ke pasar bebas. Menjelang seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, ternyata kurs US Dollar telah menjadi Rp. 8.700. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi PT ABC, sehingga opsi put segera dieksekusi dan segera menjual US$ hasil tagihan expornya kepada penerima premium opsi put pada harga Rp. 9.100,-/$1. adapun perhitungan laba–rugi atas kejadian tersebut sbb :
Perhitungan Laba Rugi Pemegang Opsi Put
Per Unit Per Kontrak
Harga Penjualan US$ 9.100 9.100 x 2.000.000,- 18,400,000,000
Harga Pasar US$ 8.700 8.700 x 2.000.000,- (17,400,000,000)
Premium Pembelian Opsi put 250 250 x 2.000.000,- (500,000,000)
Laba Bersih 150 300,000,000

Perhitungan Laba Rugi Penerima Premium Opsi put
Per Unit Per Kontrak
Harga Pasar US$ 8.700 6.700 x 2.000.000,- 1.7.,400,000,000
Harga Pembelian US$ (9.100) 9.100 x 2.000.000,- (18,900,000,000)
Premium Yang Diterima 250 250 x 2.000.000,- 500,000,000
Laba (Rugi) bersih (150) (300,000,000)

Kontrak Swap
Kontrak Swap adalah kesepakatan antaran dua pihak (perusahaan) untuk menukar sejumlah arus kas selama kurun waktu tertentu di masa depan. Dalam kesepakatan tersebut ditentukan secara khusus tanggal pembayaran dan prosedur perhitungan jumlah tunai yang saling dipertukarkan. Perhitungan jumlah dana yang wajib dibayar ke masing-masing pihak, biasanya mengkaitkan prospek kondisi suku bunga, kurs valas dan variable lain yang relevan guna menentukan nilai masa mendatang.. Secara umum kontrak swap merupakan teknik lain dalam mengendalikan resiko perubahan harga. Transaksinya berlangsung cukup sederhana dimana prosesnya akan terjadi apabila dua pihak setuju untuk saling membayar kewajiban utang. Jika dalam kontrak futures dan option menangani perubahan harga untuk jangka pendek, maka swap menyiapkan bagi maneger keuangan kemampuan menahan risiko perubahan kurs untuk jangka waktu yang lebih panjang. Alasan inilah yang menyebabkan kontrak swap menjadi lebih popular. (Keown, 1996) Perlu disadari bahwa kontrak swap merupakan konversi kewajiban utang dalam jumlah yang berbeda, sehingga kedua pihak dapat membuat suatu kesepakatan untuk saling menyetujui penukaran pembayaran bunga secara berkala. Jumlah pembayaran bunga yang dipertukar biasanya berdasarkan pokok utang yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya jumlah bunga yang dibayar oleh masing-masing pihak merupakan bunga yang telah disepakati dikali dengan jumlah besarnya utang. Untuk mengilustrasikan Swap suku bunga acapkali diawali dengan adanya suatu proyeksi bahwa suku bunga tahun depan akan mengalami kenaikan, sementara perusahaan telah terlanjur menerbitkan surat utang. Untuk melindungi kewajiban membayar bunga yang lebih tinggi, para pihak sepakat menandatangani kontrak swap. Anggaplah bahwa PT A telah menjual obligasi USD 100 juta dengan coupon sebesar LIBOR, sedangkan PT B telah menerbitkan Obligasi dengan bunga 6% pertahun, kedua obligasi ini membayar cupon tiap 6 bulanan.Untuk mengamankan arus kas masuk, masing-masing perusahaan sepakat membuat suatu kesepakatan. dimana PT A setuju membayar bunga 6% kepada PT B, selanjutnya PT B dengan senang hati menyetor sebesar bunga LIBOR 6 bulan kepada PT. A. Seandainya pada akhir semester ternyata bunga LIBOR 7%, 6,5%, 5,9% dan 5,5%, berarti PT A akan memperoleh hasil dari kesepakatan SWAP $ 3,5 juta, 3,25 juta, 2,95 juta dan 2,75 juta (5,5%/2 x USD 100 juta), sedangkan PT B Menerima hasil perjanjian tersebut sebesar $.3 juta (3% x USD100 juta). Pendapatan kontrak swap masing masing perusahaan ini persis sama dengan kewajiban bunga yang harus mereka bayarkan kepada pembeli obligasi.
Perhitungan Swap Suku Bunga Semeteran
Bunga Pembayaran Membayar Pembayaran Membayar
Smester LIBOR Dari PT B Ke PT A Netto dari PT A Ke PT B Netto
Pertama 3,50% 3.500.000 3.000.000 500.000 3.000.000 3.500.000 -500.000
Kedua 3,25% 3.250.000 3.000.000 250.000 3.000.000 3.250.000 -250.000
Ketiga 2,95% 2.950.000 3.000.000 -50.000 3.000.000 2.950.000 50.000
Keempat 2,75% 2.750.000 3.000.000 250.000 3.000.000 2.750.000 250.000

Kondisi diatas menggambarkan bahwa kedua perusahaan berada dalam posisi brek event karena penerimaan dari kontrak swap sama besarnya dengan beban bunga yang harus mereka bayar kepada pemegang obligasi. Akan tetapi perlu diingat bahwa Swap suku bunga melibatkan pembayaran sampingan akibat perubahan suku bunga yang signifikan, maksudnya apabila suku bunga turun secara drastis sejak PT B menerbitkan surat utang, maka pembayaran cupon obligasi lama akan semakin mahal, untuk itu PT B harus melakukan pembayaran sampingan sehingga menarik minat PT A untuk menyetujui perjanjian kontrak.
Bagi pendatang baru perlu mengetahui bahwa Pasar swap tidak dikelola oleh lembaga pemerintah, sehingga sangat mungkin terjadi kegagalan terhadap dana yang telanjur disandingkan dalam kontrak. Selain transaksinya yang bersifat tertutup karena tidak ada keharusan melaporkan kondisi keuangan pelakunya, setiap orang yang terikat dalam perjanjian swap juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial pihak lain. Dengan demikian masing pihak dalam kontrakswap harus benar-benar memperhatikan kelayakan kredit kepada pihak lain,agar dapat meminimalisir risiko kegagalan dalam melakukan pembayaran.
Perlu dicatat bahwa pusat pasar swap adalah bank swap. Bank swap ini memfasilitasi penciptaan kontrak swap untuk para nasabah. Modus pelaksanaannya mereka ini seringkali mengambil posisi berlawanan dalam kontrak apabila tidak ada pihak lain yang bersedia melakukan transaksi. Dalam situasi seperti ini pelanggan bank bertindak sebagai dealer swap dengan menggunakan berbagai macam teknik untuk melindungi risiko keuangan yang mereka hadapi.
Ketika suatu kontrak swap telah ditandatangani, kemudian salah satu pihak sering mengalami kerugian dan ingin menarik diri, maka prosedur penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menghubungi bank yang tadinya telah mempertemukan mereka. Bank swap tersebut biasanya akan meminta kepada pihak yang ingin memutuskan kontrak, untuk melakukan pembayaran lump-sum secara tunai kepada pihak lain dalam jumlah yang sesuai dengan kesepakatan awal.
SWAP Mata Uang (Currency)
Swap currency hampir sama dengan dengan swap suku bunga, ia mengacu pada penjualan suatu mata uang berdasarkan kurs spot yang dikombinasikan dengan perjanijan pembelian secara berjangka atas mata uang yang sama. Sebagai ilustrasi diumpamakan Bank Mu’amalat menerima pembayaran $ 1 juta pada hari ini, namun bank tersebut baru memerlukan uang ini pada tiga bulan mendatang. Mengingat ada dana yang nganggur dan dalam waktu bersamaan terbuka peluang untuk menjual USD dengan rupiah, maka kondisi ini dimanfaatkannya dengan menginvestasikan uang itu kedalam deposito pada Citibank dengan bunga 12% pertahun, selanjutnya Bank Mu’amalat membuat kontrak pembelian kembali $ 1 juta pada tiga bulan mendatang dengan kurs Rp. 9.150,- . Andaikata kurs saat mendeposito $1 =Rp. 9.100,- maka jumlah pendapatan bank Mu’amalat setelah 3 bulan adalah Rp. 10.373 juta ( $1 juta x Rp 9.100 x 1,03) equivalent dengan US$ 1.024.371,6. Pertukaran mata uang ini merupakan gabungan transaksi spot dengan transaksi berjangka. Praktek ini lebih disukai karena lebih praktis dibandingkan dua transaksi yang terpisah (artinya Bank Mu’amalat melakukan trsansaksi spot terlebih dahulu, sebelum melakukan transaksi transaksi berjangka)
Gambaran lain currency swap misalnya sebagian besar penghasilan PT S diperoleh dari hasil penjualan produk ke Malaysia, untuk mengamankan penghasilan tersebut, PT S perlu melakukan kontrak swap dengan perusahaan di Malaysia, jika kurs Ringgit akan terdepresiasi dari Rp. 2.500 menjadi Rp. 2.300,-/®, maka setiap ® 1 penjualan di Malaysia akan memberikan pendapatan yang lebih kecil kepada PT S. Kondisi ini dapat ditangani oleh currency swap dengan cara membuat kontrak jual Ringgit pada kurs spot di sebuah Bank di Indonesia. Jaminan pembelian Ringgit oleh Bank tersebut diikuti dengan kewajiban PT S membayar biaya kontrak jual sebesar selisih bunga antara dua negara. Seandainya suku bunga Indonesia 12% pertahun, suku bunga di Malaysia 10% sehingga sesisih suku bunga antara Negara 2%, kontrak jual untuk masa 6 bulan dalam jumlah ® 10 juta. Dengan demikian kalkulasi hasilnya sbb :
Penjualan ringgit = ®10 juta x Rp. 2.500 = Rp. 25.000.000.000,-
Biaya kontrak swap bulan = 2%/2 x Rp. 25 milyar = Rp. 250.000.000,-
Pendapatan bersih PT S = Rp. 24.750.000.000,-
Sebaliknya jika tidak membuat kontrak currency swap, penghasilan PT S hanya sebesar ®10 juta x Rp. 2.300 = Rp. 23 milyar.

SWAP Ekuitas
Swap ekuitas merupakan suatu kesepakatan bahwa pihak pertama setuju membayar sejumlah uang yang besarnya bervariasi berdasarkan Rate of return dari indeks saham tertentu kepada pihak kedua. Sebaliknya pihak kedua juga setuju membayar sejumlah dana kepada pihak pertama yang besarnya tetap, berdasarkan suku bunga yang berlaku saat ini. Pembayaran kedua belah pihak ini dilakukan untuk periode waktu tertentu berdasarkan pada persentse tertentu dari notional principal (nilai pokok yang diswapkan), Swap model ini muncul karena adanya prediksi bahwa pasar saham akan meningkat dalam waktu 3 tahun mendatang, dengan demikian terdapat perusahaan tertentu ingin menjual obligasi untuk membeli saham, sementara yang lain meramalkan bahwa harga pasar saham akan turun dalam 3 tahun mendatang, sehingga direksi memutuskan menjual saham untuk membeli obligasi. Kedua belah pihak secara efektif merestrukrisasi portofolio yang mereka miliki tanpa harus membayar biaya transaksi, selain imbalan yang relative murah untuk bank swap yang menyiapkan kontrak. Guna memperjelas perilaku kontrak swap ekuitas dapat diasumsikan bahwa PT X bertekat menjual USD.100 juta Obligasi selanjutnya menginvestasikan hasil penjualannya untuk membeli saham. Sedangkan PT. Z mempertimbangkan menjual USD 100 juta saham dan hasilnya diinvestasikan untuk membeli obligasi. Kedua direksi portofolio menyadari bahwa perubahan seperti ini mengeluarkan biaya transaksi yang cukup besar, sebagai konsekwensi kedua direksi tersebut mengontak suatu bank swap untuk menyusun suatu kontrak yang akan berlangsung selama 3 tahun dengan notional principal $ 100 juta, sekaligus menetapkan bahwa jadwal kalkulasinya akan dilakukan tiap kuartalan. Anggaplah bahwa PT X akan membayar kepada PT Z sebesar 3% dari notional principal, sedangkan PT Z akan menyetor kepada PT X. sebesar tingkat pertumbuhan rate of return saham LQ-45. apabila rate of return kuartalan saham LQ-45 dalam tahun pertama sebesar 5%, 3%, -4%, dan 4%. Maka sesuai dengan kesepakatan PT X harus membayar kepada PT Z sebesar $ 3 juta ( 3% x $100 juta), sebaliknya PT Z harus menyetor kepada PT X sbb :
 Kuartal pertama = 5% x $ 100 juta = $ 5 juta
 Kuartal kedua = 3% x $ 100 juta = $ 3 Juta
 Kuartal ketiga = -4% x $ 100 juta = -$ 4 juta
 Kuartal keempat = 4% x $ 100 juta = $ 4 juta
Mengingat procedure pembayaran kontrak swap berdasarkan selisih netto, maka PT Z harus menyetor kepada PT X sbb :
 Kuartal pertama = $ 5 juta – $ 3 juta = $ 2
 Kuartal kedua = $ 3 juta – $ 3 juta = $ 0
 Kuartal ketiga = -$ 4 juta – $ 3 juta = – $ 7
 Kuartal keempat = $ 4 juta – $ 3 juta = $ 1
Perhitungan Swap Ekuitas
Return Pembayaran Membayar Pembayaran Membayar
Kuartal Saham Dari PT X Ke PT Z Netto dari PT Z Ke PT X Netto
Pertama 5% 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 2.000.000
Kedua 3% 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Ketiga -4% -4.000.000 3.000.000 7.000.000 3.000.000 -4.000.000 7.000.000
Keempat 4% 4.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 1.000.000

Sepintas lalu dapat dikatakan bahwa dengan menelusuri teknik dan prosedur teoritis dalam melakukan investasi, seakan tidak mungkin ditemukan para investor yang mengalami kerugian dalam bermain dipasar derivative, mereka senantiasa berhasil meraih nilai tambah yang spektakuler. Namun demikian dalam keseharian harus tetap waspada karena patokan harga aktiva yang dijaminkan dalam pasar derivative sangat tergantung pada keadaan fundamental perusahaan,faktor teknikal dari harga aktiva itu sendiri, faktor sentimen pasar & variable lain yang selalu mempengaruhi harapan investor dalam meraih keberuntungan.
Pengembangan pasar modern ini sungguh sangat membantu likuiditas pasar skunder, sebab selain sebagai alat mengendalikan risiko keuangan, mengurangi risiko kurs valas juga mendorong peningkatan efisiensi pasar keuangan. Untuk itu dirasakan bahwa sosialisasi instrument ini sungguh perlu diangkat, karena dengan tersedianya pasar tambahan, investor yang tertarik membeli surat berhaga derivative akan semakin leluasa merangkai teknik penerapan investasi portofolio yang beresiko minimal, tapi berpeluang meningkatkan hasil pengembalian.
Disatu sisi sengaja disuguhkan suatu kalkulasi bahwa penjabaran analisa derivative selalu dalam konteks yang mengembirakan. Kecendrungan ini muncul akibat dorongan untuk memasyarakat konsep pasar derivative, kendati format rekayasa strategis perlu dipertimbangkan ketika instrument ini menjadi pilihan, dengan harapan akan semakin terbuka akses bagi percepatan pengembangan pasar modal yang pada gilirannya akan mendorong bangkitnya kehidupan sector riel.
Selain itu paparan ini berorientasi pada keinginan untuk mengingatkan para investor bahwa pasar derivative memiliki karakteristik permainan yang sarat dengan nuansa gambling atau tebak tebakan tentang prospek masa depan, untuk itu kudu hati-hatilah.

Daftar Refrensi.
Bodie Zvi, Alex Kane dan Marcus Alan J, Investment, 3rd edition, Irwin 1996
Brigham Eugene F & F Houston Joel, Fundamental of Financial Management, 10th edition, Thomsom South Western, 2004
Fabozzi Frank J, Invesment, 1st edition, Prentice Hall, Inc , 1995
Jeff Madura, Manejemen Keuangan Internasional, terjemahan Emil Salim, edisi 4. penerbit Erlangga Jakarta 1997.
John C Hull, Option, Futures & Other Derivative, 4th Edition, Prentice Hall, Inc , 2000
Keown Arthur J dkk, Basic Financial Manajement, 7th Edition,Prentice Hall , Inc, 1996
Siahaan Hinsa Pardomuan dan Manurung Adler, Aktiva Derivatif, Media Komputindo, 2006.
Salvatore Dominick, International Economics, 5th edition, Prentice Hall , Inc, 1996
Tsetsekos George and Panos Varagis, Research Observer, Word Bank Publication, Philadelpia volume Februari 2000

Oleh: darmawanachmad | 27 Februari 2010

Merger & Akuisisi

MERGER, AKUISISI, RESTRUKTURISASI & PENGENDALIAN PERUSAHAAN

MERJER DAN PENGAMBILALIHAN
Ada beberapa perbedaan antara tipe-tipe merjer dan pengambilalihan. Paling umum, merjer berarti setiap transaksi yang membentuk satu unit ekonomi dari dua atau lebih unit sebelumnya. Merjer horizontal adalah pada industri yang sama. Merjer vertikal adalah diantara tahap-tahap yang berbeda dalam suatu industri tertentu, perusahaan baja dapat memadukan dengan pertambangan biji besi dan produk baja. Merjer konglomerat melibatkan perusahaan dalam industri yang tidak berkaitan.
Akuisisi biasanya mengambil bentuk suatu penawaran tender. Dalam suatu penawaran tender, suatu pihak umumnya suatu perseroan yang berusaha mendapatkan pengendalian dalam perusahaan lain, meminta para pemegang saham untuk menjual lembaran saham mereka dalam perusahaan sasaran. Teknik yang digunakan untuk menghubungi para pemegang saham disebut “Saturday night special”
Dari sudut pandang akuntansi, ada perbedaan antara pembelian dan penggabungan kepentingan. Pembelian umumnya mengacu pada akuisisi atas kesatuan yang jauh lebih kecil yang terserap ke dalam perusahaan pengakuisisi. Penggabungan kepentingan merupakan penggabungan dua perusahaan yang ukuran-ukuran tingkatnya tidak berbeda jauh. Dalam menelaah merjer dan pengambilalihan, penting untuk mengetahui perbedaan antara pengambilalihan bersahabat dan pengambilalihan paksa. Karena pada merjer biasanya terdapat satu tawar menawar dan pembayaran dilakukan dengan saham. Penawar umumnya dalam satu industri yang matang, mempunyai kas surplus, dan mencari sasaran dengan peluang pertumbuhan yang memerlukan kas. Penawaran tender yang dapat dilakukan dengan bersifat paksa atau bersahabat. Penawaran paksa biasanya ditolak dan menimbulkan banyak penawaran. Perusahaan sasaran dalam penawaran paksa biasanya mempunyai kinerja dibawah rata-rata industri dan nilai pasar sekuritassnya lebih rendah daripada biaya pengganti aktivanya. Merjer bersahabat sasaran seing kali lebih tinggi kinerjanya dari pada rata-rata industri dengan nilai pasar sekuritas lebih besar daripada biaya pengganti aktivanya.
GERAKAN MERJER TAHUN DELAPANPULUHAN
Meskipun ada banyak perbedaan antara merjer dan pengambilalihan dan antara pengambilalihan paksa dan bersahabat, data seri waktu dari aktivitas tersebut menggabungkannya dalam istilah umum, yaitu aktivitas merjer. Gerakan pengambilalihan dan restrukturisasi tahun 1980-an ditimbulkan oleh dua perangkat kekuatan utama, satu berkaitan dengan masalah fundamental mengenai peraturan perseroan. Dan kedua adalah berubahnya lingkungan ekonomi, politis, dan kebudayaan.

Masalah pengaturan dan pengendalian perseroan
1. pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Dominasi manajemen atas dewan direksi yang dianggap memantau dan memegang kendali atas nama pemegang saham.
2. masalah keagenan. Pertentangan antara merjer dan pemilik. Manajemen berkuasa. Tidak adanya kekuatan efisiensi.
3. sistem perencanaan dan pengendalian yang statis. Penumpukan dalam rencana-rencana segmen, sasaran mudah.
4. arus kas internal tidak tergantung pada disiplin pasar modal. Segmen-segmen yang lemah seringkali menjadi disubsidi. Segmen yang kuat mungkin tidak berprestasi sampai potensinya dan nilainya bagi yang lain.
5. kenglomerasi yang berlebihan. Aktivitas tak berkaitan menyulitkan untuk mengelola secara efisien. Diperburuk dengan tidak adanya perangsang untuk mendorong manajer segmen untuk berpikir seperti pemilik yang berwiraswata.
TEORI RESTRUKTURISASI
1. Manajemen yang tidak efisien
Peniadaan manajemenyang tidak efisien melalui merjer atau penawaran tender akan merupakan keuntungan dalam efisiensi. Paling tidak terdapat dua aspek yang mencakup.
Efisiensi diferensial. Teori yang paling umum dari merjer melibatkan efisiensi diferensial. Jika ada perusahaan A yang kurang efisien dan perusahaan B yang efisien, maka merjer yang dilakukan akan menuntut untuk efisiensi yang mengacu pada perusahaan B. Dimana efisiensi ekonomi diusahakan melalui merjer.
Manajemen yang tidak efisien. Manajemen yang tidak efisien dapat merupakan menajemen yang tidak kompeten dalam pengertian mutlak atau menyeluruh. Hampir setiap orang dapat melakukan hal lebih baik. Atau dapat dikatakan jika manajemen tidak melakukan sebesar potensi dari yang ia miliki. Dan mungkin kelompok lain dapat mengelola aktiva yang ada secara lebih efektif.
2. Sinergi operasi
Sinergi operasi atau ekonomi operasi dapat berupa merjer horisontal atau vertikal. Dalam merjer horisontal, sumber-sumber ekonomi operasi haruslah menghasilkan suatu bentuk dalam skala ekonomi. Bidang lain untuk mencapai suatu ekonomi operasi yaitu dengan merjer vertikal dengan menggabungkan tahap-tahap yang berbeda-beda dari suatu bidang industri menjadi suatu kesatuan akan membuahkan kinerja yang lebih efisien dari tahap-tahap industri tersebut.
3. Sinergi keuangan
Sinergi keuangan menyangkut soal teori keuangan yang belum terselesaikan. Sinergi keuangan menolak pendapat orang bahwa fungsi biaya modal akan menurun karena beberapa alasan tertentu. Bila aliran arus kas dari perusahaan tidak berkaitan secara amat ketat kemungkinan kepailitan dapat menjadi rendah. Hal ini berarti bahwa nilai sekarang dari kepailitan menjadi lebih rendah.
Teori keuangan lain menyebutkan bahwa penawar mempunyai kelebihan arus kas, tetapi kekurangan peluang investasi yang baik. Sebaliknya sasaran dikatakan memerlukan dana tambahan untuk membiayai setumpuk peluang investasi pertumbuhan yang tersedia.
4. Penyusunan kembali strategi
Literatur perencanaan strategis jangka panjang telah meledak dalam tahun-tahun terakhir. Leiteratur ini berkaitan dengan diversifikasi dan restrukturisasi. Pendekatan perencanaan strategis pada merjer tampaknya menyiratkan baik kemungkinan ekonomi skala atau pemanfaatan kapsitas yang tidak digunakan dalam kemampuan manajerial perusahaan saat ini. Dasar pemikiran lain adalah bahwa dengan diversifikasi eksternal, perusahaan mengakuisisi keterampilan manajerial untuk peningkatan kemampuan saat ini.
1. Penilaian terlalu rendah
1) hasil jangka pendek lawan program investasi jangka penjang
masalahnya adalah bahwa pengikut serta pasar, khususnya investor lembaga, menekankan prestasi laba jangka pendek. Akibatnya, dinyatakan bahwa perseroan dengan program investasi jangka panjang dinilai terlalu rendah. Bila perusahaan dinilai terlalu rendah, mereka menjadi sasaran yang menarik bagi pembajak, yaitu perusahaan lain yang dengan sumebr daya besar berada ditangannya.
2) Pasar dibawah biaya pengganti.
Satu alasan bahwa perusahaan telah meningkatkan program diversifikasi adalah bahwa dalam tahun-tahun terakhir jalan masuk ke daerah pasar produk baru dapat dicapai lewat dasar pertukaran.
A. Informasi dan pemberi tanda
pengumuman aktivitas restrukturisasi dapat menyampaikan informasi dan/atau tanda kepada pengikut serta pasar. Sebagai contoh, pengumuman suatu merjer atau penawaran tender dapat menyampaikan informasi bahwa perusahaan sasaran “duduk ditambang emas” atau menandakan bahwa manajemen lama akan menerima “tendangan dari belakang” pemilik baru. Variasi ini menandakan bahwa dengan merjer atau penawaran tender arus kas masa depan akan meningkat dan bahwa nilai masa depan juga akan meningkat sejalan dengan itu.

Masalah keagenan dan manajerialisme
Jensen dan Meckling (1976) merumuskan implikasi dari masalah organisasi. Masalah yang ditimbulkan pada saat para manajer hanya bisa memiliki sebagian saja dari saham yang beredar. Kepemilikan saham yang kecil bisa menyebabkan para manajer bekerja kurang bergairah dibanding yang lain dan/atau bekerja dengan fasilitas yang berlebihan (kantor yang mewah, mobil perusahaan, bonus dan kenaggotaan di klub-klub khusus, dsb). Dan semua ini akhirnya menjadi beban bagi para pemegang saham.
C. Melindungi atau membangun kerajaan
Suatu varian dari masalah keagenan adalah teori manajerialisme dari merjer konglomerat yang dikemukakan oleh Mueller (1969). Ia menghipotesiskan bahwa para manajer dimotivasikan menigkatkan lebih lanjut ukuran perusahaan mereka. Ia mengasumsikan bahwa kompensasi manajemen merupakan fungsi dari ukuran perusahaan dan menyatakan bahwa manajer menggunakan tingkat halangan investasi yang terlalu rendah. Tetapi, Lewellen dan Huntsman (1970) menyatakan temuan-temuan bahwa kompensasi manajer berkaitan cukup erat dengan tingkat laba perusahaan selain dengan tingkat penjualan. Kompensasi dari para manajer mungkin tidak memotivasikan prefernsi untuk ukuran yang lebih tinggi. Akan tetapi, pengaruh-pengaruh lain seperti kekuatan manajerial dan prestise mungkin bertalian dengan perusahaan.
2) Teori arus kas bebas
teori arus kas bebas dari Jensen (1986,1988) didasarkan pada pertentangan kepentigan yang melekat diantara para manajer dan pemegang saham. Teori ini menggunakan teori Mueller bahwa manajer berusaha melindungi atau membangun kerajaan mereka untuk menngkatkan gaji dan keuntungan.
1. Penyusunan kembali insentif manajerial
karena kemungkinan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang diuraikan oleh keganenan, kinerja perusahaan bersangkutan dapat ditingkatkan jika manajer dibuat agar berpikir seperti pemilik. Jika dengan restrukturisasi atau mengubah kontrak kompensasi manajerial posisi kekayaan dari para manajer banyak dipengaruhi oleh tingkat harga saham perusahaan. Motif para manajer untuk meningkatkan nilai saham biasa untuk pemegang saham dapat diperkuat.
2. Kutukan bagi pemenang kesombongan
kutukan bagi para pemenang terjadi bila penawaran untuk suatu obyek yang bernilai, nilainya tidak pasti. Jika nilai yang benar dari obyek itu sama bagi semua penawar, maka pemenang dari lelang itu mungkin adalah penawar yang membuat kesalahan positif terbesar dalam mengestimasi nilai dari obyek tersebut.

3. Kekuatan pasar
restrukturisasi dan perubahan pengendalian belum mempunyai dampak yang besar pada konsentrasi dalam perkonomian. Baik konsentrasi pada masing-masing industri maupun konsentrasi agregat yang diukur dengan posisi pada 100, 200, dan 300 perusahaan puncak tidak banyak berubah pada suatu tingkat yang signifikan.
4. Pertimbangan pajak
teori merjer yang lain menyatakan bahwa pengaruh pajak merupakan faktor motivasi yang penting dalam beberapa kasus. Sinergi pajak adalah bahwa merjer mempermudah pemanfaatan pelindung pajak yang belum sepenuhnya tersedia karena tidak adanya transaksi akuisisi. Pengaruh pajak dapat membuat investasi marjinal lebih menguntungkan atau sebaliknya dapat membuat transaksi yang dapat diterima menjadi dibatalkan.
Ada tiga tipe reorganisasi pajak. Tipe A mencakup merjer statuter (dimana perusahaan sasaran diserap oleh perusahaan pengakuisisi) dan konsolidasi (kedua perusahaan membubarkan diri dan membentuk kesatuan baru) dengan persetujuan dari pemegang saham perusahaan. Reorganisasi tipe B sasaran dapat dilikuidasi kedalam perusahaan pengakuisisi tau dipertahankan sebagai kesatuan operasi yang berdiri sendiri. Reorganisasi tipe C adalah transaksi saham untuk aktiva dengan syarat bahwa paling sedikit 80 persen dari nilai pasar wajar kekayaan diakuisisi.
5. Redistribusi
penghematan pajak merupakan suatu bentuk redistribusi dari pemungut pajak kepada yang memperoleh keringanan pajak. Bentuk lain dari redistribusi dapat terlibat beberapa pendapat bahwa keuntungan bagi pemegang saham merupakan redistribusi dari sejumlah pemegang resiko lainnya. Yang mencakup pemegang nilai obligasi dalam bentuk nilai yag berkurang, tenaga kerja dalam bentuk pengurangan upah dan/atau pengurangan tenaga kerja, dan konsumen dalam bentuk penawaran yang terbatas dan/atau harga yang lebih tinggi.

BENTUK RESTRUKTURISASI DAN HASIL-HASILNYA

Perluasan
Journal of economic mempublikasikan suatu ringkasan lengkap mengenai studi atas merjer dan penawaran tender dalam tahun 1983. dalam karangan ringkasnya yang komprehensif, Jensen dan Ruback (1983) mengkaji ulang 13 studi dengan data samperl yang sebagian besar pada akhir 1970an. Enam dari studi itu adalah merjer dan tujuh adalah penawaran dengan tender.tabel ihtisar dari Jensen dan Ruback menunjukan hasil pengembalian positif 30 persen pada pemegang saham sasaran dalam penawaran tender yang berhasil dan pengembalian yang agak lebih rendah sebesar 20 persen pada sasaran merjer yang berhasil.
Dalam ihtisar bukti-buktinya, Jensen dan Ruback (1983) menyimpulkan bahwa kelebihan hasil pengembalian pada perusahaan penawar dalam penawaran tender yang berhasil adalah positif 4 persen. Beberapa pengaruh juga negatif yang potensial dari aktivitas merjer dan pengambilalihan juga telah terjadi. Ini mencakup kemungkinan tekanan yang tak patut pada manajemen untuk berprestasi baik dalam jangka pendek, pengaruh yang mengganggu dari pergeseran kepemilikan, pengurangan tenaga kerja, dan leverage yang berlebihan dengan kemungkinan kenaikan dalam stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Jual cepat
Dua jenis utama jual cepat (sell-offs) adalah pemilahan dan pelepasan kepentingan. Pemilahan merupakan aktivitas membentuk suatu usaha baru dengan saham dibagi atas dasar paro rata kepada pemegang saham perusahaan induk jadi pemegang saham yang ada mempunyai proprosi kepemilikan yang sama dalam kesatuan yang baru seperti perusahaan semula.
Pelepasan kepentingan adalah kelompok transaksi lain dimana kas masuk kedalam perusahaan. Pada dasarnya pelepasan kepentingan melibatkan penjualan sebagian perusahaan ke pihak luar ketiga. Suatu pelepasan saham melibatkan penjualan sebagian perusahaan melalui suatu penawaran ekuitas atas saham dalam kesatuan baru kepada pihak luar. Suatu kesatuan hukum da kelompok pengendali baru diciptakan.

Perubahan dalam struktur kepemilikan
Pembelian kembali saham merupakan cara alternatif untuk mengadakan payout kepada pemegang saham. Penawaran tender kas untuk membeli kembali saham menghasilkan hasil pengembalian abnormal positif yang signifikan kepada pemegang saham sekitar 13 sampai 15 persen. Hasil pengembaliannya bahkan lebih tinggi dari itu bila dibiayai dengan hutang daripada kas dengan kas. Baik pemegang saham yang mentender ataupun yang tidak mentender mendapat manfaat.
Penawaran merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengubah struktur modalnya sekaligus menjaga kebijakan investasi tidak berubah. Penawaran hutang untuk saham biasa mempunyai pengaruh meningkatkan leverage dan begitu pula sebaliknya.

Go Private dan Leverage Buyout
“Going private” mengacu pada tranformasi perseroan publik menjadi perusahaan yang dimiliki swasta. Leverage Buyout adalah akuisisi, yang dibiayai sebagian besar oleh pinjaman, atas saham atau aktiva dari perusahaan yang saat itu merupakan perusahaan publik oleh sekelompok kecil investor. Kelompok pembeli dapat disponsori oleh spesialis buyout atau oleh bank investasi.
Kenaikan leverage tampaknya bukan merupakan motif yang strategik dalam LBO. Sekalipun leverage menigkat pada pembentukan LBO, hal itu secara tajam berkurang dalam tahun-tahun sesudahnya. Pengeluaran kas leverage (rekapitalisasi defensif) adalah suatu teknik yang relatuf baru ari restruksturisasi keuangan yang dikembangkan pertama kali oleh Goldman Sachs untuk multimedia pada tahun 1985. hal itu dipandang sebagai taktik bertahan karena dalam sebagian besar kasus pengeluaran kas terleverage telah digunakan sebagai jawaban atas tawaran pengambilalihan.

ESOP
Suatu rencana kepemilikan saham karyawan (employee stock ownership plan), yang dibahas secara singkat adalah suatu jenis saham yang menginvestasikan terutama pada sekuritas dari perusahaan majikan yang mensponsori. Suatu kenikan drmatis dalam penggunaan ESOP sebagai pertahanan pengambilalihan terjadi dalam tahun 1989. Misalnya sebagai suatu jawaban atas suatu penawaran tender oleh Shamrock Holdings (wahana untuk investasi keluarga Roy E, Disney, keponakan mendiang Walt Disney), polaroid menetapkan suatu ESOP yang memegang 14 persen dari saham biasa Polaroid.
Konsekuensi ekonomi yang lebih luas dari ESOP juga telah dianalisis (Chen dan Kensinger 1988). Jika manajemen juga mengendalikan ESOP yang telah diciptakan, tidak ada kenaikan dalam pengaruh karyawan atas perusahaan. Sekalipun karyawan dapat menerima saham yang dapat dijual, penambahna pada kekayaan mereka seceara relati kecil mungkin. Jumlah yang diterima mungkin tidak mencukupi untuk mencapai hubungan yang harmonis antara pekerja dan manajemen.
Isyu Pengendalian Perseroan
Set keempat dari restrukturisasi bersangkutan dengan isyu pengendalian perseroan. Kita pertama memperhatikan hak suara yang tidak sama. Dalam banyak perseroan terdapat saham kelas A dan B. Biasanya saham kelas A mempunyai hak dividen yang lebih unggul tetapi hak yang lebih rendah untuk suara. Saham kelas B mempunyai hak suara unggul tetapi dengan deviden yang terbatas.
Suatu cara untuk membentuk dua kelas saham adalah dengan rekapitalisasi dua kelas. Proporsi yang tinggi dari perusahaan dua kelas kemudian menerbitkan sekuritas ekuitas. Bukti-bukti itu menyatakan bahwa perusahaan dua kelas memiliki peluang pertumbuhan masa depan yang lebih besar daripada LBO.
Kontes proksi juga merupakan bentuk lain dari perebutan pengendalian. Kontes proksi adalah upaya dari kelompok saham yang tidak setuju untuk mendapatkan wakil dewan direktur. Kontes proksi atas hak untuk mengendalikan menaikkan kemungkinan bahwa aktiva perseroan akan ditransfer k penggunaan yang bernilai lebih tinggi. Hal itu melaksanakan suatu peranan disipliner yang penting dan efektif dalam pasar tenaga kerja manajerial. Akhirnya hal itu memberikan pendekatan lain pada aktivitas pengambilalihan.

PERTAHANAN ATAS MERJER
Sejalan dengan inovasi keuangan yang merangsang pengambilalihan dan restrukturisas, gerakan perlawanan telah berkembang dalam bentuk pertahanan merjer. Jenis pertahanan merjer dapat dikelompokkan dalam 5 kategori; (1) restrukturisasi defensif, (2) pil racun, (3) put racun, (4) amandemen anti pengambilalihan, dan (5) parasut emas. Restrukturisasi defensif mengambil banyak bentuk. Salah satunya adalah kebijakan “bumi yang memanas”, yang berarti mengadakan hutang yang besar menjual segmen atraktif dari perusahaan dan menggunakan dana yang baru diakuisisi untuk mengumumkan dividen yang besar bagi pemegang saham yang ada. Yang kedua “mahkota berlian”. Yang ketiga mengkonsolidasikan blok suara yang digabungkan pada manajemen sasaran. Yang keempat pembelian kembali saham tanpa penjualan manajemen. Metode kelima, menerbitkan ekuitas baru kepada pihak-pihak yang bersahabat kepada manajemen. Keenam, mencipatakan halangan yang spersifik bagi penawar.
Pil racun (poison pil) adalah jaminan atau saham preferen konvertibel bagi pemegang saham yang ada, dengan memberikan mereka hak untuk membeli sekuritas perusahaan yang bertahan hidup pada harga yang sangat rendah pada hal merjer.
Jenis ketiga dari pertahanan merjer didorong oleh penurunan dalam nilai obligasi sebagai hasil dari leveraged buyout. Kelompok keempat terdiri dari banyak jenis amandemen anti pengambilalihan. Salah satunya adalah provisi harga wajar, yang menetapkan bahwa semua pemegang saham harus menerima suatu harga yang seragam dan wajar.
Jenis pertahanan merjer utama yang kelima adalah perasut emas yaitu pemisahan provisi dari suatu kontrak tenaga kerja yang menetapkan pembayaran bagi para manajer menurut klausul perubahan pengendalian. Biasanya yang dilakukan adalah pembayaran sekaligus. Dasar pemikirannya adalah untuk membantu mengurangi pertentangan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dan situasi perubahan.

EVALUASI
Beberapa generalisasi dari gerakan restrukturisasi tahun 1980an adalah mungkin. Aktivitas M & A harus merupakan bagian dari strategi rencana jangka panjang. Strategi itu adalah yang pertama dan aktivitas pengambilalihan harus ditempatkan dalam kerangka perencanaan jangka panjang. Kriterianya haruslah bahwa perusahaan yang diakuisisi harus bernilai lebih tinggi sebagai bagian dari perusahaan pengakuisisi daripada dibiarkan berdiri sendiri atau dibeli oleh perusahaan lain. Ini merupakan cara penting untuk menghindarkan membayar terlalu banyak.

PERUSAHAAN INDUK
Banyak keunggulan dan kelemahan dari perusahaan induk yang sifatnya kurang lebih sama seperti dalam operasi perusahaan berskala.sebuah perusahaan diorganisir menurut divisi-divisi atau dengan masing-masing divisi berdiri sebagai perusahaan yang terpisah, tidak mempengaruhi alasan dasar untuk beroperasi dalam skala besar, dengan banyak jenis produk atau dengan banyak pabrik. Tetapi bentuk perusahaan induk dari duatu operasi skala besar memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda dengan sebuah perusahaan yang terdiri dati berbagai divisi tapi operasinya terpadu.

Keunggulan Sistem Perusahaan Induk
• Pengendalian melalui kepemilikan sebagian
• Mengisolasi risiko
• Tidak melalui persetujuan
Kelemahan Sistem Perusahaan Induk
• Terkena pajak ganda sebagian
• Mudah dibubarkan
• Risiko piramida berlebih
Pendekatan Tradisional Pada Harga Akuisisi
Untuk tiap-tiap merjer yang telah direalisasikan, pastilah sebelumnya menemukan kegagalan dalam negosiasi. Negosiasi akan mengalami jalan buntu jika operasi perusahaan itu tidak bersesuaian atau kalau masing-masing pihak tidak dapat menyepakati ketentuan-ketentuan merjer. Ketentuan yang terpenting adalah berapa harga yang akan dibayarkan perusahaan yang bertindak sebagai pembeli.

Pengaruh Pada Harga an Laba
Merjer dapat membawa pengaruh positif atau negatif terhadap laba, pada harga pasar saham, atau pada keduanya. Pendekatan tradisional adalah untuk melihat dampak merjer yang diusulkan pada laba per saham (EPS). Seperti dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa dalam melakukan investasi harus memperhatikan dampak nilai pasar baik sebelum dan sesudah merjer demi memaksimumkan nilai pasar.

Faktor Kuantitatif Yang Mempengaruhi Ketentuan Merjer
• Laba dan pertumbuhan laba
• Dividen
• Nilai pasar
• Nilai buku per saham
• Aktiva lancar bersih per saham
Faktor Kualitatif
Kadang pengaruh yang paling penting dalam penentuan sebuah merjer tidak tercermin dalam data kualitatif histories dalam perusahaan tersebut. Merjer yang berhasil adalah merjer yang dapat menghasilkan apa yang disebut sinergistik atau pengaruh. Dengan adanya penggabungan dua perusahaan dapat diperoleh laba yang lebih besar dibandingkan dengan laba jika masing-masing perusahaan itu beroperasi sendiri-sendiri.

Oleh: darmawanachmad | 27 Februari 2010

Financial Distress

Financial Distress (Kesulitan Keuangan)

Kegagalan
Kegagalan dalam pengertian ekonomi dapat berarti bahwa perusahaan kehilangan uang. Kondisi Ini dapat juga berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil dari biaya modalnya. Definisi yang bertkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa nilai sekarang dari arus kas perusa¬haan itu lebih kecil dari kewajibannya. Dalam pengertian lain, kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan, proyeksinya tak terpenuhi. Atau kegagalan dapat juga berarti insolvensi.
Dapatkah suatu perusahaan yang semua modalnya berupa ekuitas gagal? Ya, paling tidak dalam tiga kondisi, (1) Pengembalian marjinalnya lebih kecil daripada biaya modal marjinalnya. (2) Pengembalian marjinalnya rata-ratanya lebih kecil daripada biaya modal rata-rata. (3) Pendapatan lebih kecil dari biaya sehingga pengembalian marjinalnya negatif. Jadi kegagalan dapat terjadi sekalipun tidak ada kewajiban hutang yang harus dipenuhi.
Perbaikan Alternatif
Secara umum, penanggulangan atas kepailitan perusahaan dibagi menjadi dua prosedur formal dan prosedur informal.
Dengan prosedur informal perusahaan yang sedang mengalami kesulitan bisa meminta perpanjangan (extension) waktu pembayaran kewajiban (hutang, pinjaman, tagihan pemasok dan lain sebagainya). Atau para kreditor setuju hanya memperoleh sebagian saja dari jumlah keseluruhan hutang debitor-disebut komposisi (composition). Prosedur yang informal untuk melikuidasi perusahaan, disebut penetapan (assignment). Secara hukum, artinya perusahaan sebagai debitor diserahkan kepada pihak ketiga (bertindak sebagai penengah) yang disebut trustee. Pihak penengah akan melikuidasi seluruh aktiva perusahaan dan mendistribusan berdasarkan pro rata ke para kreditor yang terdaftar resmi.
Prosedur yang lebih formal terdiri dari tiga altematif: perusahaan terus berjalan, perusahaan dimerjerkan ke dalam perusahaan lain, atau perusahaan dilikuidasi. Peraturan ini merupakan prosedur yang diawasi oleh pengadilan secara formal, prosedur untuk menata dan mengatur ulang semua tuntutan para kreditor. Dalam merjer, identitas perusahaan bisa dilanjutkan sebagai bagian dari perusahaan baru hasil merjer atau identitasnya hilang sama sekali karena diserap seluruhnya ke dalam merjer. Perusahaan sama sekali dihapus melalui likuidasi atau diserahkan ke pihak trustee (wali). Jika diserahkan ke pihak trustee, pembagian diatur oleh beberapa peraturan, sedangkan untuk melikuidasi, pengadilan bertindak penuh sebagai pengawas.

Perpanjangan dan Komposisi
Perpanjangan menunda tanggal pembayaran atas hutang yang telah jatuh tempo, sedangkan komposisi secara sukarela mengurangi klaim kreditor atas debitor. Keduanya dapat memperpanjang nasib perusahaan yang sedang “sakit” serta menghindari biaya pengadilan. Tidak ada campur tangan pihak pengadilan dalam penerapan kedua prosedur di atas, semuanya atas dasar sukarela. Meskipun para kreditor merugi sementara, tetapi rehabilitasi debitor yang bersangkut akan lebih menguntungkan daripada menempuh prosedur formal. Tentunya debitor yang diberi keringanan dalam bentuk komposisi dan perpanjangan adalah debitor yang mempunyai prospek baik serta bisa diandalkan dalam pertumbuhan usaha.

Prosedur
Diatur pertemuan antara kreditor dan debitor. Dalam pertemuan itu, kreditor akan menunjuk panitia kecil yang terdiri dari 4 atau 5 kreditor besar dan 1 atau 2 kreditor kecil. Pertemuan biasanya diatur oleh konsultan (sebagai biro penyesuaian hutang-piutang) yang mempunyai hubungan dengan asosiasi manajer kredit atau asosiasi bisnis.
Setelah pertemuan pertama, jika kasusnya memang bisa diselesaikan, konsultan akan menyelidiki atau menugaskan badan penyelidik profesional untuk mengungkapkan semua latar belakang permasalahan. Bertumpu pada hasil atau fakta kasus, konsultan akan membuat rencana penyelesaian klaim. Kemudian pertemuan yang ketiga diadakan untuk memutuskan alternatif mana yang dipilih, komposisi atau per¬panjangan hutang. Pertemuan selanjutnya adalah untuk mencapai suatu kesepakatan akhir.
Kondisi yang Diperlukan
Paling sedikit ada tiga kondisi yang diperlukan untuk menerapkan perpanjangan atau komposisi:
1. Debitor harus memegang teguh janji yang disetujui bersama, dalam hal melunasi kewajiban dan tidak boleh menyelewengkan aktiva perusahaan untuk digunakan demi kepentingan pribadi.
2. Debitor harus mempunyai dan menunjukkan kemampuan untuk menyehatkan usahanya.
3. Kondisi bisnis ikut menunjang upaya penyehatan kembali perusahaan yang sedang mengalami kesulitan.
Dalam kasus kepailitan, kreditor senang jika debitor setuju untuk memperpanjang hutang dan pinjaman, karena hutang akan dibayar penuh meskipun jatuh temponya diperpanjang. Ada kreditor yang tetap memperbolehkan debitor memesan bahan baku secara tunai sedangkan hutang pembelian yang lalu dibayar dalam jangka waktu yang diperpanjang. Tetapi ada kreditor lain yang tidak hanya memberi perpanjangan waktu pembayaran hutang lama tetapi tetap masih bersedia memberi pembelian kredit yang baru
Dasar semuanya sudah tentu kepercayaan bahwa pihak debitor masih sanggup dan bersedia memenuhi janjinya. Tetapi, karena kreditor tidak mau mengambil risiko terlalu besar, mereka ingin mengawasi atau mengendalikan debitor selama menunggu pelunasan diselesaikan.
Dalam komposisi, penyelesaian kas secara prorata dilakukan. Kreditor menerima dari debitor suatu persentase kewajiban yang seragam secara tunai. Kas yang diterima dianggap sebagai penyelesaian penuh hutang, meskipun rasionya mungkin hanya 10 persen. Tawar menawar dilakukan antara debitor dan kreditor mengenai penghematan yang dihasilkan dari menghindarkan kebangkrutan.
Tidak jarang perundingan menghasilkan kesepakatan utk menggabung prosedur komposisi dengan prosedur perpanjangan.
Proses Reorganisasi
Reorganisasi merupakan salah satu bentuk perpanjangan atau komposisi dari kewajiban perusahaan. Tanpa mengaitkan dengan prosedur hukum yang dianut, proses-proses reorganisasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut:
1. Perusahaan dinyatakan dalam keadaan insolvensi jika ia tidak bisa melunasi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo atau jika jumlah seluruh kewajiban melebihi jumlah aktiva perusahaan.
2. Dana baru harus diadakan untuk modal kerja dan rehabilitasi harta perusahaan.
3. Semua sumber dan sebab kesulitan manajerial serta operasional harus diidentifikasikan dan mencari cara untuk menanggulanginya.
Pada dasarnya, reorganisasi hanya berupa komposisi atau penjadwalan kembali kewajiban perusahaan. Dalam setiap upaya komposisi, dua kondisi harus dipenuhi:
1. Penjadwalan kembali harus adil/wajar (fair) bagi semua pihak.
2. Sebagai hasil dari pengorbanan itu, rehabilitasi dan operasi perasahaan yang menguntungkan haras benar-benar layak (flexible).

Keputusan Keuangan dalam Reorganisasi
Jika suatu bisnis menjadi pailit atau menghadapi insolvensi, harus diputuskan dengan segera apakah perusahaan dilikuidasi atau diteruskan beroperasi melalui reorganisasi. Pada dasarnya, keputusan ini tergantung pada ketetapan perasahaan dalam menentukan nilai perasahaan bila direhabilitasi versus nilai dari jumlah setiap bagian bila perusahaan itu dipecah-pecah.
Nilai likuidasi tergantung dari bobot masing-masing aktiva yang digunakan dan beberapa nilai jual yang akan diperoleh. Selain itu, likuidasi sendiri melibatkan biaya untuk memecah-mecah aktiva tetap maupun biaya legalisasinya. Reorganisasi yang berhasil juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biasanya biaya dikeluarkan untuk peralatan yang baru, penjualan inventaris yang sudah usang, dan di atas segalanya, peningkatan manajemen perusahaan secara optimal. Jika nilai dari reorganisasi ternyata lebih baik dibanding nilai likuidasi, masalah yang tersisa tinggal bagaimana meyakinkan pihak kreditor yang menghendaki agar perusahaan tetap dilikuidasikan.

Standar Kewajaran (Adil)
Patokan dasar kewajaran adalah, semua klaim harus dilaksanakan sesuai urutan prioritas kontrak & hukum yang ada. Mereka yang digolongkan yunior, seperti pemegang saham biasa, hanya diizinkan berpartisipasi jika mereka dapat menambah kas perusahaan pada waktu reorganisasi diadakan.

Satu pendekatan untuk menerapkan standar kelayakan mencakup langkah-langkah berikut:
1. Merumuskan perubahan dalam pengendalian dan kebijakan perseroan
2. Mengestimasikan penjualan masa depan
3. Menganalisis kondisi bersaing & operasi sehingga laba masa depan atas penjualan dapat diestimasikan.
4. Menentukan tingkat kapitalisasi yang akan diterapkan pada laba masa depan
5. Menerapkan tingkat kapitalisasi pada laba masa depan yang diestimasikan untuk suatu nilai perusahaan yang ditunjukkan
6. Menentukan jumlah yang akan dibagikan kepada penuntut.
Standar Kelayakan
Pengujian utama dari kelayakan adalah apakah beban tetap untuk memperoleh pendapatan setelah reorganisasi dapat ditutup oleh labanya atau jika perusahaan terpaksa harus dijual, apakah kemampuan perusahaan memperoleh laba bisa tercermin dalam nilai jualnya. Untuk dapat menutup beban dari suatu perusahaan yang ingin terus beroperasi memerlukan peningkatan laba, pengurangan beban tetap atau kedua-duanya.
Beberapa tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan daya menghasilkan laba perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Memperpanjang jatuh tempo kewajiban hutang dan mengurangi/mengubah beberapa klaim menjadi saham biasa.
2. Merekrut tenaga dan kemampuan baru ke dalam perusahaan, karena manajemen lamanya tidak efisien dan tidak memadai untuk penyelesaian itu.
3. Melepaskan persediaan yang usang dan menyusun strategi baru operasi perusahaan.
4. Memodernisasi pabrik dan peralatan perusahaan untuk beroperasi secara baik dan bersaing atas dasar biaya.
5. Meningkatkan produksi, pemasaran/iklan & fungsi-fungsi lain melalui reorganisasi guna memungkinkan perusahaan bersaing secara berhasil.
6. Mengembangkan produk baru sehingga perusahaan dapat beralih dari bidang di mana kecenderungan ekonominya tidak diinginkan, ke bidang yang memilik potensi pertumbuhan dan stabiltas usaha.
7. Menggabungkan perusahaannya ke perusahaan lain sebagai suatu cara yang mungkin untuk mencapai langkah-langkah sebelumnya.
Doktrin Prioritas Mutlak
Dalam Undang-undang kepailitan 1978, Pasal 507, ditetapkan prioritas klaim dan beban.
1. Kreditor dengan jaminan (secured creditor) akan menerima hasil penjualan harta perusahaan debitor.
2. Biaya pengendalian bantuan hukum lain dan trustee diperhitungkan ke dalam hasil.
3. Beban pengeluaran setelah kasus terpaksa (involuntary case), telah dimulai tetapi sebelum trustee dibentuk.
4. Jumlah upah untuk pegawai dibatasi tidak melebihi $2,000 per orang bila upah itu diterima tiga bulan sebelum petisi kepailitan diajukan secara resmi.
5. Jumlah $2,000 yang diizinkan mencakup jumlah upah pegawai ditambah jumlah iuran dana pensiun pegawai yang belum dibayarkan.
6. Klaim iuran dana pensiun yang belum dibayarkan diizinkan untuk diperhitungkan hanya jumlah yang diberikan 6 bulan sebelum petisi kepailitan diajukan.
7. Jumlah klaim tanpa jaminan terhadap deposito pelanggan $ 900 per orang.
8. Pajak yang berlaku efektif adalah semua jenis pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan.
9. Kewajiban dana pensiun yang belum ada dananya lebih diprioritaskan kepada kreditor umum dan jumlah keseluruhannya dibatasi sampai 30 persen dari seluruh modal saham biasa dan preferen perusahaan; sisanya merupakan klaim yang sami seperti klaim kreditor umum.
10. Kreditor umum atau kreditor tanpa jaminan meliputi kredit dagang, pinjaman tanpa jaminan, obligasi tanpa jaminan (debenture bonds – obligasi yang pelunasannya tidak dikaitkan dengan aktiva milik perusahaan tetapi tergantung pada hasil operasi perusahaan), dan bagian pinjaman dengan jaminan yang tidak terbayar serta rencana pensiun yang belum terpenuhi dananya (nomor 1 dan 8 diatas). Sedangkan hutang subordinasi diatur tersendiri dalam peraturan khusus (digambar dalam contoh berikut).
11. Pemegang saham preferen dapat menerima jumlah sampai jumlah nominal saja.
12. Pemegang saham biasa menerima apa saja yang tersisa.
Penyimpangan dari Prioritas Mutlak
Aturan prioritas mutlak (absolute priority rule – APR) dalam teori mensyaratkan diikutinya urutan tersebut di atas secara tepat. Dalam praktek, penyimpangan dari prioritas mutlak seringkali diamati.
Franks dan Torous [1989] mengkalkulasi bahwa dari 27 perusahaan yang mereka pelajari, 78 persen menunjukkan penyimpangan dan 67 pemegang saham menerima beberapa pertimbangan bila lebih banyak penuntut senior yang tidak dibayarkan secara penuh. Weiss [1990] juga menemukan bahwa prioritas mutlak dilanggar dalam 79 persen rencana reorganisasi – 70 persen dengan memberikan klaim yang bernilai kepada pemegang ekuitas bila kreditor yang tak terjamin terhalang dan 8 persen dengan memberikan klaim yang bernilai kepada pemegang ekuitas bila baik kreditor terjamin atau pun tak terjamin dihalangi.
Pengadilan tidak selalu menyetujui penyimpangan dari prioritas mutlak. Misalnya, pada tanggal 14 juni 1991, Hakim federal Gerard Goettel di White Plains, New York memutuskan bahwa usulan TWA untuk membeli kembali $670 juta hutang subordinasi juniornya secara tunai pada harga yang didiskon besar tidak layak bagi pemegang wesel seniornya dan kewajiban lain. Hakim Goettel menyatakan bahwa perusahaan penerbangan itu tidak dapat membayar tunai untuk surat hutang juniornya sementara ia tidak mampu membayar wesel seniornya dan kewajiban lain.
Semua faktor di atas memberikan suatu dasar untuk proses tawar-menawar. Hal itu juga mendukung pengurangan kekakuan aturan prioritas mutlak. Namun, penyimpangan ekuitas rata-rata dari prioritas mutlak relatif kecil yang berkisar dari 2.35 persen dalam Betker [April 1991], 4 persen dalam Frank dan Torous [1991], sampai 7.57 persen dalam Eberhart, Moore dan Roenfeldt [1990].
Masalah Ekonomi
Banyaknya literatur mengenai kesulitan keuangan yang dipublikasikan dalam tahun-tahun terakhir telah menimbulkan sejumlah masalah ekonomi mengenai prosesnya. Jadi sejumlah faktor dasar mempengaruhi nilai sekarang dari perusahaan. Kita mulai dengan nilai perusahaan jika semua ekuitas didanakan. Mengikuti pendekatan nilai sekarang yang disesuaikan (APV) dari Myer, kita kemudian dapat menambahkan nilai sekarang dari pelindung pajak. Kemudian menambahkan manfaat lain dari leverage – disiplin pengeluaran dan motivasi untuk memenuhi pembayaran hutang. Kemudian, nilai sekarang manfaat dari proses reorganisasi ditambahkan. Ini mencakup perubahan pengendalian yang dapat ditambahkan perubahan dengan cara lain di mana aktivitas, strategi dan kebijakan ekonomi perusahaan diorganisasikan dan dilaksanakan. Proteksi yang diberikan oleh proses reorganisasi Pasal 11 juga akan dimasukkan dalam kelompok manfaat ini. Akhirnya kita menambahkan nilai sekarang dari biaya kesulitan keuangan.
Jadi dimensi pendekatan determinan fundamendal dari nilai perusahaan telah diperbesar. Variabel terakhir dalam kedua persamaan itu adalah biaya kesulitan keuangan.
Biaya Kesulitan Keuangan
Biaya kesulitan keuangan mencakup suatu aspek mendasar dari sifat perusahaan bisnis. Jika biaya kebangkrutan kecil atau dapat diabaikan, perusahaan dapat tutup dan perusahaan lain muncul untuk mengisi tempatnya tanpa pergeseran. Investor dapat mendiversifikasikan di antara perusahaan dan menghilangkan risiko tidak sistematik. Hanya risiko sistematik yang tetap relevan untuk keputusan investor. Tetapi jika biaya kebangkrutan besar, biaya untuk merumuskan kembali portofolio dan pembentukan kembali kesatuan ekonomi menjadi berarti. Total risiko menjadi relevan bagi masing-masing pilihan investor, bukan risiko sistematik saja. Jadi masalah besarnya biaya kesulitan keuangan mempunyai implikasi teoritis dan praktis yang penting.

Penyelesaian Pertentangan Insentif Pemegang Klaim
Haugen dan Senbet mengembangkan suatu kasus yang berat untuk “ketidak-berartian dari biaya kebangkrutan” [1978, 1988]. Mereka menyatakan bahwa pemegang hutang rasional dan pemegang ekuitas akan setuju pada penyelesaian swasta yang informal dengan waktu dan biaya yang minimal. Lagipula, jika penuntut saat ini atas perusahaan melakukan hal itu. mereka akan memberikan peluang laba arbitrase bagi pihak ketiga untuk membeli klaim yang bertentangan di dalam pasar. Selain masalah “free-rider”,halangan lain pada kebangkrutan bebas biaya telah dikemukakan. Asimetri informasi dan pertentangan insentif pemegang klaim membuat penyelesaian swasta menjadi sulit dan seringkali tak dapat dicapai [Giammarino, 1989]. Selanjutnya, kebangkrutan dapat dengan menetapkan aturan yang mengatur proses negosiasi, memungkinan penyelesaian yang unik. Pemodelan dan proses permainan memungkinkan suatu peragaan bahwa masalah penangguhan yang diciptakan oleh insentif diversifikasi dapat diselesaikan secara efisien di bawah pengawasan pengadilan [Brown 1989].
Gerthner dan Sharfstein [1991] menjelaskan bagaimana penawaran penukaran dengan menggunakan suatu persetujuan kelua, yang meniadakan hutang publik dari ketentuan senioritasnya, dapat menghasilkan peminjaman dan investasi baru. Mereka mencatat tiga karakteristik kode kebangkrutan yang dapat dengan kuat mempengaruhi investasi: (1) Penghentian otomatis menunda jatuh tempo dari hutang perusahaan yang sulit yang dapat meningkatkan investasi. (2) Prosedur pemberian suara yang tidak lagi mensyaratkan persetujuan penuh membantu mengatasi masalah free-rider di mana penuntut dapat menunda sampai yang lain telah menurunkan klaim mereka dan berusaha menetapkan klaim mereka sendiri secara penuh. (3) Pemeliharaan nilai ekuitas dalam Pasal 11 dapat memberikan insentif bagi kreditur untuk bekerja sama dalam suatu penyelesaian di luar pengadilan dan dapat mengurangi pengambilan risiko yang tidak efisien di luar kebangkrutan. Mereka menyatakan bahwa apakah karakteristik ini meningkatkan efisiensi atau tidak tergantung pada apakah perusahaan kelebihan atau kekurangan investasi dengan ketidakhadirannya.
Biaya Kebangkrutan
Biaya langsung dari kebangkrutan adalah biaya hukum dan akuntansi, biava konsultasi lain, dan biaya administrasi. Ini dapat menumpuk dalam suatu tindakan yang berkepanjangan dan kacau. Seperti komentar seorang pengamat, “Bahkan orang yang mengirimkan Twinkies mengirimkan akuntan dan pengacaranya.” Pengamatan lain adalah bila akuntan dan pengacara bergabung, mereka seperti taksi di kemacetan jalan Manhattan, “tidak ada yang terjadi, tetapi meter tetap berjalan.”
Jelaslah, biaya ini ditekan rendah dalam penyelesaian swasta. Gilson, John dan Lang [1990] menemukan bahwa dalam sebuah sampel 18 perusahaan yang biaya langsungnya adalah 0.32 persen dari total aktiva pada akhir tahun fiskal sebelum bukti publik bahwa persetujuan telah tercapai. Warner [1977a], Altman [1984] dan Weiss [ 1990] menemukan biaya langsung dari kebangkrutan berkisar antara 3 sampai 5 persen dari nilai pasar perusahaan pada akhir tahun fiskal sebelum pengajuan kebangkrutan. Ang, Chua dan McConnell [1982] melaporkan biaya langsung sebesar 7.5 persen dari nilai likuidasi perusahaan pada akhir proses kebangkrutan. Weiss [1990] mengukur biaya langsung sebagai persentase dari nilai pasar ekuitas pada akhir tahun fiskal sebelum kebangkrutan – nilai median adalah 16.7 persen, nilai meannya adalah 20.6 persen.
Biaya langsung dari kebangkrutan cukup besar. Biaya tak langsung secara potensial bahkan dapat lebih besar, tetapi lebih sulit untuk dikuantifikasikan. Biaya tak langsung dari kebangkrutan didefinisikan sebagai biaya kesempatan yang ditetapkan pada perusahaan karena kesulitan keuangan mengubah cara mereka menjalankan bisnis : 1) Mereka kehilangan hak untuk mengambil keputusan tertentu tanpa persetujuan hukum dan tidak dapat membelanjakan uang atau menjual aktiva tanpa persetujuan pengadilan; 2) Kesulitan keuangan dapat mengurangi permintaan akan produk perusahaan dan meningkatkan biaya produksinya karena konsumen mungkin khawatir mengadakan transaksi dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan pemasok dapat menolak untuk mengirimkan tanpa pembayaran tunai saat penyerahan. Bagi perusahaan yang menjual barang tahan lama yang memerlukan pelayanan, biaya ini bisa tinggi [Titman, 1984]; (3) Manajemen menggunakan banyak waktu untuk memecahkan masalah kesulitan keuangan.
Altman [1984] mengukur biaya tak langsung dengan kehilangan laba yang tak diduga selama tiga tahun sebelum pengajuan Pasal 11. Altman menemukan bahwa biaya langsung dan tak langsung rata-rata sebesar 8.7 persen dari nilai pasar satu tahun sebelum kebangkrutan untuk perusahaan eceran dan 15 persen untuk perusahaan industri. Namun, Kaplan [1989] menemukan bahwa penjualan Campeau tidak terganggu oleh pengajuan Pasal 11-nya. Cutler dan Summers [1988] menaksir biaya tak langsung dari kebangkrutan Texaco bulan April 1987 adalah sekitar 8 persen dari nilai perusahaan.
Jadi biaya langsung dan tak langsung dari kebangkrutan secara total tampak antara 20 sampai 25 persen dari kekayaan bersih perusahaan yang mengajukan untuk kebangkrutan. Biaya yang digabungkan itu tampaknya berarti
secara ekonomi, yang merupakan friksi yang penting. Perusahaan tidak bisa tidak mengeluarkan biaya dalam melewati proses restrukturisasi.
Masalah Investasi Terlalu Rendah
Masalah investasi terlalu rendah muncul karena proyek-proyek dengan NPV positif dapat menguntungkan pemegang obligasi tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi pemegang saham perusahaan yang default. Franks dan Torous [1989] menjelaskan bagaimana pengkontrakan kembali menurut reorganisasi Pasal 11 dapat menghindarkan masalah investasi terlalu rendah [Myers, 1977]. Tabel 28.2 meringkaskan data ilustrasi mereka. Neraca sebelum pengurangan klaim kreditur menunjukkan apa yang terjadi tanpa atau dengan investasi tambahan pada peluang investasi yang unik untuk perusahaan tersebut.
Biaya Hutang Berisiko
Frank dan Torous [1989] juga menunjukkan bagaimana penundaan tanggal jatuh tempo hutang dan proses penurunan (scaling down) meningkatkan biaya hutang berisiko sampai merugikan pemegang obligasi, sehingga memperburuk pertentangan antara pemegang obligasi dan pemegang saham. Mereka mengamati bahwa opsi untuk menangguhkan merupakan suatu opsi Amerika yang, tentu saja, meningkatkan nilai dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo. Model mereka mencakup asumsi mengenai penurunan dan menetapkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pertentangan di antara kreditor dalam proses reorganisasi. Mereka mendalilkan tingkat biaya kebangkrutan sebagai persentase nilai perusahaan.
Untuk berbagai nilai perpanjangan jatuh tempo, biaya kebangkrutan, varians nilai perusahaan, dan kuasi-hutang Merton pada rasio nilai perusahaan, mereka mentabulasikan perbedaan dalam premi risiko. Mereka menunjukkan bahwa menurut sejumlah asumsi alternatif mengenai penundaan jatuh tempo hutang, proporsi penghematan biaya yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas, biaya kebangkrutan sebagai bagian dari nilai perusahaan, jatuh tempo semula dari hutang, dan waktu di mana kreditor membeli suatu opsi agar tetap pada Pasal 11, maka tingkat bunga yang disesuaikan risiko yang diperlukan akan naik. Kenaikan ini adakalanya 50 di bawah titik dasar, tetapi seringkali setinggi 255 titik dasar. Ini kembali lagi menyatakan signifikansi ekonomi penting untuk proses reorganisasi dan kebangkrutan.
Pengembalian pada Pemegang Sekuritas dalam Reorganisasi Pasal 11
Betker [1991] menetapkan ukuran yang paling komprehensif dari pengembalian pada pemegang obligasi dalam reorganisasi Pasal 11. Untuk suatu sampel dari 185 obligasi dan 67 saham biasa dari 70 perusahaan untuk tahun 1982-1990, ia mengukur risiko dan pengembalian portofolio yang terbentuk dari sekuritas golongan penuntut yang berbeda.
Sejalan dengan riset sebelumnya, pengembalian rata-rata dari semua portofolio adalah negatif dalam dua tahun sebelum default dan positif (tetapi secara statistis tidak berarti) dalam empat tahun berikutnya. Pengembalian rata-rata pada portofolio obligasi tanpa jaminan yang dibentuk dalam waktu kalender adalah negatif. Warner [1977] telah menemukan pengembalian bulanan rata-rata positif pada portofolio obligasinya. Betker menemukan bahwa pengembalian bulanan rata-rata pada portofolio saham waktu kalender adalah positif.
Betker juga membedakan antara hasil-hasil sesudah pengajuan rencana yang akan dikonfirmasikan lawan rencana yang akan ditolak. Untuk rencana yang akan dikonfirmasikan, pengembalian abnormal kepada pemegang obligasi adalah negatif. Pada saat pengajuan untuk rencana yang akan ditolak, tidak ada pengembalian abnormal pada obligasi yang ditemukan. Pada waktu konfirmasi suatu rencana, portofolio obligasi baik yang dijamin maupun yang konvertibel menghasilkan pengembalian abnormal yang positif. Pengembalian bulanan, tentu saja, lebih sensitif daripada data mingguan atau harian tetapi tidak memungkinkan kesimpulan kuat mengenai pengembalian abnormal saham bila rencana reorganisasi diajukan.
Betker [1991] juga mengembangkan temuan dari regresi seksional-silang. Pengembalian sekuritas dalam periode sebelum default secara negatif berkaitan dengan penurunan dan deviasi dari prioritas mutlak paling, sedikit sebagian diantisipasi. Pengembalian pada obligasi dan saham dalam bulan pengajuan untuk Pasal 11 akan lebih rendah dengan makin lamanya periode waktu yang digunakan dalam Pasal 11. Juga, makin lama waktu yang digunakan dalam Pasal 11 makin rendah pengembalian pada obligasi dan makin tinggi pengembalian pada saham, sejalan dengan teori bahwa opsi untuk menangguhkan memberi nilai bagi pemegang saham. Akhirnya, obligasi dan saham bulanan rata-rata dipengaruhi oleh ukuran penurunan dan deviasi selanjutnya dari prioritas mutlak yang dialami sekuritas itu.
Likuidasi
Likuidasi suatu bisnis terjadi pada waktu perusahaan berada diambang kejatuhan. Dalam ketentuan undang-undang, prosedur likuidasi tidak perlu melalui pengadilan, walaupun boleh saja dalam hal untuk mencapai penyelesaian yang tuntas mengenai klaim kreditor atas debitor. Kepailitan adalah prosedur hukum yang dilakukan di bawah jurisdiksi pengadilan, di mana sebuah perusahaan secara resmi dilikuidasi.

Penyerahan Hak atas Milik Perusahaan
Penyerahan hak atas milik perusahaan (seperti halnya kepailitan) terjadi bila debitor berada dalam keadaan insolvensi dan posisinya untuk memperoleh laba begitu kecil sehingga tidak ada jalan lain kecuali semua milik dan haknya diserahkan kepada yang berhak (kreditor). Cara seperti ini memungkinkan kreditor menerima jumlah piutang lebih besar dibanding cara kepailitan.
Secara teknis penyerahan hak atas milik perusahaan (assignment) dibagi tiga: (1) penyerahan berdasarkan kebiasaan (common law); (2) penyerahan sesuai undang-undang; dan (3) penyerahan ditambah penyelesaian.
Penyerahan menurut kebiasaan.
Penyerahan hak menurut kebiasaan terjadi bila debitor mengalihkan hak aktiva kepada pihak ketiga, yang dikenal sebagai trustee. Orang ini diperintahkan untuk melikuidasikan aktiva dan membagikan hasilnya diantara para kreditor atas dasar prorata.
Biasanya, prosedur penyerahan dilakukan oleh biro, badan, atau asosiasi manajer kredit yang profesional. Mereka bisa melikuidasi aktiva melalui penjualan lelang atau penjualan aktiva secara lepas melalui juru lelang. Dengan cara lelang, penjualan disebarluaskan melalui iklan sehingga akan lebih banyak harga penawarannya. Sedangkan dengan cara penjualan sebagian demi sebagian, aktiva dilelang berdasarkan kelompok dan jenis barang. Cara likuidasi seperti ini biasanya menguntungkan untuk penjualan lelang pabrik yang memiliki peralatan dan mesin berharga.
Prosedur penyerahan hak berdasarkan kebiasaan tidak menghilangkan kewajiban yang dipikul oleh debitor. Jika debitor, melalui penjualan aktivanya, tetap tidak dapat memenuhi kewajiban pihak kreditor masih dapat mengajukan klaimnya. Tetapi tentu saja, perusahaannya sendiri telah bubar. Pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan itu dapat mendirikan perusahaan lain yang terbebas dari hutang dan kewajiban perusahaan yang sebelumnya. Dalam hal ini, pihak yang menerima penyerahan dalam mengeluarkan cek pembayaran kepada kreditor akan mencantumkan dalam cek tersebut bahwa menurut hukum dengan pembayaran tersebut kewajibannya telah dilunasi. Ketentuan hukum dalam proses ini sebaiknya dilakukan dengan bantuan pengacara, tetapi pernyataan bahwa pembayaran cek tersebut merupakan pelunasan kewajiban adalah penting.

Penyerahan sesuai undang-undang.
Dalam konsep penyerahan sesuai undang-undang sama dengan penyerahan berdasarkan kebiasaan. Dalam praktek, penyerahan cara ini lebih formal. Undang-undang negara bagian mengatur prosedurnya. Debitor mengajukan petisi penyerahan aktiva perusahaan, kemudian diumumkan ke semua pihak yang berkepentingan. Pengaturannya ditetapkan oleh keputusan pengadilan, termasuk penjualan aktiva dan pembagiannya kepada para kreditor. Seperti halnya cara penyerahan pertama, debitor tidak secara otomatis lepas dari tuntutan klaim sisa. Tetapi mereka dapat membebaskan diri dari masalah itu dengan mencantumkan secara eksplisit pernyataan kreditor bahwa jumlah pembayaran yang diterimanya sudah mencakup seluruh klaim yang ada di pihaknya.

Penyerahan ditambah penyelesaian.
Selain penyerahan berdasarkan kebiasaan maupun penyerahan sesuai undang-undang, dapat juga dilakukan dengan suatu perjanjian di depan kreditor bahwa penyerahan tersebut akan berarti pelepasan kewajiban seluruhnya. Biasanya debitor menghubungi asosiasi manajer kredit setempat. Asosiasi ini yang menyelenggarakan pertemuan dengan semua kreditor dan ditetapkan suatu instrumen penyelesaian hutang. Biro ini ditugaskan menjual aktiva perusahaan melalui jalur perdagangan biasa, secara keseluruhan, secara lelang atau secara penjualan lepas. Para kreditor biasanya menyerahkan urusan likuidasi tersebut kepada biro penyelesaian.
Setelah semua aktiva debitor dijual dan dana diperoleh, pembayaran dilakukan oleh biro penyelasaian kepada kreditor atas dasar prorata dan dianggap sebagai pelunasan untuk seluruh klaim yang ada. Tetapi, jika para kreditor tidak menyetujui pembayaran seperti ini, dan dalam perjuangannya pihak debitor kalah, penjualan aktiva debitor dianggap batal (biasanya penjualan aktiva selesai jika sudah tercapai penyelesaian dengan para kreditor atau wakilnya). Penjualan aktiva lalu diatur kembali untuk mencapai jumlah yang mamadai. Jika dalam jangka waktu 4 bulan belum juga terlaksana, pihak kreditor bisa mengajukan petisi kepailitan ke pengadilan. Jika sampai terjadi seperti ini, prosedur penyerahan dihentikan dan pihak penengah segera melaporkan semua tindakan yang telah dilakukan atas aktiva debitor. Pengadilan, dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit kepailitan, akan memeriksa apakah aktiva sudah terjual dengan harga memadai atau belum. Jika memang sudah dianggap cukup, wasit kepailitan dapat memerintahkan penyelesaian penjualan aktiva dan lalu mendistribusikan kepada pihak kreditor. (Biasanya pada saat-saat pertama, sewaktu laporan dilakukan ke wasit kepailitan semua aktiva yang potensial sudah terjual dengan harga memadai).
Penyerahan mempunyai kelebihan dibanding prosedur kepailitan formal. Kepailitan formal membutuhkan waktu yang panjang, prosedur hukum yang berbelit-belit, pemeriksaan buku yang lama dan rumit, dan biaya yang tidak sedikit terutama untuk membayar pengacara. Sedangkan melalui penyerahan, waktu dan biaya lebih hemat dibanding kepailitan. Selain itu, biro penengah biasanya lebih luwes dalam menjual aktiva debitor, Mereka telah menguasai liku-liku bisnis karena memang menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Tindakan mereka cepat dan sebelum persediaan termakan keausan, mereka telah berhasil menjualnya.
Likuidasi dalam Kepailitan
Prosedur yang diatur dalam Bab 7 Undang-Undang Kepailitan 1978 mencakup paling sedikit tiga hal selama masa likuidasi: (1) Penjagaan atas kemungkinan penyelewengan oleh debitor selama likuidasi belum selesai; (2) Pendistribusian aktiva debitor secara adil kepara kreditor; (3) Peluang bagi debitor untuk memenuhi usaha baru karena dengan prosedur likuidasi semua kewajibannya dianggap telah selesai tuntas.
Dari kasus Braden Company kita dapat mengetahui peranan dan nilai dari surat berharga hipotek pertama dan peranan perjanjian subordinasi. Selain itu kita juga mengetahui posisi kreditor yang tersudut dalam likuidasi. Karena posisi merugi inilah para kreditor lebih senang jika debitor menyelesaikan reorganisasi perusahaannya secara informal saja. Dengan cara informal, jumlah yang akan diterimanya mungkin jauh melebihi jumlah yang akan diterima dari hasil likuidasi. Dalam likuidasi, para pemegang saham biasa juga akan sangat dirugikan. Mereka tidak akan menerima apa-apa karena posisinya yang paling rendah dalam urutan prioritas klaim.
Prediksi Kepailitan
Para analis keuangan dan manajer kredit yang berpengalaman dan teliti mampu memprediksi terjadinya kesukaran keuangan melalui pengamatan semua aspek perusahaan selama jangka waktu tertentu. Upaya mereka dibantu oleh suatu metodologi formal yang dinamakan “MDA” (Multiple Discriminate Analysis). MDA ini menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan seperti rasio lancar, rasio leverage perusahaan seperti rasio hutang terhadap modalnya, dan rasio profitabilitas seperti rasio laba bersih terhadap modal atau akumulasi laba ditahan (positif atau negatif). Selain itu, juga digunakan rasio keuangan secara statistik, agar dapat menganalisis probabilitas kepailitan perusahaan.
Dengan mendasarkan kepada rasio keuangan, MDA berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk pailit atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami pailit rendah. Perintis MDA adalah Edward Altman. Altman secara konsisten mengembangkan modelnya sehingga me-mungkinkan untuk memprediksi kepailitan sampai dua tahun sebelum tiba saatnya.
MDA juga dimanfaatkan dengan sukses oleh para analisis kredit untuk merumuskan probabilitas calon pemohon kredit tak dapat membayar kewajibannya, dan juga oleh para manajer portofolio untuk mengevaluasi investasi obligasi dan saham. Dalam penerapannya, cara ini disebut “pemberian skor kredit” (credit scoring). Jadi, MDA ini merupakan cara pendekatan yang akan dipakai dalam berbagai pengambilan keputusan dalam bidang keuangan.
Beberapa studi telah menemukan pengembalian abnormal negatif pada obligasi dan atau saham sampai lima tahun sebelum pengajuan kebangkrutan. Pola ini memungkinkan untuk mengembangkan model-model prediksi untuk kesulitan keuangan dengan menggunakan data pengembalian.

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.