Oleh: darmawanachmad | 28 Februari 2010

Krisis Ekonomi dari Perspektif Politik

Krisis Finansial 2008-2009
Menurut Kacamata Ekonomi Politik Klasik

Secara resmi, pada akhir 2008 National Bureau of Economic Research (NBER) mengumukan bahwa AS sedang dalam kondisi resesi. Dalam berbagai analisis, banyak pengamat yang mengatakan bahwa krisis finansial yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008-2009 ini merupakan guncangan yang terparah setelah Great Depresion pada tahun 1930. Krisis yang juga melanda negara-negara Eropa dan Asia ini oleh IMF bahkan digolongkan sebagai kiris terparah sepanjang sejarah ekonomi AS. Krisis ini memang sanga menguncang negara yang mengagungkan kebebasan pasar itu. Kebebasan yang sangat kebablakan dan tidak sehat.

Secara makro, krisis finansial ini telah menggerus pertumbuhan ekonomi dunia hingga ke angka 3% pada tahun 2009 ( 0,9% poin lebih rendah dari proyeksi World Economic Oulook pada Juli 2009). Bank sentral AS bahkan sempa menurunkan suku bunganya hingga ke level terendah sepanjang sejarah yaitu 0,25%. Kondisi makro ini juga menerpa sektor rill hingga kita dapat melihat angka pengangguran di AS pada desember 2008 mencapai 7,2% dan merupakan angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Kondisi keuangan yang anjlok ini juga turut dirasakan oleh nergara-negara yang bergantung pada ekonomi AS. Padahal hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki ketergantungan dengan negera super power itu. Pada akhir tahun 2008, tiga negara yaitu Ukraina, Pakistan, dan Aslandia menerima bantuan finansial dari IMF, dan disusul oleh Hongaria dan Belarusia. Negara dengan ekonomi sekuat Cina dan Inggris pun merasakan dmpak krisis ini. Inggris secara resmi dinyatakan resesi pada januari 2008 sedangkan Cina harus mengalami penurunan ekspornya hingga ke titik paling rendah dalam satu dekade terakhir.

Sebab Ekonomi-Politik Krisis Finansial
Terpaan krisis atau dalam bahasa resminya ‘resesi’ ini tentu tidak jatuh begitu saja dari langit. Praktik-praktik ekonomi yang dilakoni AS dalam periode belakangan, khususnya selama pemerintahan presiden Bush, telah membuat beberapa kesalahan fatal. Dari segi politik, banyak sekali uang negara AS yang dihabiskan untuk membunuh orang dan menghacurkan infrastruktur atas nama perang di Irak dan di Afganistan. Pemborosan dan pengalokasian dana yang terlalu besar untuk memburu musuh yang dibuat-buat. Perang melawan teror ini menghabiskan anggaran perang AS terbesar dalam dua dekade terakhir.

Jika dirunut ke belakang, secara ekonomi kondisi ini bermula pada 2003/2004, ketika harga minyak mentah dunia mulai merangkak naik akibat imbalansi supply-demand di pasar internasional. Boleh jadi, gejolak politik di Timur Tengah akibat agresi militer Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu menjadi salah satu pemicu terganggunya mekanisme pasar minyak. Selanjutnya, lonjakan harga minyak menciptakan tekanan inflasi global dari sisi penawaran (supply side).

Di AS, The Fed merespons tekanan inflasi ini dengan menaikkan suku bunga. Tercatat, dalam periode Juni 2003 hingga Juni 2006, Fed Fund Rate (FFR) secara gradual telah mengalami peningkatan sebesar 425 bps dari 1% menjadi 5,25%. FFR sebesar 5,25% ini dipertahankan hingga Agustus 2007. Dampaknya, memicu kenaikan suku bunga kredit di AS, termasuk suku bunga kredit properti. Akibatnya, debitor yang secara profil pembayaran memang sudah rendah, kian lemah dan terjadilah kredit macet (credit crunch) pada sektor properti. Selanjutnya,aset perumahan mengalami penurunan nilai (real estate deflations).

Mengenai kredit macet, penurunan nilai real istate, dan pengaruhnya dalam krisis finansial ini akan coba penulis jelaskan dengan meminjam sebuah penjelasan dari Dahlah Iskandar (Jawa Pos, 280908) yang menganalisis penyebab krisis ini.
Sebuah perusahaan yang go public dituntut untuk meningkatkan laba hingga 20 persen tiap tahunnya. Tentang bagaimana caranya, CEO dan direktur yang akan mengaturnya. Pemilik perusahaan atau pemegang saham tidak mau tau yang penting harga saham naik dan laba terus meningkat.
Mengapa harga saham harus selalu naik, alasannya adalah jika saham dijual maka harga saham harus lebih tinggi dari harga saham saat membeli. Dan mengapa laba harus naik? alasannya jika saham tidak dijual maka setiap tahunnya mereka bisa mendapat pembagian laba atau deviden yang bertambah banyak.

Sehingga CEO selalu mencari cara untuk melakukan 2 hal di atas tadi. Alasannya agar tetap dapat mempertahankan jabatan dan gaji dan bonus yang selalu meningkat. CEO perusahaan besar di AS bisa 100 kali gaji Presiden Bush. Sehingga antara pemegang saham dan CEO menemukan sumbu temu untuk mendapatkan 2 hal di atas.

Berbagai cara dilakukan hingga melibatkan pelaku politik, banyak kebijakan yang memungkinkan perubahaan aturan dan undang-undang untuk memungkinkan segala cara para CEO tersebut. Bagi pelaku politik keuntungannya adalah mendapatkan dana kampanye dan dukungan.
Dengan cara ini ekonomi AS berkembang pesat, semua orang mampu membeli kebutuhan hidup. Sehingga AS memerlukan banyak barang. Jika tidak bisa dibuat di dalam negeri maka pesan dari negara lain. Maka tak heran China memiliki cadangan devisa terbesar yaitu 2 triliun USD karena memasok banyak barang ke AS.
Sudah 60 tahun AS membesarkan perusahaan seperti itu, yang merupakan bagian dari ekonomi kapitalis sehingga AS menjadi penguasa dunia. Tapi itu belum cukup, segala hal harus yang terbaik, terkomputerisasi, bonus yang sudah besar harus dibuat lebih besar lagi. Disinilah ketamakan AS terlihat.
Ketika semua orang sudah membeli rumah, seharusnya tidak ada lagi perusahaan penjual rumah bukan. Namun kenyataannya perusahaan harus meningkatkan penjualan untuk mendapatkan pertumbuhan laba. Maka dicarilah jalan agar rumah terjual lebih banyak. Jika orang sudah memiliki rumah maka diciptakan agar kucing dan anjing juga memiliki rumah.

Namun ketika kucing dan anjing sudah memiliki rumah, siapa lagi yang harus membeli? Maka di tahun 1980, Pemerintah AS mengeluarkan keputusan ‘Deregulasi Kontrol Moneter’, intinya dalam kredit rumah, perusahaan real estate diperbolehkan menggunakan variable bunga. Artinya boleh mengenakan bunga tambahan dari bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan peluang besar bagi perusahaan real estate, broker, asuransi dan keuangan.

Krisis dan Kacamata-Kacamata Klasik
Tentunya, apa yang terjadi di AS dan negera-negara di dunia ini tidak lepas dari paradigma dan mazhab ekonomi yang selama ini digaung-gaungkan oleh negara-negara besar sebagai sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan dunia. Gelembung ekonomi yang tercipta karena membengkaknya sektor jasa, masar modal, pasar uang, dan tidak diimbangi oleh peningkatan di sektor rill menyebakan perekonomian begitu rapuh dan tak berisi.

Pandangan liberal yang sekarang menjadi pandangan hampir sebagian besar negara-negara dunia telah menempatkan ekonomi pada basis yang tak berpondasi. Produksi yang tidakl lagi sesuai permintaan, investasi yang semakin mendewakan para investor, hingga perekonomian menjadi semakin ribawi (rentenir). Tapi dari sudut pandang ekonomi liberal, hal ini merupakan hal yang wajar unuk terjadi dalam rangka menciptakan kesimbangan ekonomi dan negara yang sejahtera.

Kebebasan individu, dalam hal ini perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan, mutlak diperlukan untuk mengelola dan menjadi pelaku utama dalam aktivitas pasar. Logika ekonomi yang dipercaya akan berjalan secara alamiah sesuai dengan hukum-hukum penawaran dan permintaan lah yang akan menentukan ke arah mana perekonomian akan berjalan.

Kasus kiris finansial 2008-2009 ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kebebasan swasta yang terlalu besar dapat menjadi boomerang bagi negara itu sendiri. ‘Tangan gaib’ yang diharapkan dapat menggiring perekonomian ke arah equilibrium malah raib. Negara tidak memiliki kontrol dan kewenangan besar dalam aktivitas pasar seolah tak bisa apa-apa ketika modal dan arus uang malah terus mengalir pada segelintir orang.

Dalam teorinya, Milton Friedman (1912 – …) yang menyatakan bahwa kontrol pemerintah selalu menimbulkan ketimpangan dan inefisiensi karenanya intervensi negara dalam kehidupan privat harus diminimalisir. Kebebasan politik berkaitan erat dengan kebebasan ekonomi, dan yang paling mampu menjamin keduanya adalah pasar bebas dan bukan tindakan negara. Oleh karenanya dari sudut pandang kaum liberalis, kesalahan yang menyebabakan terjadinya krisis finansial ini terletak pada kegagalan negara dalam menjaga sistem hukum khususnya dalam regulasi moneter. Dengan dikeluarkannya kebijakan deregulasi sistem moneter, maka pihak swasta (dalam hal ini perusahaan real estate, broker, asuransi dan keuangan) boleh mengenakan bunga tambahan dari bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kebebasan swasta akhirnya tidak bisa dibendung dan membuat krisis finasial seperti di atas tidak dapat dihindari. Prediksi-prediksi dan keyakinan Adam Smith, David Ricardo, atau John Stuart Mill yang percaya bahwa kebebasan pasar dapat memaksimalisasi kedejahteraan global tidak berjalan sebagaimana adanya.

Begitupun peranan sekunder yang dimiliki negara harus selalu dijaga. Artinya, negara hanya menjadi penjamin prasarana pendukung pasar. Ketika krisis seperti ini terjadi, negara tidak sepantasnya turun tangan. Apalagi sampai memberikan dana talangan (bailout) kepada lembaga-lembaga keuangan yang hampir collaps. Negara hanya memiliki kewenangan dan tugas yang tidak dapat dijalankan sendiri oleh individu-individu seperti pembentukan regulasi atau sistem hukum, menyediakan jaminan keamanan nasional, dan mencetak uang.

Walaupun pada akhirnya prinsip dasar yang dipegang erat oleh kaum liberalis ini harus dilanggar sendiri oleh sang penggaungnya, AS, dengan mengeluarkan dana talangan untuk menstimulasi kembali perekonomian dunia yang sudah sangat lesu (resesi). Negara pada akhirnya campur tangan juga.

Keadaan ini oleh kaum merkantilis akan dilihat sebagai kegagalan negara dalam melindungi industri nasional, menciptakan surplus perdagangan, maupun proteksi ekonomi. Dalam pandangan ini, kekuasaan negara lebih kuat dan otoritarian. Kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah menyokong industri nasional dan menekankan produksi nasionalnya pada keunggulan komparatif yang dimiliki. Dalam pemahaman sempit, pandangan ekonomi merkantilime mengharuskan negara untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan membatasi impor sehingga tercipta surplus perdagangan yang penting bagi penciptaan kekayaan dan kekuasaaan negara tersebut.

Dalam kasus ini, AS (yang memang sangat liberalis) telah menempatkan posisi negara ke titik yang hanya mendukung pihak-pihak non-negara, dalam hal ini para pemodal. Bagaimana selama satu dekade terakhir pasar AS begitu dipenuhi oleh produk-produk impor khususnya produk dari Cina. Ketidakseimbangan expor-impor, sirkulasi produk, arus modal, investasi, dan arus uang terus terjadi karena negara-negara semakin membuka kran ekonomi dan memperlemah proteksinya (seperti dalam teorinya Friederich List). Sehingga bahkan pada negara-negara yang kuat sekalipun aktivitas ekonomi makro dan mikro menjadi tak terkontrol.

Pada akhirnya, dalam konteks krisis finansial ini, kaum merkantilis percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa menyelesaikannya adalah memperkuat peran negara dalam rangka memaksimalkan kepentingan nasional. Hal ini mutlak dilakukan untuk mengembalikan kembali kejayaan dan kekuatan negara agar bisa keluar dari krisis finansial ini.

Lain halnya ketika kita melihat permasalah krisis ini dari pendekatan Marxis atau strukturalis maka krisis finansial 2008-2009 ini banyak disebabkan oleh ketidakmerataanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Struktur-sturktur inheren dalam kapitalisme global juga menjadi kajian kritis atas apa yang terjadi. Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada individu ataupun pihak swasta mengakibatkan akomodasi modal, pendapatan, dan kekayaan tidak merata dan hanya bertumpu pada kelas-kelas pemodal dalam masyarakat.

Jika kita tarik pada konteks yang lebih besar, maka krisis ini juga merupakan kesalahan global akan sistem perekonomian dunia yang tidak seimbang. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kapitalisme global dengan sendirinya mengistimewakan posisi negara-negara dominan, sehingga menciptakan suatu jaringan dependensi yang, dalam beberapa hal, menghidupkan kembali hubungan kolonial antara negara penjajah dengan tanah jajahannya di
abad 19 lalu . Dalam istilah Wallerstein, sistem ini membuat negara-negara inti menjadi lebih kaya dan negara-negara pinggiran dan semi pinggiran menjadi semakin miskin karena adanya proses ekploitasi ekonomi. Ketika ketergantungan pada negara yang mengusai modal semakin besar, maka ketika sebuah negara terkena krisis negara yang lainpun akan terguncang.

Bisakah Kita Keluar?
Jawabanya adalah bisa! Asalkan kita mau melakukan perubahan-perubahan yang radikal. Tidak hanya sekedar mengeluarkan kucuran dana untuk menstimulasi perekonomian. Untuk keluar dari gelembung krisis ini, saya lebih setuju pada merubah prinsip, paradigma, dan sistem yang kita anut.

Kita harus keluar dari tiga paradigma klasik yang sudah terbukti gagal namun tetap berusaha untuk dipertahankan kebobrokannya. Untuk itu, Satu-satunya jalan untuk keluar dari krisis yang diakibatkan oleh sistem moneter adalah dengan kembali ke sistem moneter berbasis emas. Pasalnya, sistem ini telah terbukti mampu menstabilkan moneter dunia dalam kurun waktu yang sangat lama. Lebih dari itu, sistem ini kebal dari inflasi. Oleh karena itu, ketika dunia dilanda krisis ekonomi paling parah, tahun 1926, banyak orang menyerukan untuk kembali ke sistem emas. Sistem ini bersifat universal dan fixed. Ketika Anda memiliki 100 gram emas, maka ia dapat Anda tukarkan dengan mata uang apapun di dunia ini, tanpa mengurangi sedikitpun nilainya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh sekat bangsa, negara, maupun kekacauan politik.

Selain itu, kewajiban untuk menggunakan emas dan perak sebagai standar moneter telah digariskan oleh nash-nash syariah. Untuk itu, kembali ke standar moneter berbasis emas merupakan kewajiban syariah bagi kaum Muslim. Dalam sebuah tulisannya, Syakih ‘Atha’ Abu Rasytah mengatakan bahwa untuk kembali ke sistem ini harus disepakati syarat-syarat berikut ini. Pertama: adanya kebebasan dalam ekspor dan impor emas. Dengan kata lain, keluar-masuknya emas di seluruh dunia tidak boleh dibatasi dengan batasan atau syarat tertentu. Ini ditujukan agar nilai tukarnya bisa stabil dan terus terjaga. Kedua: adanya kebebasan untuk menukarkan mata uang apapun yang di-back-up dengan emas, dengan emas, kapan pun dan di mana pun, sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Ketiga: adanya kebebasan dalam hal mencetak dan melebur mata uang emas.

Adapun untuk mengatasi krisis ekonomi akibat neraca pembayaran, sesungguhnya ini disebabkan oleh neraca pemasukan (kredit) tidak lagi mampu meng-cover pengeluaran-pengeluaran suatu negara. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran tersebut. Hanya saja, langkah yang selama ini diambil oleh negara-negara berkembang adalah dengan mengandalkan pinjaman ribawi dari luar negeri, penarikan pajak, penjualan aset negara (privatisasi), dan lain sebagainya. Ironisnya, langkah-langkah tersebut di kemudian hari justru semakin menambah beban berat bagi neraca pembayaran.

Memang perlu bagi kita untuk menyusun kembali tata ekonomi dan sistem perekonomian negara maupun global yang kita jalani sekarang. Memang terdengar sangat sulit, namun hal ini bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Keluar!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: